Pendeta Martinus Ursia, pimpinan Gereja Baptis Indonesia. (Ist) JAKARTA- Masyarakat dari berbagai kalangan mulai ramai mempertanyakan mengapa Siti Fadilah dikembalikan lagi ke penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur yang saat ini sudah berisikan 50 orang positif Corona. Salah satunya dari pimpinan Gereja Baptis Indonesia, Pendeta Martinus Ursia kepada Pers, Senin (25/5) “Kami terus berdoa supaya ibu tetap kuat menanti saat bebas Oktober. Walaupun sudah banyak yang berteriak sekarang juga bebaskan ibu. Tapi baik Yasona dan Jokowi tampak tetap menutup telinga, (tapi-red) toh rakyat (dengan-red) logika dan naluri kebenarannya sendiri,” tegasnya lewat pesan yang diterima pers. Pendeta Martinus Ursia juga adalah Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Barat sejak 2008. Lengkapnya pesan yang diterima Bergelora.com tersebut seperti dibawah ini: Ibu Fadillah yang terkasih, Sejak hukum pesanan menjerat ibu, saya bersama kawan tetap yakin, ibu tidak salah tapi dikalahkan. Suatu rezim kapitalis internasional yang dikalahkan ibu dalam forum internasional terhormat, bermain licik dan jahat menggunakan perangkat hukum nasional kita. Tapi bagaimanapun, emas tetaplah emas sekalipun diletakan didasar sumur. Benar kata paduka nabi Sulaiman, keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa , tapi dosa membuat bangsa menjadi hina (Amsal 14:34) Kesedihan saya negara dan pemerintah kita tidak adil dan menzolimi keadilan. Indonesia begitu bermartabat, kita bisa dangak  dan dada kita bisa tegap karena kita punya kesempatan menggulung kapitalisme farmasi saat ibu memimpin perjuangan. Sebagaimana emas, tetap emas sekalipun ditaruh didasar sumur. Saya mendengar percakapan rakyat, tukang baso, penjual masker, petugas medis, pun para dokter di keempat RS Baptis yg saya ikut bantu  pengawasan nya, mereka yakin ibu  dikalahkan bukan bersalah. Karena itu ibu,  kami terus berdoa supaya ibu tetap kuat menanti saat bebas Oktober. Walaupun sudah banyak yg berteriak sekarang juga bebaskan ibu. Tapi baik Yasona dan Jokowi tampak tetap menutup telinga, toh rakyat logika dan naluri kebenarannya sendiri. Akhirnya Bu, dihari yang baik ini, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Kiranya dihari kemenangan ini ibu menerima damai dan sukacita. Rakyat sehat, negara kuat. Pendeta Martinus Ursia Bandung, JABAR. (H. Aritonang)

Andi Arief dari DPP Partai Demokrat. (Ist) JAKARTA- Usai menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Soebroto, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari kembali dikirim ke Rutan Pondok Bambu. Merespons langkah itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Arief menyayangkan sikap Menkumham Yasonna H.Laoly dan anak buahnya. Menurutnya, mengembalikan Siti Fadilah Supari ke Penjara Pondok Bambu menunjukkan ada persepsi tidak seragam soal kedaruratan wabah Corona saat ini yang sudah menyebabkan 50 orang positif Corona di Penjara Pondok Bambu. "Ada baiknya Menteri Yasonna Laoly gunakan diskresi  terhadap seorang ibu berusia lebih 70 tahun dengan berbagai penyakit bawaan yang berpotensi  terpapar Corona di penjara. Ibu Siti Fadilah bukan koruptor dan penjahat besar. Ada banyak jasanya dalam sistem kesehatan Indonesia," demikian pendapat Andi Arief, Senin (25/4). Negara menurutnya sebaiknya tidak mengharuskan ada ijin untuk silahturahmi seperti yang dilakukan oleh Deddy Cobuzier dengan Siti Fadilah, dan melarang bikin dokumentasi dan menguploadnya diakunnya agar bisa ditonton orang lain. “Apalagi isi yang dibicarakan merupakan pengetahuan dan informasi untuk publik, yang sangat berguna bagi rakyat dan pemerintah dalam menghadapi wabah Corona,” tegasnya. Ia mengingatkan dalam beberapa kasus, beberapa orang narapidana dibiarkan bicara di media massa dan tidak pernah dipersoalkan bahkan dibiarkan bicara di stasiun televisi. “Kalau kita ingat terpidana pembunuh Antasari Azhar pernah dibebaskan bicara ditonton saat wawancara dengan salah satu stasiun TV,” ujarnya. Menurutnya Siti Fadilah dan Corbuzier telah membuka mata publik Indonesia bagaimana seharusnya menghadapi wabah Corona saat ini dengan pengalaman dimasa Flu Burung. “Kita tahu selama ini Siti Fadilah sudah berkali-kali bicara di media massa dan menyurati Presiden Jokowi tentang cara yang tepat sesuai pengalamannya sebagai Menkes dimasa wabah flu burung 2005-2009. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Andi Arief menganjurkan agar semua pihak fokus menyelesaikan persoalan wabah Corona yang sampai saat ini tidak terkendali, bukannya malah mematikan pikiran dan usulan-usulan publik untuk mengatasi Corona. “Saya hanya ingatkan, kita semua adalah sasaran dari wabah Corona, seharusnya kita berjuang bersama melawannya, bukannya malah merasa lebih berkuasa dan lebih mampu menghadapi wabah ini. Segera bebaskan Siti Fadilah, pakai ilmu dan pengalamannya untuk kepentingan kita semua, seperti yang pernah ia perjuangkan dan menang melawan wabah Flu Burung dan WHO dulu!,” tegasnya. (Enrico N. Abdielli)

Kereta Api Indonesia kosong penumpang akibat penetapan PSBB karena wabah Corona. (ist) JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah mengkaji kenaikan tarif perjalanan kereta api jarak jauh sebagai langkah untuk menyiasati okupansi yang berkurang 50 persen selama pandemi COVID-19. “Okupansi kita hanya 50 persen, maka otomatis kami akan berkomunikasi kemungkinan penaikan tarif,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartanto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (22/5). Namun ia menambahkan usulan itu masih dalam tahap pengkajian hingga menunggu keputusan pemerintah terkait perkembangan pandemi COVID-19. Kepada Bergelora.com dilaporkan, rencana tersebut juga sebagai penyesuaian dalam kondisi normal baru atau new normal di mana ketentuan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) masih tetap akan berlaku. Artinya, okupansi pun akan tetap di angka 50 persen sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. “Sekarang pemerintah masih menggodok ketentuan new normal dan tetap melihat perkembangan PSBB. Apabila tadi okupansi 50 persen seperti pesawat udara, kemungkinan kami mengajukan kenaikan tarif untuk KA jarak jauh saja, komuter (KRL) tetap,” katanya. Saat ini pendapatan harian KAI dari penumpang anjlok hingga Rp24,2 miliar selama pandemi COVID-19 dari Rp20-25 miliar per hari menjadi Rp800 juta per hari. “Untuk pendapatan dari penumpang itu rata-rata harian Rp20-25 miliar dalam satu hari. Dalam masa COVID-19 ini, pendapatan harian hanya sekitar Rp800 jutaan,” kata Didik. Dia menambahkan selama Januari 2020 total pendapatan dari penumpang Rp39 miliar dan pada April 2020 sebesar Rp32 miliar. Pendapatan yang anjlok tersebut turut menyebabkan arus kas perusahaan pelat merah tersebut defisit karena pendapatan dari penumpang tergerus hingga 93 persen. (Calvin G. Eben-Haezer)  

Kereta Api Indonesia kosong penumpang akibat penetapan PSBB karena wabah Corona. (ist) JAKARTA - Pendapatan harian PT Kereta Api Indonesia (KAI) anjlok hingga Rp24,2 miliar selama wabah Virus Corona baru atau COVID-19 dari Rp20-25 miliar per hari menjadi Rp800 juta per hari. “Untuk pendapatan dari penumpang itu rata-rata harian Rp20-25 miliar dalam satu hari. Dalam masa COVID-19 ini, pendapatan harian hanya sekitar Rp800 jutaan,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartanto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat. Dia menambahkan selama Januari 2020 total pendapatan dari penumpang Rp39 miliar dan pada April 2020 sebesar Rp32 miliar. Merosotnya arus kas yang terjadi pada KAI juga dipengaruhi oleh pembatasan kapasitas penumpang kereta baik jarak jauh maupun Kereta Rel Listrik (KRL). Pasalnya, lanjut dia, kapasitas kereta api jarak jauh hanya diperbolehkan maksimal 50 persen dan KRL 35 persen dari kapasitas semestinya dalam rangka mengikuti Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19  serta Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Didik juga telah menyiapkan skenario terburuk serta asumsi kinerja apabila COVID-19 bertahan hingga Agustus 2020 dan Desember 2020 mengingat sumber pendapatan dari penumpang tergerus hingga 90-93 persen. “Terjadi gap terhadap cash biaya turun tidak secara proporsional karena terjadi operational cash flow defisiensi yang terjadi mulai bulan Maret. Kami menyiapkan dana-dana kepada perbankan dalam modal yang cukup. Tapi secara likuiditas masih aman, terjaga dengan baik,” katanya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, pihaknya juga melakukan efisiensi biaya untuk perawatan kereta yang akhirnya dipangkas atau pembayarannya ditunda. “Efisiensi biaya kami lakukan pemotongan terhadap biaya-biaya yang bisa dipotong atau ditunda pembayarannya, seperti perawatan kereta kita bicara sama vendor,” katanya. Namun, lanjut dia, kereta yang ditunda perawatannya adalah untuk kereta-kereta yang tidak beroperasi, sehingga aspek keselamatan masih tetap terjamin. “Pada saat beroperasi nanti standar perawatan sarana total mengacu pada SOP agar selamat, aman, nyaman, sehat sampai tujuan. Keselamatan faktor yang utama,” katanya. (Web Warouw)

Anggota Brimob Polda Jabar menjaga arus mudik di Kawasan Nagreg di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2020 kawasan jalur selatan menuju Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah yang biasanya ramai pemudik kini terpantau lancar dan sepi menyusul larangan mudik guna mengatasi penyebaran COVID-19. (Ist) JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan arus balik Idul Fitri 2020 dan menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. “Kami tetap konsisten bahwa yang namanya mudik dan arus balik, baik itu yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri, tetap dilarang. Yang diperbolehkan bepergian adalah orang-orang dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan syarat yang sudah diatur di dalam Permenhub 25/2020 dan SE Gugus Tugas No 4/2020,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/5). Adita mengatakan pengetatan pengawasan transportasi, secara umum terbagi tiga fase yaitu fase jelang Idul Fitri yang dimulai sejak penerapan Permenhub 25/2020 pada 23 April 2020 hingga 23 Mei 2020, fase pada saat Idul Fitri 24-25 Mei 2020, dan fase pasca-Idul Fitri pada 26 Mei hingga selesainya masa berlaku SE Gugus Tugas. “Pengawasan pada fase jelang Idul Fitri dan pada saat Idul Fitri sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Mulai hari ini kami akan fokus untuk melakukan pengawasan pada fase pasca-Idul Fitri,” jelas Adita. Lebih lanjut Adita mengungkapkan sesuai dengan kebijakan imbauan yang disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang telah meminta kepada masyarakat yang ada di daerah untuk tidak kembali ke Jakarta selama masa pandemi, Kemenhub akan mendukung kebijakan tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait guna mengetatkan pengawasan transportasi di seluruh Indonesia, khususnya yang mengarah ke Jakarta. “Pengawasan pengendalian transportasi yang dilakukan hampir sama dengan yang telah dilakukan pada saat fase menjelang Idul Fitri, yaitu dengan melakukan penyekatan di sejumlah titik di jalan, maupun pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan syarat yang ditentukan di simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan, untuk memastikan mereka yang bepergian adalah benar-benar orang-orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai ketentuan dan bukan untuk kegiatan mudik maupun balik,” kata Adita. Sebelumnya pihak kepolisian telah menyatakan memberlakukan penyekatan kendaraan pada jalur-jalur utama arus balik yang menuju ke wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah seperti: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Dalam pelaksanaan penyekatan-penyekatan tersebut, petugas dari unsur TNI dan Polri akan berjaga di masing-masing lokasi yang di tentukan dan akan memutarbalikkan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta, jika tidak memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan sesuai SE Gugus Tugas. Kemudian terkait pemeriksaan di simpul-simpul transportasi seperti di terminal bus, bandara, pelabuhan dan stasiun, akan dilakukan penambahan personel di lapangan untuk memperketat pengecekan dokumen di titik keberangkatan. Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan Pergub 47/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Keluar/Masuk Provinsi DKI Jakarta (SIKM). Bagi masyarakat yang tidak memiliki SIKM, maka pihak Pemprov DKI Jakarta tidak mengizinkan untuk keluar/masuk ke DKI Jakarta. (Enrico N. Abdielli)

Polisi memeriksa kelengkapan pengendara mobil yang melintas pos PSBB. (Ist) BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melakukan penyekatan arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta setelah perayaan Idul Fitri atau Lebaran tahun 2020 guna menghalau para pemudik untuk kembali. Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan teknis penyekatan masih tetap sama seperti sebelum Lebaran saat menghalau arus mudik. Namun kini pemeriksaan dikonsentrasikan terhadap kendaraan yang mengarah ke barat atau Jakarta. “Terdapat enam polres dengan delapan pos penyekatan dan pemeriksaan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten," kata Erlangga di Bandung, Senin (25/5). Selain itu, kata dia, pemeriksaan juga bakal dilakukan oleh sebanyak 212 pos pemeriksaan di setiap kota untuk meminimalisir arus balik mudik, baik yang mengarah ke Jawa Barat, DKI Jakarta, maupun Banten. Kepada Bergelora.com dilaporkan, nantinya, kata dia, para petugas di pos pemeriksaan akan memeriksa kelengkapan dan persyaratan pengendara yang harus sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk apabila ada Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikeluarkan dari Provinsi DKI Jakarta. "Kalau nanti tidak memiliki akan kita putar balikkan kembali menuju tempat asalnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang akan menempuh arus balik mudik agar memiliki persyaratan tertentu sesuai kebijakan pemerintah, salah satunya seperti persyaratan SIKM. “Untuk itu dihimbau agar masyarakat yang akan kembali ke Jakarta mengurus SIKM nya terlebih dahulu agar perjalanannya lancar dan nyaman," katanya. (Martinus Ursia)

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang P.S. Brodjonegoro (Ist) JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang P.S. Brodjonegoro mendorong para peneliti dan akademisi melakukan riset dan inovasi terkait dengan skema kehidupan normal baru (new normal) di mana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan virus penyebab COVID-19. "Terkait COVID-19 ini, karena dua-duanya belum ada, baik obat maupun vaksin, maka sebaiknya penelitiannya sudah bicara yang lebih ke depan lebih 'forward' jadi tidak melihat dampak PSBB lagi tapi melihat bagaimana nanti bentuk 'new normal' misalkan sesuai daerah bapak/ibu, 'new normal' di Jawa Timur sama 'new normal' di Sumatera Utara mungkin," katanya dalam webinar di Jakarta, Senin (18/5). Kepada Bergelora.com dilaporkan,  ia menuturkan adanya beberapa penyakit sampai saat ini belum ditemukan vaksin, yakni demam berdarah dan HIV, namun masyarakat tetap bisa hidup bersama dengan penyakit itu. "New normal" merupakan kondisi di mana masyarakat bisa hidup beradaptasi dengan keadaan saat ini dengan tetap menjalankan protokol COVID-19 tetapi tidak seketat seperti yang terjadi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekarang ini sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal tetapi dengan kebiasaan baru. Dia menuturkan protokol-protokol harus dibuat detail untuk setiap sektor sehingga mendukung penerapan kebiasaan baru di kehidupan normal baru, misalnya menjaga jarak saat duduk di dalam pesawat atau harus memakai alat pelindung diri saat duduk di dalam pesawat. Semua protokol ke depan mengenai kehidupan normal baru, katanya, harus berdasarkan kajian ilmiah dan menpertimbangkan masukan dari para ahli terkait, termasuk ahli epidemiologi, sehingga bisa dibuat protokol COVID-19 sesuai kebutuhan, misalnya bagaimana seharusnya saat di pesawat, di sektor ritel, dan bioskop. "Karena bagaimanapun lagi selama vaksin atau obat belum ditemukan mau tidak mau 'distancing' (jaga jarak) itu tetap akan ada dalam berbagai bentuk," tutur Menristek Bambang. Demikian pula, katanya, para peneliti bisa mengkaji bagaimana seharusnya protokol COVID-19 yang dijalankan masing-masing kelompok, yakni kelompok umur secara umum yang sehat, tidak punya penyakit penyerta dan relatif muda, dan kelompok rentan yang lanjut usia dan yang memiliki penyakit penyerta. Hingga saat ini, masih ada dana tersisa Rp29,4 miliar dari total anggaran Rp90 miliar untuk program konsorsium riset dan inovasi untuk percepatan penanganan COVID-19 di Tanah Air. Dana itu akan dikucurkan untuk riset dan inovasi percepatan penanganan COVID-19 tahap II. Untuk itu, Menristek Bambang berharap, proposal yang masuk tahap II juga mencakup strategi untuk membangun kehidupan normal baru itu. Pendaftaran proposal riset dan inovasi paling lambat 2 Juni 2020. Sejauh ini, 134 proposal telah didanai dengan dana Rp60,6 miliar dari anggaran yang dialokasikan untuk program konsorsium riset dan inovasi COVID-19. (Calvin G. Eben-Haezer)

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. (Ist) JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan strategi atau langkah-langkah agar bisa hidup bersama dengan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ke depannya sambil menunggu vaksin dan obat ditemukan demi tetap bergeraknya roda perekonomian bangsa. "Kami sudah merekomendasikan bahwa bagaimana kita harus hidup bersama virus penyebab COVID-19 karena vaksin itu kemungkinan besar akan lama ditemukan," kata Kepala LIPI Laksana Tri Handoko dalam webinar, Jakarta, Senin (18/5). Handoko menuturkan saat ini vaksin belum akan tersedia setidaknya sampai dengan akhir 2021, dan program imunisasi akan memerlukan waktu cukup lama untuk seluruh populasi. "Mau tidak mau kita memang harus hidup bersama COVID-19 sama dengan malaria, HIV, meskipun ini lebih sulit," ujar Handoko. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Handoko menuturkan tidak bisa terus menerus berada dalam kondisi seperti saat ini karena kegiatan ekonomi akan sangat bermasalah. Maka mau tidak mau harus menerima realita bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan SARS-CoV-2 sampai vaksin ditemukan dan imunisasi massal dilakukan. "Tinggal kita bagaimana mengubah pola hidup dan budaya dalam melakukan kegiatan ekonomi itu. Kita harus menetapkan protokol di sekolah, terminal, bandara, dan tempat-tempat lain," tuturnya. Oleh karena itu, perlu dibuat protokol-protokol termasuk rekayasa sosial dengan asumsi harus dapat hidup berdampingan dengan virus penyebab COVID-19 dengan mengedepankan protokol pencegahan penularan COVID-19 dan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. "Itu yang harus mulai kita pikirkan sesegera mungkin supaya kita tidak terus terpuruk, kita harus menyeimbangkan urusan kesehatan dan ekonomi tapi urusan ekonomi, urusan perut harus dilakukan berdasarkan justifikasi dari segi kesehatan," ujarnya. Langkah-langkah itu adalah pengaktifan aktivitas ekonomi masyarakat dengan tetap melakukan kontrol dan mitigasi yang terukur dengan fokus skrining massal di simpul mobilitas publik seperti terminal dan bandara berbasis tes diagnostik cepat, dan uji polymerase chain reaction (PCR) massal di lokasi kerumunan permanen terutama untuk tenaga medis di rumah sakit, guru dan siswa atau pelajar di sekolah atau kampus, karyawan kantor dan industri. Penanganan orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) harus dilakukan dengan data akurat, masif dan terukur. Orang positif dan keluarganya dikenakan masa isolasi dan karantina. Khusus masyarakat berpenghasilan rendah yang positif COVID-19 dan keluarganya ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial. Penyemprotan disinfektan harus dilakukan menyeluruh di lokasi dengan kasus positif. LIPI juga merekomendasikan dilakukannya pengetatan protokol COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan, bila perlu dengan mekanisme semi represif dalam bentuk denda. Pengetatan protokol COVID-19 itu dilakukan antara lain dengan wajib memakai masker di semua lokasi dan kondisi, wajib menjaga jarak di semua aktivitas, menjaga kebersihan, sterilisasi aneka benda yang dipertukarkan, serta harus ada panduan dan protokol ringkas untuk semua jenis aktivitas. Pengerahan seluruh infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas uji berbasis tes diagnostik cepat dan PCR untuk deteksi COVID-19. Dalam hal ini, pengadaan nasional untuk tes diagnostik cepat dari sumber teruji, dengan pengujian di Indonesia, bila perlu dirakit di Indonesia jika impor bahan. Begitu juga, pentingnya pengadaan nasional untuk tes kit uji PCR. Untuk peningkatan kapasitas pengujian, maka perlu rekrutmen dan pelatihan SDM untuk operator swab dan ekstraksi sampel di berbagai fasilitas BSL-2, serta rekrutmen SDM untuk analisa hasil uji. Alat PCR yang ada di seluruh instansi dan kampus dikelola secara terpadu dan tidak perlu dipindah, sehingga distribusi sampel dapat diatur dengan baik dan hasil cepat keluar. LIPI juga merekomendasikan pembentukan tim pakar untuk setiap sektor untuk evaluasi dan pemberian rekomendasi teknis lebih lanjut secara berkala. Tim pakar bisa meliputi praktisi dan ilmuwan di sektor terkait, serta ahli epidemiologi. Rekomendasi harus berbasis data dan perkembangan sains terkini dari seluruh dunia. Langkah lain yang juga penting adalah penguatan ketahanan dengan mempercepat riset terkait dengan konten lokal termasuk dalam pengembangan suplemen penguat imunitas tubuh dari bahan alam lokal, karakteristik biologi virus SARS-CoV-2, pembuatan bahan dan tes kit uji PCR lokal, pengembangan perangkat tes diagnostik cepat lokal, pengembangan berbagai alat sterilisasi barang berbasis disinfektan, UV-C atau ozon nanomist, yang dapat diimplementasikan di berbagai sarana publik seperti rumah sakit, sekolah, kampus, dan mal. Handoko menuturkan perlunya penciptaan model bisnis baru untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui teknologi tepat guna berbasis riset, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan daya tahan lebih lama. Masyarakat bisa dibantu dalam pengemasan makanan olahan lokal seperti menggunakan kaleng dan pouch, serta diversifikasi produk yang sudah ada. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)