Ketua Partai Demokrat Yogyakarta, Heri Sebayang sedang memimpin rapat beberapa waktu lalu (Ist) JAKARTA- DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai usulan Kongres Luar Biasa (KLB) yang didengungkan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) tidak beretika dan jauh dari nilai kepatutan. Sebab, Max Sopacua Cs mendengungkan KLB di tengah duka ketum Demokrat SBY. Diketahui, istri SBY, Ani Yudhoyono baru saja meninggal dunia karena menderita kanker darah. "Bagi kader Partai Demokrat di DIY ini (desakan KLB) tidak beretika karena Ketua Umum (Susilo Bambang Yudhoyono) sedang berduka, tiba-tiba dimunculkan isu KLB," kata Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang kepada Bergelora.com, di Jakarta, Sabtu (15/6). Menurut Heri, para kader di DIY justru meminta DPP Partai Demokrat segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD yang telah mengembuskan desakan KLB di tubuh partai pimpinan SBY itu. Pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud antara lain Max Sopacua, Achmad Mubarok, dan Ahmad Yahya. "Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi," tegas Heri. Heri mengatakan, permasalahan internal Partai Demokrat tidak patut disampaikan kepada publik. Apapun permasalahan internal partai, menurut dia, seyogianya dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi partai berlambang mercy itu. Terlebih desakan itu, kata dia, disampaikan saat Ketum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berduka atas meninggal istrinya, Ani Yudhoyono. "Duka keluarga Bapak SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia. Meskipun telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, Shalat Gaib, dan bertafakur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah," kata Heri. Manuver Senior Isu Kongres Luar Biasa (KLB) muncul seiringan dengan manuver senior Partai Demokrat yang membentuk Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua. Usul pemecatan bagi para penggagas KLB pun menyeruak. "DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia saat ini muncul ke permukaan menentang usul KLB yang dilontarkan oleh Max Sopacua dan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa memang seluruh struktur Demokrat dari DPP hingga DPC solid, tidak ada masalah dan kiblatnya tetap kepada SBY sebagai Ketua Umum," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada pers, Sabtu (15/6). Sebenarnya, GMPPD dalam konferensi pers mereka sama sekali tidak menyampaikan usul KLB. Namun, dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada wartawan saat konferensi pers, ada poin yang menyinggung soal KLB. Keterangan tertulis ini menyatakan KLB merupakan upaya mengembalikan kejayaan Demokrat untuk Pemilu 2024. "Saya titik beratkan konpers (konferensi pers) kemarin adalah penyelamatan partai saja. Kalau ada KLB itu alternatif. Mereka itu kan membaca, mereka membiarkan partai hancur. Baca dulu bagiannya. Wartawan juga bisa baca. KLB alternatif. Jangan itu yang jadi acuan. Yang jadi acuan adalah bagaimana selamatkan partai di 2024. itu titik tolaknya," tegas Max mengklarifikasi. Apapun kata Max Sopacua, Ferdinand Hutahaean menegaskan usul sanksi pemberhentian bagi penggagas KLB kadung menguat. Dewan Kehormatan PD disebut bakal segera bekerja sesuai kewenangan mereka. "Usulan sanksi tersebut kemudian juga mencuat agar penggagas KLB diberhentikan atau dipecat. Terkait ini, akan menjadi wilayah Dewan Kehormatan. Lembaga dalam organisasi yang dipimpin Amir Syamsudin ini tentu akan bekerja sesuai kewenangannya. Maka kami menyerahkan kepada Dewan Kehormatan terkait usul pemberhentian tersebut," jelas Ferdinand. Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mengkritisi kondisi internal Demokrat dan mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019. Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak. Salah satu yang dikritisinya adalah hasil Pemilu Legislatif 2019, Demokrat memperoleh suara 7,7 persen, meskipun lolos ambang batas parlemen namun perolehan tersebut menempatkan Demokrat di posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Terkait kondisi ini, GMPPD menilai diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader untuk membangkitkan semangat dan langkah bersama mengembalikan maruah dan kejayaan Partai Demokrat. (Web Warouw)

Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hari ini, Sabtu (15/6) saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara G-20, yang membahas transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan di Kota Karuizawa, 150 kilometer utara Tokyo, Jepang. (Ist) KARUIZAWA- Indonesia mulai serius membicarakan pemanfaatan nuklir dalam agenda-agenda internasional. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hari ini, Sabtu (15/6) saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara G-20, yang membahas transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan di Kota Karuizawa, 150 kilometer utara Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique. Salah satunya adalah menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. Pada pertemuan itu hadir pula Dubes Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif beserta sejumlah pejabat pemerintah dan Direktur Utama BUMN sektor energi. Rencananya, Ministerial Meeting tersebut akan menyepakati Komitmen Energi G20 dalam Dokumen Lengkap Ministerial Communique, yang dibahas pada Energy Transitions Working Group (ETWG). Dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim, Jepang mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam "3E+S" yaitu Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E) & Safety (S). Jepang juga memprioritaskan agenda Innovation dan advanced energy issues, yaitu Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), Well-to-Wheel Analysis dan Nuklir serta Research & Development 20 (RD20). Pada kesempatan kali ini, Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique antara lain; (1) Memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Agenda 2030 sebagai referensi utama Komunike, dengan mengakui implementasi Transisi Energi yang beragam sesuai SDGs (SDG7). (2) Memasukkan biofuels sebagai salah satu Energy Innovations, serta bioenergy sebagai bagian dari Energi Terbarukan dan Transisi Energi di dunia pada beragam penggunaan terutama pembangkit listrik dan transportasi. (3) Memasukkan aspek affordability pada Energy Efficiency dan Power System, dan mengangkat Clean and Affordable Energy Access sebagai bagian tersendiri. (4) Menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan CCUS, dan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan Hidrogen yang relatif masih baru. (5) Memfokuskan Well-to-Wheel hanya untuk mengembangkan potensi efisiensi energi, dan tidak untuk standardisasi perhitungan emisi CO2 kendaraan bermotor di setiap negara. (6) Menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. Kepada Bergelora.com dilaporkan, selain mengikuti Ministerial Meeting, Menteri Jonan juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara, salah satunya dengan Jepang dengan agenda menyaksikan Penandatanganan Head of Agreement (HoA) INPEX untuk pengelolaan Blok Masela, sumber di perairan Maluku. (KO) (Agung Pribadi)

DR Kurtubi dalam kunjungan kerja Komisi VII ke Pekanbaru, Riau, Kamis (13/6) lalu. (Ist) JAKARTA- Sudah waktunya Indonesia serius untuk segera mempersiapkan penggunaan energi nuklir untuk mengakhiri kesulitan energi yang semakin berlarut-larut. Hal ini disampaikankan oleh Dr. Kurtubi, anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem kepada Bergelora.com di Jakarta Minggu (16/6) menanggapi agenda nuklir yang dibawa delegasi Indonesia dalam pertemuan menteri-menteri di G-20 di Jepang. “Sayangnya, saya tidak melihat adanya pernyataan yang tegas dari Delegasi Indonesia yang hadir di pertemuan G-20 di Jepang,  bahwa Indonesia pada saatnya akan menjadi negara pemakai energi  Nuklir,” ujarnya. Padahal menurut Colorado School of Mines di Amerika Serikat dan.  Institut Francaise du Petrole di Perancis ini, sudah waktunya Indonesia mulai secara sungguh-sungguh dan serius untuk memanfaatkan energi nuklir yang diketahui sangat bersih, stabil 24 jam tidak bersifat intermitten, dengan  emisi karbon yang nyaris nyaris nihil.   “Teknologi PLTN saat ini sudah lebih aman dan lebih efisien,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan wilayah darat dan laut hampir seluas Eropah atau Amerika Serikat, dengan penduduk nomor 4 terbessr di dunia. Banyak pihak telah memprediksi Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi negara dengan GDP nomor 4 terbesar di dunia. “Maka sangat memerlukan supply listrik yang lebih besar dan stabil sebagai  based load yang handal guna mendukung dan percepatan dan perluasan industrialisasi. PLTN seyogyanya dalam waktu yang tidak terlalu lama harus sudah bisa secara  kongkrit menjadi bagian dari energy mix nasional,” ujarnya. Kurtubi juga mengingatkan bahwa Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Komisi VII DPR-RI telah meratifikasi Paris Agreement tentang Perubahan iklim menjadi Undang-Undang. “Yang mengharuskan Indonesia mengurangi emisi CO2 sebagai penyebab kenaikan suhu global,” katanya. Pertemuan G-20 Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia mulai serius membicarakan pemanfaatan nuklir dalam agenda-agenda internasional. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hari ini, Sabtu (15/6) saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara G-20, yang membahas transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan di Kota Karuizawa, 150 kilometer utara Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique. Salah satunya adalah menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. Ministerial Meeting tersebut akan menyepakati Komitmen Energi G20 dalam Dokumen Lengkap Ministerial Communique, yang dibahas pada Energy Transitions Working Group (ETWG). Dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim, Jepang mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam "3E+S" yaitu Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E) & Safety (S). Jepang juga memprioritaskan agenda Innovation dan advanced energy issues, yaitu Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), Well-to-Wheel Analysis dan Nuklir serta Research & Development 20 (RD20). Pada kesempatan kali ini, Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique antara lain; (1) Memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Agenda 2030 sebagai referensi utama Komunike, dengan mengakui implementasi Transisi Energi yang beragam sesuai SDGs (SDG7). (2) Memasukkan biofuels sebagai salah satu Energy Innovations, serta bioenergy sebagai bagian dari Energi Terbarukan dan Transisi Energi di dunia pada beragam penggunaan terutama pembangkit listrik dan transportasi. (3) Memasukkan aspek affordability pada Energy Efficiency dan Power System, dan mengangkat Clean and Affordable Energy Access sebagai bagian tersendiri. (4) Menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan CCUS, dan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan Hidrogen yang relatif masih baru. (5) Memfokuskan Well-to-Wheel hanya untuk mengembangkan potensi efisiensi energi, dan tidak untuk standardisasi perhitungan emisi CO2 kendaraan bermotor di setiap negara. (6) Menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. (Web Warouw/Agung Pribadi)

Presiden Jokowi menerima jajaran pengurus APINDO dan HIPPINDO, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6) pagi. (Ist) JAKARTA- Setelah kemarin jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), kali ini giliran jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6) pagi. Pada kesempatan itu Presiden Jokowi meminta jajaran pengurus APINDO dan HIPPINDO memberikan  masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita. “Saya ngomong apa adanya karena saya sudah enggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi. Masukan-masukan itu, menurut Presiden, baik dari sisi regulasi, mungkin revisi undang-undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) misalnya. “Ya memang kalau itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan ya kita akan buatkan,” ujarnya. Mengenai pertemunnya yang mengundang swasta lebih dahulu, Presiden Jokowi menjelaskan, karena pemerintah ingin 5 (lima) tahun ke depan ini menjadi sebuah prioritas dunia usaha. Sehingga jangan sampai Indonesia ini investasi, ekspor yang kalah dengan Singapura, kalah sudah lama dengan Malaysia,  dengan Thailand, kalah dengan Filipina, terakhir juga kalah lagi dengan Vietnam. “Jangan sampai, saya sering saya sampaikan dimana-mana, kalah nanti juga dengan Kamboja, kalah dengan Laos. Enggaklah, kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam, memiliki kekuatan sumber daya manusia yang saya kira ini menjadi sebuah modal besar ke depan,” tegas Presiden. Meskipun sudah bertahun-tahun enggak bisa menyelesaikan yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, namun Presiden Jokowi meyakini, sebetulnya sesuatu kalau bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dan dunia usaha ini bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi diakui Presiden, memang ada regulasi, ada undang-undang atau beberapa undang-undang yang memang harus kita revisi. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustik, pengusaha Erick Thohir, Ketua APINDO Haryadi Sukamdani, dan Ketua HIPPINDO Budihardjo Iduansyah. (ZKA Waoruw)

Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, SH, Koordinator Forum Aktivis 98 Sumatera Utara. (Ist) MEDAN- Setiap orang adalah sama dihadapan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, SH, Koordinator Forum Aktivis 98 Sumatera Utara kepada Bergelora.com di Medan, Sabtu (15/6) menyoroti keberatan beberapa pihak terhadap tindakan hukum pada beberapa orang jenderal purnawirawan yang diduga terlibat dalam upaya makar, perencanaan pembunuhan dan kerusuhan 21-22 Mei lalu. “Mengacu pada prinsip bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, Forum Aktivis 98 Sumatera Utara mendukung secara penuh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas para purnawirawan jenderal dan oknum mantan Tim Mawar yang pernah melakukan penculikan terhadap aktivis pada 1997-1998  yaitu Fauka Noor Farid dalam kasus yang berkaitan dengan kerusuhan mei 2019, kasus senjata api, perencanaan pembunuhan terhadap pejabat tinggi negara dan dugaan makar,” tegasnya. Jika di lihat dari petunjuk dan informasi yang di berikan oleh Polri, Media maupun saksi saksi dari masyarakat Ikhyar Velayati menyebutkan,  terlihat jelas alur kerusuhan tersebut di rencanakan dengan sangat rapi dan bertujujuan untuk membuat suasana pemerintahan tidak stabil yang bermuara pada delegitimasi pemerintahan hingga take of power. “Wibawa negara sedang di pertaruhkan dalam kasus ini. Masyarakat menunggu setiap proses penyidikan, penyelidikan dan persidangannya. Jangan sampai kasus besar ini di hentikan karena kompromi politik atau pertimbangan non hukum di karenakan tersangka adalah para purnawirawan Jenderal yang pernah memegang jabatan strategis. Semua harus sama di mata hukum,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa negara hukum berdasarkan Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.   Persamaan di hadapan hukum menurutnya adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama, baik itu Jenderal, buruh, petani dan kaum miskin kota di perlakukan sama di depan hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa,-- "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun." Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1),-- ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. “Persamaan, keadilan, kesetaraan serta keterbukaan hukum harus menjadi landasan utama dalam kasus ini demi mendapat kepercayaan rakyat dan memperkuat NKRI dari anasir anasir yang ingin membuat suasana gaduh untuk kepentingan politiknya apalagi sampai ingin mengganti PBNU ( Pancasila, Bhinnneka, NKRI dan UUD 45),” ujarnya. Ia menandaskan, Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang menjadikan Pancasila, Bhinneka, NKRI, UUD 45  sebagai Belief System yang mengakomodir segala perbedaan menuju masyarakat adil makmur seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. (Sugianto)  

Romo Benny Susetyo, Pr., anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. (Ist) JAKARTA- Untuk memastikan keadilan publik, Mahkamah Konstitusi diminta menghargai suara kedaulatan rakyat  dan hati nurani dalam pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan Romo Benny Susetyo, Pr, Anggota Badan Pembinaan Ideologogi Pancasila (BPIP) kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (15/6) menanggapi persidangan sengketa Pemilihan Presiden yang akan berlangsung sampai 26 Juni 2019 nanti. Ia mengingatkan daulat rakyat tercermin dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai publik yang  mengacau pada fakta dan data. “Yang obyektif bukan berdasarkan asumsi dan opini yang dibangun atas dasar kecurigaan tanpa fakta dan data yang bisa diuji, diverifikasi dan dibuktikan,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa para hakim konsitusi juga akan mengambil keputusan berdasarkan pada kedaulatan konsitusi, sehingga tidak bisa diintervensi oleh asumsi dan tekan publik Sementara itu sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (15/6). Semua pihak yang terdiri dari pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi), termohon (Komisi Pemilihan Umum), dan pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Amin) hadir dalam sidang tersebut. "Kami tidak tunduk pada siapapun dan kami tidak akan bisa diintervensi siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundangan sesuai konstitusi," ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK Anwar Usman memberikan garansi saat mengawali sidang. Pemohon lantas menyampaikan gugatan via Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. Setidaknnya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 trersebut. Mulai dari suara yang tidak sah, terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dugaan penyamaran dana kampanye, hingga status Ma'ruf Amin di bank syariah. "Seorang calon harus memiliki surat keterangan mundur dari BUMN ketika ditetapkan menjadi calon. Tetapi ternyata masih tercantum dalam website resmi sebagai dewan pengawas syariah," ujar Bambang. Bambang pun menyoroti penyaluran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil yang dianggap menguntungkan petahana. Bahkan, iklan infrastruktur yang disiarkan di berbagai stasiun televisi pun sampai dibawa ke sidang. "Lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan capres paslon 01 Jokowi," jelasnya. Tim Hukum Prabowo-Sandi pun menyampaikan 15 petitum kepada MK untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Salah satu isi petitum tersebut, yakni tetap meminta Prabowo menjadi Presiden.

Ilustrasi calon mahasiswa baru. (Ist) JAKARTA- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun 2019, para peserta tidak perlu buru-buru mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Namun harus mengikuti tes dulu baru kemudian dapat nilai. Berdasarkan nilai yang didapat itulah peserta bisa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diminatinya. “Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dalam konferensi pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 di Ruang Sidang Utama, Gedung D Kemenristekdikti , Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur penelusuran minat dan bakat atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minilai 20% dari daya tampung tiap prodi (program studi) di PTN. Selanjutnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Ujian Mandiri, dengan kuota maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menristekdikti menjelaskan, pada pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik. “Mulai tahun mendatang metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan),” ujar M. Nasir. Maksimal Dua Kali Ketua Panitia SBMPTN 2018 sekaligus Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menyebutkan, peserta tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 dapat mengikuti UTBK maksimal sebanyak dua kali, dengan membayar uang pendaftaran UTBK sebanyak Rp. 200.000 pada setiap tes. Ia menambahkan peserta dapat menggunakan nilai tertingginya dalam mendaftar program studi yang diinginkan, pada dua kali UTBK, dengan jenis soal akan sama, namun pertanyaannya akan berbeda. Hal ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus rektor ITB Kadarsah Suryadi, dan Sekretaris panitia pelaksana SBMPTN 2018 sekaligus rektor ITS Joni Hermana. (Enrico N. Abdielli)

Menristekdikti M. Nasir menyampaikan keterangan pers terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2019, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. (Ist) JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memangkas jatah penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang dikenal melalui jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 mendatang, dari sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. “Penurunan ini dilakukan karena kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil akademiknya,” kata Menristekdikti M. Nasir dalam jumpa pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. Menurut Menristekdikti, berdasarkan penelusuran hasil portofolio terdapat kecenderungan yang hampir sama, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi calon-calon yang dianggap terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu. Selain melalui SNMPTN, menurut Menristekdikti, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau melalui jalur seleksi tertulis yang diikuti oleh semua peserta, dan jalur mandiri.” “Kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 20 persen, SBMPTN 40 persen, dan jalur mandiri 30 persen dari daya tampung tiap program studi di PTN,” jelas Menristekdikti. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019, Menristekdikti M. Nasir menjelaskan, hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Adapun metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan, dan UTBK berbasis Android belum diterapkan. Penerimaan mahasiswa baru itu, lanjut Menristekdikti,  tidak lagi dilaksanakan oleh panitia seleksi. Namun oleh institusi yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk PTN bagi mahasiswa baru. Kepada Bergelora.com dilaporkan, materi tes UBTK tahun 2019 meliputi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Sosial Humaniora. Sedang bagi pendaftar program studi Keolahragaan dan/atau Seni, menurut Menristekdikti, cukup dengan mengunggah dokumen prestasi atau portofolio saja, tidak ada  Ujian Ketrampilan. (ZKA Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)