Bagian dalam Gereja St Anthony di Kochcikade, Kolombo, Sri Lanka tampak porak-poranda. (Ist) JAKARTA- Seluruh umat Kristiani diseluruh dunia berdukacita. Ditengah perayaan Paskah oleh umat Kristiani di seluruh dunia, 3 bom meledak di Kolombo, Sri Lanka, 185 orang meninggal di dalam tiga gereja tersebut. “Yang kita tahu adalah akibat yang telah ditimbulkan. Terjadi pada saat Paskah dan korbannya umat Kristiani. Jadi kita tidak dapat mengatakan ini perbuatan jahat siapa. Namun akibat yang ditimbulkan menyakitkan dan memprihatinkan serta membawa rasa takut bagi banyak orang,” Demikian Pendeta Anthonius Natan Sekretaris Umum PGLII DKI Jakarta. PGLII atau Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia) menjadi wadah berbagai sinode Injili dan Yayasan dan Lembaga Injili kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (21/4). Anthonius Natan menyerukan agar rakyat Indonesia sebaiknya berdoa dan meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar tetap jadi Damailah di Indonesia. “Secara logika sulit meminta orang jahat diampuni dan dibebaskan dari rasa bersalah. Tetapi hakekat hukum kasih yang diajarkan oleh Kitab Suci kita mengasihi tanpa syarat,” ujarnya Pendeta Anthonius Natan Sekretaris Umum PGLII DKI Jakarta. (Ist) “Maknanya kita patut mengampuni sipenjahat dan membebaskan kita dari rasa benci dan keinginan akan membalas dendam. Dengan hati tulus mengampuni maka Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita juga,” katanya. “Adalah kedaulatan Tuhan untuk menghakimi dan menghukum atau tidak terhadap yang bersangkutan,” katanya. “Kita berdoa tidak saja sekedar mengampuni tetapi agar orang tersebut justru bertobat, berbalik dari yang jahat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kebenaran sejati dari iman Kristen yang mengampuni,” ujarnya. Romo Benny Susetyo, Pr dari Konferensi Wali Gereja (KWI) Duka Mendalam Sementara itu Romo Benny Susetyo, Pr dari Konferensi Wali Gereja (KWI) menyatakan duka yang dalam atas peledakan 3 gereja tersebut. “Peledakan tiga gereja adalah tindakan biadab karena merusak nilai keadaban kemanusian. Ini tindakan penghancuran kemanusian,” demikian Romo Benny Susetyo, Pr. kepada Bergelora.com secara terpisah. Menurutnya, Siapapun melalukan harus dikucilkan dan dunia harus memburu pelakunya dan menghancurkan jaringan  terorisme “Rakyat Indonesia akan bersama-sama memerangi ideologi terorisme dan ajarannya,” tegasnya. Romo Benny mengajak semua umat Kristini mendoakan para korban pengeboman. “Urusan Tuhan tidak boleh diintervensi,” tegas Romo Benny ketika ditanyakan apakah umat Kristiani boleh mendoakan para pengebom 3 gereja tersebut. Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan yang terjadi di Kolombo, Sri Lanka. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, saat terjadi ledakan bom Srilanka, seorang WNI berinisial KW sedang berada di Hotel Shangri La. Namun, Kedutaan Besar RI di Kolombo sudah memastikan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi oleh aparat keamanan Sri Lanka. "Beberapa WNI lainnya yang menginap di Hotel Shangri La tidak berada di hotel saat kejadian," ujar Iqbal melalui keterangan tertulis, Minggu (21/4) sore. Meski tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban, KBRI Kolombo terus memantau perkembangan situasi, termasuk kondisi WNI di sekitar lokasi kejadian. Pihak KBRI juga berkoordinasi dengan otoritas setempat. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghubungi KBRI Kolombo di nomor +94 77 277 3123. Pada Minggu pagi, sekitar pukul 09.00 waktu setempat, terjadi sejumlah ledakan di beberapa gereja dan hotel bintang lima di Kolombo, termasuk Hotel Shangri La. Peristiwa ledakan ini terjadi tepat pada perayaan hari paskah. (Web Warouw)

Menkopolhukam Wiranto. (Ist) JAKARTA- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamaan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan, partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada Rabu (17/4) kemarin telah mencapai 80,90 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 sebesar 77,5%. “Hal ini menunjukkan bahwa siapapun Presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi,” kata Wiranto kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi pasca penyelenggaraan Pemilu, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4) siang. Menko Polhukam menilai, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2019 telah berjalan aman, tertib, dan lancar serta damai. Kondisi ini menurutnya tidak terlepas dari peran serta semua pemangku kepentingan, yaitu Peserta Pemilu, Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat Keamanan (TNI/Polri) serta seluruh masyarakat Indonesia. “Oleh karena itu, disampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir Pemilu Serentak Tahun 2019 selesai,” ujar Wiranto. Hadapi Kemungkinan Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh segenap unsur pimpinan TNI dan Polri serta pimpinan institusi penegak hukum nasional untuk membahas situasi nasional pasca Pemilu Serentak Tahun 2019 itu, Menko Polhukam Wiranto mengemukakan, bahwa TNI dan Polri merupakan institusi negara yang dalam hal Pemilu ditempatkan pada posisi netral, tidak masuk dalam kontestasi Pemilu dan tidak berpihak kepada siapapun. Sebagai alat negara, menurut Menko Polhukam, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tetap bersatu padu menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Menko Polhukam Wiranto menghimbau semua pihak untuk menghargai ajakan para Calon Presiden dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara perdamaian. serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati proses finalisasi hasil Pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU. Ia juga mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU. “TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara,” tegas Wiranto. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo SH, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (ZKA Warouw)

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar (Ist) JAKARTA- Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Pemerintah berencana akan menggratiskan raw data migas Indonesia untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Pemerintah menjamin pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut. “Negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas tersebut,” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (18/4), sebagaimana siaran pers Kementerian ESDM kemarin. Menurut Wamen ESDM itu, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas secara free, pada sekitar Mei mendatang,  sehingga memungkinkan investor untuk menemukan cadangan migas baru. “Kita akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini,” tambah Arcandra. Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan open data ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun. “Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member Pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi,” jelas Arcandra. Wakil Menteri ESDM itu menolak dengan tegas jika kebijakan ini seperti menjual kedaulatan negara, karena menurut Arcandra data migas ini masih dimiliki negara dan negara masih mempunyai kontrol penuh terhadap data ini. “Ini bukan menjual kekayaan, data itu masih milik negara, kalau mereka KKKS sudah melakukan analisa dia bisa melakukan apa, tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetap saja mereka harus meminta izin untuk eksplorasi, negara tetap mengontrol data itu. Ini kita menjual data atau mencari minyak? Kan kita cari minyak, nah udah kalau gitu datanya kita berikan saja,” tandas Archandra. Ia menyebutkan, kebijakan open data sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah membuka akses datanya dalam skala tera byte. “Dahulu jika ingin mengakses data harus membayar terlebih dahulu, sekarang boleh mengakses tanpa membayar silahkan akses data untuk dianalisa nanti kalau sudah dapat baru bayar. Dengan kebijakan ini diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data itu dengan menggunakan dana mereka sendiri,” pungkas Arcandra. Kepada Bergelora.com dilaporkan, kebijakan open data migas ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. Dengan kebijakan ini diharapkan investor akan tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia sehingga dapat ditemukan cadangan-cadangan migas baru. (Enrico N. Abdielli)

Menperin Airlangga Hartarto (Ist) JAKARTA- Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengaku optimistis akan terjadi peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri manufaktur seusai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Dengan mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0, selain diproyeksi industri dapat tumbuh optimal, juga mendorong kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. “Setelah Pemilu 2019 akan banyak proyek priotitas yang akan segera berjalan, termasuk beberapa proyek prioritas seperti di industri petrokimia. Selain itu, finalisasi peraturan mengenai mobil listrik dan pemberian insentif bagi industri,” kata Menperin di Jakarta, Sabtu (20/4). Airlangga menerangkan, tren petumbuhan industri seusai pemilu akan terjadi, karena Indonesia adalah negara yang paling matang dalam penerapan sistem demokrasinya. Demokrasi yang matang menjadi modal pemerintah dalam menarik investasi dari luar negeri. “Optimisme pembangunan yang digaungkan pemerintah saat ini juga penting untuk menarik investasi. Semua sektor industri akan running setelah pilpres dan pileg,” papar Menperin. Menperin juga meyakini, kondisi ekonomi, politik, dan keamanan di Indonesia masih tetap stabil dan kondusif. Sehingga akan mendukung berjalannya aktivitas usaha atau perindustrian semakin agresif. “Apalagi, beberapa kebijakan baru akan diluncurkan untuk memudahkan pelaku industri berusaha di Indonesia dan melanjutkan kembali yang sedang terlaksana dengan baik,” tegasnya. Sebelumnya pada rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Arab Saudi akan berinvestasi di sektor industri petrokimia senilai 6 miliar dollar AS atau setara Rp84,31 triliun. Rencana investasi ini telah dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan pihak kerajaan Arab Saudi, saat presiden melakukan kunjungan ke Negara Minyak tersebut, beberapa waktu lalu. Arab Saudi ingin melakukan kerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai hub bagi industri petrokimia di Asia Tenggara. Untuk itu, Presiden Jokoowi menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga pemerintah dan non kementerian yang terkait agar segera melakukan kajian untuk bisa memudahkan realisasi investasi tersebut. “Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia untuk memperdalam struktur manufaktur dari sektor hulu sampai hilir. Sebab, industri petrokimia menghasilkan berbagai komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri kemasan, tekstil, alat rumah tangga, hingga komponen otomotif dan produk elektronika,” kata Airlangga. Industri petrokimia juga turut memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kemenperin mencatat pada tahun 2018, investasi di sektor industri kimia dan farmasi mencapai Rp39,31 triliun. Selain itu, kelompok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia menorehkan nilai ekspor sebesar 13,93 miliar dollar AS. Investasi Rp 97 triliun Selain itu, Kemenperin memproyeksikan industri makanan dan minuman dapat tumbuh di atas 9 persen pada tahun 2019 karena mendapatkan tambahan investasi. Tahun ini, industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki siap untuk menanamkan modalnya total sebesar Rp79 triliun. Industri makanan dan minuman akan menggelontorkan investasi Rp63 triliun, naik 11 persen dari tahun 2018.  Kemudian untuk industri alas kaki dan TPT menyiapkan investasi masing-masing Rp2,8 triliun dan Rp14 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah menjadikan subsektor industri padat karya tersebut sebagai motor pertumbuhan manufaktur serta penyumbang ekspor pengolahan nonmigas yang signifikan. “Pemerintah akan terus menggenjot kinerja dan menarik investasi sektor industri berorientasi ekspor dan substistusi impor,” sambung Menperin. Pada tahun 2018, ekspor nonmigas tercatat di angka 130 miliar dollar AS atau naik sebesar 3,98 persen dibanding tahun 2017. “Pada tahun 2018, kontribusinya mencapai 72,25 persen. Selama ini memang industri menjadi penyumbang terbesar. Selain itu, artinya bahwa produk-produk industri manufaktur dalam negeri sudah banyak berbicara di level global,” ungkap Airlangga. Kemenperin juga mencatat, investasi di sektor industri manufaktur terus tumbuh signifikan. Pada tahun 2014, penanaman modal masuk sebesar Rp195,74 triliun, kemudian naik mencapai Rp222,3 triliun di 2018. Peningkatan investasi ini mendongkrak penyerapan tenaga kerja hingga 18,25 juta orang di 2018, yang berkontribusi sebesar 14,72 persen terhadap total tenaga kerja nasional. “Dari tahun 2015 ke 2018, terjadi kenaikan 17,4 persen dan ini diperkirakan bisa menambah lagi penyerapan tenaga kerjanya di tahun 2019 seiring adanya realisasi investasi,” ungkap Menperin. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kemenperin menargetkan, sepanjang 2019 pertumbuhan industri manufaktur dapat mencapai 5,4 persen. Subsektor yang diperkirakan tumbuh tinggi, antara lain industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika. (Calvin G. Eben-Haezer)

Aksi ribuan mahasiswa menuntut Plt Gubernur Aceh berpihak pada rakyat di Banda Aceh, Kamis (11/4) menyusul penolakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Walhi Aceh, dan perwakilan masyarat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Emas Mineral Murni seluas 10.000 Hektare. (Ist) BANDA ACEH – Aksi ribuan mahasiswa menuntut Plt Gubernur Aceh berpihak pada rakyat di Banda Aceh, Kamis (11/4) menyusul penolakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Walhi Aceh, dan perwakilan masyarat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Emas Mineral Murni seluas 10.000 Hektare. Kepada Bergelora.com dilaporkan, aksi yang mengatas namakan Gerakan Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari ribuan mahasiswa, Walhi Aceh, Katahati Institute, Aceh Institute, ACSTF, Balai Syura Ureung Inong Aceh, Flower Aceh,  Forum LSM Aceh, HISOMA, JATAM, JMSPS, Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, MaTA, Prodeelat dan Serikat Inong Aceh. Ribuan mahasiswa itu menuntut pencabutan izin tambang PT Emas Mineral Murni (PT EMM) merupakan aksi terbesar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kurun waktu 14 tahun setelah Perdamaian Aceh. Melalui aksi ini, mahasiswa menyuarakan penolakan  masyarakat di sekitar area tambangPT. EMM karena berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Sebagian dari wilayah konsesi tambang berada di dalam area hutan lindung. Presiden Mahasiswa kampus Stebank Islam, Jakarta Andi Prayoga mengatakan rakyat Aceh sudah capek dengan penindasan dan ketidakadilan. Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka juga karena adanya ketidakadilan dan Penindasan terhadap Rakyat Aceh. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ketika menemui aksi mahasiswa, Kamis (11/4) di Banda Aceh. (Ist) "Jangan ada lagi konflik. Potensi konflik pun harus dihindari. Saya khawatir keberadaan PT. EMM ini menjadi pemicu konflik. Ribuan mahasiswa dan masyarakat sudah berunjuk rasa dalam rangka menolak PT. EMM. Ini adalah bukti kuat Bahwa keberadaan PT. EMM menyakiti hati rakyat Aceh,Oleh karena itu, kami menolak PT. EMM," sebutnya. Mahasiswa meminta agar Plt. Gubernur Aceh segera membuka ruang dialog yang kondusif dengan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dan membahas solusi-solusi konkrit yang tepat dalam mengatasi persoalan ini. "Tanah Aceh tidak rela sejengkal tanah pun dikuasai oleh asing. Dan jika keputusan Hakim tidak memihak pada kami, maka kami akan janjikan membawa masa demonstrasi jauh lebih besar dari sekarang. Dan tentunya kami meminta kepada Pak Jokowi agar segera mencopot menteri ESDM,” tambahnya. Plt Gubernur Aceh juga diminta untuk bersikap tegas selaku Kepala Daerah yang berkewajiban memenuhi hak dasar masyarakat melalui kebijakan yang menjamin perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem berkelanjutan serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat Aceh. “Jangan berangus kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan UUPA dan menjalankan rekomendasi DPR Aceh tentang perlawanan hukum terhadap izin usaha produksi PT EMM,” tegasnya. Aksi itu juga menuntut Kapolda untuk mengusut aparat pelaku kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi pada Senin, 9 April 2019.  Pimpinan perguruan tinggi diminta untuk tidak mengintervensi mahasiswa yang melakukan aksi menyuarakan tuntutan masyarakat dalam menjamin kehidupan yang layak dan lestari.  Kronologi Menanggapi hal itu, Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan putusan tersebut menjadi catatan dan melukai rasa keadilan masyarakat, ketika korporasi dibiarkan melanggar hukum, merusak lingkungan, dan mengorbankan hak-hak masyarakat. Padahal kata M Nur, selama persidangan pihaknya telah mengajukan sekitar 60 alat bukti yang menguatkan pencabutan izin PT EMM. Adapun sejumlah alat bukti yang diajukan itu diantanya, Surat Komite Peralihan Aceh (KPA) Nagan Raya yang menolak dengan tegas pernyataan PT EMM yang menyatakan KPA Nagan Raya seolah-olah memberikan dukungan kepada PT EMM akibat dari pemberian sejumlah dana bantuan untuk kegiatan-kegiatan di hari-hari besar kepada KPA. Kemudian Surat Pernyataan dari Anak Kandung Alm. Tgk, Bantaqiah yaitu Tgk. Malikuk Azin Bin Tgk. Bantaqiah yang menyatakan kehadiran tambang PT EMM merupakan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa depan di sektor Sumber Daya Alam, di tengah kasus pelanggaran HAM masa lalu (Tragedi Tgk. Bantaqiah) sampai hari ini belum mampu diselesaikan. "Pada sidang-sidang juga telah diajukan petisi-petisi yang telah ditandatangani oleh berbagai lintas elemen sipil di Provinsi Aceh baik mahasiswa, organisasi, masyarakat sipil dan pihak-pihak lainya juga disampaikan sebagai bukti tambahan terakhir untuk kasus PT. EMM oleh penggugat," kata Muhammad Nur. Aksi itu menegaskan pemberian izin pada PT EMM merupakan pelecehan terhadap UU Pemerintahan Aceh. Karenanya, Pemerintah Aceh harus menyatakan secara tegas dan percaya diri posisinya kepada publik Aceh terkait hal ini. Selain itu, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) Nomor 29/DPRA/2018 pada 6 November 2018 menyatakan bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI) pada 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 156 menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh, termasuk pertambangan mineral, sesuai dengan kewenangannya serta menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. “Sepertinya pasal ini belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh Pemerintahan Aceh yang dibuktikan dengan berlarutnya penuntasan persoalan izin PT. EMM. Karenanya, DPR Aceh merekomendasikan BKPM RI untuk mencabut izin tersebut dan meminta Gubernur Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPR Aceh untuk melakukan upaya hukum terhadap izin tersebut,” katanya. Ia melanjutkan, empat bulan setelah Keputusan DPR Aceh, Pemerintah Aceh terus membiarkan persoalan ini berlarut dan tidak memperlihatkan ketegasan. Tuntutan mahasiswa untuk bertemu gubernur juga tidak mendapatkan tanggapan yang memadai bahwa disebut sebagai pemaksaan kehendak. “Aksi mahasiswa yang sedang berlangsung bukanlah pemaksaan kehendak sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh melainkan pembelaan terhadap UU Pemerintahan Aceh yang semakin tidak dihormati oleh pemerintah pusat.  Plt. Gubernur Aceh tidak perlu mencurigai adanya pihak yang menunggangi aksi mahasiswa yang telah berlangsung selama 3 hari ini,” tegasnya. Menurutnya, niat baik dari demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini belum dipahami dengan baik oleh Plt. Gubernur Aceh. Gagal paham ini dapat dilihat dari pembiaran aksi brutal aparat keamanan yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa dan penembakan gas air mata ke badan para mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat, merupakan suatu pelanggaran terhadap protap kepolisian itu sendiri. “Padahal dalam point perjanjian damai (Poin 4.12), polisi Aceh akan memperoleh pelatihan khusus dengan penekanan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,” katanya. (Raihal Fajri)   

Hermawanto, SH, praktisi hukum .(Ist) JAKARTA- Masyarakat mendukung petisi yang disampaikan oleh para penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jangan sampai KPK lumpuh karena kebocoran dari dalam lembaga anti rasuah sendiri. “Poin-poin petisi para penyidik dan penyelidik KPK berkaitan dengan jantung tugas pokok KPK. Kalau penangan perkara menjadi ‘terhambat’ karena adanya ‘kebocoran’ maka KPK sesungguhnya sedang menggali kuburnya sendiri. Dan sejarah itu ada pada pimpinan Agus Raharjo dan kawan-kawan,” Hal ini disampaikan oleh Hermawanto, SH, praktisi hukum kepada Bergelora.com di Jakarta. Rabu (10/4). Menrutnya sudah saatnya para pemimpin KPK segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga yang sangat diandalkan oleh masyarakat untuk memberantas korupsi ini. “Langkah penting pimpinan KPK harus segera diambil untuk menyelamatkan urat nadi lembaga anti rasuah ini. Karena kalau tidak, mungkin KPK ada tapi tiada. Keberadaannya kehilangan ruh saat pendiriannya, semangat reformasi dan pemberantasan korupsi,” katanya. Hermawanto mengingatkan kebocoran informasi dan penghambatan proses penyelidikan dan penyidikan merupakan sudah merupakan serangan yang akan mematikan KPK jika terus dibiarkan. “Kadangkala persoalan kebocoran informasi, penghambatan proses penyelidikan dan penyidikan kasus, dianggap masalah sederhana. Padahal hal tersbeut merupakan urat nadi keberadaan KPK sebagai lembaga penindakan kasus korupsi. Maka saatnya pimpinan KPK mengambil sikap serius, dan tegas. Demi marwah KPK dan kesolidan lembaga KPK di internal pula,” katanya. Sebelumnya dilaporkan, terdapat rintangan dari ‘Orang Dalam’ lembaga anti rasuah ini. Sebanyak 114 penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menerabas pelbagai rintangan yang mereka hadapi saat mengusut perkara korupsi. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa halangan justru datang dari “orang dalam”alias lingkup internal KPK. Hal ini mereka sampaikan kepada jajaran pemimpin Komisi lewat sebuah petisi yang digalang pada akhir Maret lalu. Hambatan-hambatan yang dikeluhkan Penyidik adalah hambatan dalam penanganan perkara saat ekspose tingkat kedeputian. Terjadi penundaan pelaksanaan ekspose perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ulur waktu. Kasus yang mengemuka adalah penundaan pengembangan pengusutan perkara korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau 1 yang diduga mengarah ke Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Dalam kasus ini, mantan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara. Terjadi kebocoran dalam Operasi Tangkap Tangan. Hampir seluruh satuan tugas bagian penyelidikan pernah gagal melakukan operasi tangkap tangan karena kebocoran informasi. Hal ini terjadi pada rencana operasi tangkap tangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 2 Februari 2019. Saat itu tim satuan tugas KPK menelisik petunjuk dan informasi dugaan pemberian uang dari pejabat Pemerintah Provinsi Papua kepada pejabat kementerian. Operasi ini gagal. Perlakuan khusus juga terjadi terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tak disetujui. Beberapa saksi diduga mendapat perlakuan khusus saat akan diperiksa dalam perkara korupsi. Caranya, saksi masuk ke ruangan pemeriksaan di lantai 2 gedung KPK lewat basement. Saksi tidak lewat lobi tamu di lantai 1 dan saksi datang ke ruang pemeriksaan menggunakan lift pegawai. Beberapa pencekalan dan penggeledahan juga tak disetujui. Penyidik tidak mendapat izin saat mengajukan penggeledahan dalam kasus-kasus tertentu. Penyidik juga tidak diizinkan mencekal seseorang tanpa alasan obyektif dan argumentasi yang jelas. Terjadi juga pembiaran dugaan pelanggaran berat. Perkara dugaan pelanggaran berat yang ditengarai pelakunya pegawai di Bagian Penindakan KPK tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemimpin Komisi. Penanganan perkara oleh Pengawas Internal juga diduga tidak transparan. Salah satu kasus adalah perusakan barang bukti berupa buku catatan keuangan milik Basuki Hariman, terpidana dalam kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ajun Komisaris Roland Ronaldy dan Komisaris Harun selaku penyidik KPK kemudian dikembalikan ke kepolisian karena terlibat dalam perkara ini. (Web Warouw)

Ilustrasi calon mahasiswa baru. (Ist) JAKARTA- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun 2019, para peserta tidak perlu buru-buru mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Namun harus mengikuti tes dulu baru kemudian dapat nilai. Berdasarkan nilai yang didapat itulah peserta bisa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diminatinya. “Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dalam konferensi pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 di Ruang Sidang Utama, Gedung D Kemenristekdikti , Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur penelusuran minat dan bakat atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minilai 20% dari daya tampung tiap prodi (program studi) di PTN. Selanjutnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Ujian Mandiri, dengan kuota maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menristekdikti menjelaskan, pada pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik. “Mulai tahun mendatang metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan),” ujar M. Nasir. Maksimal Dua Kali Ketua Panitia SBMPTN 2018 sekaligus Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menyebutkan, peserta tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 dapat mengikuti UTBK maksimal sebanyak dua kali, dengan membayar uang pendaftaran UTBK sebanyak Rp. 200.000 pada setiap tes. Ia menambahkan peserta dapat menggunakan nilai tertingginya dalam mendaftar program studi yang diinginkan, pada dua kali UTBK, dengan jenis soal akan sama, namun pertanyaannya akan berbeda. Hal ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus rektor ITB Kadarsah Suryadi, dan Sekretaris panitia pelaksana SBMPTN 2018 sekaligus rektor ITS Joni Hermana. (Enrico N. Abdielli)

Menristekdikti M. Nasir menyampaikan keterangan pers terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2019, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. (Ist) JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memangkas jatah penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang dikenal melalui jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 mendatang, dari sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. “Penurunan ini dilakukan karena kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil akademiknya,” kata Menristekdikti M. Nasir dalam jumpa pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. Menurut Menristekdikti, berdasarkan penelusuran hasil portofolio terdapat kecenderungan yang hampir sama, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi calon-calon yang dianggap terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu. Selain melalui SNMPTN, menurut Menristekdikti, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau melalui jalur seleksi tertulis yang diikuti oleh semua peserta, dan jalur mandiri.” “Kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 20 persen, SBMPTN 40 persen, dan jalur mandiri 30 persen dari daya tampung tiap program studi di PTN,” jelas Menristekdikti. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019, Menristekdikti M. Nasir menjelaskan, hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Adapun metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan, dan UTBK berbasis Android belum diterapkan. Penerimaan mahasiswa baru itu, lanjut Menristekdikti,  tidak lagi dilaksanakan oleh panitia seleksi. Namun oleh institusi yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk PTN bagi mahasiswa baru. Kepada Bergelora.com dilaporkan, materi tes UBTK tahun 2019 meliputi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Sosial Humaniora. Sedang bagi pendaftar program studi Keolahragaan dan/atau Seni, menurut Menristekdikti, cukup dengan mengunggah dokumen prestasi atau portofolio saja, tidak ada  Ujian Ketrampilan. (ZKA Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)