MANADO- Masyarakat perbatasan paling utara Indonesia, di Kepulauan Talaud mempertanyakan rencana pembangunan SDM diperbatasan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Jimmy Robert Tindi, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut dari Melonguane kepada Bergelora.com di Manado.
“Pembangunan Sumber Daya Manusia, rakyat perbatasan itu seperti apa? Sekali lagi kami rakyat perbatasan jangan hanya dijadikan komoditas politik jelang Pemilu. Buktinya sampai saat ini politik anggaran eksekutif tak pernah berpihak pada daerah kepulauan perbatasan di Sulawesi Utara,” ujarnya.
Ia mencontohkan, APBD Sulawesi Utara yang Rp 3,1 triliyun, hanya Rp 60 miliar untuk Talaud.
“Apa cukup untuk pembangunan Sumber Daya Manusia? Apakah Mendagri tahu soal ini?” ujarnya
Menurutnya, sudah waktunya pemerintah pusat yang bertanggung jawab soal perbatasan membenahi sistem penganggaran di Talaud. Karena kesejahteraan berbanding lurus dengan peningkatan SDM.
“Belum ada perubahan yang berarti sampai saat ini diperbatasan utara Indonesia ini. Rakyat hidup sebagai nelayan tradisional tidak tersentuh alokasi Rp 60 milyar dari Sulut itu,” katanya
Beberapa waktu lalu saat Menteri Kominfo, Rudiantara mengunjungi Talaud, semua jaringan bisa dijangkau, baik telpon maupun internet.
“Tapi setelah Rudiantara berangkat pulang. Jaringan juga ikut pulang hilang sampai saat ini,” ujarnya.
Lucunya menurutnya mendorong sekolah-sekolah belajar dengan menggunakan internet.
“Internet hanya bisa diakses di Manado, tidak di Talaud. Jadi pembangunan SDM macam apa? Kita jangan kasih mimpi,” ujarnya.
Hal yang sama juga menurutnya terjadi di Pulau Karatung, Pulau Marampit dan Pulau Kakorotan dan Miangas.
Fokus Perbatasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo membuka Sosialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbatasan Tahun 2018 di Bogor, Kamis (2/8).
Hadir Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pegelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boytenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardi Daud dan Koordinator Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Max Pohan.
Dalam sambutannya, Kepala BNPP menekankan tiga hal penting bagi seluruh pejabat dan jajaran BNPP.
Pertama mengenai efektifitas koordinasi BNPP dengan Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, anggaran, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan di kawasan perbatasan. Selain itu menyangkut pengendalian penyerapan anggaran di tahun 2018.
“Kedua, memerintahkan Pokli dan pejabat struktural sering ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan menginventarisir permasalahan yang ada di perbatasan. Baik menyangkut batas wilayah Negara maupun dalam hal pengembangan kawasan perbatasan,” katanya.
Pesan Kepala BNPP yang ketiga, meminta BNPP mengambil peran yang lebih optimal dalam hal penanganan perbatasan negara. Sejauh ini, Tjahjo memberikan apresiasi dan penghargaan jajarannya atas pengelolaan pada 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Namun demikian, ada beberapa poin yang perlu dicermati bersama mengenai kapasitas dan kompetensi
sumber daya manusia di perbatasan. Karena selain jumlah SDM perbatasan yang masih kurang, diketahui banyak pegawai yang ternyata belum dilimpahkan dari daerah ke PLBN.
Dengan adanya penambahan SDM baru dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diharapkan penanganan dan pengelolaan PLBN ke depan akan semakin baik. Alumni IPDN Angkatan 24 ini diketahui pada pelantikannya dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kampus IPDN Jatinangor.
“Pada saat ini telah ditugaskan alumni IPDN 30 orang ke BNPP. Semuanya ditugaskan ke PLBN dan ada durasi waktunya dalam pengembangan karier. Bapak/Ibu (alumni IPDN) harus memahami tugas di PLBN itu tugas koordinasi,” kata Hadi Prabowo mewakili Kepala BNPP.
Terakhir, pengembangan kapasitas yang digelar di Bogor selama tiga hari, Kamis-Sabtu/2-4 Agustus 2018, sangat penting agar SDM yang ada memahami tupoksi dan mempunyai ketrampilan serta kemampuan manajerial.
Tidak kalang penting, SDM yang ada harus tahu mengenai hukum internasional karena Indonesia di perbatasan berhadapan langsung dengan negara tetangga. Sehingga manakala ada permasalahan bisa ditangani dengan baik.
Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto sebelumnya melaporkan, saat ini permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan efektifitas tata kelola pengelolaan perbatasan semakin kompleks. Dari masalah batas Negara, lintas batas Negara, pengelolaan potensi dan infrastruktur. Keseluruhan permasalahan itu perlu dimanage untuk penyelesaiannya.
“Dorongan dari Kementerian/Lembaga teknis yang membangun perbatasan menginginkan agar BNPP lebih berperan aktif sebagai mediator dan koordinator, merupakan penyemangat bagi kita terlibat lebih untuk memfasilitasi dan memediasi persoalan-persoalan batas Negara dan pembangunan kawasan,” kata dia.
Menurut Sigit, perlu ada kebersamaan yang kuat diantara pejabat dan pegawai BNPP, bukan hanya karena struktur jabatan tetapi karena kecintaand an rasa memiliki pekerjaan sehingga harapan K/L diatas kepada BNPP dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.
Sosialisasi dan Pengembangan SDM Perbatasan, lanjut Sigit yang juga Kabiro Hukum Kemendagri, dimaksudkan sebagai upaya internal BNPP dalam meningkatkan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan.
“Kegiatan juga untuk membangun kebersamaan, penyatuan visi dan misi lembaga serta memberikan semangat dan meningkatkan integritas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan BNPP,” terangnya.
Dasar kegiatan sendiri merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dimana mengamanatkan bahwa BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkooordinasikan pelaksanaan dan evaluasi serta mengawasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Negara.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Sosialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbatasan Tahun 2018 digelar selama tiga hari, Kamis – Sabtu, 2-4 Agustus 2018. Secara keseluruhan, kegiatan diikuti 338 peserta. (Stien Mokodompit)
