Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (Ist) JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum merencanakan kampanye umum atau tatap muka Pilkada Serentak 2020 harus mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19. "Makanya dalam peraturan kami, diatur nanti, anda boleh berkampanye dalam bentuk rapat umum apabila dapat rekomendasi dari gugus tugas," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Jumat (4/7). Arief Budiman mengatakan aturan itu akan diberlakukan karena di setiap daerah status dari pandemi COVID-19 berbeda-beda, ada zona merah, kuning atau hijau. "Karena setiap daerah itu bisa kapan saja hijau, merah, makanya harus dapat rekomendasi. Tapi kampanye lain misalnya melalui daring (dalam jaringan), melalui media massa cetak, elektronik tersedia (meski tidak mendapatkan rekomendasi kampanye umum)," katanya. Untuk tetap memberikan ruang kepada calon kepala daerah untuk berkampanye dan sosialisasi bagi masyarakat, KPU akan memberi ruang yang lebih besar untuk kampanye melalui daring. "Kalau kemarin boleh 10 akun (daring), nanti mungkin akan kami bolehkan lebih banyak. Kalau pertemuan fisik kami kurangi maka pertemuan non fisik dibuka ruangnya lebih lebar," kata Arief. Kepada Bergelora.com dilaporkan, KPU juga lebih mendorong calon kepala daerah agar berkampanye pada Pilkada 2020 memanfaatkan model virtual, tidak lagi pertemuan fisik, selain mencegah klaster baru COVID-19, kampanye virtual tentunya bisa menjangkau pemilih lebih banyak lagi dibandingkan tatap muka. "Bisa dilakukan di banyak tempat, bisa menjangkau seluruh wilayah, dan dalam sehari bisa dilakukan berkali-kali. Ruang daring ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran dan kultur baru," ujarnya. (Enrico N. Abdielli)

Mendagri Tito karnavian usai memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara (Sumut). (Ist). MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang menggelar Pilkada 2020 segera mencairkan seluruh anggaran pilkada, mengingat tahapan-tahapan pilkada akan terus berlanjut. "Paling lambat minggu depan harus sudah dicairkan, karena mulai 15 Juli nanti sudah mulai dilaksanakan tahapan pemutakhiran data oleh KPU di daerah masing-masing," katanya, di Medan, Jumat (4/7), usai memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumut. Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan sejumlah tokoh lainnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 se-Indonesia telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan, totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu. Diharapkan dengan adanya dukungan dana dari pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. "Sekarang bagaimana agar dalam pilkada nanti partisipasinya tinggi dan untuk itu tentunya butuh dukungan kita semua," kata Tito lagi. Ia juga menyampaikan dalam protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut, baik pemilih, petugas pelaksana dan petugas pengamanan. "Kita menyadari pandemi COVID-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan," katanya pula. (Sugianto)

Menko Marves bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Plt. Gubernur Kepri saat membahas mengenai investasi dan industri di Batam, Kamis (2/7). (Ist) BINTAN- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, mengatakan industri pengolahan bauksit, alumina, dan turunannya akan menambah pasokan material untuk mobil listrik dan mengurangi impor bagi kebutuhan industri dalam negeri. “Industri ini mengolah bauksit menjadi alumina kita bisa produksi turunannya yang bisa dijadikan untuk badan pesawat, kabel, kawat tembaga, tekstil, alat-alat elektronik dan lain lain. Turunan bauksit, seperti copper, nickel ore, bisa menjadi material untuk memproduksi mobil listrik. Smelternya di Weda Bay sehingga dekat dengan pabrik lithium baterai,” katanya usai meninjau PT Bintan Alumina Indonesia di Pulau Bintan, Kamis (2/7). Menurut Menko Luhut industri alumina ini juga akan mengurangi impor kebutuhan cobalt yang selama ini diimpor dari Kongo. Industri yang saat ini menempati kawasan seluas 300 ha rencananya akan diperluas hingga 500 ha dengan investasi saat ini 600 juta dollar tapi nanti pada tahun 2027 bisa berkembang sampai 2,5 miliar dolar. “Selama ini kita tidak pernah tidak impor alumina. Dengan adanya industri ini kita menghentikan ekspor bauksit, mengurangi impor alumina. Karena kebutuhan alumina selama ini selalu ekspor. Inalum, contohnya, selama ini mereka impor dari Australia. Cost-nya akan jauh lebih murah dengan alumina kita. Jadi ini industri yang bisa melayani supply chain dalam negeri sampai global,” jelasnya. Menurutnya ini adalah proyek yang sangat strategis, karena produk turunannya bisa diekspor ke Amerika, Tiongkok, Jepang, dan lain-lain. PT Bintan Alumina Indonesia saat ini mempekerjakan sekitar 20,000 tenaga kerja dan kurang dari 10% dari jumlah itu adalah tenaga kerja asing. “Seperti di Morowali dan daerah lainnya, tenaga kerja asing itu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Secara bertahap mereka akan bangun Politenik, kita sudah bicarakan dengan Gubernur dan Bupati. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan TKA akan menjajah kita, tidak seperti itu. Tidak ada pikiran seperti itu sama sekali. Mereka melakukan hal yang kita belum bisa lakukan. Seperti merakit mesin-mesin yang canggih, tetapi tenaga kerja lokal terus dilibatkan sehingga ada transfer pengetahuan. Ini menyiapkan Indonesia untuk melakukan leapfrog dalam industri ini,” jawab Menko Luhut saat ditanya tentang tenaga kerja asing. Lego Jangkar Kepada Bergelora.com dilaporkan, usai peninjauan, Menko Luhut menuju Kota Batam untuk memimpin Rapat Koordinasi Lego Jangkar dan Penataan Kabel. Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Sekda Prov Kepri T.S Arif Fadillah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, serta pihak terkait lainnya. “Pada rapat tadi kami membahas penataan ketiga area lego jangkar, yang telah ditetapkan, yakni Perairan Tanjung Balai Karimun, Perairan Nipah, dan Perairan Pulau Galang. Sudah sampai pada tahap eksekusi dan saya harap bisa kita selesaikan dalam waktu dua minggu,” kata Menko Luhut kepada media usai Rakor. Sebelumnya, terdapat 11 titik lego jangkar di perairan Kepri sehingga menyulitkan pengawasannya. Pada rapat tersebut, Menko Luhut meminta semua pihak untuk menyertakan pemerintah daerah agar bisa menambah pendapatan daerah. Kepada media, Menko Luhut juga mengatakan bahwa Plt. Gubernur Isdianto menyampaikan bahwa Batam sudah membuka Pulau Lagoi bagi wisatawan. Di pulau yang populer di kalangan wisatawan dari Singapura ini, sampai sekarang tidak ditemukan kasus Covid-19. “Tadi saya hubungi Menteri Luar Negeri Singapura Mr. Vivian Balakhrisnan untuk memberitahukan bahwa Pulau Lagoi sudah dibuka kembali. Menteri Vivian menyambut baik, menurut dia mungkin setelah pelaksanaan Pemilu,” kata Menko Luhut kepada media. Ekspor Ikan Pada kunjungannya ke Bintan, Menko Luhut bersama Menteri Edhy meninjau keramba-keramba untuk ekspor. “Di selatan Batam akan kami buat keramba-keramba ikan berkualitas tinggi, sehingga bisa terus meningkatkan ekspor kita yang sekarang naik sekitar 10 persen, ya kalau bisa jadi 100 persen. Beliau juga akan buat keramba seperti di Papua, jadi nanti ada 3 tempat,” kata Menko Luhut. Menurut Menteri Edhy, Batam memiliki potensi budidaya ikan yang sangat besar. “Tidak perlu tempat besar dan kita bisa memproduksi berapa saja pun bisa. Seperti bawal, kerapu lobster adalah ikan-ikan yang bisa kita budidayakan sendiri dan permintaannya dari Singapura cukup besar. Yang kita butuhkan sekarang adalah memperbesar jumlah masyarakat yang melakukan budidayanya. Kita harus manfaatkan potensi ini dan pasar yang ada di depan mata,” kata Menteri Edhy. Menurutnya kalau dana APBN terbatas para petani budidaya bisa memanfaatkan dana KUR yang berjumlah Rp159 triliun belum seluruhnya terserap. “KKP pun punya dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk usaha modal kelautan dan perikanan yang besarnya 1,3 triliun dengan bunga yang hanya 3 persen. Saya berharap ini bisa kita jalankan dengan bantuan Pak Menko,” ujarnya. (Patar Sianipar)

Menjual produk desa di online media sosial. (Ist) BENGKULU - Pemerintah Desa Batu Ampar, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, membuat website jual beli secara daring atau online dengan alamat www.toko.batuampar.id  untuk mendukung usaha yang dilakukan masyarakat setempat. Kepala Desa Batu Ampar Harwan Iskandar mengatakan ide pembuatan website jual beli daring itu muncul dari keinginan untuk mengembangkan penjualan yang lebih luas produk-produk yang dihasilkan warga desa tersebut. "Tujuan kami membuat website jual beli online ini tak lain adalah untuk memasarkan produk yang dihasilkan warga, baik itu produk pertanian maupun kerajinan tangan," kata dia, Jumat (3/7). Harwan menjelaskan saat ini ada empat produk unggulan yang dihasilkan masyarakat desa setempat yakni gula aren, kolang kaling, kopi bubuk, dan rebung. Selain itu juga ada beberapa produk kerajinan tangan yang dihasilkan warga desa seperti hiasan air mancur, cangkir dari bambu, nampan dari bambu, pot bunga, dan lainnya. "Beberapa hasil bumi desa lainnya pun kita jual di website kita, seperti tape singkong, pisang, dan bunga. Alhamdulillah bertahap dan sudah mulai ada orderan yang datang melalui website tersebut," ucapnya. Ia menambahkan saat ini baru ada dua pelaku usaha yang mampu memproduksi 500 kilogram rebung per hari yang dijual ke Bengkulu dan Palembang dalam bentuk lemea atau makanan tradisional masyarakat Rejang di Bengkulu, rebung asam, dan rebung manis. Kemudian untuk produksi aren, ada lima pelaku usaha yang dalam sehari mampu menghasilkan 50 kilogram gula aren untuk dijual ke luar kabupaten. Selain itu dua pelaku usaha kopi bubuk juga tiap harinya mampu memproduksi 50 kilogram penjualan produknya. Sedangkan untuk produksi kolang kaling diakuinya memang masih musiman, dengan empat pelaku usaha yang setiap musimnya mampu memproduksi sekitar empat ton kolang kaling untuk dijual ke luar daerah. "Produk-produk tersebut merupakan hasil bumi dari desa dengan luas 791,94 hektare yang 291,48 hektare di antaranya adalah lahan perkebunan, 6,01 hektare kawasan pemukiman, dan 494,45 hektare kawasan hutan," papar Harwan. Ia menambahkan transaksi di website jual beli online Desa Batu Ampar itu tidak harus dilakukan melalui website saja, tetapi juga bisa bisa melalui aplikasi WhatsApp. (Carminanda/Antara)

Syahrir Irwan Yusuf, SH, praktisi hukum . (Ist) JAKARTA- Sebaiknya ICW (Indonesia Corruption Wacth) diminta lebih berperan mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan extra ordinary yang merusak komponen bangsa. Ketimbang menjadi pengamat pimpinan KPK. Hal ini disampaikan oleh praktisi hukum, Syahrir Irwan Yusuf, SH, praktisi hukum kepada pers di Jakarta, Jumat (3/7). “Sebaiknya ICW fokus dan membantu KPK untuk hal-hal pada ranah pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Daripada buang waktu untuk mencari-cari kekurangan pihak tertentu di KPK,” ujarnya menanggapi sorotan ICW pada Hari Bhayangkara yang melibatkan pemimpin dan penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian. Syahrir mengingatkan bahwa 1 Juli merupakan hari istimewa bagi keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia yang dirayakan oleh Polri sebagai Hari Bhayangkara yang bukan hanya dirayakan oleh pihak kepolisian tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. “Bagi segenap anggota Polri tentu akan menganggap bahwa tanggal 1 Juli tersebut merupakan hari yang istimewa. Tak terkecuali jajaran Pimpinan KPK dan Penyidik KPK yang berasal dari unsur dan kesatuan Kepolisian RI,” jelasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Syahrir mengatakan perayaan Hari Bhayangkara yang dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dan jajaran yang berasal dari Kepolisian RI yang dikritisi oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) cenderung tendensius dan berlebihan. “Apalagi dengan dalih disebutkan akan menimbulkan konflik kepentingan dan loyalitas ganda,” ujarnya. ICW menurutnya tidak perlu mengada-ada dengan berbagai tuduhan tanpa dasar, seperti sudah tidak ada lagi yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, selain mengamati pimpinan KPK. “Pendapat yang disampaikan oleh saudara Kurnia Ramadhana dari ICW kurang berdasar dan cenderung mengada-ada. Masak perayaan peringatan Hari Bhayangkara dapat dikategorikan sebagai loyalitas ganda. Udah kehabisan bahan rupanya untuk mengkritisi KPK,” ujarnya Ia menjelaskan bahwa semua anggota Kepolisian RI, sudah barang tentu akan menambatkan kebanggaan dalam diri mereka atas Hari Bhayangkara. Sama halnya dengan peringatan hari lahir TNI dan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa bagi aparatur Kejaksaan, Hari Korpri bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN). “Peringatan-peringatan Hari Lahir Korps dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi. Nah tentu ini juga dimaksudkan oleh jajaran Pimpinan KPK dan jajaran penyidik Polri di KPK sebagai wujud syukur dan penghargaan. Masa kan mau bersyukur dan menghargai suatu peristiwa sejarah saja dibilang loyalitas ganda?” ujarnya. Perayaan di KPK Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penyelenggaraan peringatan HUT Bhayangkara 2020 oleh pejabat struktural yang berasal dari institusi Polri di markas yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan konsekuensi logis dari sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang menolak mundur sebagai anggota Polri. Namun justru itu membuat publik khawatir karena ada loyalitas ganda di dalam diri Firli. “Hal ini yang dikhawatirkan oleh publik. Pertama, potensi loyalitas ganda. Sebab, di waktu yang sama ia juga menjadi bawahan dari Kapolri dan juga mengabdi untuk institusi kepolisian. Kedua, rawan terjadi konflik kepentingan,” ucap Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020). (Web Warouw)

Presiden Jokowi dalam peringatan ke-74 Hari Bhayangkara 2020. (Ist) JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo memberikan tujuh instruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Polri pada peringatan ke-74 Hari Bhayangkara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/7). "Saya menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri," ujar Presiden dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/7). Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden menginstruksikan pertama, agar Polri terus memegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjaga kehormatan, kepercayaan dan kebanggaan sebagai anggota Polri. Kedua, terus melakukan reformasi diri secara total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Ketiga, terus memantabkan soliditas internal, memperkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen Pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keempat, terus menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Kelima, terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, melakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Keenam, terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab. (Enrico N. Abdielli)

Mendikbud Nadiem Makarim. (Ist) JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (3/7) meluncurkan Merdeka Belajar Episode 5: “Guru Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia,” secara virtual. “Diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim. Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. Pelatihan kepemimpinan sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon Guru Penggerak. Selanjutnya dilakukan pelatihan Guru Penggerak dengan mengikuti lokakarya pada fase pertama dan pendampingan pada fase kedua. “Siapkan diri Anda dan siapkan guru-guru terbaik di sekolah Anda untuk bergabung menjadi Guru Penggerak,” pesan Mendikbud. Presentasi saat peluncuran Merdeka Belajar Episode 5 secara virtual, Jumat (3/7). (Ist) Kepada Bergelora.com dilaporkan, sementara itu,  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril, menjelaskan proses pendidikan dan penilaian Guru Penggerak berbasis dampak dan bukti. “Proses kepemimpinan sangat penting dan dalam proses pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Artinya, pembelajaran yang relevan dan kontekstual sehingga memberi dampak sebaik-baiknya,“ imbuh Iwan. Terdapat tiga modul pelatihan. Paket Pertama adalah Paradigma dan Visi Guru Penggerak dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia – Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai dan visi Guru Penggerak, dan membangun budaya positif di Sekolah. Paket Kedua adalah Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan (coaching). Paket Ketiga adalah Kepemimpinan Pembelajaran dalam Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Melalui visi Merdeka Belajar, Guru Penggerak diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila, mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Guru Penggerak, menurut Iwan, bisa berperan lebih dari peran guru saat ini. Lebih lanjut, Iwan menambahkan program Guru Penggerak merupakan bentuk kolaborasi dari seluruh pihak dengan fokus pada murid. “Guru Penggerak harus bisa menginspirasi untuk terus belajar dan menggali potensi serta menjadi teladan bagi siswa. Mari kita kuatkan kolaborasi untuk anak-anak Indonesia menuju kualitas pendidikan yang semakin baik,” kata dia. Untuk berpartisipasi, berikut adalah tahapan Program Guru Penggerak: • 13 Juli 2020: informasi rekrutmen calon peserta. • 13 Juli – 22 Juli 2020: pendaftaran calon peserta melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak. • 23 Juli – 30 Juli 2020: seleksi tahap 1 untuk administrasi, biodata, tes bakat skolastik, esai, dan studi kasus pembelajaran. • 24 – 28 Agustus 2020: pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. • 31 Agustus – 16 September 2020: Seleksi tahap 2 untuk simulasi mengajar dan wawancara. • 19 September 2020: pengumuman calon Guru Penggerak. • 5 Oktober 2020 – 31 Agustus 2021: pendidikan Guru Penggerak. • 15 September 2021: pengumuman hasil penetapan Guru Penggerak. Informasi lebih lengkap mengenai Guru Penggerak akan diumumkan melalui laman pendaftaran https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detil-program/ Sebelumnya, Kemendikbud telah meluncurkan 4 Episode Merdeka Belajar. Pada Episode 1 Merdeka Belajar mengubah Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Merdeka Belajar Episode 2: Kampus Merdeka, memberikan kemudahan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Merdeka Belajar 3: Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020, dan Merdeka Belajar 4: Program Organisasi Penggerak. Acara peluncuran juga dihadiri Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi/Asosiasi Profesi Guru, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Insan Pendidikan di seluruh Indonesia. (Enrico N. Abdielli)

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia (FRI), Sabtu (4/7), dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Ist) BOGOR- Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga dan memaksa untuk mengembangkan cara-cara baru, membangun norma-norma baru, membangun standar kebaikan dan kepantasan yang baru. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia (FRI), Sabtu (4/7), dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa kesempatan yang dimiliki sangat sempit sehingga tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja maupun cara biasa-biasa saja, apalagi hanya disibukkan dengan administrasi saja. “Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru yang smart shortcut, yang out of the box,” ujar Presiden. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan telah memahami bahwa permasalahan pendidikan tinggi sangatlah kompleks. “Saya paham ada ribuan anggota Forum Rektor Indonesia (FRI) dengan kemampuan yang bervariasi,” imbuh Presiden. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kepala Negara juga memahami bahwa ada yang sudah berkompetisi di kelas dunia tetapi ada yang masih berjuang dengan kekurangan dosen, perpustakaannya tidak layak, dan ruang kelasnya tidak memadai. “Justru karena itulah kita harus mengembangkan cara-cara yang luar biasa,” kata Presiden. Kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, menurut Presiden, sekarang sangat-sangat berkembang. “Kuliah daring telah menjadi new normal dan bahkan menjadi next normal. Dan saya yakin akan tumbuh normalitas-normalitas baru yang lebih inovatif dan lebih produktif,” tandas Presiden. (Adi Syaefuddin)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)