SEMARANG- Sudirman Said, calon gubernur Jawa Tengah mencoba menggalang dukungan dengan mengkontradiksikan kebijakan pemerintah pusat tentang wajib sekolah 5 hari dengan masyarakat di Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu mantan Menteri ESDM ini menjanjikan akan mencabut program sekolah 5 hari di Jawa Tengah.
“Lah belum jadi gubernur, koq sudah mulai adu domba, antara rakyat Jawa Tengah dengan pemerintah pusat. Ini maksudnya gimana sih, kan seharusnya menyampaikan program yang bermanfaat,” Ujar Sutrisno, seorang guru sekolah negeri di Tegal ketika dihubungi, Kamis (19/4).
Sutrisno meminta agar urusan pendidikan yang bersangkutan dengan masa depan generasi muda tidak dijadikan isu untuk adu domba karena akan berdampak panjang ke depan.
“Pendukung sekolah 5 hari pasti akan dimobilisasi untuk menentang program pemerintah pusat. Ujung-ujungnya anak-anak sekolah dan para guru yang akan ditunggangi kepentingan kampanye pemenangan dirinya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Astaniah, guru sekolah swasta di Salatiga. Menurutnya isu pencabutan sekolah 5 hari ini jangan sampai dikembangkan karena akan merusak sistim pendidikan di Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik.
“Memang ada sebagian kalangan yang tidak setuju karena agenda dan kepentingannya terganggu. Tapi ketidak setujuannya itu jangan dijadikan alat untuk menggalang dukungan kampanye. Nanti saja kalau sudah jadi gubernur, anda atur sesuai selera anda,” ujarnya ketika dihubungi di Pemalang.
Menurutnya, demokrasi yang berjalan dalam Pilkada jangan sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar yaitu pendidikan dan peradaban yang sudah tertata berdasarkan Pancasila dan Undan-Undang Dasar 1945.
“Walaupun kita berbeda-beda tapi persatuan diatas segalanya. Jangan justru dirusak untuk kepentingan sesaat perebutan kemenangan Pilkada semata. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga memastikan masa depan lebih baik buat generasi mendatang,” ujarnya.
Darmawan, guru sekolah negeri di Blora mengingatkan bahwa mempertentangkan kebijakan sekolah 5 hari ini berpotensi mengarah ke isu agama karena kebanyakan yang keberatan penolakan dari sekolah-sekolah berbasis agama.
“Isu yang diangkat Sudirman Said ini kembali akan mengangkat isu pertentangan agama dalam ranah pilkada Jawa Tengah. Ini jelas berbahaya bagi rakyat Jawa Tengah dan Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya ketika dihubungi di Blora.
Menurutnya, Bawaslu harus jeli dan waspada dengan berbagai isu yang diangkat dimasyarakat agar jangan menjadi potensi yang justru merusak demokrasi yang sedang berjalan.
“Kalau dibiarkan berkembang, maka pertarungan Pilkada tidak akan berkualitas karena sudah menjurus ke perpecahan yang mendasar sehingga bisa mengancam NKRI dan Kebhinneka tunggal ikaan,” ujarnya.
Pendidikan Agama
Sebelumnya diberitakan calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said berencana mencabut kebijakan lima hari sekolah, jika ia dipercaya dipilih menjadi gubernur Jateng. Menurut dia, mewajibkan sekolah 5 hari merupakan kebijakan yang tidak tepat.
“Menurut saya wajib 5 hari sekolah itu salah, itu sama artinya menubrukkan kelompok elemen masyarakat dan itu harus dicabut,” ujar Sudirman seusai silaturrahim dengan jajaran PWNU Jateng di Semarang, Senin (16/4).
Sudirman mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semestinya mampu memfasilitasi sistem pendidikan yang ada di masyarakat. Di Jawa Tengah, pendidikan agama dan keagamaan dinilai telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di daerah. Ia meyakini bahwa sekolah sore, pendidikan informal madrasah diniyah harus tetap hidup, karena itu merupakan bagian dari pembentukan pendidikan karakter. “Kami tidak ingin tubrukan keduanya. Kami menjamin sekolah sore, madin, pendidikan informal yang menjadi pendidikan karakter harus tetap hidup,” tambahnya.
Pemerintah, sambung dia, harus memberi ruang sekolah informal itu. Apalagi pendidikan karakter dibutuhkan di era kekinian.
“Zaman sekarang harus memperhatikan masalah pendidikan agama,” tambahnya.
Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan juga harus diberi perhatian lebih, terutama sekolah swasta. Para pelajar dapat diikutkan dalam program jaminan pendidikan.
“Nanti harus difasilitasi. Sekolah negeri kan pembinaannya oleh Kemenag, tapi selain itu (swasta) harus dipikirkan. Membina madrasah swasta itu perlu,” tambahnya. (Saraswati)
