JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam menghadapi perang dengan Rusia. Peringatan itu disampaikan Trump pada Senin (3/3/2025), setelah Zelensky menyatakan bahwa kesepakatan damai masih jauh dari jangkauan.
“Amerika tidak akan menoleransi ini lebih lama lagi,” tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya, sebagaimana dikutip dari AFP, Selasa (4/3/2025).
Pernyataan itu muncul setelah Zelensky mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan Inggris dan Perancis mengenai kemungkinan gencatan senjata di Ukraina masih berada dalam tahap awal.
Menurut Zelensky, hal ini menegaskan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang masih sulit tercapai.
Dalam sebuah video yang dirilis pada hari yang sama, Zelensky menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya bisa diwujudkan jika Ukraina mendapatkan jaminan keamanan yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa kurangnya jaminan tersebut di masa lalu memungkinkan Rusia mencaplok Crimea pada 2014 dan melancarkan invasi yang lebih luas pada 2022.
Reaksi keras Trump terhadap pernyataan Zelensky menambah kekhawatiran akan melemahnya dukungan AS terhadap Ukraina.
Hal ini juga memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kebijakan luar negeri AS yang lebih menguntungkan Rusia.
Dalam acara di Gedung Putih pada Jumat (28/2/2025), Trump memperingatkan bahwa Ukraina tidak akan mampu bertahan lama tanpa adanya kesepakatan gencatan senjata dengan Moskwa. Selain itu, ia juga meminta agar Ukraina lebih menghargai bantuan militer yang telah diberikan AS.
Sementara itu, Kremlin merespons ketegangan ini dengan menyalahkan Zelensky atas memburuknya hubungannya dengan Trump.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menuding Zelensky tidak memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni dan tidak serius dalam mengupayakan perdamaian.
Di tengah meningkatnya tekanan, Zelensky menolak seruan untuk mundur dari jabatannya, terutama setelah Trump menyebutnya sebagai “diktator tanpa pemilu.”
Zelensky menegaskan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan mundur jika Ukraina berhasil mendapatkan keanggotaan NATO.
AS Setop Sementara Bantuan
Militer
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pemerintah Amerika Serikat menghentikan sementara bantuan militer ke Ukraina di tengah ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Keputusan ini dikonfirmasi oleh pejabat Gedung Putih pada Senin (3/3/2025), yang menyebutkan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk meninjau kembali efektivitas bantuan tersebut dalam mendukung solusi perdamaian.
Dikutip dari Reuters, langkah ini diambil setelah Trump menyatakan bahwa pemimpin negara penerima bantuan harus menunjukkan komitmen yang lebih nyata terhadap perdamaian.
Laporan Bloomberg dan Fox News menyebutkan bahwa penghentian sementara akan berlaku hingga Trump merasa yakin Ukraina menunjukkan itikad baik dalam mencapai kesepakatan damai.
“Ini bukan penghentian permanen, tetapi penghentian sementara,” ujar seorang pejabat pemerintahan Trump kepada Fox News.
Menurut Bloomberg, seluruh peralatan militer AS yang saat ini belum berada di Ukraina akan ditangguhkan sementara. Penghentian ini mencakup pengiriman senjata yang sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat dan kapal, serta perlengkapan yang masih berada di area transit seperti Polandia.
Trump juga menginstruksikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keputusan ini muncul beberapa jam setelah Trump menyatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia tidak membahas secara spesifik mengenai penangguhan bantuan militer ke Ukraina. Namun, ia menekankan bahwa Zelensky perlu lebih menghargai dukungan dari Washington.
Sejak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina hampir tiga tahun lalu, AS telah menggelontorkan bantuan miliaran dollar untuk mendukung pertahanan Ukraina. Keputusan penghentian sementara ini pun menambah ketidakpastian bagi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. (Web Warouw)
ZELENSKY BERAK DARAH NIH..! Trump Desak Ukraina Segera Damai dengan Rusia, AS Tak Akan Toleransi Lebih Lama, Bantuan Militer Dihentikan
