Selasa, 21 Mei 2024

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Nan Problematik

Oleh: Maria Pakpahan *

INISIATIF pemerintahan Joko Widodo dalam menangani kasus-kasus kelam dari masa lalu menyangkut pelanggaran berat hak asasi manusia dan dalam tulisan ini khususnya peristiwa 1965 yang masal juga korban dan sifatnya, perlu disikapi dengan kritis.

Penugasan tim pelaksana dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat Masa Lalu (PPHAM) untuk menganalisa dan mengungkap pelanggaran berat HAM masa lalu dengan Keppres nomor 17 tahun 2022 suatu upaya yang patut dicatat namun disaat bersamaan problematik sifatnya.

Mengapa Problematik?

Mengapa problematik? Pertama problematik karena sifatnya yang non-yudisial ini sendiri tidak menjawab persoalan hukum HAM dan keadilan itu sendiri. Tidak imbang karena salah satu tugas negara adalah memastikan adanya kepastian hukum dan PPHAM tidak mengaras pada tugas negara ini.

Non yudisial yang mana di pasal 9a tersirat tugasnya dan ini salah satunya mengenai analisa latar belakang, sebab akibat, pemicu peristiwa dan identifikasi korban dimana dalam realitasnya, banyak korban dari peristiwa–peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu ini sudah tidak hidup lagi dan juga memang seperti kasus 1965 tidak jelas juga jumlah persis korbannya.

Jelas ini membutuhkan energi, waktu dan keseriusan mendalam serta dukungan negara penuh dalam penyelesaian kasus yang akan terus ‘membebani’ langkah menuju Indonesia emas -seratus tahun Indonesia merdeka jika negara, pemerintahan dalam hal ini hanya melakukan upaya non-yudisial dalam merespon peristiwa 1965 dan korban-korban 1965.

Kedua problematik dalam mendefinisikan korban. Siapakah korban-korban peristiwa 1965 dan berbagai hal yang kemudian lahir dan terjadi setelah 1965 ini. Persoalan mendefinisikan korban itu sendiri sangat penting dan tidak bisa gegabah. Identifikasi sendiri atau laporan masyarakat atau bagaimana?

Tanpa melibatkan proses hukum bagaimana korban dan siapa korban dikenali dan didefinisikan? Apakah korban adalah mereka atau individu yang mengalami forced disappearances (penghilangan paksa), penyiksaan, arbitrary arrest (penangkapan sewenang-wenang), forced labour (kerja paksa) seperti dalam banyak kasus di tahanan Pulau Buru, dll atau juga korban akan melingkupi mereka yang juga diasosiasikan atau dianggap karena prasangka dan berbagai hal mengalami perundungan, diskriminasi struktural seperti kesulitan mencari lapangan kerja karena anak atau memiliki hubungan keluarga (terkadang dianggap, diduga, dilaporkan) dengan orang yang dianggap memiliki ideology terlarang seperti anggota Partai Komunis Indonesia.(PKI) yang saat peristiwa 1965 terjadi merupakan entitas legal.

Masa Orde Baru terlihat jelas dengan adanya penanda di KTP penduduk hingga stigmatisasi terhadap mereka yang hingga hari ini menyakini perihal pentingnya keadilan sosial yang merupakan salah satu credo pemikiran yang sering dianggap kiri hanya karena ada kekacauan pemaknaan kata sosial, seakan merefer pada komunitarian semata. Walaupun sebenarnya keadilan sosial ini tercantum dalam Pancasila yang merupakan ideologi Republik Indonesia.

Pasal 10 ayat 2 bisa ditarik bahwa dalam kepres No 17/2022 yang dimaksud korban adalah korban dan keluarganya. Padahal hal ini belum mencakup yang lain karena ada juga korban–korban lain. Komunitas yang mengalami stigmatisasi misalnya.

Dalam kasus 1965 yang sudah 57 tahun lalu terlalu gelap, keji dan banyak upaya mengubur dan mengkaburkannya. Hal ini termanifestasi dengan macetnya RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Belum lagi fakta bahwa Kejaksaan Agung tidak melakukan follow up rekomendasi Komnasham mengenai pelanggaran hukum berat.

Hal yang diharapkan adalah agar pemerintahan melakukan ketegasan soal RUU KKR bersama DPR RI dan memastikan kejaksaan agung menindak lanjuti rekomendasi Komnasham mengenai kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

Ketiga, problematik karena masa kerja tim pelaksana yang hanya berkisar dari Agustus hingga Desember 2022 (walaupun bisa diperpanjang) justru mengirim pesan dan kesan bahwa tim pelaksana akan terburu-buru, mengejar deadline.

Bagaimana mungkin proses analisis akan valid dan terverifikasi jika berharap dalam durasi 4-5 bulan analisa tajam dan akurat akan keluar. Jika faktor-faktor pemicu konflik, misalnya dalam 1965 konteks Perang Dingin yang jelas ada, bagaimana tim pelaksana akan merujuk dan meminta disclosure informasi pada document-document, telex, briefing kedutaan-kedutaan pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan RRC yang jelas penting dalam konteks mengungkap 1965.

Negara-negara di atas juga memerlukan waktu dalam menimbang, merespon permintaan dari Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional dan strategis negara tersebut saat ini.

Keempat menjadi problematik karena diharapkan pengungkapan peristiwa merupakan bagian dari pemulihan kepada korban dan keluarganya. Bahkan dengan harapan agar peristiwa pelanggaran HAM berat ini tidak akan terulang lagi. Ini semua upaya yang baik secara normatif namun jika ingin mengacu pada keadilan maka upaya non-yudisial ini bisa terperangkap dan malah bisa sampai mencederai keadilan. Menjadi ironis bukan ?

Apa Maksudnya Keadilan

Konsep dasar dari keadilan adalah ”memberikan apa yang menjadi haknya“ menurut Adam Swift (2001) dimana pada dasarnya keadilan merupakan tugas (duty), because we have duty to act justly. Dalam konteks ini adalah tugas negara memastikan adanya keadilan bagi para korban.

Tentu bisa banyak pandangan berbeda soal keadilan mulai dari Rawls yang melihat keadilan soal fairness hingga Robert Nozick yang melihat keadilan sebagai entitlement. Rawls berpandangan keadilan merupakan first virtue (kebajikan pertama/awal) institusi sosial maka daripada itu upaya lewat Tim Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM) jika tidak serta merta diikuti penyelesaian hukum justru menampar keadilan yang merupakan first virtue ini.

Keadilan dan hak sangat dekat terkait dan hukum menaunginya. Oleh karenanya tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan charity yang menurut penulis menjadi raison d’etre PPHAM ini. Inilah yang membuat PPHAM menjadi sangat problematik jika tidak segera dikritisi dan diperbaiki dengan perlunya penyelesaian hukum dilakukan, sesegera mungkin dimulai.

Jika proses yudisial /hukum tidak segera dimulai maka PPHAM akan sangat utilitarian dan justru counter-productive bagi janji-janji kampanye Presiden Jokowi mengenai pengupasan tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu. Jangan sampai PPHAM dirasakan dan menjadi kosmetik semata.

* Penulis Maria Pakpahan, Koordinator Seknas Jokowi United Kingdom yang tinggal di di Edinburgh, Scotlandia.

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru