Sinta Melyati (Ist) JAKARTA- Seremoni tahunan Hari Kartini 21 April kembali menghias media massa cetak maupun televisi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aktivis perempuan sampai politisi cuap-cuap tentang kesetaraan perempuan sampai kuota perempuan di partai dan legislatif. Dari istana, kantor menteri, gubernuran, walikota, bupati sampai balai desa diramaikan dengan berbagai acara. Sebelumnya, dari anak-anak sekolah, istri kepala desa sampai ibu menteri sudah seminggu ini sibuk mempersiapkan berbagai acara,---ada karnaval, lomba masak-memasak, lomba pidato, menghias bunga sampai forum-forum publik. Satu hari ini, 21 April, semua kegiatan dihubungkan dengan perjuangan ibu kita Kartini,--perempuan yang menjadi pahlawan nasional karena dialam penjajahan kolonial Belanda menulis surat tentang emansipasi perempuan dalam perjuangan nasional melawan penindasan. Sehari kemudian, kehidupan kembali normal. Penindasan terhadap kaum perempuan kembali dilanjutkan dalam berbagai bentuk. Bentuk terburuk adalah kekerasan seksual yang bisa berdampak trauma fisik, mental sampai kematian. 90.000 Kasus Kekerasan Perempuan Nursyahbani Katjasungkana, advokat, pejuang HAM dan aktivis Gerakan Perempuan di Jakarta, Senin (12/3) sebelumnya melaporkan sepanjang setahun 2017 tercatat setidaknya 173 perempuan Indonesia meninggal akibat kekerasan seksual dan pembunuhan dan kasus kekerasan yang dilaporkan juga meningkat 90.000 kasus. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik sebelumnya mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Mereka menghitung setidaknya ada 573 kasus kekerasan seksual pada 2015. Angka ini melonjak menjadi 854 kasus pada 2016. Dari catatan Bergelora.com, salah satu korban kekerasaan seksual dari jumlah di atas bernama Sinta Melyati. Perempuan cantik yang semula bekerja di sebuah media massa di Bandar Lampung sempat dipaksa untuk melayani nafsu birahi Gubernur Lampung, Ridho Ficardo di sebuah hotel di Bandung tahun lalu. Sampai hari ini tidak ada yang tahu dimana Sinta Melyati. Rumah orang tuanya di Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung sudah dijual. Tidak ada yang tahu dimana sekarang Sinta berada. Seorang wartawan senior di Bandar Lampung menduga Sinta trauma dan sembunyi disebuah daerah terpencil di belakang pegunungan di Lampung Barat. “Dirinya trauma. Sinta tidak berani muncul di hadapan publik. Mungkin sudah operasi wajah juga,” kata wartawan itu pada Bergelora.com di Lampung. Menurutnya ada kemungkinan juga Sinta disembunyikan dan dijaga oleh kaki tangan Gubernur Ridho, agar jauh dari jangkauan media massa dan merugikan posisi Gubernur yang sedang mencalonkan diri kembali jadi orang nomor satu di Lampung. “Kabarnya Sinta sudah dinikahi secara siri, dan mempunyai seorang anak dari akibat hubungan yang diwarnai kekerasan tersebut. Makanya dia perlu dibungkam,” ujarnya. Menurutnya, disamping Sinta, istri Ridho juga menjadi korban dari pengkhianatan suaminya. Karena paras cantik,-- Aprilani Yustin yang berusia 38 tahun yang menjadi istrinya, tidak cukup bagi pria yang memegang kekuasaan di Provinsi Lampung itu. “Jangan salah! Ridho juga punya 3 istri dan beberapa selir, diluar  Yustin dan Sinta,” ujar wartawan yang dulu sangat dekat dengan Gubernur yang berusia 40 tahun itu. Wartawan ini tidak mau mengomentari mengapa kasus ini bisa ditutup dan tidak ada lagi media yang melaporkan. Sebagai pendiri LBH APIK yang mengadvokasi perempuan-perempuan korban-korban kekerasan, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan kaum perempuan setiap tahun peringati tiga hari besar perempuan tapi tidak ada kemajuan dalam perjuangan kaum perempuan. “Nasib perempuan Indonesia makin parah, gubernur saja sudah berani lakukan kekerasan seksual, malah didiamkan” tegasnya. Menurutnya pemerintahlah yang mempunyai peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan perempuan. Untuk itu pemerintah harus mempelopori semua kebijakan dan penerbitan regulasi yang melindungi kaum perempuan. “Sampai saat ini, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan pada perempuan tidak pernah tuntas, terutama jika dilakukan pada orang yang memilik kekuasaan seperti anggota DPR, bupati atau gubernur,” ujarnya. Nursyahbani juga menyesali masih ada beberapa orang pejabat publik dan politisi yang lolos dalam pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2018 ini. Menurutnya, keadaan kaum perempuan Indonesia semakin terancam, karena pelaku kekerasan terhadap perempuan sudah sampai pada tingkatan pemegang kekuasaan dan tidak tersentuh hukum. “Jika calon pemimpin tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan, sudah pasti tidak akan berlaku adil pula untuk rakyat. Jika ada calon pemimpin yang melecehkan perempuan maka tidak pantas untuk jadi pemimpin. Jadilah perempuan yang cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan pilih mereka!” ujarnya ketika ditanyakan seorang petahana gubernur di Lampung yang pernah melakukan kekerasan seksual, tapi masih berani mencalonkan diri lagi dalam Pilkada 2018 ini. Kasus Mengendap Sebelumnya, Komisi III DPR-RI pernah menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gubernur Lampung ini. Namun dalam http://www.tribunnews.com/regional/2017/03/01/terkait-laporan-pelecehan-yang-dilakukan-gubernur-lampung-ini-kata-desmon-j-mahesa?page=2 dilaporkan pejabat tersebut tidak datang saat dipanggil oleh Komisi III DPR-RI.  Setelah itu kasus mengendap, sampai Pilkada Serentak 2018 seperti yang diberitakan  dalam http://lampung.tribunnews.com/2017/04/03/dugaan-pelecehaan-seksual-ridho-ficardo-anti-kimaks-komisi-iii-dpr-hentikan-kasus  (Web Warouw/Salimah)

Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo. (Ist) JAKARTA- Dalam negara demokratis, kritik sangat dibutuhkan. Bahkan kritik akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka, yang memiliki pertukaran energi positif dengan lingkungannya. Hal itu diperlukan di seluruh cabang pemerintahan, termasuk legislatif/DPR. Dengan dasar pemikiran sederhana seperti itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengambil inisiatif mengusulkan Lomba Kritik DPR 2018. Acara ini sekaligus dilaksanakan menyongsong HUT DPR tahun ini. Dua Katagori Kepada Bergelora.com dilaporkan, setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti lomba ini. Terdapat dua (2) kategori. Pertama, kategori esai. Maksimal 500 kata. Kedua, kategori meme (bisa gambar, karikatur, dan video; untuk video maksimal berdurasi 2 menit). Tidak ada topik khusus dalam Lomba Kritik DPR pertama ini. Terdapat semangat untuk membebaskan kreativitas para peserta. Dewan Juri terdiri dari 5 orang: Profesor Siti Zuhro (pakar politik), Profesor Bambang Wibawarta (pakar budaya), Profesor Martani Huseini (pakar manajemen), Cak Lontong (seniman), dan Effendi Gazali PhD (pakar komunikasi politik, sekaligus ditunjuk oleh anggota juri sebagai Ketua Dewan Juri). Ketua Pelaksana dipegang oleh Iwel Sastra.  Walau terbuka lebar untuk kreativitas, namun Dewan Juri akan mencari karya kritik yang mengarah ke tiga (3) hal: kinerja, pernyataan, dan sikap politik, dari anggota DPR maupun pimpinan DPR, atau DPR secara keseluruhan. Lomba Mengkritik DPR. (Ist) Yang harus diingat oleh peserta, tentu saja menempatkan pengakuan dan penghormatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kritik yang bertentangan dengan prinsip dasar tersebut akan ditolak oleh Dewan Juri. Demikian pula Juri akan langsung menolak kandungan hoaks dan ujaran kebencian. Batas Waktu dan Pengiriman Batas waktu pengiriman kritik adalah dari 19 April hingga 15 Agustus 2018. Kritik dapat dikirimkan ke berbagai alamat Email: [email protected] dan  [email protected]. Instagram: @lombakritikterbaikDPR. Facebook: lombakritikterbaikDPR. Twitter: @lombakritikDPR Hadiah Pengumuman pemenang akan dilakukan tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan HUT DPR. Seluruh pemenang akan mendapatkan Sertifikat Penghargaan dari DPR RI. Di samping itu, pemenang pertama masing-masing kategori (esai serta meme) mendapatkanhadiah 10 juta rupiah. Pemenang kedua mendapatkan hadiah 7 juta rupiah. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Untuk yang terbaik dari kedua kategori ini, akan mendapatkan sepeda motor seperti yang digunakan dalam film Dilan. Pada acara perayaan HUT DPR tersebut, akan diadakan juga Lomba Kritik dalam bentuk Stand-up Comedy. (Web Warouw)

Rudy J. Pesik, Pakar Kopi dari Dewan Kopi Indonesia. (Ist) JAKARTA- Kopi asli Indonesia dinyatakan masih aman dari racun yang membahayakan kesehatan manusia. Hal ini disampaikan oleh Rudy J. Pesik, Pakar Kopi dari Dewan Kopi Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (19/4) menanggapi racun pada kopi di gerai Starbucks yang di rilis sebuah lembaga Amerika Serikat beberapa waktu lalu. “Menurut saya kopi Indonesia tidak ada bahaya karena alami. Kalau kopi di Starbucks itu kan sudah mengalami beberapa tahap proses sampai kemasan. Sudah lewat beberapa tangan,” ujarnya menanggapi mengapa Starbucks bisa mengandung racun yang berbahaya bagi kesehatan. Menurutnya kopi asli Indonesia yang belum dikemas adalah paling aman sehingga masyarakat tidak perlu kuatir untuk minum kopi. “Kalau kita praktis dari kebon kopi, dipetik dan dijemur kemudian disangrai, setelah itu ditumbuk untuk dikonsumsi. Kopi kita masih aman, jadi masyarakat tidak perlu kuatir,” ujarnya. Namun demikian menurutnya Dewan Kopi Indonesia masih terus menyelidiki apakah ada bahan-bahan yang berbahaya dalam kopi yang beredar di Indonesia. “Sampai sekarang belum ada (temuan berbahaya-red). Dewan ini kan baru dibentuk 11 Maret lalu,” katanya pemilik ratusan gerai ‘Kopi Kamu’ yang tersebar di seluruh dunia ini. Menanggapi soal bahan berbahaya dalam kopi Starbucks, Rudi menjelaskan bahwa sebenarnya penelitiannya belum tuntas. “Itukan temuan terbaru pada kopi Starbucks. Yang dulu orang gak tahu berbahaya. Baru masuk laboratorium ditemukan kandungan tersebut. Belum tuntas diteliti, isu udah muncul bahwa itu ada zat yang berbahaya,” ujarnya. Ia juga mentengarai isu kopi Starbucks berbahaya juga kemungkinan persaingan bisnis kopi di dunia Internasional “Mungkin ada politik bisnis juga. Dulu kan minyak kelapa gak boleh, terus kita diarahkan pakai minyak sawit. Sekarang diumumkan minyak sawit tidak sehat dan diarahkan kembali pakai minyak kelapa kembali. Kalau saya sih minyak kelapa yang terbaik,” jelasnya. Bahaya Kanker Sebelumnya kantor berita Reuters menyampaikan, Senin (2/4/2018).diberitakan, seluruh gerai kopi, termasuk Starbucks di California, Amerika Serikat mendapat peringatan keras dari pengadilan setempat bahwa mereka wajib menulis peringatan bahaya kanker di kemasan atau cangkir kopi yang dijual. Hakim di Los Angeles telah memutuskan aturan tersebut untuk seluruh perusahaan atau gerai kopi, baik yang sudah punya nama atau yang belum. Setidaknya ada 90 peritel kopi di sana, termasuk Starbucks yang mendapat peringatan. Seluruh gerai kopi di Amerika Serikat dianggap melanggar undang-undang di California yang mengharuskan perusahaan memberi peringatan kepada konsumen akan bahan kimia dalam produk yang dapat menyebabkan kanker. Salah satu bahan kimia berbahaya tersebut adalah akrilamida, produk sampingan dari biji kopi panggang yang kadarnya tinggi dalam kopi seduh. Hakim Pengadilan Tinggi Los Angeles, Elihu Berle mengatakan dalam keputusan tertanggal Rabu, 28 Maret 2018 bahwa Starbucks dan perusahaan kopi lain gagal menunjukkan tidak ada risiko signifikan dari karsinogen yang dihasilkan dalam proses roasting kopi. Dokumen pengadilan menunjukkan buktinya. Starbucks dan para terdakwa lainnya dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut sampai 10 April. Sejauh ini Starbucks menolak berkomentar, mereka mengarahkan media ke National Coffee Association (NCA) yang mengatakan bahwa industri sedang mempertimbangkan banding dan tindakan hukum lebih lanjut. "Label peringatan kanker pada kopi akan menyesatkan. Pedoman diet pemerintah AS sendiri menyatakan bahwa kopi dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat, " tulis pernyataan NCA. Dalam keputusannya, hakim Berle mengatakan, para terdakwa gagal membuktikan bahwa kopi memberi manfaat bagi kesehatan manusia. Sama dengan Starbucks, pejabat dari Dunkin Donuts dan McDonald's Corp, Peet serta penjual kopi besar lainnya tidak segera menanggapi keputusan ini dan tak ingin berkomentar. Sebagai informasi, gugatan itu diajukan pada tahun 2010 oleh Dewan Pendidikan dan Penelitian tentang Racun (CERT), tetapi proses hukum baru saja dilaksanakan. Soal putusan ini akan merujuk ke denda sebesar USD2.500 atau sekira Rp34 juta untuk setiap produk yang dijual sejak 2002 di seluruh kedai kopi di California. Ini berlaku sejak Starbucks gagal dalam uji coba menunjukkan tingkat akrilamida dalam kopi berada di bawah risiko kanker yang signifikan. Pada tahap kedua persidangan terdakwa juga gagal membuktikan ada tingkat risiko "alternatif" yang dapat diterima untuk karsinogen. Dokumen pengadilan memiliki buktinya. Beberapa terdakwa dalam kasus ini diselesaikan sebelum keputusan Rabu, setuju untuk memposting tanda-tanda tentang kimia terkait kanker dan membayar jutaan denda. (Web Warouw)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4) sore. (Ist) JAKARTA- Meskipun dibandingkan dengan negara lain jumlahnya di Indonesia masih rendah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memaklumi jika ada yang menggoreng-goreng penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, karena saat ini sudah tahun politik. Tetapi Seskab menegaskan, bahwa Perpres itu sesungguhnya hanya mempermudah administrasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya untuk tenaga kerja kelas menengah ke atas, yang selama ini berbelit-belit, dan pengurusannya terlalu lama. “Perbaikan yang dilakukan dalam Perpres itu adalah administrasi pengurusan agar misalnya seorang direktur yang sudah bekerja di sini kan banyak kemudian mereka harus keluar dulu ke Singapura untuk izin sementara baru masuk lagi. Nah yang begitu-begitu yang diatur dipermudah. Jadi bukan mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk. Bukan, sama sekali bukan,” tegas Seskab kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4)  dan dikutip Bergelora.com. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang keberatan terhadap terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 itu, Seskab Pramono Anung berharap agar membaca dulu Perpres tersebut sebelum menyampaikan pendapat. “Banyak yang belum membaca Perpres sudah kemudian menanggapi,” ungkap Pramono. Seskab menegaskan kembali, bahwa penerbitan Perpres tentang Penggunaan TKA itu sama sekali tidak berhubungan dengan tenaga non-skill, namun hanya pada level medium ke atas, manajer, general manager, dan direktur yang akan memperpanjang izin kerjanya itu tidak perlu kemudian balik dulu ke Singapura baru ke sini. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan misalnya jabatan seorang direktur keuangan mau pindah menjadi direktur operasi, itu sebelumnya  izin dulu. “Itu. Terlalu berbelit-belit. Nah sekarang itulah yang dipermudah,” tegas Seskab. (Enrico N. Abdielli)

Perwakilan Facebook Indonesia saat bertemu dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Selasa (17/4) lalu, untuk menjelaskan kasus kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia. (Ist) JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada Kamis (19/4) kemarin  kembali mengirimkan surat kepada Facebook terkait kasus kebocoran 1 juta lebih data pelanggan media sosial itu asal Indonesia. Dalam siaran pers yang dirilis Biro Humas Kominfo disebutkan, surat yang dikirimkan sebagai jawaban surat dari Head of Data Protection, Facebook Ireland Limited tertanggal 10 April 2018 itu ditujukan untuk meminta penjelasan dan dokumen yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia. Melalui surat tersebut, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kominfo meminta konfirmasi dan penjelasan mengenai adanya informasi penyalahgunaan data pengguna Facebook yang meluas ke firma analisis lain selain Cambridge Analytica yaitu CubeYou dan Aggregate IQ Pemerintah juga meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan teknis untuk membatasi akses data di Facebook, sebagaimana informasi yang telah dimuat dalam surat dari Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia tanggal 5 April 2018. Facebook diminta data jadwal dan/atau hasil audit atas kasus penyalahgunaan data pengguna; dan memberikan data pengguna Facebook Indonesia yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica. “Dalam surat itu juga, Kementerian Kominfo secara tertulis agar Facebook memenuhi permintaan tersebut selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak surat dikirimkan hari ini,” bunyi siaran pers itu. Tidak Lengkap Kepada bergelora.com dilaporkan sebelumnya Kepala Perlindungan Data dari Facebook Irlandia pada Selasa (10/4) lalu telah mengirimkan jawaban terkait kasus kebocoran data pribadi 1.099.666 pengguna Facebook di Indonesia yang dilakukan oleh Cambridge Analytica. Dalam jawaban yang disampaikan melalui email itu, Kepala Perlindungan Data dari Facebook Irlandia hanya menyampaikan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kebocoran tersebut, yaitu Facebook telah melakukan audit terhadap kebocoran data pribadi dari penggunanya, walaupun hasil auditnya belum disampaikan secara lengkap dan rinci kepada Kementerian Kominfo. Facebook telah memberikan rincian informasi mengenai akses pihak ketiga terhadap data user pass log in dalam aplikasi Cambridge Analytica; dan Facebook telah melakukan update kebijakan dan perubahan fitur yang memungkinkan pihak ketiga menggunakan data pribadi pengguna. Terhadap jawaban tersebut, Kementerian Kominfo menilai belum semua informasi yang diminta oleh Pemerintah Indonesia dipenuhi dalam surat jawaban. Ada dua penjelasan yang menurut Kementerian Kominfo belum disampaikan oleh Facebook, yaitu belum dijelaskan tindakan apa yang dilakukan Facebook terhadap bentuk informasi dan cara pemberitahuan penyalahgunaan data pengguna sebagai bentuk early warning dalam platform Facebook yang membantu pengguna. Juga Belum dijelaskan potensi penyalahgunaan data pengguna FB yang selayaknya diketahui pengguna berupa notifikasi kepada Kementerian Kominfo mengenai potensi-potensi penyalahgunaan data pribadi yang berasal dari platform aplikasi pihak ketiga. Kementerian Kominfo mengingatkan, agar Facebook mematuhi legislasi atau regulasi yang berlaku di Indonesia. “Oleh karena itu, Kementerian Kominfo membutuhkan penjelasan mengenai struktur tanggung jawab di Facebook ketika terjadi penyalahgunaan dan/atau dicederainya data pribadi pengguna FB dari Indonesia. Sebab, dimanapun penanggung jawab Facebook, tetap dapat diterapkan yurisdiksi virtual terhadap legislasi/regulasi Indonesia,” tegas Kementerian Kominfo melalui siaran pers Jumat (13/4) lalu. (Enrico N. Abdielli)

Menteri kesehatan (Menkes) Nila Moeloek. (Ist) JAKARTA- Center for Budget Analysis (CBA) terus melanjutkan sorotannya terhadap potensi korupsi di bidang kesehatan khususnya di Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. Belakangan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) membongkar cara-cara permainan proyek yang berpotensi korupsi di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Terkait proyek di atas Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan permainan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam proyek pengadaan kelambu bernilai puluhan miliar ini,” kepada pers di Jakarta, Kamis (19/4). Ia menjelaskan,  Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tahun 2016 memiliki proyek pengadaan kelambu berinsektisida. Adapun Perusahaan yang menjalankan proyek ini adalah PT BMI seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Nomor HK.05.01/IV.9/L/77/2016. Penandatanganan sendiri dilakukan tanggal 31 Agustus 2016. Anggaran yang disepakati pihak Kemenkes dengan PT BMI sebesar Rp 40,7 miliar. Uang puluhan miliar ini untuk memborong sekitar 491.000 buah kelambu berinsektisida. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kemenkes memberi waktu pekerjaan kepada PT BMI selaku pemenang proyek selama 110 hari atau 4 bulan. Terhitung sejak mulai 31 Agustus sampai dengan 18 Desember 2016. Selain memasok  (pengadaan barang) ratusan ribu buah kelambu berinsektisida, dalam klausul perjanjian PT BMI diberi tugas tambahan untuk mendistribusikan kelambu ke 132 dinas kesehatan. Kedua pekerjaan ini selain harus dirampungkan dalam kurun waktu 4 bulan juga wajib dibuktikan pihak PT BMI dengan penyerahan bukti pengiriman barang berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK). Dimana SBBK harus bisa menunjukkan kapan barang diterima, ditandatangani dan distempel oleh pejabat struktural sebagai syarat untuk melakukan pembayaran. “Pihak Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan diduga kongkalikong dengan pihak swasta sejak awal proses lelang proyek. Indikasi adanya permainan proyek ini terlihat dari dokumen pelelangan, persyaratan klasifikasi usaha adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masuk kategori non kecil serta pengalaman di bidang pestisida/insektisida,” katanya. Anehnya menurut Jajang, dalam dokumen perjanjian Pengadaan Kelambu Berinsektisida yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2016 ada perubahan dalam persyaratan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Menjadi SIUP bidang bahan dan barang kimia dasar pestisida/insektisida/klasifikasi non kecil. “Untuk persyaratan pengalaman di bidang pestisida/insektisida tiba-tiba dihilangkan pihak Kemenkes. Hal ini diduga dilakukan demi mengunci perusahaan yang akan menang dalam hal ini perusahaan jagoan Kemenkes,” katanya. Fakta lainnya, ia melanjutkan, PT BMI selaku pemenang tender ternyata baru mendapat SIUP klasifikasi usaha menengah pada 5 Agustus 2016 sehingga tidak memiliki pengalaman dalam pengadaan barang bahan kimia dan insektisida sebagai badan usaha dengan klasifikasi usaha non kecil. Ditambah lagi, berdasarkan dokumen impor barang diketahui bahwa klasifikasi untuk kelambu berinsektisida adalah tekstil, dengan demikian seharusnya persyaratan klasifikasi usaha adalah bidang tekstil, bukan bidang kimia dan insektisida. “Berdasarkan data di atas sudah jelas dugaan permainan dalam proyek pengadaan kelambu berinsektisida kemenkes. CBA meminta pihak berwenang khususnya KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait kasus ini, jika perlu panggil juga Menteri kesehatan untuk dimintai keterangan,” katanya. (Web Warouw)

Seminar pengenalan Pendidikan Jarak Jauh dengan tema “Revitalisasi Perguruan Tinggi Dalam Era Digital dan MEA”, Kamis (11/1), berlokasi di kantor Kopertis Wilayah III HarukaEDU bekerja sama dengan Kopertis Wilayah III mengundang wakil dari Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta (Ist) JAKARTA- Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi pada semua sektor kehidupan, maka semakin mudah pula kehidupan manusia. Salah satu sektor yang dipermudah dengan semakin berkembangnya teknologi adalah pendidikan. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)  dengan E-learning juga merupakan jalan untuk merevitalisasi perguruan tinggi. HarukaEDU berharap dapat membantu PTS-PTS untuk menyelenggarakan kuliah dengan metode Blended Learning. Hal ini disampaikan oleh Gerald Ariff selaku co-founder HarukaEDU kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (22/1) “Untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saat ini bisa dengan menggunakan metode E-Learning atau disebut juga Pendidikan Jarak Jauh (PJJ),” ujarnya. Ia menjelaskan, E-Learning atau Pendidikan Jarak Jauh sendiri adalah sebuah sistem pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dan biasanya dilakukan secara jarak jauh. “Saat ini, belum banyak universitas di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Menristekdikti untuk menggelar prodi PJJ,” jelasnya. Dr. Gerald Ariff, B.Eng (Hons).,MSc selaku co-founder HarukaEDU (Ist) Untuk meningkatkan awareness para pendidik di Universitas terhadap kelebihan-kelebihan PJJ, pada hari Kamis 11 Januari 2018 kemarin, berlokasi di kantor Kopertis Wilayah III HarukaEDU bekerja sama dengan Kopertis Wilayah III mengundang wakil dari Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta untuk menghadiri seminar pengenalan Pendidikan Jarak Jauh dengan tema “Revitalisasi Perguruan Tinggi Dalam Era Digital dan MEA”. Dihadiri oleh 110 peserta wakil dari 52 PTS di Jakarta, seminar ini menghadirkan pembicara-pembicara yang sudah berpengalaman dengan PJJ, Dr Illah Saillah, MS (coordinator Kopertis Wilayah III), Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls (Staf Ahli Bidang Akademik Menristekdikti) dan Dr. Gerald Ariff, B.Eng(Hons)., MSc (Chief Partnership Officer HarukaEDU) yang menyampaikan pengalaman dan pengetahuan masing-masing mengenai regulasi dan tata cara untuk membuka kelas PJJ. Dr. Illah membuka seminar ini dengan memberi pengarahan mengenai Implementasi Standar Pendidikan Tinggi di Era Digital dan MEA. Sedangkan kebijakan PJJ dan E-Learning yang berbasis teknologi dibahas lebih mendalam oleh Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls dari sisi peraturan Menristekdikti. Pada sesi terakhir, Dr. Gerald Ariff, B.Eng(Hons), MSc membagikan poin penting dari PJJ dan memperkenalkan HarukaEDU yang siap membantu universitas dalam menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh melalui produk portal PINTARIA.COM. Seminar pengenalan Pendidikan Jarak Jauh dengan tema “Revitalisasi Perguruan Tinggi Dalam Era Digital dan MEA”, Kamis (11/1), berlokasi di kantor Kopertis Wilayah III HarukaEDU bekerja sama dengan Kopertis Wilayah III mengundang wakil dari Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta (Ist) Setelah seminar, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab tentang PJJ dan bagaimana cara menyelenggarakannya. Semua pertanyaan-pertanyaan seputar PJJ, mulai dari cara pembuatan materi, proses belajar mengajar hingga ujian yang menentukan nilai untuk mahasiswanya dibahas secara tuntas pada sesi ini. Tidak sampai situ saja, HarukaEDU menghadirkan testimoni dari mahasiswa kuliah metode Blended Learning yang saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen di universitas partner, UMJ dan juga testimoni dari partner yang sudah mendapatkan izin PJJ, LSPR Jakarta. “Dengan adanya testimoni-testimoni tersebut, diharapkan PTS yang berkeinginan untuk menyelenggarakan kuliah dengan metode Blended Learning dapat lebih memahami syarat dan apa saja yang dibutuhkan,” demikian Gerald. Ia menegaskan,  HarukaEDU juga memberikan kesempatan untuk para peserta seminar yang ingin mencoba mengoperasikan sistem LMS (Learning Management System) kami agar mendapat bayangan seperti apa kuliah metode Blended Learning tersebut. Melalui seminar ini, HarukaEDU berharap dapat membantu PTS-PTS untuk menyelenggarakan kuliah dengan metode Blended Learning. (Wisnu/Web Warouw)  

Presiden Jokowi saat memberikan Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis ke-60 (1957-207) Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata, Bandung Jawa Barat, Senin (11/9) siang (Ist) BANDUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, negara-negara sekarang ini  bisa mengendalikan medianya tapi tidak bisa mengendalikan media sosial. Media mainstream bisa dikendalikan, tapi media sosial, tidak bisa. Kalau dia punya platform sendiri, iya mungkin bisa, tapi hampir semua negara tidak bisa mengendalikan ini. “Semua menanyakan kepada saya. Yang deket-deket saja, Singapura, Malaysia, yang agak jauh, Iran, Presiden Ghani menyampaikan kepada saya. Saya juga kaget media sosial begitu sangat terbukanya dan semua nyampaikan secara terbuka apa adanya di media sosial,” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis ke-60 (1957-207) Universitas Padjadjaran (Unpad), di Grha Sanusi Hardjadinata,  Bandung Jawa Barat, Senin (11/9) siang. Di kita juga sama. Menurut Presiden, yang jelek-jelek yang harus diantisipasi yang berkaitan dengan fitnah, mencela, menjelekkan, menyalahkan,  berita bohong. Inilah, tutur Presiden, yang harus dihentikan. Sehingga kita pakai media sosial itu untuk hal-hal positif. “Inilah yang harus kita arahkan,” ujarnya. Kepala Negara mengemukakan, satu dua hari lalu dirinya dikomplainmengenai artis Raisa. “Pak Presiden ini satu lagi aset Indonesia lepas ke tangan asing, karena ternyata suaminya orang Australia,” ungkapnya. Itu belum dijawab, menurut Presiden, sudah muncul lagi. “Pak ini satu lagi Pak aset Indonesia lari ke tangan asing. Siapa lagi ini? Itu Pak, Claudia Cyntia Bella dinikahi orang Malaysia,” kata Presiden seraya menambahkan, hal-hal seperti ini dulu tidak pernah disampaikan langsung ke Presiden. Tapi sekarang, bisa disampaikan langsung ke pemerintah. “Inilah keterbukaan yang kita hadapi dan kita semuanya harus siap,” ujar Presiden Jokowi. Harus Antisipasi Presiden Jokowi menekankan, agar Universitas mengantisipasi keterbukaan yang disampaikan melalui media sosial (medsos). Caranya, dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bersaturang, dan bersaing dalam kompetisi. Presiden lantas menceritakannya pengalamannya bertemu dengan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, yang terpaksa lengser karena kalah dalam referendum soal Brexit (British Exit) dari Uni Eropa. Menurut Presiden, saat referendum soal Brexit itu, Pemerintahan PM Cameron kalah, ternyata karena media sosial mempengaruhi. Demikian juga saat Pemilihan Presiden di Amerika Serikat, dimana semua medsos katakan Hillary unggul atas Trump, namun akhirnya juga berubah. “Inilah yang mestinya Unpad memiliki fakultas medsos, jurusannya meme. Kenapa tidak? Animasi, kenapa tidak? Ke depan itu nanti yang akan kita hadapi,” tutur Presiden seraya menambahkan, sebagai agen perubahan Universitas harusnya mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Rektor Universitas Padjadjaran Try Hanggono Ahmad, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, dan civitas akademika Universitas Padjajaran Bandung. (Martinus Ursia)   

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)