Gubernur Papua Lukas Enembe. (Ist) JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya menemui ribuan pengunjuk rasa di Lapangan Apel Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (19/8) sore. Usai melakukan orasi dan menyatakan aspirasi, para pendemo yang melakukan aksi protes terhadap penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, mereka dengan tertib mendengar arahan dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Enembe menyatakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah meneleponnya dan meminta maaf atas aksi yang diterima mahasiswa Papua, di Surabaya pada 16 Agustus 2019. "Saya sampaikan, orang Papua mencintai Gus Dur, Ibu Gubernur tuh kadernya Gus Dur, kenapa mahasiswa saya dianiaya seperti itu hanya karena masalah bendera, tidak dibenarkan," kata Enembe, Senin. Ia mempertanyakan kebijakan Khofifah yang tidak menerjunkan Banser untuk membela mahasiswa Papua yang diserang oleh organisasi kemasyarakatan lainnya. "Saya sampaikan kepada Ibu Gubernur, ibu minta maaf bukan mewakili Jawa Timur, ini kelompok tertentu," ujar dia. Mengenai aksi diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua, Enembe menyayangkan hal tersebut karena saat ini sudah banyak orang Papua yang bisa membuktikan diri di dunia internasional. "Saya sudah sampaikan ke pemerintah, orang Papua punya martabat yang tinggi, harga diri yang tinggi," tegasnya. "Terbukti anak-anak saya sekarang di seluruh dunia, 1.500 orang saya kirim dan mereka berhasil mencapai nilai yang bagus. Kenapa 74 tahun Indonesia merdeka masih ada orang yang berpikiran seperti zaman penjajahan," tutur dia. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Enembe sebagai perwakilan pemerintah pusat di Papua, berjanji akan menyampaikan aspirasi para pendemo ke Jakarta, dan memuji mereka karena dalam aksi long march, para pendemo tetap menjaga keamanan. Aksi blokade jalan oleh warga Papua di Kota Manokwari, Senin (19/8) pagi. Mereka memprotes tindakan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Aksi blokade jalan oleh warga Papua di Kota Manokwari, Senin (19/8) pagi. Mereka memprotes tindakan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. "Saya berterima kasih kepada mahasiswa tidak melakukan anarkistis, tidak boleh terprovokasi. Kita manusia bermartabat," kata Enembe. Usai mendengar pernyataan Enembe, para pendemo membubarkan diri dengan tertib. Massa yang membawa kendaraan bermotor, pulang dengan sendirinya dan massa yang berjalan kaki diantar ke beberapa titik pengantaran dengan menggunakan truk milik aparat keamanan. (Sam Awom)

Presiden Jokowi disambut Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI saat akan menyampaikan RUU APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) lalu. (Ist) JAKARTA- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,748 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Buku I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 disebutkan, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp21,428 triliun, yang terdiri atas: Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8,374 triliun (Papua Rp5,861 triliun, Papua Barat Rp2,512 triliun); Alokadi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp8,374 triliun; Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4,680 triliun. “Dana Keistimewaan Aceh sebesar Rp1,320 triliun,” bunyi Pasal 14 ayat (3) RUU tersebut. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2020 antara lain yaitu: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran;(ii) mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan; (iii) meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; (iv) memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait; (v) meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait; (vi) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (vii) memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran. Dana Transfer ke DaerahSementara kebijakan umum Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diarahkan untuk: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran; (ii) meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; serta (iii) mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah. Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru. “Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Presiden Jokowi menyerahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, di Sidang Gabungan DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8) lalu. (Ist) JAKARTA- Pemerintah menganggarkan Belanja Negara pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB (Product Domestic Bruto). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi. “Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra Kerja,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripuran Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Jakarta, Jumat (16/8) lalu. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, kehadiran Kartu Pra Kerja selain dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. “Kartu Pra Kerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gapantara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Pra Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital,” bunyi aline kedua hal 4-8 buku tersebut. Melalui program Kartu Pra Kerja diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi. Menurut buku tersebut, Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat. Adapun mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama: Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang. “Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri, dimana pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling),” bunyi buku tersebut. Yang kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling) . Ditegaskan dalam buku ini, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target. Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital seperti:  GoJek, Tokopedia, dan lainnya.  “Pelatihan dapat dilaksanakan secara online maupun tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah,” tegas buku tersebut. Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000,0 miliar – Rp10.000,0 miliar. Sementara agar dapat memberikan efek sosial ekonomi yang maksimal, menurut buku ini, pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran. Menurut pemerintah, program ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga pelatihan negeri maupun swasta, perusahaan pencari tenaga kerja, platform digital, dan juga penerima manfaat itu sendiri. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perubahan struktur ekonomi menuju revolusi Industri 4.0, implementasi program Kartu Pra Kerja perlu dikembangkan dan didesain secara digital untuk melengkapi format yang selama ini sudah dijalankan. Oleh karena itu, untuk menjalankan program ini, diperlukan satu lembaga pengelola atau Project Management Office (PMO) yang akan menangani implementasi program Kartu Pra Kerja baik akses regular maupun digital. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Kurtubi, anggota DPRRI Komisi VII Dapil NTB dan Ketua Kaukus Nuklir Parlemen. (Ist) JAKARTA- Menurut Undang-Undang Minerba No. 4/2009, hasil produk tambang tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan baku berupa bijih tambang atau bahan setengah jadi seperti konsentrat. Sektor tambang harus diarahkan untuk bisa menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dengan mendorong hilirisasi. Hal ini ditegaskan oleh, Dr Kurtubi, anggota DPRRI Komisi VII Dapil NTB dan Ketua Kaukus Nuklir Parlemen kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (17/8). “Di Komisi VII DPRRI saya minta pemerintah untuk tidak hanya mendorong membangun smelter, tapi juga perlu secara terintegrasi direncanakan untuk membangun industri hilir termasuk rencana pemenuhan kebutuhan listriknya yang bisa menopang terjadinya Industrialisasi,” katanya. Industrialisasi berbasis tambang seperti ini menurutnya sangat mungkin untuk terbangun di daerah-daerah penghasil tambang, termasuk di NTB. Tambang tembaga, nikel, bauksit, Emas, Perak, Uranium, Thorium, Batubara, Bijih Besi, dan lainnya sangat berpotensi untuk menjadi basis industrialisasi berbasis tambang. Dalam Rapat Bersama antara DPR-RI dan DPD-RI 16 Agustus 2019 untuk mendengar Pidato Presiden RI, Ketua DPDRI mengintrodusir perlunya Indonesia mulai  membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). “PLTN sangat tepat untuk mendukung industrialisasi di tanah air karena listriknya stabil 24 jam, bersih, teknologinya sudah sangat aman dan dengan biaya yg sangat kompetitif,” tegasnya. Pastinya,-- menurut Kurtubi,-- industrialisasi berbasis tambang selain dapat mempercepat negeri besar ini menjadi negara industri maju juga dapat mengurangi kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa. “Presiden menyampaikan meski tantangan global yang terus berkembang, kita optimis bisa menjadi negara maju dengan persatuan dan dukungan seluruh masyarakat,” ujarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan Jumat (16/8) mengatakan berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi Indonesia bisa keluar dari kutukan sumber daya alam. “Memang negara kita ini kaya Bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi. Kita bangun industri pengolahan bauksit sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan,” ujarnya. (Web Warouw)

Ibadah umat kristen di depan istana. (Ist) JAKARTA- Di depan Istana Negara, bertempat di jalan masuk Taman Ria Monumen Nasional Jakarta, oleh Gereja HKBP Filadelpia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor, pada hari minggu 18 Agustus 2019, sehari setelah peringatan Hari Proklamasi RI, diselenggarakan kebaktian bersama yang ke 200 kali. Awal mula pertama kali terjadinya kebaktian di depan Istana Negara merupakan dampak insiden penolakan sebagian masyarakat atas adanya tempat ibadah agama Kristen di tempat itu. Kasus tersebut sebelumnya secara juridis sudah final dengan surat keputusan Mahamah Agung yang memulihkan hak dan pengakuan sah izin beribadah bagi jemaat HKBP dan GKI di rumah ibadah dimaksud. “Sampai saat ini, surat keputusan MA ternyata letoy tak bertenaga, berhubung tidak diikuti tindak eksekusi oleh pemda atau pemerintah pusat melalui aparat kejaksaan dan kepolisian,” ujar salah seorang jemaat kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (18/8). Di tengah matahari terik yang amat menggigit, jemaat tertib tekun menyimak Pdt. Hariaman Patianakota dari Gereja Kristen Pasundan menyampaikan khotbah bertumpu pada Galatia 5 : 13 - 15, tentang adanya dua macam peribadahan ekstrim. Pertama ekstrim ibadah legalis seperti terhadap Taurat di zaman dulu. Ekstrim kedua adalah ibadah ego tanpa etika pada masing-masing denominasi atau aliran agama. Kondisi kita dewasa ini belum merdeka menjadi komunitas etis. Kebaktian ke 200 ini, dilayani 11  pendeta dari beberapa gereja dan diikuti jemaat sembilan gereja lain di Jakarta, yaitu GPIB Paulus, Gereja  Kristen Anugerah, Gereja Kristen Pasundan, HKBP Pasar Rebo, GMIST, Gereja Kristen Sunda, GMIM, Banua Niha Kriso Protestan, Gereja Prebestarian Indonesia, dan satu aliran kepercayaan Parmalim Batak. Usai kebaktian minggu, dilanjutkan acara merayakan ultah Proklamasi RI ke 74, dengan baca puisi sebagai tanggapan atas dan untuk seorang yang menafsir salib Yesus sebagai jin kafir dari jemaat GKA. Setelah itu dilanjutkan lagu musik dari jemaat HKBP Pasar Rebo dan jemaat GBIP Paulus. (Parduru)

Asrama Papua saat dikepung Ormas dan aparat keamanan, Jumat (16/8). (Ist) JAKARTA- Aksi protes yang menjalar di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, yang terjadi hari ini (19/8) adalah kebebasan berekspresi dan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan. Meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan tentang bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Selma Theofany, Peneliti Hak Asasi Manusia dan Perdamaian, SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (20/8) “Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional, yang diperingati setiap 19 Agustus, dirusak oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan tubuh aparat negara,” ujarnya. Ia memaparkan, rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima oleh mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM. Sejumlah mahasiswa Papua yang berencana melakukan aksi unjuk rasa di Malang menghadapi penghadangan, tindak kekerasan, dan pemaksaan oleh masyarakat, aparat, maupun pemerintah Kota Malang, Kamis (15/8). Intimidasi kembali terjadi di Surabaya dengan penyerbuan asrama Papua oleh aparat kepolisian, TNI, Pol PP, dan ormas Jumat (16/8). Aksi ini menyebabkan penangkapan 43 mahasiswa Papua yang tidak terbukti bersalah. “SETARA Institute mengecam tindakan kekerasan terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politik,” ujarnya. Ia mengingatkan, pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi menjadi akar rantai kekerasan yang berulang kali dialami oleh masyarakat Papua, baik secara struktural, kultural, maupun langsung. Cerminan stigmatisasi dan rasialisme tampak pada penyebutan tertentu terhadap masyarakat Papua. “Sebutan yang mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka,” ujarnya. Hal senada disampaikan Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute. Menurutnya SETARA Institute menentang dehumanisasi terhadap masyarakat Papua yang hadir akibat pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi. Pengakuan atas hak yang melekat pada mereka sebagai manusia berada di titik rawan dan rapuh sebagaimana ditunjukkan dengan frekuensi insiden kekerasan terhadap masyarakat Papua yang tinggi sehingga melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hak atas rasa aman, dan hak berpindah. “Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua,” tegasnya. Menurut Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta n ini, SETARA Institute mendesak Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif sekaligus memastikan kebijakan ketidakberulangan (guarantees of non-repetition). “Paralel dengan langkah itu, Kapolri juga memastikan dampak ikutan dari dehumanisasi di berbagai daerah tidak menjadi pemicu kekerasan terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pasca-aksi massa,” tegasnya. (Web Warouw)

Menristekdikti Mohammad Nasir usai mengumumkan hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019, di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Ist) JAKARTA- Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mengumumkan hasil pemetaan atau klasterisasi perguruan tinggi Indonesia yang berada di bawah naungannya. Hasilnya, Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati peringkat pertama, disusul Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Universitas Indonesia atau UI (Jakarta). Menristekdikti Mohamad Nasir sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenristekdikti menyampaikan, klasterisasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi Kemenristekdikti untuk memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi tersebut. “Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia,” kata Mohamad Nasir saat mengumumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019 sekaligus meluncurkan Buku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNB), di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Dalam rangka mengapresiasi beberapa perguruan tinggi dengan ranking tertinggi, menurut Nasir, Kemenristekdikti saat ini mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan endowment fund atau dana abadi untuk dialokasikan bagi riset di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. “Kami ingin ajukan skema, siapa yang bisa masuk itu akan ada endowment fund yang kami bangun, kami ajukan ke Presiden, saya mohon Rp10 triliun untuk awal, supaya nanti kita bisa kembangkan untuk riset di perguruan tinggi tersebut, tapi bagaimana mekanismenya nanti kami akan atur. Ini bagaimana kita dorong perguruan tinggi kita bersaing lebih baik,” ungkap Menristekdikti. Pada kesempatan ini, Menristekdikti menegaskan kembali tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), yang terpenting adalah kualitasnya. Menteri Nasir mengapresiasi beberapa PTS yang mampu bersaing dengan PTN dan berada pada klaster 2. Basis Output Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Patdono Suwigno, menjelaskan pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis Output – Outcome Base, yaitu dengan melihat Kinerja Masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses (25%), serta Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output (25%), dan Outcome (35%). Penambahan indikator baru tersebut sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespon perkembangan zaman, terutama revolusi industri keempat dan kebutuhan tenaga kerja. “Dengan perubahan penilaian kinerja perguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan perguruan tinggi didorong untuk lebih menekankan produk atau luaran pendidikan tinggi yang berkualitas yaitu dengan pemberian bobot output yang lebih besar dari bobot input Patdono Suwignjo. Pada tahun 2019, Kemenristekdikti mengeluarkan hasil klasterisasi perguruan tinggi dalam dua (2) kategori yaitu kategori Perguruan Tinggi Non-Vokasi (pendidikan akademik), yang terdiri dari Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, dan kategori Perguruan Tinggi Vokasi, yang terdiri dari Politeknik dan Akademi. Perguruan Tinggi Non-Vokasi dengan jumlah sebanyak 2.141 perguruan tinggi dibawah Kemenristekdikti diperoleh 5 (lima) klaster perguruan tinggi Indonesia dengan komposisi Klaster 1 berjumlah 13 perguruan tinggi; Klaster 2 berjumlah 70 perguruan tinggi; Klaster 3 berjumlah 338 perguruan tinggi, Klaster 4 berjumlah 955 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 765 perguruan tinggi. Berikut adalah seratus perguruan tinggi non-vokasi dengan ranking tertinggi di Indonesia pada 2019: 1.Institut Teknologi Bandung (skor 3.671 – klaster 1) 2.Universitas Gadjah Mada (skor 3.594 – klaster 1) 3.Institut Pertanian Bogor (skor 3.577 – klaster 1) 4.Institut Teknologi Sepuluh Nopember (skor 3.462 – klaster 1) 5.Universitas Indonesia (skor 3.401 – klaster 1) 6.Universitas Diponegoro (skor 3.207 – klaster 1) 7.Universitas Airlangga (skor 3.056 – klaster 1) 8.Universitas Hasanuddin (skor 3.036 – klaster 1) 9.Universitas Brawijaya (skor 2.948 – klaster 1) 10.Universitas Padjadjaran (skor 2.906 – klaster 1) 11.Universitas Andalas (skor 2.795 – klaster 1) 12.Universitas Sebelas Maret (skor 2.711 – klaster 1) 13.Universitas Sumatera Utara (skor 2.695 – klaster 1) 14.Universitas Telkom (klaster 2) 15.Universitas Pendidikan Indonesia (klaster 2) 16.Universitas Negeri Yogyakarta (klaster 2) 17.Universitas Islam Indonesia (klaster 2) 18.Universitas Negeri Semarang (klaster 2) 19.Universitas Negeri Malang (klaster 2) 20.Universitas Bina Nusantara (klaster 2) 21.Universitas Jember (klaster 2) 22.Universitas Negeri Surabaya (klaster 2) 23.Universitas Syiah Kuala (klaster 2) 24.Universitas Riau (klaster 2) 25.Universitas Negeri Padang (klaster 2) 26.Universitas Katolik Parahyangan (klaster 2) 27.Universitas Sam Ratulangi (klaster 2) 28.Universitas Udayana (klaster 2) 29.Universitas Negeri Makassar (klaster 2) 30.Universitas Atma Jaya Yogyakarta (klaster 2) 31.Universitas Surabaya (klaster 2) 32.Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (klaster 2) 33.Universitas Jenderal Soedirman (klaster 2) 34.Universitas Tarumanagara (klaster 2) 35.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (klaster 2) 36.Universitas Sriwijaya (klaster 2) 37.Universitas Ahmad Dahlan (klaster 2) 38.Universitas Muhammadiyah Malang (klaster 2) 39.Universitas Sanata Dharma (klaster 2) 40.Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (klaster 2) 41.Universitas Pendidikan Ganesha (klaster 2) 42.Universitas Trisakti (klaster 2) 43.Universitas Kristen Petra (klaster 2) 44.Universitas Islam Bandung (klaster 2) 45.Universitas Pancasila (klaster 2) 46.Universitas Lampung (klaster 2) 47.Universitas Mataram (klaster 2) 48.Universitas Katolik Soegijapranata (klaster 2) 49.Universitas Mercu Buana (klaster 2) 50.Universitas Negeri Medan (klaster 2) 51.Universitas Dian Nuswantoro (klaster 2) 52.Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (klaster 2) 53.Universitas Ma Chung (klaster 2) 54.Universitas Kristen Satya Wacana (klaster 2) 55.Universitas Gunadarma (klaster 2) 56.Institut Teknologi Nasional Malang (klaster 2) 57.Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (klaster 2) 58.Institut Seni Indonesia Yogyakarta (klaster 2) 59.Universitas Negeri Jakarta (klaster 2) 60.Universitas Djuanda (klaster 2) 61.Universitas Islam Sultan Agung (klaster 2) 62.Universitas Tanjungpura (klaster 2) 63.Universitas Muhammadiyah Surakarta (klaster 2) 64.Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (klaster 2) 65.Universitas Pasundan (klaster 2) 66.Universitas Jambi (klaster 2) 67.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya (klaster 2) 68.Universitas Trunojoyo (klaster 2) 69.Universitas Al-Azhar Indonesia (klaster 2) 70.Institut Teknologi Nasional Bandung (klaster 2) 71.Universitas Kristen Duta Wacana (klaster 2) 72.Universitas Ciputra Surabaya (klaster 2) 73.Universitas Multimedia Nusantara (klaster 2) 74.Universitas Swiss German (klaster 2) 75.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (klaster 2) 76.Universitas Widya Gama (klaster 2) 77.Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (klaster 2) 78.Universitas Presiden (klaster 2) 79.Universitas Komputer Indonesia (klaster 2) 80.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara (klaster 2) 81.Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (klaster 2) 82.Universitas Lambung Mangkurat (klaster 2) 83.Universitas Narotama (klaster 2) 84.Institut Seni Indonesia Denpasar (klaster 3) 85.Universitas Islam Malang (klaster 3) 86.Universitas Kristen Indonesia (klaster 3) 87.Universitas PGRI Adi Buana (klaster 3) 88.Universitas Mulawarman (klaster 3) 89.Universitas Budi Luhur (klaster 3) 90.Universitas Halu Oleo (klaster 3) 91.Universitas Merdeka Madiun (klaster 3) 92.Universitas Pakuan (klaster 3) 93.Universitas Dr. Soetomo (klaster 3) 94.Universitas PGRI Semarang (klaster 3) 95.Universitas Widyatama (klaster 3) 96.Universitas Muhammadiyah Magelang (klaster 3) 97.Universitas Stikubank (klaster 3) 98.Universitas Nasional (klaster 3) 99.Universitas Ibn Khaldun (klaster 3) 100.Universitas Negeri Gorontalo (klaster 3) Sedangkan untuk kategori perguruan tinggi vokasi, urutan klaster dimulai pada klaster 2. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian/skor tertinggi yang diperoleh oleh perguruan tinggi vokasi. Sehingga untuk kategori perguruan tinggi vokasi dengan jumlah 1.128 perguruan tinggi diperoleh 4 (empat) klaster perguruan tinggi Indonesia dengan komposisi: Klaster 2 berjumlah 5 perguruan tinggi; Klaster 3 berjumlah 62 perguruan tinggi, Klaster 4 berjumlah 545 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 516 perguruan tinggi. Berikut adalah lima puluh perguruan tinggi vokasi dengan ranking tertinggi di Indonesia pada 2019: 1.Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (skor 2.276 – klaster 2) 2.Politeknik Negeri Bandung (skor 2.037 – klaster 2) 3.Politeknik Negeri Malang (skor 1.867 – klaster 2) 4.Politeknik Negeri Semarang (skor 1.756 – klaster 2) 5.Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (skor 1,720 – klaster 2) 6.Politeknik Negeri Ujung Pandang (skor 1.587 – klaster 3) 7.Politeknik Negeri Jakarta (skor 1.582 – klaster 3) 8.Politeknik Negeri Padang (skor 1.582 – klaster 3) 9.Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (skor 1.565 – klaster 3) 10.Politeknik Negeri Bali (skor 1.498 – klaster 3) 11.Politeknik Negeri Manado (klaster 3) 12.Politeknik Negeri Sriwijaya (klaster 3) 13.Politeknik Caltex (klaster 3) 14.Politeknik Negeri Medan (klaster 3) 15.Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (klaster 3) 16.Politeknik Negeri Lampung (klaster 3) 17.Politeknik Indonusa Surakarta (klaster 3) 18.Politeknik Negeri Lhokseumawe (klaster 3) 19.Akademi Akuntansi YKPN (klaster 3) 20.Politeknik Negeri Madiun (klaster 3) 21.Politeknik Negeri Banjarmasin (klaster 3) 22.Politeknik Pertanian Negeri Kupang (klaster 3) 23.Politeknik Negeri Bengkalis (klaster 3) 24.Politeknik Negeri Jember (klaster 3) 25.Politeknik Negeri Balikpapan (klaster 3) 26.Politeknik Negeri Batam (klaster 3) 27.Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti (klaster 3) 28.Politeknik Negeri Pontianak (klaster 3) 29.Politeknik Harapan Bersama (klaster 3) 30.Politeknik Manufaktur Astra (klaster 3) 31.Politeknik Manufaktur Ceper (klaster 3) 32.Akademi Keperawatan Pamenang (klaster 3) 33.Akademi Teknik YKPN (klaster 3) 34.Politeknik Negeri Ambon (klaster 3) 35.Akademi Kebidanan Ummi Khasanah (klaster 3) 36.Politeknik Negeri Samarinda (klaster 3) 37.Politeknik ATMI (klaster 3) 38.Akademi Kebidanan Yapma Makassar (klaster 3) 39.Politeknik Ubaya (klaster 3) 40.Akademi Peternakan Karanganyar (klaster 3) 41.Akademi Teknik Soroako (klaster 3) 42.Politeknik Manufaktur Bandung (klaster 3) 43.Politeknik TEDC (klaster 3) 44.Politeknik Katolik Mangunwijaya (klaster 3) 45.Politeknik Pratama Mulia (klaster 3) 46.Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta (klaster 3) 47.Akademi Kebidanan Pelamonia Kesdam VII Wirabuana (klaster 3) 48.AMIK Jakarta Teknologi Cipta (klaster 3) 49.Akademi Keperawatan Panti Kosala (klaster 3) 50.Politeknik Mekatronika Sanata Dharma (klaster 3) Untuk mengetahui informasi lebih detail, masyarakat dan perguruan tinggi dapat melihat ranking dan nilai setiap komponen pemeringkatan perguruan tinggi melalui laman http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id  dengan memasukkan 6 (enam) digit kode perguruan tinggi masing-masing yang tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI (https://forlap.ristekdikti.go.id). (Calvin G. Eben-Haezer)

Menristekdikti Mohamad Nasir menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) siang. (Ist) JAKARTA- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengemukakan, para prinsipnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju terhadap wacana penggunaan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri di Indonesia. “Pada prinsipnya beliau setuju tapi regulasi-regulasinya  diminta ditata ulang kembali, jangan sampai kita benturan dengan undang-undang dan peraturan,” kata M. Nasir menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) siang. Karena itu, lanjut Menristekdikt, pihaknya kini sedang menata regulasi dimaksud, karena ada 16 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diperbaiki. Kalau hanya Peraturan Menteri (Permen), Menristekdikti mengaku mudah, dirinya bisa langsung mengubah. Tapi ini menyangkut PP. “Nanti negeri kami akan tata ulang peraturan pemerintah. Ada 16 peraturan pemerintah lho, Ini saya minta untuk frezze menjadi …..peraturan yaitu bagaimana  memasukan dalam seleksi itu tidak hanya dari dalam negeri, tidak hanya dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), bisa dari nonPNS, bisa orang asing yang punya reputasi yang baik, reputable. Punya network,” terang M. Nasir. Yang punya network, punya pengalaman research, pengalaman memimpin perguruan tinggi dan reputasi yang mengangkat dari perguruan tinggi yang biasa menjadi 200 besar dunia, itu yang menurut Menristekdikti Mohamad Nasir menjadi sangat penting. Ia menunjuk pengalaman Singapura, Nanyang University berdiri tahun 1991 sekarang masuk di 12 besar dunia. Demikian juga Arab saudi dari 800 sekarang sudah masuk 189 dunia. Karena mereka dari orang asing banyak, sekitar 40 persen orang asing dosen-dosennya. “Kita masih sangat jauh dan kita masih sangat alergi kalau mendengar asing padahal itu hal biasa dari dunia pendidikan tinggi. Harus berkolaborasi,” ujar Menristekdikti. Mengenai kemungkinan mencobanya lebih dahulu di perguruan tinggi swasta, Menristekdikti mengaku aku mencobanya, karena swasta regulasinya tidak terlalu ketat seperti di negeri. Nanti kalau swasta terserah yayasan sama rektor, itu bisa dibentuk. “Itu silakan perguruan tinggi swasta. Nanti, saya akan dorong mereka swasta, yang bisa masuk dulu,” ucap Mohammad Nasir seraya menambahkan, kita coba dulu. “Kita membuka diri. Kita tidak boleh alergi dalam hal ini, kita mencoba supaya perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang berkualitas,” pungkasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)