Mendagri Tito Karnavian. (Ist) JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D mengatakan, pencegahan dan penanganan radikalisme maupun tindakan terorisme memerlukan kerjasama lintas sektoral. Hal itu dikatakan Mendagri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11). "Radikalisme, artinya ideologi yang memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya, jadi perlu upaya preventif ya, kemudian upaya penegakan hukum, dan lain-lain. Tapi ini memerlukan kegiatan lintas sektoral, bukan hanya Kepolisian atau BNPT saja, tapi melibatkan banyak sekali stakeholder," terang Mendagri. Tak hanya itu, penanganan radikalisme juga diperlukan penindakan dengan berbagai kajian, termasuk persoalan global. "Kemudian berikutnya lagi bagaimana untuk penindakannya apakah perlu penegakan hukum yang keras, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dari luar negeri, dari daerah konflik dan seterusnya," jelasnya. Ditambahkannya, melalui Koordinasi langsung Wakil Presiden, beberapa pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga akan bekerjasama dalam menangani dan melakukan kegiatan preventif radikalisme. "Jadi intinya Pak Wapres ini meminta masukan sekaligus berdiskusi pembentukan pembuatan grand design strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi terorisme, ini kemudian kita sepakat tetap BNPT sebagai sentra utama tapi BNPT ini mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah, tapi di bawah komando atau koordinasi langsung Wapres," ujarnya. Gebrakan Wapres Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah pejabat membahas terkait ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia. Ketua nonaktif MUI itu bakal memimpin langsung pencegahan terorisme dan radikalisme. "Kami sepakat di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai sentral utama. BNPT mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun nonpemerintah tapi di bawah komando atau koordinasi langsung wapres," kata Tito Karnavian. Tito menambahkan, pencegahan terorisme dan radikalisme bakal dikomandani langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Tito, hal ini berbeda dengan pola pencegahan terorisme dan radikalisme sebelumnya yang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia menjelaskan koordinasi di bawah Kemenko Polhukam dirasa tidak cukup lantaran pencegahan terorisme dan radikalisme harus melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. "Sehingga perlu koordinasi di bawah lintas menko, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres dan Pak Presiden. Pak wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden," tuturnya. Tito berujar pada intinya dalam menghadapi terorisme dan radikalisme perlu langkah pencegahan dan penegakan hukum lintas sektoral. Dalam pertemuan itu disinggung pula soal sikap pemerintah terhadap masyarakat yang baru kembali dari negara-negara berkonflik. Selain Tito, pejabat yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. (Calvin G. Eben-Haezer)

Mendagri Tito Karnavian. (Ist) JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima audiensi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar di ruang kerjanya, Gedung A Kemendagri, Jakarta, Jum'at (15/11). “Dana Desa memiliki peran besar dalam Program Prioritas Nasional Presiden Jokowi. Nah, pertemuan tadi dalam rangka membahas optimalisasi pemanfaatan dana desa. Kita tahu, masih banyak permasalahan dana desa yang memerlukan sinergi antara kementerian maupun lembaga, dan ini adalah salah satu bentuk kerjasama antar Kemendagri dan Kemendes PDTT untuk optimalisasi dana desa,” kata Mendagri. Pembinaan dan pendampingan dana desa juga menjadi salah satu poin dalam pembahasan tersebut. Peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT, menjadi salah satu opsi dalam mengawal optimalisasi dana desa. “Kami menyimpulkan perlu dilakukan pembinaan dan pendamping dana desa  terutama peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT. Nantinya bagi desa yang serapannya rendah maka Kemendes akan melapor ke Kemendagri, agar dilakukan pembinaan,” jelasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam pertemuan tersebut Mendagri didampingi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. Sementara Mendes PDTT hadir beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDTT Anwar Sanusi, P.hd, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid S.Sos, M.Si dan Ir. Harlina Sulistyorini, Msi selaku Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan. (Calvin G. Eben-Haezer)

Rakyat korban gempa Palu mulai menggarap tanah di Petobo , Palu,Sulawesi Tengah. (Ist) PALU- Karena tidak ada kejelasan yang berlarut-larut dari pemerintah selama setahun lebih, sebanyak 4.000 korban Gempa Palu melakukan reklaiming tanah di Petobo Atas. Hal ini merupakan kesepakatan para Totua Adat Petobo, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat korban di Petobo yang menegaskan kembali bahwa lahan Petobo Atas itu milik rakyat Petobo. “Sesuai Konstitusi, Pasal 33 UUD 1945, juga UU Pokok Agraria Nomor 5/1960, dan dikuatkan oleh PP No 10/1961, menjamin untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan warga, apalagi untuk pemenuhan hak hunian layak korban bencana," tegas Anjas Lamatata, Sekretaris Panitia Reclaiming kepada Bergelora.com di Palu, Minggu, (17/11). Ia menjelaskan, pasca bencana yang dialami rakyat di PADAGIMO (Palu, Donggala, Sigi, Parmout) pada 28 September 2018 setahun lebih yang lalu, sampai hari ini menyisakan banyak hal sebagai problem turunan dari sejumlah problem pokok yang tidak dibereskan sejak awal. “Kami tidak bisa menunggu ketidaksiapan mitigasi dan ketidak kesigapan Pemerintah menangani bencana,” Mohamad Rino Ketua Panitia Reclaiming Petobo, adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang terdampak paling parah, selain Balaroa, Palu Barat dan Jono Oge Kabupaten Sigi. 184,5 hektar tanah warga, 1.050 bangunan, dan lebih 900 jiwa WNI orang Petobo meregang nyawa, diluluh-lantak gulungan lumpur likuefaksi, pembuburan tanah. Kini setahun lebih berlalu, 4.000 jiwa lebih korban dari 1.670 kepala keluarga Warga Kelurahan Petobo yang selamat, tua-muda, anak-anak, bertahan hidup di area Petobo Atas, Raranggavana, sebelah timur atas dari bentangan selatan-utara tanggul Gumbasa. “Kami, 4.000-an Jiwa lebih anak bangsa Republik ini, sampai kini, mendapatkan informasi terkait hak atas Hunian Tetap (Huntap), pun tidak jelas,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua Satga Bencana pada Oktober 2019 batal meninjau Petobo Atas. Presiden Jokowi pun dalam lawatannya pada awal Nopember 2019 tidak menengok Petobo. “Padahal disinilah Sejarah Geologi Dunia mencatat sebagai fenomena likuefaksi terbesar abad ini. Hanya di catat sejarah. Tidak ditimpali dengan kebijakan Negara,” tegasnya. Umar H. Pantorano yang memimpin BKM Petobo menjelaskan berdasar dokumen warga, ratusan hektar tanah di Petobo Atas adalah lahan garapan leluhur, sampai pada suatu hari di tahun 1992, bentangan 1.600 meter ini dibagi menjadi dua, yakni 800 meter diberikan kepada warga Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi. "Kami paham betul soal asal-usul tanah di sini, makanya kami setuju dan sangat berharap Pemerintah segera bangun HUNTAP disini," sambung Nur Hasan, mantan Lurah Petobo. Senada dengan keduanya, Mohamad Rino yang iktu mendirikan Forum Warga Korban Gempa/Likuefaksi Petobo, menambahkan, pada tahun 2015 justru kami dibantu oleh Gubernur. “Ia perintahkan Kadis PU untuk bantu kami alat-berat lakukan Land-Clearing di 115 Hektar disini, dan kami swadaya mengerjakannya lebih dari 2 bulan," katanya. (Lia Somba)

Kilang Gas Alam di Bontang, Kalimanan Timur. (Ist) JAKARTA- Investasi explorasi migas di Indonesia sudah lama menurun.  Karena sistem yang birokratik dan ketidakpastian hukum akibat payung hukum yang ada sudah nyaris lumpuh. Produksi migas Indonesia tidak akan ada kenaikan jika tidak dilakukan penyederhanaan sistim. Untuk itu perlu dilakukan penyederhanaan sistim. Hal ini disampaikan oleh pakar energi, Dr. Kurtubi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (18/11) “Penemuan cadangan migas yang besar masih dimungkinkan terjadi. Namun ini butuh kepastian hukum disertai sistem yang simpel dan tidak melanggar Konstitusi,”  demikian anggota DPR-RI 2014 - 2019 dari Fraksi Nasdem ini. Apakah Indonesia bisa merubah sejarah industri migasnya agar bisa tidak lagi mengimpor minyak bahkan bisa menjadi negara pengexpor migas kembali? “Sangat mungkin. Tapi butuh waktu panjang, tidak bisa dalam 5 tahun. Syaratnya, mulailah benahi sistem tata kelola dengan potong kompas. Yakni Pemerintah keluarkan PERPPU.  Cabut dan ganti UU Migas No. 22/2001. Serahkan kembali pengelolaan migas  kepada  Perusahaan Negara, yaitu Pertamina,” tegasnya. Migas Tak Pernah Habis   Kurtubi membantah potensi sumber daya (resources) migas di perut bumi Indonesia sudah habis. Karena secara geologis negara dengan luas wilayah daratan dan lautan setara dengan luas Eropah atau Atau Amerika Serikat. “Potensi sumber daya  migas kita yang terjebak disekitar 120 cekungan diperut bumi, masih sangat besar,” ujarnya. Menurutnya, penemuan cadangan migas skala besar masih mungkin terjadi, seperti yang terjadi di Iran, Amerika Serikat dan lainnya. Belum lama ini Iran menemukan cadangan minyak mentah (crude oil) super raksasa dengan jumlah temuan cadangan sekitar 22 miliar barrels. Sehingga total cadangan terbukti (proven reserves) minyak mentah Iran saat ini menjadi sekitar 155 milyar barrels. “Bandingkan dengan cadangan terbukti minyak mentah Indonesia saat ini hanya sekitar 3 miliar barrels. Padahal sekitar tahun 1970-1990-an cadangan terbukti minyak mentah Indonesia masih sekitar 5 - 7 miliar barrels dengan produksi sekitar 1.5 juta - 1.7 juta barrels/hari,” paparnya.  Cadangan ini menurut Kurtubi terus dikuras dan tidak diimbangi dengan tambahan/ penemuan cadangan baru yang seimbang. Akibatnya, cadangan terbukti dan produksi minyak mentah terus merosot. “Saat ini produksi minyak mentah hanya sekitar 700 ribu bbls/hari. Mengapa hal ini terjadi?” ujarnya. Ia menjelaskan, penyebab rendahnya kemampuan produksi minyak mentah saat ini adalah karena tata kelola migas yang didasarkan atas Undang-Undang Migas No. 22/2001 selain melanggar Konstitusi,--karena Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 16 pasal dari Undang-Undang tersebut. “Mahkamah Konstitusi juga telah membubarkan BP Migas,-- namun kemudian namanya dirubah menjadi SKK Migas, sehingga statusnya tetap sebagai bagian dari lembaga Pemerintah,” katanya. Undang-Undang Migas ini   juga menciptakan sistem yang ribet berbelit-belit karena menggunakan pola Bisnis to Government, yaitu investor harus melalui proses perijinan yang panjang untuk bisa melakukan kegiatan explorasi. Sebelumnya, dengan Undang-Undang No. 8/1971 semua proses perijinan yang dibutuhkan oleh investor, ditangani oleh PERTAMINA sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Migas berdasarkan Undang-Undang No 8/1971.  “Dampak dari banyaknya pasal-pasal yang melanggar Konstitusi ini, telah menimbulkan  ketidak pastian hukum disertai proses investasi yang berbelit-belit.  Sehingga, importasi migas khususnya minyak mentah terus meningkat berbanding terbalik dengan produksi yang terus anjlok,” jelasnya. Sehingga saat ini, peran dan posisi sektor migas nasional telah berubah dari posisi sebagai sumber utama Penerimaan Negara dan sebagai sumber utama Penerimaan Devisa Export, menjadi sumber utama terjadinya Defisit Neraca Perdagangan dan sumber utama terjadinya Defisit Neraca Pembayaran selama bertahun-tahun. “Solusinya adalah cabut Undang-Undang Migas No. 22/2001 dan ganti lewat PERPPU karena industri migas nasional sudah dalam kondisi emergency. DPR-RI telah terbukti dua kali gagal melahirkan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Migas No. 22/2001,” tegasnya. (Web Warouw)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (Ist) BANDUNG – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Meski putusan kasasi MA menetapkan aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, dia menganggap putusan MA tersebut bermasalah. “Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah,” kata Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11). Dalam perkara tersebut, jaksa menerapkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan; Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang Penipuan secara Bersama-sama, serta; Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). ‎Pasal 378 dan 372 KUHP yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para calon jamaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui bahwa uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah pribadinya. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat menjatuhkan vonis terhadap Direktur Firsr Travel, Andika Surachman, dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan, dihukum 15 tahun penjara. Kepada Bergelora.com dilaporkan, permasalahan baru muncul dari putusan tingkat kasasi di MA yang menetapkan bahwa seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jamaah, melainkan dirampas oleh negara. Oleh karena itu, kata Burhanuddin, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut Kejaksaan Agung sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. “Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan,” ujarnya. (Martinus Ursia)

Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono di Jakarta usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (15/11/2019) (Ist) JAKARTA - Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan radikalisme menyebar dengan mudah melalui internet dan media sosial menyebabkan kalangan milenial menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar paham tersebut. "Internet ini dari beberapa penelitian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Bahkan ada yang mengatakan jalan tol berkembangnya paham radikal itu," ujar Gatot dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Jumat. Gatot mencontohkan beberapa bom bunuh diri yang terjadi di Tanah Air, pelakunya belajar membuat bom melalui internet. Tak sedikit dari mereka yang kemudian juga menjadi "pengantin" bom bunuh diri. "Kita lihat berbagai peristiwa. Lone wolf itu mereka belajar agama tidak menggunakan guru. Dia belajar sendiri kemudian dia bersedia menjadi pengantin. Pengantin itu bom bunuh diri. Itu yang mereka pahami," kata pria yang juga menjabat Kapolda Metro Jaya itu. Dia mengatakan pengawasan di media sosial dan internet tidak selalu mudah. Dia mencontohkan kelompok seperti ISIS juga menggunakan media sosial yang terenkripsi agar tidak mudah dideteksi aparat. Oleh karena itu, kata dia, perlu ada upaya untuk menjaga kalangan milenial agar tidak terpapar paham ini. Salah satu cara adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka. Namun, cara menyampaikannya tidak bisa dengan doktrin lama. Menurut Gatot, butuh perlakuan khusus agar milenial bisa menerimanya. Dia tidak menjelaskan cara seperti apa yang bisa diterima kalangan milenial. Secara garis besar, langkahnya tetap sama seperti kontraradikalisasi dan kontraideologi. Gatot menegaskan bahwa tugas memerangi radikalisme di kalangan milenial bukan tugas Polri semata. Organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan lainnya juga memiliki peran untuk itu. "(Kelompok) Islam moderat seperti NU, Muhammadiyah dan banyak lagi itu bisa menyampaikan pencerahan-pencerahan. Kita turun ke tempat mana yang memang sudah kita petakan terjadi potensi kelompok kelompok milenial yang akan terpapar paham radikal tadi," kata Gatot. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Gatot berharap kalangan milenial juga ikut memerangi penyebaran paham ini. Dia bercerita pernah menghadiri seminar yang digelar milenial dengan tema menghentikan penyebaran radikalisme. Menurut dia, kalangan milenial juga harus memiliki kesadaran untuk tidak terpapar paham tersebut. "Kalau semuanya bangkit, saya kira apa yang namanya radikalisme, apa yang namanya ekstrimisme agama, ini bisa kita minimalisir," ujar Gatot. (Enrico N. Abdielli)

Presiden RI Joko Widodo. (Ist) JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu sangat cepatnya, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang dialami. “Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau bentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa dilaksanakan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Program Pendidikan dan Beasiswa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang. Presiden juga menyoroti infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang akan sangat membahayakan anak-anak. “Kalaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” tutur Presiden. Sementara terkait beasiswa, Presiden Jokowi meminta implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian KIP Kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul tepat sasaran. “Jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” pungkasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mensos Juliari Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agusputranto. (Calvin G. Eben-Haezer)

Menristekdikti M. Nasir. (Ist) JAKARTA- Pemerintah mempersilakan mahasiswa menyampaikan kritik. Namun demikian, pemerintah mengingatkan jangan sampai dalam penyampaian kritik tersebut ditumpangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain. “Saya sudah memberitahukan kepada para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi, tolong memberitahukan kepada mahasiswa, kepada anak didiknya. Jangan sampai mahasiswa demo ditunggangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain,” kata Menristekdikti Mohammad Nasir menjawab wartawan usai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/9) siang. Menristekdikti mempersilakan melakukan kritik. Tetapi ia mengingatkan agar kritik itu dilakukan dengan cara yang baik, karena mahasiswa adalah orang akademik, orang yang mempunya intelektualitas yang baik.  “Oleh karena itu, melalui kampus lah yang mereka bisa lakukan,” ujarnya. Sebagai menteri yang mengurusi bidang pendidikan tinggi, Menristekdikti berharap para mahasiswa jangan sampai dipengaruhi. Hal ini merujuk pada pertanyaan Menristekdikti kepada sejumlah mahasiswa banyak mengaku tidak tahu terhadap masalah yang jadi tema aksi unjuk rasanya. “Yang saya tanya pada saat itu, enggak ada yang tahu, ada yang nggak tahu. “Apa yang didemokan?” Jawabannya tidak tahu. Tapi hanya ingin itu dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Substansinya tidak tahu secara detail. Ini yang perlu kita sampaikan,” terang M. Nasir. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai insan akademik, Menristekdikti mengajak mereka untuk bicara dengan baik, yaitu melalui dialog. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menristekdikti menilai, aksi unuk rasa yang dilakukan sebagian mahasiswa itu, ada sebagian yang murni, ada sebagian yang ditunggangi. ia menambahkan bahwa ada yang tidak jelas dan pihak ikut campur di dalamnya. “Saya perhatikan betul. Saya monitoring sejak sebelum persiapan, pada saat itu. Ada yang failed. Karena saya ikut juga datang. Datang pada mahasiswa. “Apa sih yang kamu demokan?” Saya tanya. Kalau enggak tahu, ikut-ikutan. Lha ini ada yang gerak,” terang M. Nasir. Mengenai siapa yang menunggangi, Menristekdikti mengaku tidak tahu. Yang penting, tegas Menristekdikti, jangan sampai membuat kekacauan di dalam negeri ini. “Kita pelihara bersama lah, negara ini dengan baik,” tuturnya. (Web Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)