Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. (Ist) JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye lain yang menimbulkan kerumunan massa ditiadakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemik COVID-19. "Yang jelas kita setuju yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tentu kita, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Kamis (17/9). Kepada Bergelora.com dilaporkan, posisi pemerintah sejak awal menurut Bahtiar sudah jelas tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan. Sementara, konser musik adalah suatu kegiatan yang memang sangat spesifik, biasanya konser musik tidak ditentukan jumlah orang yang hadir dan bisa saja menyebabkan kerumunan. "Jadi segala bentuk konser musik kita tolak, seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup kan? Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian dalam negeri. Ya kecuali virtual, virtual selama ini kan pratik-nya udah ada, nah kalau itu nggak ada masalah," tutur-nya. Pandangan tersebut disampaikan Bahtiar pasca-Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada pasal 63 mengatur kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam PKPU tersebut menjelaskan kegiatan lain tidak melanggar itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan. Lebih lanjut, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial. Namun, kegiatan lain tersebut pada aturan lanjutan diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk menyelenggarakan kegiatan itu juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. "Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-undang 10 tahun 2016," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Calvin G. Eben-Haezer)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Ist) JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah adanya pandangan yang menyatakan Pemerintah saat ini selalu mendiskreditkan Islam. "Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," kata Mahfud, di Padang, Kamis (18/9) dalam Dialog Kebangsaan, di Universitas Andalas secara daring. Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia. Ia menjelaskan Islamofobia itu dulu terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam itu ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara. "Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara," katanya pula. Mahfud mengatakan setelah merdeka dibuat kebijakan orang Islam mengikuti pendidikan, sehingga sekarang sudah bisa jadi kapolri, hingga panglima TNI. "Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islamnya yang dipersoalkan tapi terorisnya dan itu siapa saja karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara," katanya lagi. Oleh sebab itu, ia mengajak umat Islam berperan bagi negara ini, maka ikuti prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan. "Jangan saling mendiskriminasi karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju," ujarnya pula. Pemerintah melindungi setiap pemeluk agama, dan silakan jalani ibadah masing-masing dan itulah negara kesatuan berdasarkan Pancasila, kata Mahfud lagi. Kepada Bergelora.com dilaporkan, pada sisi lain, Menko Polhukam menyampaikan semua komponen bangsa sudah sepakat Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi. "Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi," katanya pula. Mahfud mengatakan, demokrasi memberikan penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri. (Calvin G. Eben- Haezer)

Mobil tangki Pertamina mengangkut minyak. (Ist) JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menindaklanjuti kritikan internal dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai perbaikan manajemen.   “Sebagai Komisaris Utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman kepada Antara di Jakarta, Kamis (17/9)   Fajriyah juga menjelaskan bahwa Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan.   Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi dan pembenahan yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif, kompetitif.    Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK.   Kepada Bergelora.com dilaporkan, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermaksud agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.   “Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy.   Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komisaris Utama adalah membasmi Mafia Migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari Mafia Migas dalam berburu rente di Pertamina.   Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.   “Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)      

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman. (Ist) JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merespons kritik Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait keinginan untuk audit terhadap banyaknya investor yang tertarik kepada perusahaan minyak dan gas (migas) plat merah tersebut.   Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman kepada pers di Jakarta, Kamis (17/9), menyatakan direksi telah melakukan banyak perbaikan dan hal positif melalui eksplorasi aset migas dalam negeri dan luar negeri, peningkatan produksi, pembangunan kilang, maupun inovasi di hilir untuk memastikan BBM dan LPG sampai dan tersalurkan ke seluruh Indonesia.   “Untuk mewujudkan aspirasi pemegang saham, direksi perlu melakukan corporate action dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional,” katanya.   Menanggapi kritik Ahok soal utang Pertamina, Fajriyah menjelaskan bahwa untuk menjalankan target dan program perusahaan, Pertamina membutuhkan pendanaan baik dari dana internal perusahaan maupun eksternal yang dilakukan hati-hati dan profesional. Dari sisi besaran rasio, misalnya debt to EBITDA dan debt to equity , kata dia, tetap dijaga, tetap diupayakan dalam kontrol yang wajar sebagai perusahaan yang sehat.   “Aspek keuangan ini juga di monitor oleh Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Begitu pula mekanisme yang dilakukan tetap mengacu pada regulasi yang ada,” tegasnya.   Harapannya ke depan Pertamina dapat mewujudkan aspirasi stakeholder dengan tata kelola yang lebih baik. “Karena tentu kita semua ingin Pertamina terus tumbuh dan menjadi kebanggaan nasional,” ujarnya.   Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumya Ahok menyatakan keinginan untuk melakukan audit terhadap proyek kilang minyak karena dinilai ada yang tidak benar dalam proses penyelenggaraannya.   Ia menilai ada banyak tawaran kerja sama kepada Pertamina namun banyak yang ditolak, karena itu ia berinisiatif akan meminta audit.   Pertamina sendiri saat ini memiliki dan mengoperasikan enam kilang dengan kapasitas total sebesar 1.046,70 ribu barel. Salah satu kilang baru Pertamina sempat dijajaki dengan perusahaan migas Timur Tengah, Saudi Aramco, namun pada akhirnya batal. Kemudian ada investor negara lainnya tertarik terhadap kilang RDMP Cilacap. (Calvin G. Eben-Haezer)      

Prajurit TNI. (Ist) JAKARTA- Ahli yang dihadirkan pemohon uji UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Djoko Sungkono menyebut pengalihan program hari tua dari PT Asabri (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan merugikan purnawirawan. Secara virtual dalam sidang lanjutan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, ia mengatakan penurunan manfaat yang akan terjadi di antaranya jumlah maksimal gaji pensiun yang diterima dari Asabri sebesar 75 persen dari gaji pokok, sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan hanya 40 persen dari gaji pokok. "Bila diilustrasikan dengan gaji PNS golongan IV A sebesar Rp5 juta rupiah, maka peserta jaminan pensiun PT Asabri (Persero) akan menerima gaji maksimal Rp3,75 juta rupiah. Sedangkan peserta pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan menerima gaji maksimal Rp2 juta rupiah. Dari hal ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan," ujar Djoko Sungkono. Baca juga: Sri Mulyani minta Asabri dan Jiwasraya periksa LK Tahun 2020 Sedangkan untuk santunan kematian prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan dan Polri, Asabri memberikan untuk peserta aktif, pensiun dan keluarga, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada tenaga kerja aktif saja. Tidak seperti Asabri yang disebutnya juga memberikan pensiun ke-13, BPJS Ketenagakerjaan tidak menerapkan hal itu. Selain itu, terkait usia pensiun prajurit tamtama, bintara, dan perwira, serta PNS Kementerian Pertahanan dan Polri, kata dia, belum tentu sesuai dengan usia pensiun yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan setiap tiga tahun dinaikkan satu tahun. "Secara regulasi kepesertaan, definisi anggota TNI, PNS Kementerian Pertahanan, dan Polri dengan pekerja biasa memiliki karakteristik tugas dan risiko berbeda. Tugas yang dilakukan peserta Asabri mengandung motivasi dan semangat pengabdian seumur hidup yang dihargai," ujar dia. Dalam sidang sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan meyakini pengalihan program Asabri ke badan hukum itu sesuai UU BPJS, tidak akan merugikan pensiunan TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Adapun pemohon adalah purnawirawan TNI, yakni Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksamana TNI (Purn) Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel TNI (Purn) Adieli Hulu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, para pemohon merasa dirugikan berupa penurunan manfaat dan ketidakamanan kerahasiaan data apabila program Asabri dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. (Calvin G. Eben-Haezer)

Prajurit TNI. (Ist) JAKARTA - Dosen Universitas Pertahanan Imam Supriyadi menyebut belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengalihan program pensiun dan jaminan hari tua dari PT Asabri (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian untuk para purnawirawan. Imam Supriyadi merupakan ahli yang dihadirkan secara virtual oleh pemohon uji UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/9). "Belum terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pengalihan program tabungan hari tua dan program pensiun dari Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan seperti diamanatkan Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon, terutama dalam memberikan gambaran tentang rasa keadilan dan manfaat yang tidak akan berkurang jika kelak program jaminan pensiun sudah dialihkan," kata Imam Supriyadi. Dengan tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengalihan program Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan, para purnawirawan tidak mengetahui secara pasti akankah menerima manfaat pensiun yang berbeda atau sama setelah pengalihan terjadi. Menurut dia, pengabdian seumur hidup prajurit TNI/Polri yang membedakan status para pensiunan peserta Asabri dengan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat yang diterima. Senada, ahli lain yang dihadirkan pemohon, Djoko Sungkono, mengatakan belum adanya regulasi yang mengatur pengalihan program dari Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah undang-undang itu diundangkan hingga kini menimbulkan kekhawatiran para peserta program Asabri. "Hingga saat ini UU BPJS tidak mengatur tentang tata cara pengalihan program sehingga menimbulkan kekhawatiran dari peserta terkait kesiapan pengalihan program," kata Djoko Sungkono. Padahal terdapat banyak hal dalam pengelolaan yang berbeda, misalnya desain pembiayaan, yakni Asabri menggunakan desain pay as you go dengan pembiayaan menggunakan APBN sehingga peserta merasa lebih aman. Sedangkan desain pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan desain fully-funded dengan mengumpulkan dana pensiunan yang dihadapkan pada risiko pasar dan rentan terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Kepada Bergelora.com, ada pun pemohon adalah purnawirawan TNI, yakni Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksamana TNI (Purn) Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel TNI (Purn) Adieli Hulu. Para pemohon merasa dirugikan berupa penurunan manfaat dan ketidakamanan kerahasiaan data apabila program Asabri dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. (Calvin G. Eben-Haezer)

KUDUS - Ratusan pelajar tingkat SMP di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan kuota internet sebesar 10 gigabyte (GB) secara gratis, bisa dipakai untuk aplikasi pendidikan guna menunjang pembelajaran jarak jauh.   Wakil Kepala SMPN 4 Kudus Agus Nurdin di Kudus, Kamis (10/9), mengungkapkan kuota internet gratis yang dibagikan kepada siswanya merupakan bantuan dari penyedia layanan telepon sebanyak 905 kartu perdana.   Sementara jumlah siswanya, kata dia, berjumlah 838 siswa mulai dari kelas VII, VIII dan IX.   Bagi siswa yang kurang mampu akan mendapatkan dobel kartu perdana kuota, tetapi dari penyedia jasa layanan telepon berbeda.   "Siswa yang akan mendapatkan hanya 100 anak dari kelas VII, VIII, dan IX," ujarnya.   Ia mengingatkan bahwa kuota internet tersebut hanya bisa dipakai untuk aplikasi belajar seperti class room, ruang guru, google meeting, zenius, quipper, zoom, serta portal e-learning lainnya.   Kuota internet gratis tersebut juga mulai dibagikan kepada para siswa secara terjadwal.   Kepada Bergelora.com dilaporkan, hal serupa juga terjadi di SMPN 5 Kudus, para siswanya mulai mengambil kartu perdana yang berisi kuota internet 10 GB secara gratis.   Kepala SMPN 5 Kudus Abdul Rochim mengungkapkan sekolahnya mendapatkan bantuan kuota internet untuk 750 siswanya yang merupakan bantuan dari salah satu provider di Kudus.   Sementara bantuan kuota internet dari pusat, kata dia, hingga kini belum turun sehingga untuk sementara siswa bisa memanfaatkan bantuan tersebut.   Khusus untuk siswa SMPN 5, pengambilan kartu perdana harus diambil oleh tua siswa.   Terkait dengan bantuan kuota internet dari pemerintah, kata dia, nantinya dapat dilihat pada link https://vervalpdnew.data.kemdikbud.go.id/vervalponsel.   Salah seorang siswa SMPN 4 Kudus Ramandhani berterima kasih karena mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 10 GB.   Untuk mengikuti pembelajaran secara daring, dia mengaku, setiap bulannya bisa menghabiskan kuota internet hingga 4 GB dengan harga berkisar Rp64.000.   "Tugas dari sekolah selama ini memang mengharuskan siswa mengakses google class room," katanya. (Prijo Wasono)  

  Anggota Komisi X DPR RI A.S. Sukawijaya. (Ist) SEMARANG- Anggota Komisi X DPR RI A.S. Sukawijaya yang akrab disapa Yoyok Sukawi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersikap lebih bijak terkait pemberian kuota internet gratis bagi pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen selama pandemi COVID-19.   "Perlu ada kriteria khusus terkait pemberian subsidi kuota internet, karena tidak semua siswa, guru, mahasiswa atau dosen kesulitan dalam membeli kuota selama pembelajaran jarak jauh secara daring," katanya di Semarang, Selasa (8/9   Politikus Partai Demokrat itu juga minta pemerintah melalui Kemendikbud untuk memperhatikan pelajar yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dalam mengakses layanan internet untuk kegiatan belajar mengajar.   Secara khusus, Yoyok Sukawi mengapresiasi langkah Kemendikbud terkait kuota internet gratis bagi para pelaku pendidikan, namun jangan lupa pelajar di daerah 3T yang kesulitan mengakses internet.   "Mungkin harus ada langkah-langkah rasional, seperti pelaku pendidikan yang sudah berkecukupan alokasi anggarannya lebih baik untuk membangun fasilitas protokol kesehatan di daerah 3T supaya anak-anak di sana bisa belajar dan memperoleh haknya menerima pendidikan," ujarnya.   Seperti diwartakan, Kemendikbud akan mengucurkan anggaran Rp7,2 triliun untuk kuota internet gratis kepada pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen pada September-Desember 2020 sebagai bentuk subsidi saat pandemi COVID-19.   Kepada Bergelora.com dilaporkan, bagi pelajar akan mendapat jatah subsidi kuota sebesar 35 GB per bulan, sementara guru 42 GB per bulan, sedangkan mahasiswa dan dosen akan menerima kuota 50 GB per bulan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh.   Pemberian kuota internet gratis tersebut akan langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru yang bersangkutan. (Andreas Nur)  

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)