BIAK- Sungguh naas nasib Supriyadi (34) salah satu ASN yang sehari-bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Pasalnya Supriyadi yang saat itu berada di kantornya diduga dipukul oleh Thomas Ondi, Bupati Biak Numfor.
Kejadian tersebut bermula saat Supriyadi yang sedang berada di kantor didatangi oleh Bupati sekirar pukul 9.00 WIT pagi, Bupati bertanya ke Supriyadi kenal sama rekan kerjanya yang bernama Arsan.
”Saya sudah jelaskan sama bupati, saya tidak melihat Arsan pak, lalu dia (bupati) tanya lagi sama saya, kamu ada ikut demo atau tidak, saya jawab, saya ikut tapi hanya antar kue-kue dan minuman untuk teman-teman yang demo saja, tiba-tiba bupati menarik jengot saya dan memukul bibir saya hingga luka berdarah, bukan itu saja, ada empat orang preman yang ikut memukul saya juga, karena saya merasa tidak aman langsung saya melarikan diri ke kantor polisi untuk melaporkan ke pihak kepolisian,” ungkap Supriyadi
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Supriyadi yang bertugas untuk menangani operator pada komputer yang digunakan untuk mencetak Kartu Papua Sehat di Dinas Kesehatan tersebut menyayangkan tindakan seorang kepala daerah itu yang seharusnya menjadi panutan bawahannya.
“Saya sayangkan sekali tindakan bupati yang melakukan aksi premanisme, ini secara langsung mencerminkan kepribadian beliau,” ujarnya
Sementara itu berdasarkan hasil investigasi dari LSM Kampak, Johan Rumaropen beserta rekan-rekannya, mengatakan akar persoalan dari pemukulan ini berawal dari tuntutan ASN menggelar aksi demo menuntu pembayaran ULP (uang lauk pauk) yang tidak dibayar selama 9 bulan.
“Kalau mau dilihat, ini hak-hak mereka yang tidak dibayar, makanya mereka tuntut, mereka yang saat ini bekerja keras untuk melayani kesehatan di masyarakat harus di utamakan hak-haknya,” ujar Johan melalui keterangan pressnya, Rabu (30/08)
“Presiden sendiri sampaikan juga bahwa yang diprioritaskan yaitu kesejahteraan untuk pegawai kesehatan, pendidikan dan dana desa, tetapi kenyataanya kami dimiskinkan oleh pemda biak, yang herannya, mereka sudah mendapat SP2Dnya, dananya sudah cair tapi kami tidak dibayar, uangnya dikemanakan, tegas pegawai-pegawai korban,” tambahnya
Johan lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi ke lapangan untuk mendengar, melihat dan mengambil dokumen yang ada, Ia mendapatkan sekitar 29 SP2D yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, dan pihak Bank siap mencairkan itu, namun tidak ada uang yang diserahkan ke bank karena Kas Daerah Kabupaten Biak kosong.
“Pemda Biak telah melakukan peminjaman di Bank Papua Senilai Rp 80 milyar, dan Pemda biak kembali lagi menwarkan pinjaman ke bank papua dengan Nilai Rp. 100 Milyar, namun pihak bank papua keberatan karena pemda belum lunasi. Kami khawatir kondisi kesehatan di Biak akan meningkat. Yang herannya, kalau pencairan dana sudah ada berarti uang itu sudah masuk ke masing-masing rekening, tetapi fakta dilapangan tidak ada uang yang masuk ke rekening para ASN, kami menduga ada indikasi korupsi yang merugikan Negara senilai Rp 10 Milyar,” ungkap Johan
Bukan hanya ASN tetapi ada indikasi kerugian Negara juga yang serupa dengan pengusaha yang senilai Rp 280 milyard. Ia sudah mendapatkan bukti-bukti SP2Dnya, jadi ia akan melaporkan indikasi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Di samping itu, aktifis anti korupsi Forum Peduli Kawasa Biak Agus Rumaropen, membeberkan, tuntutan dari ASN hingga membuat Bupati Biak memukul Supryadi dan akan mengancam atau mencopot enam (6) SKPD di dinas kesehatan,
“Kami minta Komnas HAM dan pihak penegak hukum tolong selesaikan kasus penganiayaan ini, kami juga akan menyurati pihak Mabes Polri untuk memproses pelaku pemukulan terhadap supriyadi. Dari pemukulan ini juga kami sendiri merasa tidak nyaman karena bupati menggunakan Satpol PP untuk mengawasi pergerakan kami, tetapi kami tidak peduli soal ancaman ini, kami hanya menyelamtkan uang Negara, karena Negara mengalokasi dana dari jakarat untuk masyrakat papua khussnya biak numfor. Kami juga akan desak Presiden segerah turun ke Biak,” tegas Agus Rumaropen. (Wirya S.)
