Jumat, 23 Februari 2024

Wow ! BIN Bantah Sadap Percakapan SBY- Ma’aruf Amin

JAKARTA- Badan Intelejen Negara (BIN) menegaskan bahwa percakapan antara Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum  Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’aruf Amin adalah bukan dari penyadapan “ilegal” yang dilakukan oleh pihak intelejen seperti yang dituduhkan oleh SBY dalam konferensi persnya, Rabu (1/2). Hal ini disampaikan dalam rilis yang mengatasnamakan Deputy VI, Badan Intelejen Indonesia (BIN) kepada Bergelora.com, Kamis (2/2)

“SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA JUGA TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI BAHWA INFORMASI YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERSIDANGAN BERITA YANG BERSUMBER DARI MEDIA ONLINE liputan6.com EDISI TANGGAL 7 OKTOBER 2016,” demikian  pernyataan tertulis Deputy VI BIN yang dalam huruf besar semua.

Deputy VI juga mengingatkan bahwa Ahok dan pengacaranya dalam persidangan juga tidak menegaskan bentuk percakapan itu dalam komunikasi verbal secara langsung atauka percakapan telpon.

“BAHWA PERNYATAAN SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUMNYA PADA PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017 TERKAIT ADANYA INFORMASI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA K.H MA’RUF AMIN DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, TIDAK DISEBUTKAN SECARA TEGAS APAKAH DALAM BENTUK KOMUNIKASI VERBAL SECARA LANGSUNG ATAUKAH PERCAKAPAN TELEPON YANG DIPEROLEH MELALUI PENYADAPAN,” ujarnya.

Oleh karena itu Deputy VI mengatakan bahwa Ahok adalah pihak yang bertanggung jawab atas informasi tersebut yang disampaikan dalam persidangan.

“INFORMASI TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUM YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT,” katanya.

Dalam rilis tersebut juga disebutkan bahwa ternyata lembaga intelejen itu memantau permohonan maaf Ahok pada Ma’aruf Amin.

“BAHWA SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA SUDAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA K.H. MA’ARUF AMIN DAN SUDAH DITERIMA SERTA DIMAAFKAN OLEH K.H. MA’ARUF AMIN,” kata rilis itu.

BIN juga menjelaskan tentang peraturan yang mengatur tentang tugas utama intelejen negara dalam menjaga kedaulatan.

“BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA, BIN MERUPAKAN ELEMEN UTAMA DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KESATUAN DAN PERSATUAN NKRI,”

Dijelaskan juga tugas, peran dan fungsi BIN sehubungan dengan kewenangan penyadapan yang diatur oleh undang-undang.

“DALAM MENJALANKAN TUGAS, PERAN DAN FUNGSINYA, BIN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA, NAMUN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN DALAM RANGKA MENJAGA KESELAMATAN, KEUTUHAN, DAN KEDAULATAN NKRI YANG HASILNYA TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN APALAGI DIBERIKAN KEPADA PIHAK TERTENTU,” tulis rilis tersebut.

Ditegaskan sekali lagi oleh Deputy VI, BIN bahwa informasi yang disampaikan oleh Ahok dan tim pengacaranya dalam sidang bukanlah dari institusi negara tersebut.

“MELALUI KLARIFIKASI RESMI INI, TERKAIT INFORMASI TENTANG ADANYA KOMUNIKASI ANTARA KETUA MUI DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM BAPAK BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017, MAKA BERSAMA INI BIN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT BUKAN BERASAL DARI BIN. TTD DEPUTI VI – BIN,” tegasnya. (Web Warouw/Telly Nathalia)

 

 

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru