Connie Rahakundini Bakrie dan Bara Pattyradja, penulis buku ‘Aku Adalah Peluru’ saat launching di Museum Kebangkitan Nasional, di Jakarta, Jumat (22/2). (Ist) JAKARTA - Indonesia memiliki peluang besar dalam mewujudkan visi menjadi negara poros maritim dunia sekaligus sebagai dirgantara dunia. Asalkan, seluruh elemen bangsa sepakat berkeinginan memiliki world class navy, sekaligus first class air force. Pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie, menjelaskan, untuk mewujudkan negara poros maritim dunia, sedikitnya harus ada tiga unsur yang dibutuhkan. Pertama, unsur anger, yakni sebagai salah satu unsur essentials aspect pembangun semangat bangsa untuk segera berubah. Yakni kemarahan yang dapat membangkitkan kesadaran diri anak bangsa agar mampu mengejar keunggulan negara lain. Kedua, unsur capacity, sebagai material aspect. Hal ini terkait peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dibutuhkan aktor pertahanan dan keamanan Indonesia. Termasuk di dalamnya kemampuan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri, kemampuan BUMS dan BUMN. Ketiga, unsur willingness terkait mental aspect. Hal ini terkait dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dan dirgantara dunia dengan world class navy, sekaligus first class air force. "Dalam jejak peradaban maritim, bangsa ini harus punya keberanian untuk bisa bermimpi. Mental aspek harus diperbaiki," kata Connie Rahakundini Bakrie, dalam peluncuran buku "Aku Adalah Peluru" di Jakarta, Jumat (22/2). Dalam buku yang dikemas dalam bahasa sastra tersebut, Connie menyebutkan, negara yang mampu berkuasa atas laut dan samudera yang layak disebut sebagai negara maritim. "Merujuk pada sejarah panjang di samudera dunia, jelas Indonesia memiliki peluang besar mewujudkan itu semua," kata Connie. Sosok Ratu Kalinyamat Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebuah buku yang berisi pemikiran dari akademisi nasional, Connie Rahakundini Bakrie tentang ketangguhan militer Indonesia, "Aku adalah Peluru" diluncurkan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat. Buku setebal 181 halaman ini ditulis oleh Bara Pattyradja. Dalam buku "Aku adalah Peluru", pembaca bisa menemukan sosok Ratu Kalinyamat yang dominasinya melampaui status dan penempatan perempuan di Indonesia pada masa lampau. Ratu Kalinyamat adalah figur historis Nusantara yang memengaruhi tekad dan imaji dari Connie. Perempuan tegar Pahlawan Laut itu telah memberi Connie banyak inspirasi. Bara mengatakan Aku adalah Peluru bukan sekadar memoar atau biografi dari Connie, tetapi merupakan sebuah ikhtiar literer untuk menengok kembali perjalanan seorang perempuan tokoh intelektual Indonesia. "Bukan semata latar kehidupan personalnya, tapi juga pemikirannya yang cerdas tentang sejarah militer Indonesia, khususnya maritim," kata Bara. Sosok Connie yang lekat dengan dunia militer atau pertahanan keamanan menurut Bara tidak bisa dilepaskan dari buku tersebut. Sehingga pemikirannya mengenai sektor militer dan pertahanan keamanan sangat kentara mewarnai Aku adalah Peluru. Ada juga kisah personalnya dalam menggeluti sektor geopolitik, militer, dan pertahanan keamanan. "Buku ini memang ditulis dengan tangan saya, tetapi ia sesungguhnya lahir dari rahim dan pemikiran sang empunya kisah, Connie Rahakundini Bakrie," jelas Bara. Sementara itu, Connie mengatakan, terlibatnya Bara dalam penulisan Aku adalah Peluru bertujuan agar pemikiran mengenai kebangsaan, sejarah, militer, pertahanan dan keamanan, bisa tersampaikan dengan lebih ringan dan mudah dipahami utamanya generasi millenial. "Tangan seorang sastrawan yang bisa menangkap dan menyampaikan tutur ringan tentang perihal berat seperti itu," kata Connie. Lewat buku ini, ia juga mengajak agar pembaca dan masyarakat pada umumnya untuk meresapi nasionalisme dan semakin percaya diri untuk tampil dalam pergaulan di dunia internasional. "Sejarah serta semangat kedigdayaan bangsa ini harus dibangkitkan dan bangunkan," pesan Connie. (Web Warouw)

Hendra Ratu Prawiranegara, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Staf Khusus Menteri PU (2005-2009) . (Ist) JAKARTA- Pernyataan Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Capres dan Presiden aktif jangan cenderung emosional. Semestinya Jokowi, melalui perangkat dan organ pemerintahan yang dimiliki dapat menjelaskan kepada publik secara detil dan informatif. Karena memang begitulah tugas pemerintah. Hal ini disampaikan Hendra Ratu Prawiranegara, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Staf Khusus Menteri PU (2005-2009) kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (22/2) menanggapi Presiden  Jokowi yang menanggapi kritik capaian pembangunan infrastruktur jalan desa yang disebutnya mencapai 191.000 km, dengan meminta pihak-pihak yang protes khususnya dari tim BPN Prabowo-Sandi untuk mengukur sendiri infrastruktur jalan desa jika meragukan panjang kilometer capaiannya. “Bukan malah sebaliknya menyuruh orang lain untuk mengukur sendiri panjang infrastruktur jalan desa. Kan beliau sendiri yang menyampaikan dalam forum Debat Capres. Kalau kami meragukan, masih dalam koridor yang wajar,” ujarnya. Keraguan ini menurut Hendra bukan tanpa alasan, diantaranya adalah ; Pertama, total panjang infrastruktur jalan di Indonesia sejak tahun 1950-an sampai sekarang ini dalam kisaran 530.000 km. Ini merupakan akumulasi panjang jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini juga merupakan panjang jalan yang belum beraspal (berupa tanah, kerikil/ sirtu). Alasan kedua, kementerian/lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penanganan infrastruktur jalan di Indonesia berdasar peraturan perundangan yaitu Kementerian PUPR dan BPS belum merilis bahwa ada tambahan panjang jalan desa yang dimaksudkan oleh Jokowi tersebut. Alasan ketiga adalah, menurut definisi infrastruktur jalan, dan kaidah-kaidah teknis tentang jalan, jika merujuk Manual Desain Perkerasan Jalan Indonesia bahwa paving block tidak termasuk dalam kaidah teknis perkerasan jalan (flexible dan rigid pavement). Jadi jika jalan desa menggunakan paving block seperti penjelasan Kementerian Desa, dapat dikatakan paving block belum memenuhi kategori dalam infrastruktur jalan sesuai rujukan manual perkerasan jalan yang dimaksud diatas. Alasan selanjutnya adalah Dana Desa bukan merupakan alokasi Dana Bidang Infrastruktur dalam APBN, jadi tidak serta merta output dari dana desa diklaim sebagai capaian bidang/sektor infrastruktur, sebagaimana penjelasan Jokowi bahwa dalam pemerintahannya sektor infrastruktur sudah terbangun jalan desa 191.000 km. “Kami sepakat dana desa ini bermanfaat bagi masyarakat. Namun yang penting dana desa juga tidak boleh dijadikan alat politik oleh penguasa. Karena dana desa ini kan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Desa. Sama halnya dengan amanah UU Pendidikan bahwa alokasi dana pendidikan harus minimalnya 20 persen dari total APBN. Artinya memang pemerintah wajib menjalankan amanah UU, tak terkecuali dana desa,” katanya. Jangan pula menurutnya karena memprioritaskan infrastruktur, semua dianggap sebagai hasil bidang infrastruktur, padahal bukan hasil capaian bidang infrastruktur, seperti Dana Desa ini. Hal inilah yang perlu dikoreksi. “Jadi yang kami kritisi adalah hal-hal diatas. Jangan dikarenakan untuk kepentingan elektoral, karena kepentingan pilpres pemahaman dan pengetahuan kita seolah dianggap tidak ada. Seolah-olah masyarakat Indonesia harus langsung mempercayai sajian-sajian angka statistik yang dipertotonkan,” tandasnya. (Fatimah)

Kapal Nelayan (Ist) JAKARTA- Hingga 20 Februari 2019, sebanyak 33.052 kapal penangkap kan telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sementara jumlah nelayan yang sudah disertifikasi untuk menerima buku pelaut sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki pelaut telah menapai 232.414 orang. “Akhir Januari 2019, jumlah kapal penangkap ikan kurang dari 7 GT yang sudah disertifikasi pas kecil sebanyak 30.529 kapal. Per 20 Februari kemarin jumlah kapal yang disertifikasi pas kecil sudah bertambah mencapai 33.052 kapal,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hengki Angkasawan, di Jakarta, Kamis (21/2). Dari jumlah 33.052 kapal yang sudah disertifikasi tersebut, menurut Hengki, sebanyak 19.694 kapal berada di Pulau Jawa, sementara sebanyak 13.338 kapal berada di luar Pulau Jawa. Ia menjelaskan, sertifikasi ini silakukan untuk memenuhi  aspek kelaiklautan kapal dan keselamatan khususnya bagi kapal penangkap ikan/nelayan. “Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkomitmen untuk melakukan percepatan sertifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan,” ujarnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, sertifikasi terhadap para nelayan, menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub itu, merupakan bagian agar para nelayan bisa memperoleh buku pelaut yang menjadi salah satu dokumen yang wajib dimilik pelaut. Menurut Henki,  secara total hingga 20 Februari 2019, telah mencapai 232.414 orang. Sertifikasi ini dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, lanjut Henki, berkomitmen untuk membantu mempermudah dan mempercepat perizinan agar para nelayan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan memenuhi aspek keselamatan. “Ini juga merupakan tindaklanjut arahan Menteri Perhubungan yang telah memerintahkan Ditjen Perhubungan Laut untuk ‘jemput bola’ melakukan kegiatan pengukuran kapal ke pelabuhan-pelabuhan perikanan di daerah,” ujar Henki. Ditambahkan Henki , bahwa  Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyelesaikan pembahasan draft perjanjian kerjasama tentang pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan. Selain itu, kedua Kementerian ini juga akan melakukan pertukaran data kapal untuk mencegah terjadinya duplikasi data kapal. (Calvin G. Eben-Haezer)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai melepas ekspor ke-250 ribu kontainer PT Mayora Indah Tbk, di Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (18/2) sore. (Ist) TANGERANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa kunci perekonomian kita sekarang ini tergantung pada dua hal, pertama investasi yang sebanyak-banyaknya, investasi yang tinggi, kemudian ekspor juga yang sebesar-besarnya. Namun demikian, Presiden mengingatkan, tentu ada prioritas-prioritas. Ia mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Perdagangan agar industri makanan dan minuman itu menjadi prioritas karena pertumbuhannya tinggi, yaitu 9 persen. “Itu gede banget, sehingga industri ini harus diberikan dukungan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melepas ekspor ke-250 ribu kontainer PT Mayora Indah Tbk, di Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (18/2) sore. Mengenai dukungan itu, Presiden menunjuk contoh ketika ada sedikit masalah antara Mayora dengan Filipina, pemerintah kemudian mengirimkan tim untuk berbicara dengan pemerintah di sana agar produk-produk yang ada ini tetap bisa masuk. Selain itu, lanjut Presiden, pemerintah sudah menyederhanakan hampir semua regulasi-regulasi untuk ekspor. Sementara, sambung Presiden, investasi-investasi yang berkaitan dengan barang-barang ekspor, produk-produk ekspor, atau produk-produk substitusi impor, juga diberikan kemudahan-kemudahan, karena memang kuncinya di situ untuk memperbaiki neraca perdagangan, untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan. “Semua sudah mengarah ke sana. Hanya memang nanti ada hal-hal yang enggak baik dan perlu koreksi lagi, ya kita koreksi,” ujar Presiden seraya menambahkan, yang paling penting kecepatan ekspor harus didorong, kecepatan ekspor harus didorong. Kepada Bergelora.com dilaporkan,  sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan,  ekspor yang dilakukan PT Mayora bisa menjadi contoh karena sudah masuk sudah ekspor ke lebih dari 100 negara, baik di Asia, ASEAN, di Amerika latin, di Afrika, di Uni Eropa, di Amerika. Presiden juga mengaku senang karena produk yang diekspor itu banyak melibatkan petani, konten lokalnya dapat dikatakan 100 persen, semuanya barang lokal, tapi untuk ekspor. “Ini yang kita harapkan ke depan. Jadi produk komoditas lokal tetapi orientasi semuanya kepada ekspor. Dan jumlahnya PT Mayora ekspor tidak kecil, setiap bulan kurang lebih 2.000 kontainer,” ujar Presiden. (Argo Bani Putra)

Prof. Dr. Paripurna, SH, MH, LL.M ; Firman Jaya Daeli ; Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH, MH) ketika menyampaikan pemikiran dalam Dialog Hukum Tingkat Nasional, Senin (18/2) lalu di Aula Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), dengan Tema Rekonstruksi Hukum Nasional Untuk Kemanusiaan Berkemajuan. (Ist) YOGYAKARTA- Rekonstruksi Hukum Nasional (RHN) adalah satu gagasan, satu pemikiran, satu agenda, kebijakan, dan program yang tidak berdiri sendiri. Rekonstruksi Hukum Nasional juga merupakan satu rangkaian dan bangunan yang tidak bebas nilai. Hal ini ditegaskan oleh Firman Jaya Daeli, mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (22/2). “Rekonstruksi Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional adalah bukan penghambat kemanusiaan dan kesejahteraan serta bukan juga penghalang kerakyatan dan kemakmuran,” tegasnya. Sebelumnya dalam Dialog Hukum Tingkat Nasional, Senin (18/2) lalu di Aula Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), dengan Tema Rekonstruksi Hukum Nasional Untuk Kemanusiaan Berkemajuan,-- Firman Jaya Daaeli menyampaikan Rekonstruksi Hukum Nasional, sejatinya dan seterusnya memiliki dasar sandaran yang jelas dan mengandungi pedoman panduan yang tegas untuk menegakkan berdirinya dan menggelorakan bergeraknya Sistem Hukum Nasional. Ada sejumlah faktor penting atau elemen berpengaruh terhadap Rekonstruksi Hukum Nasional. Dengan demikian, Sistem Hukum Nasional ataupun Rekonstruksi Hukum Nasional tidak berdiri sendiri. “Rekonstruksi Hukum Nasional juga secara prinsipil tidak bebas nilai karena Sistem Hukum Nasional mesti selalu terkait, terikat, dan terpanggil pada komitmen untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan umum dan keadaban universal,” ujarnya. Menurutnya, gagasan, pemikiran, agenda, kebijakan, dan program Rekonstruksi Hukum Nasional harus senantiasa diselenggarakan dalam kerangka pelaksanaan dan penerapan faktor-faktor ideologis strategis dan nilai-nilai ideologis humanis. Faktor dan nilai ini tertera dalam keseluruhan ideologi dan falsafah Pancasila ; sistem dan konstitusi UUD 1946 ; etos dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Rekonstruksi Hukum Nasional (RHN) dan Sistem Hukum Nasional secara hakiki harus senantiasa menjiwai sepenuhnya dan memaknai seluruhmya prinsip-prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini dilambangkan dan direpresentasikan oleh NKRI, Pancasila, UUD 1946, dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. Ia mengingatkan agar Sistem Hukum Nasional mesti selalu berdiri tegak, berjalan lurus, dan berfungsi efektif untuk memastikan penegakan dan pelaksanaan pesan moral dan aturan substansial dari keseluruhan prinsip-prinsip utama ini. Konstruksi dan substansi Sistem Hukum Nasional ketika dibentuk dan dibangun sudah seharusnya dipastikan untuk tidak boleh bertentangan dan jangan sampai bertolakbelakang dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Posisi dan sikap keseluruhan Sistem Hukum Nasional mesti jelas dan tegas untuk berdiri tegak lurus pada hanya satu pengakuan dan pemihakan tunggal yaitu : terhadap ideologi dan falsafah Pancasila ; sistem dan konstitusi UUD 1946 ; etos dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada alternatif lain, dan juga tentu tidak boleh ada jalan lain selain prinsip-prinsip "merah dan putih" dalam Indonesia Raya,” ujarnya. Menurutnya, Sistem Hukum Nasional ketika digagasi dan direkonstruksi harus bersifat dan berfungsi untuk menginisiasi, mengantisipasi, dan menanggapi permasalahan dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Sistem Hukum Nasional mesti pula bersifat dan berfungsi untuk mengakomodasi, mewadahi, dan mengatasi berbagai agenda kebangsaan dan kebijakan kenegaraan. Kemudian harus senantiasa bersifat dan berfungsi memfasilitasi, memediasi, dan menggeraki pembangunan dan penataan infrastruktur, perlindungan dan pelayanan publik, pengembangan dan pergerakan perekonomian lokal, regional, dan nasional. Dengan demikian, jiwa raga sesungguhnya dari filsafat Sistem Hukum Nasional adalah penggerak yang strategis dan pendorong yang efektif bagi Indonesia Berkemajuan. “Rekonstruksi Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional adalah bukan penghambat kemanusiaan dan kesejahteraan serta bukan juga penghalang kerakyatan dan kemakmuran,” tegasnya. Sejumlah Pembicara dalam Dialog Hukum Tingkat Nasional untuk menyampaikan pemikiran mengenai Hukum Indonesia. Mereka adalah Prof. Dr. Paripurna, SH, MH, LL.M, Wakil Rektor UGM dan mantan Dekan FH. UGM; Firman Jaya Daeli, mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI; Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH, MH, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mantan Dekan FH. Undip. Dialog Hukum Nasional, diawali Pelantikan Kepengurusan DPN Permahi (Ketua Umum Andrean Saefudin dan Sekretaris Jenderal M. Rouf, dan lainnya dirangkaikan pelaksanaan Rakernas Permahi. Ratusan tamu undangan dan peserta yang berasal dari berbagai kalangan dan daerah-daerah di Indonesia menghadiri Dialog Hukum Nasional. Hadir dari jajaran Kejaksaan (Kejati DIY), Kepolisian (Polda DIY), TNI AD (Korem Pamungkas), kalangan tokoh, pimpinan, aktifis, dan profesional bidang hukum, kalangan institusi-institusi lain. Selain itu kalangan pemuda, mahasiswa umum dan mahasiswa hukum, hadir juga Anggota dan Pengurus Permahi dari berbagai tingkatan dan wilayah di Indonesia, dan Permahi Yogyakarta sebagai Pelaksana. Hadir juga Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Permahi. Dalam agenda Pembukaan Dialog Hukum Nasional, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Rohan menyampaikan Kata Sambutan Tertulis, yang dibacakan Wakil Kajati DIY Oktavianus. Direncanakan juga awalnya Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan Pidato Sambutan sebagai Keynote Speaker. (Web Warouw)

Situasi jalanan desa yang tidak pernah diperbaiki di Desa Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. (Ist) TANGERANG- Masyarakat mulai berani kritis terhadap pemerintahan lokal desa yang tidak terbuka dalam penggunaan dana desa. Sejumlah jalan masih terlihat rusak di  Desa Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Padahal desa tersebut telah menerima dana desa sebesar Rp 2,2 miliar pada tahun 2017 dan Rp 2,2 miliar lagi pada tahun 2018. Hal ini disampaikan oleh Lis Sugianto Subki, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (18/2). “Kami sudah melayangkan surat ke kantor Desa Kali Baru untuk mempertanyakan penggunaan dana desa sehubungan dengan jalan-jalan yang rusak, namun sampai sekaran tidak ada jawaban,” ujarnya Ia menduga adanya penyelewengan dana desa selama 2 tahun berturut-turut sebesar Rp 4,4 miliar, yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan yang sudah tidak layak. “Tidak membalas surat kami ini mengindikasikan ada penyelewengan Anggaran Dana Desa 2017 dan 2018 sebesar Rp 4,4 miliar oleh kepala desa. Kami sedang kumpulkan bukti-bukti” jelasnya. Menurutnya seharusnya, kalau tidak ada penyelewangan anggaran dana desa, kepala desa bisa segera menjawab surat yang dilayangkan, karena berdasarkan Undang-Undang RI No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 4 ayat 2 butir a dan c yang menegaskan setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik. “Setiap orang juga berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang,” ujarnya. Ia menjelaskan dalam surat bernormor 002/II/L- KPK/SP-2019 kepada Kepala Desa Desa Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pihaknya memohon kerjasama agar bisa diberikan informasi mengenai Laporan penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2017 dan 2018 dan perencanaan Anggaran Dana Desa tahun 2019. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Tangerang dan Camat Paku Haji. “Karena tidak ada jawaban dari kepala desa, kami sedang mempersiapkan laporan dugaan penyelewengan dana desa setelah bukti-bukti lengkap,” ujarnya. (*)

Ilustrasi calon mahasiswa baru. (Ist) JAKARTA- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun 2019, para peserta tidak perlu buru-buru mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Namun harus mengikuti tes dulu baru kemudian dapat nilai. Berdasarkan nilai yang didapat itulah peserta bisa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diminatinya. “Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dalam konferensi pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 di Ruang Sidang Utama, Gedung D Kemenristekdikti , Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur penelusuran minat dan bakat atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minilai 20% dari daya tampung tiap prodi (program studi) di PTN. Selanjutnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Ujian Mandiri, dengan kuota maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menristekdikti menjelaskan, pada pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik. “Mulai tahun mendatang metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan),” ujar M. Nasir. Maksimal Dua Kali Ketua Panitia SBMPTN 2018 sekaligus Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menyebutkan, peserta tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 dapat mengikuti UTBK maksimal sebanyak dua kali, dengan membayar uang pendaftaran UTBK sebanyak Rp. 200.000 pada setiap tes. Ia menambahkan peserta dapat menggunakan nilai tertingginya dalam mendaftar program studi yang diinginkan, pada dua kali UTBK, dengan jenis soal akan sama, namun pertanyaannya akan berbeda. Hal ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus rektor ITB Kadarsah Suryadi, dan Sekretaris panitia pelaksana SBMPTN 2018 sekaligus rektor ITS Joni Hermana. (Enrico N. Abdielli)

Menristekdikti M. Nasir menyampaikan keterangan pers terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2019, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. (Ist) JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memangkas jatah penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang dikenal melalui jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 mendatang, dari sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. “Penurunan ini dilakukan karena kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil akademiknya,” kata Menristekdikti M. Nasir dalam jumpa pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. Menurut Menristekdikti, berdasarkan penelusuran hasil portofolio terdapat kecenderungan yang hampir sama, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi calon-calon yang dianggap terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu. Selain melalui SNMPTN, menurut Menristekdikti, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau melalui jalur seleksi tertulis yang diikuti oleh semua peserta, dan jalur mandiri.” “Kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 20 persen, SBMPTN 40 persen, dan jalur mandiri 30 persen dari daya tampung tiap program studi di PTN,” jelas Menristekdikti. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019, Menristekdikti M. Nasir menjelaskan, hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Adapun metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan, dan UTBK berbasis Android belum diterapkan. Penerimaan mahasiswa baru itu, lanjut Menristekdikti,  tidak lagi dilaksanakan oleh panitia seleksi. Namun oleh institusi yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk PTN bagi mahasiswa baru. Kepada Bergelora.com dilaporkan, materi tes UBTK tahun 2019 meliputi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Sosial Humaniora. Sedang bagi pendaftar program studi Keolahragaan dan/atau Seni, menurut Menristekdikti, cukup dengan mengunggah dokumen prestasi atau portofolio saja, tidak ada  Ujian Ketrampilan. (ZKA Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)