Sabtu, 12 Juli 2025

TUGAS BESAR PRESIDEN PRABOWO..! Rusia Siap Bantu RI Bangun PLTN, Luhut Pimpin Percepatan Pembangunan

JAKARTA — Pembangunan PLTN oleh ROSATOM State Atomic Energy Corporation di Indonesia adalah untuk memenuhi kebuhukan energi merupakam kerja besar untuk mempercepat Indonesia menjadi negara Industri maju.

“Sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Prabowo dan Wapres Gibran harus segera memulai pembangunan PLTN. Karena energi nuklir sangat dibutuhkan segera untuk mempercepat indstrialisasi dan hilirasasi,” demikian Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (18/3).

Selain itu menurutnya energi nuklir akan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara nasional sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat.

“Pilihan bekerjasama dengan Rusia sudah sangat tepat karena Rusia berpengalaman membangun PLTN generasi terakhir, termasuk membuat kapal laut bermuatan tenaga nuklir untuk keliling Indonesia,” ujarnya.

Rusia Siap Bantu

Sebelumnya, Rusia menyatakan siap membantu Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama pada 2032 mendatang.
Perwakilan lembaga nuklir Rusia ROSATOM State Atomic Energy Corporation di Indonesia, Anna Belokoneva, mengatakan Rusia siap bertukar pengalaman dan ilmu seputar pengembangan teknologi nuklir.

“ROSATOM siap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam semua aspek yang kami tawarkan. Kami yakin bahwa teknologi ROSATOM, termasuk PLTN skala kecil, dapat menjadi pilihan baik untuk menambahkan pembangkit nuklir ke bauran energi Indonesia,” ujar Belokoneva dalam unggahan Instagram Kedutaan Besar Rusia di Indonesia pada Kamis (15/3).

Dalam unggahan itu, sejumlah ahli nuklir Rusia dari ROSATOM State Atomic Energy Corporation mengunjungi Indonesia pada 4-8 Maret lalu.

Kedutaan Besar Rusia di Indonesia mengatakan para ahli itu datang ke acara seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia (BRIN).

“Para ahli dari ROSATOM State Atomic Energy Corporation berpartisipasi dalam seminar yang didedikasikan untuk membahas teknologi modern di bidang konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) skala kecil,” kata Kedubes Rusia di Indonesia dalam unggahannya.

Kedubes Rusia memaparkan para narasumber bertukar ilmu dan pengalaman unik ROSATOM dalam mengoperasikan reaktor modular kecil, serta teknologi-teknologi nuklir lainnya yang menjanjikan.

Sementara itu, Indonesia sendiri memang sudah mengumumkan rencana membangun PLTN pertama pada 2032 mendatang.

Pada November 2023 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihaknya memang menargetkan PLTN akan dikomersialkan pada 2032 mendatang.

“Pengembangan tenaga nuklir direncanakan menjadi komersial pada 2032 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

“Kapasitasnya (PLTN) akan ditingkatkan hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060,” sambungnya.

Percepatan PLTN Akan Dipimpin Luhut

Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan akan ditunjuk menjadi Ketua Organisasi Implementasi Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/ NEPIO).

Struktur organisasi percepatan PLTN itu telah disampaikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut dari Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Nepio sebagai upaya pemenuhan syarat International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam pembangunan PLTN.

NEPIO beranggotakan Ketua Dewan Pengarah BRIN, menteri atau kepala lembaga terkait, anggota DEN, serta Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menjelaskan pembentukan NEPIO merupakan satu dari 19 syarat bagi Indonesia untuk bisa melakukan komersialisasi nuklir sebagaimana rekomendasi International Energy Agency (IEA).

“Jadi tahun 2023, kita sudah selesai membuat draft organisasi merupakan rekomendasi dari IEA. Untuk komersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan. 16 kita sudah, 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian stakeholders, stakeholders, satu lagi kebijakan pemerintah. (Sekjen) DEN juga telah mengirim surat ke Ketua DEN dan juga ke Presiden dan Wakil Presiden, untuk meminta arahan tentang pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir,” ujar Djoko dalam konferensi pers capaian sektor ESDM, Rabu (17/1).

Organisasi tersebut akan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi tahun 2060.

Djoko menambahkan pada akhir Januari mendatang akan ada pembahasan mengenai proposal pembangunan PLTN dalam bentuk focus group discussion (FGD).

Ia menjelaskan sebenarnya Indonesia telah memiliki peta jalan (roadmap) pembangunan PLTN dari PT Thorcon Power Indonesia.

Dalam Roadmap  tersebut pada  tahun 2032 Indonesia akan memiliki PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung.

Selain Thorcon, Djoko menyebutkan sejumlah negara mulai dari Rusia, Amerika Serikat (AS) hingga Prancis pernah menawarkan proyek pengembangan nuklir. Namun, prosesnya masih dalam tahap peningkatan kapasitas dan sebatas studi-studi walaupun telah mencapai jutaan dolar AS.

Sejumlah pihak belakangan mendorong direalisasikannya pembangunan PLTN. Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI), misalnya, telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membicarakan PLTN.

Sementara itu, Anggota DEN Agus Puji Prasetyono menyampaikan pembangunan PLTN mendukung komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission pada 2060.

“Dewan Energi Nasional mendukung sekali dibangunnya PLTN Indonesia karena terkait dengan komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission tahun 2060 itu sudah tidak bisa lagi tanpa PLTN. Karena apa? Karena energi kita ini kurang cukup untuk mendukung ekonomi kita sebesar 6 persen,” ujar Agus.

Diharapkan pada 2032 nanti sudah ada PLTN pertama di Indonesia. Agus mengatakan, adanya PLTN ini juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Web Warouw)

Artikel Terkait

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru