Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Udara (Ist) JAKARTA- Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menyelenggarakan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) dengan tema “Tugas dan Fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Bela Negara”, di Ruang RA Kartini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta, Rabu (18/10). Dalam sesi diskusi, Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan Mayjen Totok Siswanto menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah peningkatan bela negara harus dilakukan karena kondisi ketahanan nasional 5 tahun terakhir kurang tangguh, sesuai hasil Labkurtanas Lemhannas November 2016. Ia menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 9 ayat 2d Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun Totok mengingatkan, agar dalam menerapkan nilai-nilai bela negara juga harus memperhatikan kekinian termasuk dalam menjalankan program-programnya. Saat Hari Bela Negara, 19 Desember 2014, sambung Totok, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Bela Negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan. Revitalisasi peran Wantannas, menurut Totok, dikuatkan dengan Surat Sekretaris Kabinet tanggal 3 Februari 2017 yakni Perintah Presiden bahwa masalah bela negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional. “Wantannas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara guna menjamin pencapaian tujuan nasional,” tutur Totok menjelaskan tugas baru Wantannas. Beberapa usulan baru tentang tugas Wantannas, lanjut Totok, salah satunya adalah penetapan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara. “Perubahan dalam hal struktur yang diusulkan yakni ada pada nomenklatur Kedeputian yakni penguatan penanganan dalam bela negara,” tambah Totok.  Konsep bela negara usulan Wantannas, lanjut Totok, pengelolaan posisinya untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi serta tidak melakukan program seperti halnya Kementerian Pertahanan atau kementerian lain. “Apa yang sudah berlangsung di K/L tidak akan diambil oleh Wantannas namun akan lebih terharmonisasi sesuai arahan pimpinan negara yakni lebih efektif dan massif,” ujar Totok. Pekerjaan rumah Wantannas, menurut Totok, adalah program kekinian yang dipadukan dengan nilai-nilai pada Bela Negara. “Nantinya akan ada materi mengenai empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, etika berbangsa dan hal lain yang terkait bela negara,” pungkas Totok.  Kepada Bergelora.com dilaporkan, acara Forum Tematik Bakohumas kali ini dihadiri oleh pejabat maupun pegawai perwakilan Humas Kementerian/Lembaga. (Calvin G. Eben-Haezer)  

Jenderal Soeharto (pakaian doreng) pasca 30 September 1965 JAKARTA- Upaya untuk menutupi fakta sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya menjatuhkan Presiden Soekarno tidak bisa ditutupi lagi. Dalam kabel diplomatik Kedutaan Amerika untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberi tahu soal kemungkinan itu." Hal ini diungkap dalam dokumen rahasia Amerika Serikat tentang penggulingan Presiden RI, Soekarno dan pembantaian massal  1965 yang barusan dirilis http://nsarchive.gwu.edu/ dan diberitakan oleh www.bbc.com secara internasional dan dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (18/10). Dari dokumen ini, Amerika Serikat telah mengetahui skala pembantaian tragedi 1965 Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh lembaga nonprofit National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA). Laporan itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat ketika pembantaian terjadi. Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar pertikaian antara tentara dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal. Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, "Jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil." Dari negara-negara Barat, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya. Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 yang menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September. Soekarno menolak membaca dan memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan rasa jengkel. Sutarto, asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani, menyampaikan ke diplomat Amerika perlunya mengeksekusi pimpinan PKI dan membunuh Omar Dani yang kala itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia. Itu tercatat dalam kabel dari Kedutaan untuk Kemenlu tanggal 18 Oktober 1965. Sutarto menyampaikan bahwa gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini dilaporkan dipimpin oleh "Angkatan Darat/kelompok Muslim". "Kita perlu menggantung Aidit, Njoto, dan Lukman di Lapangan Banteng guna menunjukkan ke semua orang seperti apa sebenarnya mereka," kata Sutarto dikutip laporan tersebut. Bahkan lebih lanjut Sutarto menyebutkan, "Omar Dani harus meletakkan jabatannya atau kita harus membunuh dia." Ada pejabat AU lain yang juga disebut harus dicampakkan, yakni Sri Muljono, Suryadarma, dan Abdoerachmat. Data dan fakta ini menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau membuka sejarah kelam tragedi 1965. Kebingungan Kader PKI Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal yang selalu didegungkan bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang seharusnya bertanggung jawab. "Mereka kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965. Dalam telegram Kedutaan ke Kemenlu 20 November 1965, digambarkan bahwa kader-kader PKI kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Informasi didapat diplomat Amerika dari seorang jurnalis Australia yang dapat dipercaya. Si jurnalis disebutkan adalah jurnalis Barat pertama yang mengunjungi Jawa Tengah, yakni pada 10 Oktober 1965. "Dia berbicara dengan kader-kader PKI di beberapa tempat di Jawa Tengah," tulis laporan itu. Informasi serupa dikonfirmasi Konsuler Politik Kedutaan Yugoslavia yang mengatakan terlibat kontak secara rutin dengan aktivis PKI. Si aktivis sama sekali tidak panik dan tetap percaya Soekarno akan melindungi mereka. "Mereka tidak akan bertindak tanpa perintah Soekarno," ujar sang diplomat. Membantai PKI Dokumen itu juga melaporkan, pada 26 November 1965 laporan dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya menyebutkan terus mendapatkan laporan pembantaian di berbagai wilayah di Jawa Timur oleh Ansor. Di Tulungagung setidaknya 15.000 komunis dibunuh. "Pembantaian diwarnai dengan Perang Suci (jihad): membunuh kafir akan memberi tiket ke surga dan jika darah korban diusapkan ke wajah, maka akan lebih terjamin (masuk surga)," tulis laporan tersebut. Selain kelompok-kelompok Islam, Angkatan Darat juga mempersenjatai pertahanan sipil atau Hansip sebagai kekuatan memerangi PKI. Dalam laporan Konsulat Jenderal Amerika di Medan menyebutkan hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran pengawasan di kota maupun pedesaan. "Ketika ini dilaksanakan, rantai komando militer bertambah luas hingga setiap desa yang ada di Sumatera," tulis laporan tersebut.   Tak sampai di situ, pemuda yang berusia 8-13 tahun diwajibkan ikut Pramuka yang dikontrol tentara. "Secara singkat, Sumatera dengan cepat berubah menjadi tanah tentara." (Web Warouw)

Menlu Retno usai mendampingi Presiden Jokowi terima kunjungan Emir Qatar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). (Ist) JAKARTA- Kunjungan Emir Qatar merupakan balasan dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua tahun yang lalu dan hal ini bagian dari rangkaian agenda ke beberapa negara Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). “Pembicaraan tadi dengan Presiden fokusnya adalah kerja sama di bidang kerja sama ekonomi. Presiden membahas secara khusus dua hal. Yang pertama mengenai masalah infrastruktur. Yang kedua adalah mengenai masalah turisme. Sementara itu ada kerja sama yang sudah berjalan cukup lama adalah kerja sama di bidang gas, di bidang energi, tapi khususnya adalah di bidang gas. Jadi intinya untuk infrastruktur,” tutur Menlu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam pertemuan bilateral tersebut, Menlu menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menceritakan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, kemudian apa saja yang sedang diprioritaskan. Ia menambahkan bahwa Emir Qatar tertarik untuk berinvestasi, hanya harus didetailkan, misal terkait pembangunan pelabuhan apa yang dapat dipertimbangkan untuk investasi bagi Qatar. “Demikian juga mengenai turisme, turisme ini kan sebenarnya masalah 10 new bali. Ini kan sudah terus disampaikan oleh Presiden ke berbagai pihak. Ini juga diulang oleh Presiden,” tambah Menlu. Khusus mengenai energi, Menlu menyampaikan bahwa fokusnya pada pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagai follow up dari kunjungan Presiden Jokowi dua tahun yang lalu. “Waktu itu kita menandatangani head of agreement. Nah sekarang tindak lanjutnya sudah mengarah kepada penandatanganan share holder agreement. Dalam share holder agrement ini akan ada dua komponen. Komponen pertama adalah untuk PLTGU di Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) 134, bloknya 134 dan satu lagi adalah floating storage regasification unit. Ini yang sudah mengarah kepada sekali lagi penandatanganan share holder agreement,” tambah Menlu menjelaskan bahwa Qatar memang banyak bermain di investasi dalam bentuk portofolio dan sudah cukup lama sekali bergerak di situ. Pemerintah Indonesia, lanjut Menlu, mencoba untuk mengajak Qatar bekerja sama di dalam bentuk proyek-proyek tersebut. Ia mengambil contoh bahwa dirinya menandatangani joint commission. Selanjutnya, joint commission akan immediately bekerja untuk menindaklanjuti pembicaraan dia antara kedua kepala negara tadi yang juga disepakati yakni menegosiasikan Bilateral Investment Treaty (BIT). Saat ditanya wartawan mengenai krisis di negara teluk, Menlu menyampaikan bahwa posisi Indonesia sangat konsisten dalam artian sejak ada krisis dari hari pertama sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. “Tadi Menlu-nya juga mengatakan dia berkomunikasi dengan saya, saya juga berkomunikasi dengan Arab Saudi, dengan UAE, dan sebagainya. Jadi intinya kita mengatakan bahwa peaceful solution itu adalah yang terbaik,” tambah Menlu Retno. Konflik apalagi perang, lanjut Menlu,  itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi selalu menyampaikan pentingnya kesatuan umat.   “Kita tadi menyampaikan bahwa kita juga berkomunikasi dengan Kuwait karena Emir Kuwait juga mencoba menjalankan mediasinya. Jadi posisi kita konsisten dari sejak hari pertama sampai tadi kita sampaikan posisi kita konsisten,” pungkas Menlu akhiri wawancara dengan wartawan. (Enrico N. Abdielli) Investasi Qatar, Jokowi Promosi ‘10 New Bali’ Menlu Retno usai mendampingi Presiden Jokowi terima kunjungan Emir Qatar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). (Ist) JAKARTA- Kunjungan Emir Qatar merupakan balasan dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua tahun yang lalu dan hal ini bagian dari rangkaian agenda ke beberapa negara Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). “Pembicaraan tadi dengan Presiden fokusnya adalah kerja sama di bidang kerja sama ekonomi. Presiden membahas secara khusus dua hal. Yang pertama mengenai masalah infrastruktur. Yang kedua adalah mengenai masalah turisme. Sementara itu ada kerja sama yang sudah berjalan cukup lama adalah kerja sama di bidang gas, di bidang energi, tapi khususnya adalah di bidang gas. Jadi intinya untuk infrastruktur,” tutur Menlu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam pertemuan bilateral tersebut, Menlu menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menceritakan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, kemudian apa saja yang sedang diprioritaskan. Ia menambahkan bahwa Emir Qatar tertarik untuk berinvestasi, hanya harus didetailkan, misal terkait pembangunan pelabuhan apa yang dapat dipertimbangkan untuk investasi bagi Qatar. “Demikian juga mengenai turisme, turisme ini kan sebenarnya masalah 10 new bali. Ini kan sudah terus disampaikan oleh Presiden ke berbagai pihak. Ini juga diulang oleh Presiden,” tambah Menlu. Khusus mengenai energi, Menlu menyampaikan bahwa fokusnya pada pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagai follow up dari kunjungan Presiden Jokowi dua tahun yang lalu. “Waktu itu kita menandatangani head of agreement. Nah sekarang tindak lanjutnya sudah mengarah kepada penandatanganan share holder agreement. Dalam share holder agrement ini akan ada dua komponen. Komponen pertama adalah untuk PLTGU di Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) 134, bloknya 134 dan satu lagi adalah floating storage regasification unit. Ini yang sudah mengarah kepada sekali lagi penandatanganan share holder agreement,” tambah Menlu menjelaskan bahwa Qatar memang banyak bermain di investasi dalam bentuk portofolio dan sudah cukup lama sekali bergerak di situ. Pemerintah Indonesia, lanjut Menlu, mencoba untuk mengajak Qatar bekerja sama di dalam bentuk proyek-proyek tersebut. Ia mengambil contoh bahwa dirinya menandatangani joint commission. Selanjutnya, joint commission akan immediately bekerja untuk menindaklanjuti pembicaraan dia antara kedua kepala negara tadi yang juga disepakati yakni menegosiasikan Bilateral Investment Treaty (BIT). Saat ditanya wartawan mengenai krisis di negara teluk, Menlu menyampaikan bahwa posisi Indonesia sangat konsisten dalam artian sejak ada krisis dari hari pertama sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. “Tadi Menlu-nya juga mengatakan dia berkomunikasi dengan saya, saya juga berkomunikasi dengan Arab Saudi, dengan UAE, dan sebagainya. Jadi intinya kita mengatakan bahwa peaceful solution itu adalah yang terbaik,” tambah Menlu Retno. Konflik apalagi perang, lanjut Menlu,  itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi selalu menyampaikan pentingnya kesatuan umat. “Kita tadi menyampaikan bahwa kita juga berkomunikasi dengan Kuwait karena Emir Kuwait juga mencoba menjalankan mediasinya. Jadi posisi kita konsisten dari sejak hari pertama sampai tadi kita sampaikan posisi kita konsisten,” pungkas Menlu akhiri wawancara dengan wartawan. (Enrico N. Abdielli)

Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). (Ist) JAKARTA Kunjungan kali ini sangat penting karena bertepatan dengan 41 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Qatar. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kunjungan kenegaraan dari Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). Dalam kesempatan tersebut, Emir Qatar membawa serta delegasi bisnis yang besar. “Kunjungan Emir Al Thani juga disertai dengan delegasi bisnis yang sangat besar dan Paduka Yang Mulia Emir Al Thani dan saya tadi telah membahas upaya memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan tourism,” tutur Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan dalam jumpa pers bersama. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan Qatar telah bersepakat untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah dibicarakan sebelumnya dalam pertemuan bilateral. “Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk menginvestasikannya di Indonesia. Dan kerja sama investasi yang tengah berjalan termasuk proyek Nitrus Power di PT Paiton Energy senilai 1,3 miliar US dollar dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Sumbagut  senilai 1 miliar US dollar,” tambah Presiden Jokowi. Soal warga negara Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ada sekitar 30 ribu orang yang turut berkontribusi bagi pembangunan di Qatar. Ia juga menambahkan bahwa kedua negara telah sepakat memperkuat kerja sama dan menjaga persatuan umat guna menghadapi berbagai tantangan yang ada secara bersama sama. “Seperti yang telah kita saksikan penandatanganan 5 nota kesepahaman di bidang pembentukan sidang komisi bersama, transportasi udara, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesehatan,” pungkas Presiden akhiri pernyataannya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda tersebut yakni diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menlu Retno LP Marsudi, Mendag Engartiasto Lukita, Menkes Nila Moeloek, Menhub Budi Karya, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Enrico N. Abdielli)  

Menteri Desa PDTT usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). (Ist) JAKARTA- Laporan yang disampaikan kepada Presiden yakni pencapaian dana desa selama dua setengah tahun ini dalam hal penggunaaan dana desa, tata kelolanya sudah lebih baik terlihat dari penyerapan naik dari 2015 hanya 82%, dan setelah dinaikkan dua kali lipat penyerapannya menjadi 97%. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). Menteri Desa PDTT juga menyampaikan bahwa tahun 2017 ini sampai dengan September lalu penyerapannya sudah hampir 90% yang menunjukkan masyarakat, perangkat desa mampu belajar dan tata kelolanya sudah lebih baik. “Tadi Bapak Presiden memberi arahan. Satu, supaya dana desa harus dipastikan bahwa 20% dari dana desa ini benar-benar dipakai kegunaannya untuk rakyat, dana desa harus dilakukas secara swakelola. Bapak Presiden memastikan tidak boleh menggunakan kontraktor, jadi harus dikerjakan oleh masyarakat, dan yang 20% dipakai untuk gaji masyarakat yang harus dibayar harian atau paling lama mingguan sehingga bisa meningkatkan daya beli dan konsumsi di desa-desa,” tambah Eko. Lebih lanjut, Eko juga menyampaikan bahwa untuk mengawasi dana desa ini telah dibentuk satgas yang baru sehingga tidak pasif lagi seperti dulu. Ia juga menyampaikan sekarang satgas dana desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebentar lagi kerja sama dengan KPK untuk melakukan secara aktif random audit. “Jadi, dengan random audit diharapkan adanya pengawasan yang lebih baik dan kesempatan untuk aparat desa dan aparat yang lainnya untuk melakukan perbuatan tercela bisa lebih dihindari,” tutur Eko. Hal ketiga, tambah Eko, disampaikan pula mengenai model produk unggulan kawasan pedesaan (prukades). Ia menambahkan bahwa prukades ini melibatkan bukan hanya Kementerian Desa saja dengan dana desanya tapi kementerian terkait, dunia usaha, perbankan, dan bupati untuk duduk bersama-sama melakukan program unggulannya. Ia mencontohkan program prukades di Pandeglang yang dapat memproduksi dalam setahun 2 kali panen sehingga menambah pendapatan sebesar satu setengah triliun dan diharapkan dengan contoh tersebut akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa di seluruh Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk pendampingan, lanjut Eko, disamping pendamping desa yang ada, juga dilibatkan dunia usaha untuk mengadakan pendampingan. “Seperti di Sumba Timur ada 6.000 hektar 1 perusahaan membuat pabrik gula. Petani-petaninya dengan tanah-tanah nya menanam tebu dengan dibantu tripping seperti di Timur Tengah,” sambung Eko mencontohkan. Prukades, menurut Eko, bukan hanya memanfaatkan dana desa saja, tetapi bibit, traktor, pupuk dikasih gratis dari Jementerian Pertanian, jembatannya dibantu oleh Kementerian PUPR. “Cuma, tadi Presiden mengingatkan bantuan tersebut jangan menggunakan kontraktor, tapi dilakukan swakelola dilakukan oleh masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli di desa-desa,” tambah Eko. Kepada Bergelora.com dilaporkan, yang paling penting dalam hal pengawasan, menurut Eko, adalah masyarakat. Ia menambahkan kalau ada penyelewengan dapat menghubungi lapor satgas dana desa ke 1500040 itu dalam waktu 3 x 24 jam akan dikirim pengawas. “Dan kita melakukan tindakan proaktif lagi yakni random audit desa ada ataupun tidak ada masalah sehingga kesempatan mereka melakukan penyelewengan menjadi lebih kecil,” pungkas Menteri Desa PDTT akhiri wawancaranya. (Calvin G. Eben-Haezer)   Menteri Desa Pastikan Satgas Dana Desa Kerjasama dengan Kepolisian Dengan KPK Menteri Desa PDTT usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). (Ist) JAKARTA- Laporan yang disampaikan kepada Presiden yakni pencapaian dana desa selama dua setengah tahun ini dalam hal penggunaaan dana desa, tata kelolanya sudah lebih baik terlihat dari penyerapan naik dari 2015 hanya 82%, dan setelah dinaikkan dua kali lipat penyerapannya menjadi 97%. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). Menteri Desa PDTT juga menyampaikan bahwa tahun 2017 ini sampai dengan September lalu penyerapannya sudah hampir 90% yang menunjukkan masyarakat, perangkat desa mampu belajar dan tata kelolanya sudah lebih baik. “Tadi Bapak Presiden memberi arahan. Satu, supaya dana desa harus dipastikan bahwa 20% dari dana desa ini benar-benar dipakai kegunaannya untuk rakyat, dana desa harus dilakukas secara swakelola. Bapak Presiden memastikan tidak boleh menggunakan kontraktor, jadi harus dikerjakan oleh masyarakat, dan yang 20% dipakai untuk gaji masyarakat yang harus dibayar harian atau paling lama mingguan sehingga bisa meningkatkan daya beli dan konsumsi di desa-desa,” tambah Eko. Lebih lanjut, Eko juga menyampaikan bahwa untuk mengawasi dana desa ini telah dibentuk satgas yang baru sehingga tidak pasif lagi seperti dulu. Ia juga menyampaikan sekarang satgas dana desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebentar lagi kerja sama dengan KPK untuk melakukan secara aktif random audit. “Jadi, dengan random audit diharapkan adanya pengawasan yang lebih baik dan kesempatan untuk aparat desa dan aparat yang lainnya untuk melakukan perbuatan tercela bisa lebih dihindari,” tutur Eko. Hal ketiga, tambah Eko, disampaikan pula mengenai model produk unggulan kawasan pedesaan (prukades). Ia menambahkan bahwa prukades ini melibatkan bukan hanya Kementerian Desa saja dengan dana desanya tapi kementerian terkait, dunia usaha, perbankan, dan bupati untuk duduk bersama-sama melakukan program unggulannya. Ia mencontohkan program prukades di Pandeglang yang dapat memproduksi dalam setahun 2 kali panen sehingga menambah pendapatan sebesar satu setengah triliun dan diharapkan dengan contoh tersebut akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa di seluruh Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk pendampingan, lanjut Eko, disamping pendamping desa yang ada, juga dilibatkan dunia usaha untuk mengadakan pendampingan. “Seperti di Sumba Timur ada 6.000 hektar 1 perusahaan membuat pabrik gula. Petani-petaninya dengan tanah-tanah nya menanam tebu dengan dibantu tripping seperti di Timur Tengah,” sambung Eko mencontohkan. Prukades, menurut Eko, bukan hanya memanfaatkan dana desa saja, tetapi bibit, traktor, pupuk dikasih gratis dari Jementerian Pertanian, jembatannya dibantu oleh Kementerian PUPR. “Cuma, tadi Presiden mengingatkan bantuan tersebut jangan menggunakan kontraktor, tapi dilakukan swakelola dilakukan oleh masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli di desa-desa,” tambah Eko. Kepada Bergelora.com dilaporkan, yang paling penting dalam hal pengawasan, menurut Eko, adalah masyarakat. Ia menambahkan kalau ada penyelewengan dapat menghubungi lapor satgas dana desa ke 1500040 itu dalam waktu 3 x 24 jam akan dikirim pengawas. “Dan kita melakukan tindakan proaktif lagi yakni random audit desa ada ataupun tidak ada masalah sehingga kesempatan mereka melakukan penyelewengan menjadi lebih kecil,” pungkas Menteri Desa PDTT akhiri wawancaranya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Ilustrasi dokter dokter di ruang operasi (Ist) JAKARTA – Saat ini, akibat rendahnya bayaran BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) Kesehatan, pada profesi dokter, sehingga pasien menjadi rebutan para dokter. Seorang dokter senior di Rumah Sakit Yadika, Jakarta, berinisial APLT diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Duren Sawit Polres Metro Jakarta Timur karena menodong karyawan Rumah Sakit Yadika menggunakan pistol, Sabtu (14/10) lalu. Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit AKP Nevo SH, MH mengatakan, tersangka diamankan karena melakukan penodongan kepada karyawannya berinisial AS warga Ciracas, di tempat pendaftaran Rs. Yadika, Jalan Pahlawan Revolusi No. 47 Pondok Bambu Jakarta Timur. “Saksi sedang duduk didepan komputer costemer servis, sebelah loket pendaftaran, ditodong tersangka,” ujar Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit AKP Nevo SH, MH. Kepada pers di Jakarta, Senin (16/10). Lebih jauh dijelaskan AKP Nevo, peristiwa penodongan itu bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, sekira pukul 11.30 WIB. Tersangka saat itu datang ke tempat pendaftaran mencari petugas Ibu Pipit namun pada daat itu yang ada korban AS. “Kemudian tersangka mengatakan “kamu sering mengubah pasien atau mengalihkan ke dokter lain, ” ujar Nevo menirukan. Selanjutnya, disaat itu juga, tersangka langsung mengeluarkan senjata dari sarung pinggang sebelah kanan yang tertutup dengan jaket loreng yang dipakainya. Kemudian senjata setelah dikeluarkan langsung ditodongkan dan diarahkan ke kepala korban, sambil berkata “saya baru belajar nembak, nanti saya tembak kamu !!!” Setelah ditodong, pistol diturunkan oleh tersangka, kemudian tersangka keluar dari pendaftaran dan sambil berkata mana Dr. Marinta. Tidak terima diperlakukan demikian, tersangka dilaporkan kepada pihak kepolisian, polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mengamankan tersangka, dan melakukan pemeriksaan. Kepada Bergelora.com dilaporkan, setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti senjata yang ada pada tersangka atau senjata yang digunakan tersangka untuk menodong korban merupakan senjata mainan (Web Warouw)  

Presiden Jokowi saat memberikan Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis ke-60 (1957-207) Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata, Bandung Jawa Barat, Senin (11/9) siang (Ist) BANDUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, negara-negara sekarang ini  bisa mengendalikan medianya tapi tidak bisa mengendalikan media sosial. Media mainstream bisa dikendalikan, tapi media sosial, tidak bisa. Kalau dia punya platform sendiri, iya mungkin bisa, tapi hampir semua negara tidak bisa mengendalikan ini. “Semua menanyakan kepada saya. Yang deket-deket saja, Singapura, Malaysia, yang agak jauh, Iran, Presiden Ghani menyampaikan kepada saya. Saya juga kaget media sosial begitu sangat terbukanya dan semua nyampaikan secara terbuka apa adanya di media sosial,” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis ke-60 (1957-207) Universitas Padjadjaran (Unpad), di Grha Sanusi Hardjadinata,  Bandung Jawa Barat, Senin (11/9) siang. Di kita juga sama. Menurut Presiden, yang jelek-jelek yang harus diantisipasi yang berkaitan dengan fitnah, mencela, menjelekkan, menyalahkan,  berita bohong. Inilah, tutur Presiden, yang harus dihentikan. Sehingga kita pakai media sosial itu untuk hal-hal positif. “Inilah yang harus kita arahkan,” ujarnya. Kepala Negara mengemukakan, satu dua hari lalu dirinya dikomplainmengenai artis Raisa. “Pak Presiden ini satu lagi aset Indonesia lepas ke tangan asing, karena ternyata suaminya orang Australia,” ungkapnya. Itu belum dijawab, menurut Presiden, sudah muncul lagi. “Pak ini satu lagi Pak aset Indonesia lari ke tangan asing. Siapa lagi ini? Itu Pak, Claudia Cyntia Bella dinikahi orang Malaysia,” kata Presiden seraya menambahkan, hal-hal seperti ini dulu tidak pernah disampaikan langsung ke Presiden. Tapi sekarang, bisa disampaikan langsung ke pemerintah. “Inilah keterbukaan yang kita hadapi dan kita semuanya harus siap,” ujar Presiden Jokowi. Harus Antisipasi Presiden Jokowi menekankan, agar Universitas mengantisipasi keterbukaan yang disampaikan melalui media sosial (medsos). Caranya, dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bersaturang, dan bersaing dalam kompetisi. Presiden lantas menceritakannya pengalamannya bertemu dengan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, yang terpaksa lengser karena kalah dalam referendum soal Brexit (British Exit) dari Uni Eropa. Menurut Presiden, saat referendum soal Brexit itu, Pemerintahan PM Cameron kalah, ternyata karena media sosial mempengaruhi. Demikian juga saat Pemilihan Presiden di Amerika Serikat, dimana semua medsos katakan Hillary unggul atas Trump, namun akhirnya juga berubah. “Inilah yang mestinya Unpad memiliki fakultas medsos, jurusannya meme. Kenapa tidak? Animasi, kenapa tidak? Ke depan itu nanti yang akan kita hadapi,” tutur Presiden seraya menambahkan, sebagai agen perubahan Universitas harusnya mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Rektor Universitas Padjadjaran Try Hanggono Ahmad, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, dan civitas akademika Universitas Padjajaran Bandung. (Martinus Ursia)   

Presiden Jokowi menyalami Rektor Unpad Try Hanggono Ahmad, saat menghadiri Dies Natalis Universitas Padjajaran ke-60, di Bandung, Jabar, Senin (11/9) siang. (Ist) BANDUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, yang paling siap menghadapi perubahan global yang sangat cepat adalah perguruan tinggi atau universitas. Karena itu, Presiden berharap perguruan tinggi di tanah air, termasuk Universitas Padjajaran ikut mengantisipasi hal-hal berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat itu. “Sekarang karena perubahan-perubahan itu, mall dan toko sudah 30 persen tutup, karena pembeliannya dengann online.  Artinya berapa tenaga kerja yang menganggur? Karena pesan online datang, tidak perlu pergi ke toko, lebih murah,  cepat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan orasi ilmiah pada Upacara  Dies Natalis ke-60 (1957-207) Universitas Padjadjaran, di Grha Sanusi Hardjadinata,  Bandung Jawa Barat, Senin (11/9) siang. Apa antisiapasi yg harus disiapkan? Menurut Presiden, kita harus berani berubah. Ia menyindir, bertahun-tahun, universitas-universitas kita fakultasnya, juga tidak berubah. Fakultas ekonomi jurusannya pasti manajemen, pembangunan, akuntansi. Padahal yang diperlukan sekarang, menurut Presiden, mestinya kita berani mengubah fakultas ekonomi jadi misalnya fakultas atau jurusan logistik manajemen, retail menajemen, toko online atau online store. Karena memang dunia sudah berubah. “Ini yang harus kita antisipasi. Kalau tidak, kalah kita kompetisi dengan negara-negara lain,” ujar Presiden Jokowi. Presiden mempertanyakan, hal-hal yang berkaitan dengan social media sekarang ini,  kenapa tidak ada fakultasnya? Karena ini menurutnya akan mempengaruhi nantinya yang berkaitan dengan sosial politik.  Karena interaksi individu dengan individu, orang dengan orang sekarang maunya lewat sosial media. Sebentar lagi, 5-10 tahun mendatang, lanjut Presiden, yang namanya generasi Y, generasi milenial itulah nanti yang akan men-drive perubahan itu. Mereka yang akan menentukan pasar, mereka yang akan memengaruhi politik, mempengaruhi  ekonomi. “Semua negara sudah membicarakan itu. Kita juga harus menyiapkan menuju ke arah itu,” tutur Presiden. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran itu dihadiri antara lain  Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Rektor Universitas Padjadjaran Try Hanggono Ahmad, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar. (Martinus Ursia)  

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)