JAKARTA – Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terus mengusut dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026. Penyidik memeriksa enam orang saksi, mulai penjual ompreng hingga mantan staf BGN.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat bukti penyidikan. Anang memastikan penyidikan kasus tata kelola MBG dilakukan secara profesional.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” kata Anang dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Berikut enam saksi yang diperiksa Kejagung terkait kasus tata kelola MBG:
1. IH selaku PIC Yayasan GBI/SPPG Kota Serang.
2. MJ selaku wiraswasta/Penjual Ompreng.
3. ET selaku staf di BGN.
4. AHMS selaku Direksi PT GSN.
5. NTS selaku Direksi PT NGS.
6. SSS dari PT TAFS.
Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di BGN tahun 2025-2026. Para tersangka mulai mantan pejabat BGN hingga bos perusahaan penyedia motor listrik BGN.
Kejagung menduga ada penyimpangan dalam tata kelola program MBG, di antaranya dugaan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola SPPG hingga dugaan penggelembungan harga (markup) dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, serta televisi.
Berikut ini daftar tujuh tersangka dalam kasus ini:
– Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
– Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
– Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung
– Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang dekat Sony
– Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) penyedia motor listrik BGN
– Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR)
– Lalu Muhammad Iwan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. (Web Warouw)
