JAKARTA – Pemerintah menekankan terbukanya peluang pengoptimalan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), seiring mayoritas mitra dagang utama Indonesia berasal dari negara-negara dengan ekonomi non-dolar. Penggunaan mata uang lokal digadang-gadang bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian dari setor perdagangan internasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menitikberatkan bahwa transaksi LCT telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai, partisipasi, dan adopsi pasar.
Pada Januari–Februari 2026, nilai transaksi mencapai sekitar USD8,45 miliar atau setara Rp144 triliun, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar USD3,21 miliar.
“Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi,” ujar Ferry dalam keterangan resmi yang dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (14/4/2026).
Ferry menjelaskan soal adanya surplus perdagangan yang konsisten, yakni mencapai USD1,27 miliar pada Februari 2026, yang terutama ditopang oleh ekspor komoditas non-migas seperti batubara, minyak sawit, serta produk besi dan baja.
Saat ini, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam total transaksi LCT berkisar antara 10 persen hingga 19 persen. Angka ini mengindikasikan adanya peningkatan pemanfaatan sekaligus ruang yang masih sangat lebar untuk diperluas di masa depan.
Dia mengatakan sejak diperkenalkan pada tahun 2018, kerangka kerja LCT Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan merambah ke berbagai sektor vital, seperti manufaktur, ketenagalistrikan, gas, transportasi, perdagangan, serta jasa. Sentimen ini membuktikan bahwa LCT berfungsi sebagai instrumen nyata dalam memperkuat stabilitas rupiah dan menunjang aktivitas sektor riil. Hingga tahun 2025, implementasi LCT telah mencakup enam negara mitra utama, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Pengaturan bilateral yang terus diperkuat ini menjadi sinyal kemajuan penting dalam memperdalam integrasi keuangan regional serta mendorong adopsi mata uang lokal secara lebih luas.
“Pertumbuhan ini juga didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna,” papar Ferry. Secara teknis,
LCT memungkinkan penyelesaian transaksi lintas negara dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus bergantung pada mata uang mayoritas seperti Dolar AS.
Sistem ini ditopang oleh tiga pilar utama: fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), mekanisme pengawasan dan pemantauan yang ketat, serta keberadaan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).
Kata Ferry, demi mengoptimalkan penggunaan LCT, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan sepuluh kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini berperan penting dalam memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, serta mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya bagi aktivitas ekspor-impor. Pemerintah juga, disebut Ferry bakal memberikan berbagai fasilitas, insentif, serta penyederhanaan proses bisnis bagi para pelaku usaha guna menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui skema LCT.
“Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal, dan penguatan kerja sama keuangan multilateral. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis, kita dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan,” katanya.
Transaksi Yuan di ASEAN Tembus Rp22.000 Triliun
Sebelumnya dilaporkan, Bank Pembangunan BRICS (New Development Bank/NDB) menyebut yuan sebagai masa depan pembiayaan berbasis mata uang lokal di tengah meningkatnya upaya negara-negara berkembang mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Tren ini tercermin dari lonjakan signifikan transaksi lintas batas menggunakan yuan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Data terbaru menunjukkan nilai penyelesaian transaksi lintas batas renminbi antara China dan negara ASEAN mencapai 8,9 triliun yuan atau sekitar USD1,3 triliun pada 2024 atau setara Rp22.000 triliun meningkat lebih dari 50% secara tahunan.
“Kami tidak hanya melihat pasar obligasi China sebagai sumber pembiayaan murah, tetapi sebagai masa depan keuangan berbasis mata uang lokal,” kata Direktur Jenderal Treasury dan Manajemen Portofolio New Development Bank (NDB), Zhongxia Jin dikutip dari The Hindu Business Line, Sabtu (4/4/2026).
Dari total transaksi tersebut, sekitar 2,4 triliun yuan berasal dari perdagangan barang, sementara sekitar 900 miliar yuan berasal dari investasi langsung.
Penguatan peran yuan juga terlihat dari semakin banyaknya bank sentral yang memasukkan mata uang tersebut ke dalam cadangan devisa mereka, yang kini mencapai 23 negara.
Di sisi lain, Bank Rakyat China melaporkan bahwa total pembayaran dan penerimaan lintas batas dalam yuan meningkat 21,1% dalam delapan bulan pertama 2024, mencapai 41,6 triliun yuan. Hal ini menunjukkan percepatan internasionalisasi yuan di tengah dinamika geopolitik global. NDB juga terus mendorong penggunaan yuan melalui penerbitan obligasi.
Sepanjang 2025, NDB menerbitkan obligasi berdenominasi yuan senilai 25 miliar yuan atau sekitar USD3,6 miliar, yang menjadi penerbitan terbesar sejak pertama kali masuk pasar pada 2016.
Sementara itu, tren diversifikasi cadangan devisa juga terlihat di Brasil. Bank sentral negara tersebut mencatat porsi aset dalam dolar AS turun menjadi 72% pada akhir 2025 dari 78,45% pada tahun sebelumnya, level terendah sepanjang sejarah.
Meski Presiden AS Donald Trump sempat mengancam tarif hingga 100% bagi negara-negara BRICS yang mengurangi penggunaan dolar, data menunjukkan tren dedolarisasi tetap berlanjut.
Sejumlah analis menilai pergeseran ini bersifat struktural, seiring berkembangnya pasar keuangan alternatif dan meningkatnya peran ekonomi negara-negara berkembang dalam sistem global. (Enrico N. Abdielli)
