JAKARTA- Pendidikan kedokteran saat ini sangat mahal, baik itu di pendidikan dokter apalagi pendidikan dokter spesialis. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir uang pangkal atau uang gedung bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namun pemerintah menambahkan lagi sebuah program baru yaitu Program Pendidikan Spesialis Dokter Layanan Primer (DLP) yang akan dapat memicu terjadinya proses obral gelar dokter. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis SpOG kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (2/6)
“Dengan paket recognisinya dan pendidikan transisinya membuat tidak bermutunya pendidikan dokter. Dengan kata lain program DLP menafikkan peran institusi pendidikan kedokteran atau fakultas kedokteran yang sudah bersusah payah menghasilkan lulusan terbaiknya menjadi dokter,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini proses pendidikan kedokteran sudah sangat berat dengan kualitas fakultas kedokteran yang bermacam-macam termasuk juga masih banyaknya yang masih terakreditasi C membawa implikasi kepada lulusan-lulusan dokter yang kualitasnya berbeda-beda.
“Proses ujian kompetensi dokter (UKDI/UKMPPD) yang kadang juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat lulus, ditambah dengan program internship yang harus dijalankan wajib selama 1 tahun. Apalagi kalau kemudian dilanjutkan dengan pendidikan lagi sebagai Dokter Layanan Primer (DLP ),” jelasnya .
Ia memastikan bahwa, Program Pendidikan Spesialis Dokter Layanan Primer Tidak memiliki kompetensi medis dan keilmuan yang baru sehingga bisa diperkuat di pendidikan kedokteran dasar (BME / Basic Medical Education) atau melalui Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Praktek Kedokteran.
“Akan dapat memicu terjadinya proses obral gelar dengan paket recognisinya, dan pendidikan transisinya membuat tidak bermutunya pendidikan dokter. Dengan kata lain program DLP menafikkan peran institusi pendidikan kedokteran atau fakultas kedokteran yang sudah bersusah payah menghasilkan lulusan terbaiknya menjadi dokter,” ujarnya.
Untuk itu IDI meminta Pemerintah memfokuskan anggaran pada perbaikan pendidikan dokter yang pro rakyat.
“Kami meminta agar alokasi dana program spesialis DLP dialihkan untuk beasiswa putra daerah untuk sekolah dokter agar nantinya dapat kembali dan membangun daerahnya di bidang kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar pemerintah harus segera mendorong perbaikan kurikulum pendidikan dokter yang dapat meluluskan dokter dengan standar kerja seperti yang di butuhkan di pelayanan primer.
“Perbaikan pendidikan dapat dimasukan pada Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran berkelanjutan (PPKB) terstruktur agar kompetensi dapat tercapai, tidak buang anggaran, dan semua dokter bisa mengikutinya dengan mudah,” katanya. (Web Warouw)
