JAKARTA- Perbaikan berbagai regulasi pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah. Penyederhanaan regulasi menjadi hal yang harus dilakukan jika ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pernyataan ini disampaikan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, pada Seminar Nasional Iklim Usaha dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo, Senin 19 Maret 2018 di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Senada dengan Sumedi, John Summerbell (Global Affairs Canada/GAC), juga melihat regulasi-regulasi yang menghambat investasi dapat menganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Dukungan pemerintah Kanada melalui proyek Support for Local Investment Climate (NSLIC) untuk membantu Pemerintah Indonesia menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,” demikian Summerbell dalam sambutannya.
Seminar nasional yang dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga dan perwakilan 10 Kab/kota dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara ini, lebih jauh membahas hasil-hasil kajian yang dilakukan proyek NSLIC.
Kajian regulasi terkait investasi yang dilakukan oleh lembaga Studi Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyorot beberapa hambatan regulasi terkait pengembangan ekonomi di sektor Pertanian, perternakan dan perikanan di daerah. Studi yang menggunakan analisis indikator kualitas OECD ini lebih jauh mengkaji aspek regulasi pada komoditas Jagung, Sapi dan Rumput laut di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang merupakan mitra proyek NSLIC.
Dr. Rino Sa’danoer, Direktur NSLIC/NSELRED – CowaterSogema International Incorporated mengatakan, setidaknya terdapat empat regulasi setingkat Peraturan Menteri yang dianggap menghambat perkembangan investasi.
“Hambatannya terjadi pada komoditas jagung, tiga regulasi pada komoditas sapi dan dua Permen terkait usaha budidaya rumput laut,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, hasil kajian ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah dengan pendekatan M4P (Making Market Works for the Poor) juga dipaparkan oleh tim kajian dari Universitas Gorontalo dan Unhalu, Sulawesi Tenggara. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa komoditas yang diunggulkan daerah seperti jagung, sapi dan rumput laut memiliki peluang pasar yang besar.
Kajian ini telah menghasilkan bisnis model dari tiga komoditas yang dikaji serta beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan UMKM, terutama dalam akses kemudahan produksi seperti kemudahan benih, pupuk dan pakan ternak sapi berkualitas.
Kemudahan investasi dalam pelayanan perijinan, proyek NSLIC juga melakukan assement pelayanan PTSP dan survei kepuasan pengguna layanan.
Dalam penyampaiannya, direktur Enciety –lembaga yang melakukan survei pelayanan di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara—setidaknya lebih dari 50% pengguna layanan PTSP di dua Provinsi tersebut merasa puas, meskipun beberapa catatan perbaikan juga disampaikan.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan para pihak, terutama lembaga penyedia pelayanan pengembangan bisnis (BDSP) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, dalam seminar ini dipaparkan juga hasil survei pelayanan BDSP (Business Development Service Provider) yang dilakukan oleh lembaga Bandung-Trust. Hasil studi BDSP di dua Provinsi, menyebutkan beberapa lembaga penyedia layanan masih perlu meningkatkan kapasitasnya.
“Selain itu, ditemukan juga belum ada kelembagaan swasta yang berfokus pada menyediakan jasa pengembangan bisnis di daerah,” demikian disampaikan oleh Deputi Direktur B-Trust, Yuyu Komariyah, MA, PhD, Berangkat dari sejumlah hasil kajian yang disampaikan, perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari dua Provinsi mitra proyek NSLIC yang didampingi oleh sejumlah K/L merancang rencana aksi untuk mendukung proyek NSLIC dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan perluasan akses bagi pelaku usaha di daerah.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sejumlah kementerian/lembaga dalam hal ini; Kemenko Perekonomian, Kementerian Desa PDTT, Bappenas dan kementrian terkait lainnya, telah berkomitmen untuk memperkuat kerangka kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ferry Yuniver, Deputi Direktur NSLIC/NSELRED – CowaterSogema International Incorporated menjelaskan, secara paralel di tingkat daerah, Program NSLIC bersama stakeholder daerah di dua Provinsi juga akan meningkatkan kerjasama dalam bentuk penyediaan program-program peningkatan kapasitas bagi para pihak, terutama meningkatkan pelayanan prima bagi PTSP, menyediakan bantuan teknis bagi pengembangan sektor dan komoditas unggulan terpilih.
“Juga dilakukan kerjasama regional antara sektor pemerintah dan swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis pada komoditas unggulan daerah,” jelasnya. (M. Apridon)
