Ketua Umum Seknas Jokowi, Mohammad Yamin, SH (Ist) JAKARTA- DPN Seknas JOKOWI menyatakan duka cita yang dalam untuk korban ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Seknas JOKOWI mengutuk keras teror bom yang terjadi pukul 21.15 hari Rabu, 24 Mei 2017 di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Menurut M.Yamin, Ketua Umum Seknas JOKOWI,  peledakan bom bunuh diri merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi situasi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Kebhinekaan dan Ketunggal Ika-an sebagai bangsa dan sebagai NKRI sedang diuji. “Karena itu kami meminta masyarakat untuk tidak panik dan selalu dapatkan informasi mengenai peristiwa ledakan bom di Kampung Melayu dari sumber-sumber resmi,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (25/5). Terorismen menurutnya bertujuan untuk menyebar ketakutan kepada masyarakat untuk menguasai. “Prinsip terorisme adalah membunuh orang untuk menyebarkan ketakutan kepada jutaan orang. Peneror ingin kita panik dan hidup dalam ketakutan,” tandasnya. Karena itu, Seknas JOKOWI menghimbau agar masyarakat  melakukan social campaign, sebar-luaskan informasi yang berkaitan dengan peristiwa ledakan terror bom bunuh diri di Kampung Melayu secara lebih positif dan tunjukan bahwa "Kita Tidak Takut". Secara khusus Seknas JOKOWI ingin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan Kepolisian yang kehilangan 3 anggotanya akibat teror bom di Kampung Melayu. “Kami juga memberikan  apresiasi atas reaksi cepat Polri dalam menangani aksi teror bom di Kampung Melayu kemarin, serta berharap aksi terorisme di Indonesia bisa dipatahkan hingga tuntas,” ujarnya. Seknas JOKOWI juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya bahwa "negara, bangsa dan rakyat Indonesia tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi terror, dan masyarakat tetap harus tenang". Seknas JOKOWI mengajak masyarakat mendoakan Jakarta dan Indonesia yang lebih aman. Indonesia damai tanpa kekerasan hari ini, pada hari Kenaikan Isa Almasih tanggal 25 Mei, 2017. “Seluruh rakyat agama suku dan golongan apapun harus bersatu bersama pemerintah, Polri dan TNI untuk melawan intoleransi dan terorisme,” tegasnya. (Web Warouw)

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr Evita Nursanty, MSc (Ist) JAKARTA- Bom yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur harus menjadi momentum kebersamaan dari seluruh anak bangsa untuk memulai gerakan perlawanan baru terhadap terorisme dan radikalisme. Kewaspadaan gejala radikalisasi juga harus ditingkatkan. “Ini harus jadi momentum perlawanan bagi seluruh elemen melawan terorisme dan radikalisme. Kita jangan takut tapi harus selalu waspada terhadap bahaya. Saatnya kita bersatu, dan berikan dukungan penuh kepada BIN, Polri, TNI, BNPT, dan kementerian terkait dalam rangka deteksi dini, penindakan hingga deradikalisasi,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr Evita Nursanty, MSc kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (25/5). Menurut Evita Nursanty,  masyarakat bisa secara proaktif untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang mencurigakan di sekitarnya, ikut serta dalam upaya pencegahan dan pendukungan deradikalisasi, termasuk dengan tegas menolak kegiatan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang menghalalkan kekerasan dalam aksinya. “Intelijen kita saya yakin sudah melakukan deteksi dini, tahu akan terjadi tapi lokasi persisnya masih belum clear. Kita lihat teror itu bisa dimana saja dan kapan saja, itu sebabnya seluruh komponen masyarakat harus ikut waspada,” ujar Evita. Evita tidak mau berspekulasi tentang kelompok mana yang bermain dalam aksi teror kali ini, termasuk apakah ada kaitan dengan yang di aksi Manchester maupun Filipina, dia meminta publik untuk menunggu hasil olah TKP dan investigasi lebih jauh. Hanya saja, menurutnya, setiap aksi teror memiliki kesamaan gagasan untuk memaksakan kehendak melalui kekerasan. “Kejadian di Terminal Kampung Melayu ini telat sehari dari yang terjadi di negara lain, apakah ada hubungan kita tidak tahu, tapi yang jelas ada kesamaan gagasannya, dan ini harus diusut tuntas, termasuk siapa di belakangnya.Seperti kata Pak Presiden harus dibongkar karena ini sudah sangat keterlaluan,” kata Evita. Dikatakan, masih banyak pertanyaan misalnya kenapa ledakan harus di lokasi itu, kenapa ada dekat toilet, kita lihat mereka menyasar polisi tapi itu terjadi di fasilitas publik ada terminal umum dan halte Transjakarta. "Yang terpenting sekarang mari kita para elite, para tokoh masyarakat mari kita dukung BIN juga Polri dan aparatur lain. Teroris musuh kita bersama, kita harus memberikan kontribusi agar kejadian teror tidak terulang kembali," sambung Evita. Selain itu, Evita menyampaikan duka cita kepada keluarga korban baik aparat kepolisian yang gugur maupun luka-luka, serta masyarakat sipil. “Kita mengutuk keras aksi teror, dan menyampaikan bela sungkawa kepada para korban. Semoga segenap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan,” sambungnya. (ZKA Warouw)

Presiden Jokowi saat serahkan sertifikat di Lapangan Rampal, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5). (Ist) MALANG- Usai ikuti dua agenda awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda lain dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional, pembinaan, dan fasilitasi, serta kerja sama akses reform di Lapangan Rampal, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5). Presiden sampaikan bahwa secara simbolis sudah diberikan  kepada 12 penerima, tetapi laporan yang diterima, penyerahan sertifikat pada sore hari ini sebanyak 10.038 sertifikat. Lebih lanjut, Presiden sampaikan bahwa sampai tahun yang lalu, sertifikat yang bisa diberikan baru 46 juta dari 126 yang seharusnya disampaikan. “Jadi masih banyak sekali. Di Jawa Timur tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Menteri BPN, bahwa tahun ini minimal akan diberikan kepada 500.000 bidang sertifikat yang akan diberikan kepada rakyat,” tutur Presiden Jokowi. Sertifikat itu penting, lanjut Presiden karena setiap ke daerah, rakyat selalu mengeluh masalah sengketa tanah antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan perusahaan. “Kenapa sengketa? Karena rakyat sudah menduduki tanah itu, lahan itu, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tapi enggak pegang apa-apa. Ada yang pegang memang letter D, letter C, tapi ada juga yang hanya pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum, hati-hati. Oleh sebab itu terjadi sengketa,” tambah Presiden. Presiden sampaikan telah berikan target kepada Menteri ATR/Kepala BPN tahun ini seluruh Indonesia minimal 5 juta sertifikat harus keluar, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. “Caranya gimana? Terserah Pak Menteri. Yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah, pasti saya cek, saya hitung. Ya enggak? Ya memang tugas kita ini diberi amanat oleh rakyat untuk bekerja. Menteri diberi tugas juga untuk bekerja. Kalau bekerja dengan saya, pasti ada targetnya, enggak ada enggak ada target. Pasti saya beri target dan pasti saya hitung,” tegas Presiden. Mengenai sertifikat, lanjut Presiden, merupakan tanda bukti hak hukum. Ia menambahkan kalau sudah pegang sertifikat, enak banget karena jika ada yang mengaku gampang karena jika ada yang ngaku-ngaku ini tanahnya Ke pengadilan pasti menang. Bagi pemegang sertifikat, tambah Presiden agar miliknya untuk difotokopi karena kalau yang asli hilang, ada fotokopinya, gampang mengurusnya ke kantor BPN. “Yang kedua, kalau ingin ini sertifikatnya disekolahkan, dipakai agunan ke bank, dipakai jaminan ke bank, silakan. Tetapi saya titip, ini hati-hati. Kalau akan menjadikan sertifikat ini sebagai agunan atau jaminan, tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu,” jelas Presiden seraya sampaikan agar dihitung bisa menyicil atau tidak. Kalau sertifikatnya sudah diagunkan ke bank, lanjut Presiden, misalnya dapat Rp200 juta pinjaman misalnya, jangan sampai yang Rp100 juta untuk beli mobil, dapat pinjaman Rp20 juta, yang Rp10 juta untuk beli sepeda motor, jangan. “Hati-hati dengan yang namanya pinjaman bank karena harus membayar pokok dan membayar bunga cicilan. Ya? Ngerti semuanya? Silakan kalau mau dipakai untuk tambahan usaha, nambah investasi, nambah modal,” ujar Presiden. Hal lain yang disampaikan Presiden bahwa negara Indonesia ini negara besar, memiliki 17.000 pulau, 516 kabupaten dan kota, memiliki 34 provinsi. “Kita memiliki 714 suku. Negara lain paling-paling memiliki 1,2, 3 suku. Indonesia memiliki 714 suku. Agamanya juga bermacam-macam. Memiliki 1.100 lebih bahasa lokal. Kita ini macam-macam,” jelas Presiden. Sewaktu pergi ke Sumatera Utara saja, lanjut Presiden, salamnya berbeda-beda, saya hampir saja keliru. “Saya pikir di Sumatera Utara, di Batak kan “Horas”, bukan Horas saja. Nanti ke selatan beda lagi, “Ya’ahowu”.  Ke tengah beda lagi, “Mejuah-juah”. Maju ke timur lagi, beda lagi, “Juah-juah”,” papar Presiden seraya sampaikan memang beraneka ragam seperti itu. Ini yang harus disadari bersama, tambah Presiden, bahwa itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi hukum Allah, sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa kita memang beraneka raga, yang paling penting kita harus bersatu, kita harus rukun, tidak boleh ada gesekan sekecil apapun, tidak boleh. “Alhamdulillah di Jawa Timur aman tenteram karena masyarakatnya menyadari, kita menyadari semuanya bahwa kita semuanya memang satu, satu bangsa, satu negara, satu saudara sebangsa dan setanah air,” pungkas Presiden seraya sampaikan agar Kepada Bergelora.com dilaporkan, BPN segera selesaikan masalah pertanahan di kota/kabupaten. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. (Ardiansyah Mahari)

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum Rapat Kabinet di Istana Negara (Ist) BOGOR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua elemen bangsa untuk kembali fokus pada tujuan utama kita berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan, bahwa membentuk negara Republik Indonesia ini bukan untuk berseteru, bukan untuk bertikai. Tapi tujuan utama kita jelas, bahwa kita ingin menciptakan kesejahteraan umum. “Kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau tidak kita ingatkan, kita ini lupa tujuan utama kita bernegara,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi. Presiden menegaskan kembali ajakannya, agar semua kembali fokus untuk bekerja. Ia menyebutkan, sudah  6-8 bulan ini tabungan energi kita habis untuk hal yang tidak berguna sama sekali kita. “Kita lebih banyak ngomong ketimbang bekerja di akhir-akhir ini, banyak berdebat ketimbang bekerja, banyak saling menghujat ketimbang bekerja, banyak demo-demo yang tidak bermanfaat ketimbang bekerja, banyak saling menjelekkan ketimbang bekerja, banyak saling menyalahkan ketimbang bekerja,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, lupa kita semuanya untuk membangun negara ini, membangun negeri ini. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam acara tersebut selain dihadiri oleh pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Koordinator, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan para pimpinan lembaga pemerintah. (Roy Pangharapan)

Budi Karya Sumadi.memeriksa pengujian berkala (keur/kir) terhadap kendaraan wajib uji (Ist) JAKARTA – Kemenhub masih memprioritaskan pelaksanaan pengujian berkala (keur/kir) terhadap kendaraan wajib uji, seperti kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan jenis bus. Sedangkan untuk wajib uji kendaraan pribadi masih baru wacana. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, J. A. Barata di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (23/5). Dalam kesempatan tersebut, Barata menjelaskan terdapat 6 juta kendaraan yang harus dilakukan uji berkala. Jumlah tersebut akan bertambah sekitar 600.000-700.000 mobil setiap tahun. Sedangkan, balai pengujian berkala yang dimiliki Pemerintah hanya 400 unit. “Saat ini ada sekitar 6 juta kendaraan yang wajib uji berkala dan tiap tahunnya akan terus bertambah, tidak sebanding dengan jumlah balai pengujian berkala yang ada. Untuk itu, pemerintah masih memfokuskan pada kendaraan-kendaraan yang wajib uji tersebut,” jelas Barata. Lebih lanjut, Barata menjelaskan bahwa Kemenhub akan terus mendukung kehadiran swasta untuk melakukan uji berkala kendaraan wajib uji karena jumlah kendaraan yang harus di-uji semakin banyak, tidak sebanding dengan jumlah balai uji yang dimiliki Dinas Perhubungan. Terkait dengan uji berkala terhadap kendaraan pribadi, Barata menegaskan bahwa hal ini masih merupakan wacana dan masih perlu dikaji lagi secara lebih intensif. “Terkait uji kir terhadap kendaraan pribadi, akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Belum ada rencana untuk memberlakukan ketentuan tersebut saat ini” tutup Barata. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketentuan mengenai wajib uji kendaraan bermotor terdapat pada UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, UU ini hanya mengatur uji berkala terhadap kendaraan umum (angkutan umum dan angkutan barang), belum mengatur uji berkala terhadap kendaraan pribadi. (ZKA Warouw)

Menteri Eko saat Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kantor BPKP, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Ist) JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta kepada penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan penyelewengan dana desa. Laporan-laporan tersebut telah disampaikan oleh Satgas Dana Desa ataupun Satgas lain yang terdapat di sejumlah kementerian terkait. "Setiap penyimpanan harus ditindak tegas supaya ada efek jera. Kita juga harus munculkan efek pencegahan kepada pejabat-pejabat desa lainnya untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap pemanfaatan dana desa," kata Menteri Eko saat Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kantor BPKP, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dirinya mengungkapkan, selama tahun 2016 lalu terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran penyalahgunaan dana desa yang masuk di Kemendes PDTT. Dari angka tersebut, lanjutnya, terdapat lebih dari 200 laporan pengaduan yang sudah diserahkan ke KPK dan 167 laporan diserahkan ke kepolisian. "Yang berhasil masuk meja hijau dan telah divonis hanya 67 orang. Hanya karena jumlahnya 67 orang, kami khawatir pejabat desa lainnya akan mengikuti jejak mereka. Oleh karena itu, kami mohon agar ditindaklanjuti. Bukan masalah nilai yang dikorupsi, namun memberi efek jera agar tidak turut diulang oleh pejabat-pejabat desa lainnya," tegasnya. Untuk terus meningkatkan pengawasan dana desa, Menteri Eko telah menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto, untuk memimpin Satgas Dana Desa. Dirinya berharap pengawasan dana desa menjadi lebih efektif. Menteri Eko juga meminta inspektorat daerah di Kabupaten/ Kota turut serta membantu mengawal dana desa. "Yang paling penting adalah pengawasan masyarakat dan pengawasan media. Dengan semakin banyak keterlibatan masyarakat, pejabat desa nantinya akan mikir untuk melakukan tindakan penyalahgunaan dana desa," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK akan mendorong APIP untuk makin gencar mengawasi penggunaan dana desa. Dirinya juga mendorong agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dana desa di daerahnya masing-masing. "Yang paling penting kalau terkait dana desa sebenarnya adalah masyarakat. Kita harus dorong bersama untuk membantu mengawasi karena masyarakatlah yang benar-benar ada di lokasi. Masyarakatlah yang tahu dana desa digunakan untuk apa. Jadi, ketika masyarakat mengetahui adanya penyimpangan itu, silahkan lapor," katanya. Kepada Bergelora.com dilaprokan, Marwata menambahkan, dirinya mendukung apabila pejabat desa dapat langsung diberhentikan jika terbukti menyelewengkan dana desa. Ia membandingkan jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Dirinya menyontohkan, jika ada pejabat desa melakukan tindak korupsi sebesar Rp 50 juta, lalu diselesaikan di pengadilan, maka bukan tidak mungkin anggaran yang dikeluarkan meningkat hingga ratusan juta.  "Biayanya mahal, padahal penyimpangannnya kecil. Jadi, berhentikan saja pejabatnya kalau itu menyangkut integritas. Kalau ada kerugian, segera kembalikan. Kemendes PDTT dan Kemendagri bisa berkoordinasi dengan BPKP untuk mengevaluasi peraturan terkait pemberhentian kepala desa," katanya. (Andreas Nur)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam acara khataman Al-Quran akbar di Masjid Al Muhajirin, Kalibata, Jakarta, Rabu (22/2). (Ist)JAKARTA- Lima qori nusantara mengaji melanggamkan baca Al-Quran secara koor dalam acara khataman Al-Quran akbar di Masjid Al Muhajirin, Kalibata, Jakarta, Rabu (22/2). Kelima qori tersebut yakni H Sofyan Hadi Musa, Fathul Amam, Raden Harmoko, Aidil Haq, dan Mahdafi Kani. Rencanannya kegiatan serupa akan dilaksanakan rutin per bulan. “Saya senang sekali waktu sahabat saya Ustadz Jazil (Koordinator Nasional Nusantara Mengaji) menawarkan untuk mengadakan semacam acara nusantara mengaji di kementerian kita (Kemendes PDTT). Saya bilang, insyaallah kita dukung tidak hanya akan diadakan di kementerian, tapi juga di tempat lain di desa-desa di Indonesia ini,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo. Menurutnya, ide nusantara mengaji menjadi penting untuk diterapkan mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya dan religius, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Agar, masyarakat muslim di Indonesia kembali mengingat ajaran-ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. “Apa yang mau kita terapkan kalau kita tidak pernah baca. Kita mulai membaca dan mengerti arti dari ajaran-ajaran tersebut, dan kemudian bisa menerapkannya,” ujarnya. Menteri Eko mengatakan, Indonesia yang saat ini memiliki kekuatan ekonomi No 16 terbesar di dunia, diprediksi akan mampu naik menjadi peringkat 4 di dunia jika pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan kebanggan bagi umat Islam dunia. “Mayoritas masyarakat miskin kita beragama Islam. Tugas kita adalah untuk menolong umat muslim yang miskin, agar terangkat dari kemiskinan di Negara yang makmur ini, kita harus mulai dari hal kecil dari diri sendiri,” ujarnya. Di sisi lain, Ketua Koordinator Nasional Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid mengatakan, tujuan utama diadakannya khataman Al-Quran tersebut adalah adalah bagaimana agar masyarakat gemar membaca Al Quran. Ia meminta kepada masyarakat, agar mengajak masyarakat muslim lainnya untuk bersama-sama membaca Al-Quran. “Saya dikritik, kok kenapa membaca? Saya bilang, sebenarnya menyediakan waktu 30 menit dalam 24 jam itu singkat. Tapi memang kita ini untuk mencintai Al-Quran itu berat. Percaya, baca terus Al-Quran sampai menemukan kenikmatan dari huruf-huruf Al-Quran,” ujarnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan,  Al Quran berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya, sebab dijamin dan dijaga hingga hari kiamat tiba. Oleh sebab itu menurutnya, memahami atau tidak saat membaca Al-Quran, maka akan tetap dijaga sebagai pahala. “Ini (khataman Al-Quran) tradisi nusantara yang mudah-mudahan menjadi daya tarik agar masyarakat lebih mencintai dan giat membaca Al-Quran,” ujarnya. (Andreas Nur)  

Pamflet Europalia Art Festival ke 6 di Belgia yang akan diselenggarakan Oktober 2017-Januari 2018 (Ist)JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara, Pratikno bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengadakan rapat koordinasi guna membahas rencana Indonesia yang terpilih menjadi negara tamu Europalia Festival yang ke-26 di Belgia. Rapat tersebut diadakan ruang rapat kabinet Kemensetneg, Rabu (22/2). Europalia merupakan festival seni internasional yang diselenggarakan sejak tahun 1969 di Belgia dan negara-negara Eropa lainnya dengan mengundang Negara Tamu dan berlangsung selama 4 bulan. Mencakup berbagai disiplin kesenian: seni rupa, seni pertunjukan (musik, tari, teater), sastra, film, juga seminar. Kesenian yang ditampilkan bisa dalam bentuk tradisi, kontemporer, kreasi baru, dan kolaborasi. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dari tahun 1969 -2015 Europalia telah mengadakan 25 festival yang diikuti oleh 35 negara tamu dengan menghadirkan 9.573 event (termasuk 565 pameran) dan dihadiri oleh 1.108.899 pengunjung terbanyak (Europalia Rusia 2005) dan 472.517 pengunjung paling sedikit (Europalia Turki). Pada Eorpalia 2017 ini, rencananya sekitar 430 seniman Indonesia akan diterjunkan di 8 Negara, 36 kota dalam 17 pameran. Para seniman tersebut menampilkan pertunjukkan seni dan budaya Indonesia dengan ragam dan kualitas yang bukan hanya mengacu pada satu budaya tertentu namun dari berbagai karya budaya terbaik bangsa Indonesia. Festival akan diselenggarakan selama 4 bulan (Oktober 2017-Januari 2018) berturut-turut di berbagai kota di Eropa, dan akan menyajikan berbagai karya seni mulai dari musik, seni lukis, fotografi, film, teater, tarian, sastra, arsitektur, fashion hingga gastronomi. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)