Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri. (Ist) JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, merespon terkait Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan meluncurkan surat teguran kepada Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Teguran ini karena Wakil Bupati Trenggalek meninggalkan tugasnya tanpa izin. Menyikapi hal tersebut, Bahtiar mengungkapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan bahwa persolaan tersebut terkait larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 huruf j meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Bahtiar juga sampaikan, “Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.” Selanjutnya, ia terangkan persoalan tersebut memiliki konsekwensi dikenai sanksi secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ayat 3, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Ayat 4, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian. Dan ayat 5, dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. Sesuai konsitusi juga  bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota adalah bagian dari sistem pemerintahan NKRI. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UUD 1945 Amandemen Keempat,” tegasnya. Berkenaan dengan kewenangan gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota Bahtiar menegaskan bahwa gubernur juga memiliki fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. “Prinsipnya Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah,  sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur kepada Wakil Bupati Trenggalek, ternasuk binwas kepada walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati lainnya diwilayahnya sesuai yang diatur dalam UU Pemda,” katanya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, kronologi permasalahan tersebut bermula dari Gubernur Jawa Timur menerima surat tentang Wakil Bupati Trenggalek tidak ada di tempat, dan tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat negara tanggal 9 sampai dengan 19 Januari 2019. Maka Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat ke Bupati Trenggalek agar menyampaikan laporan secara rinci. Gubernur juga meminta Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak untuk segera membuat laporan rinci mengenai Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut Laporan ini penting menurut Bahtiar untuk kemudian dilanjutkan sebagai laporan Gubernur Jatim kepada Menteri Dalam Negeri. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 77 ayat 3  disebutkan bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas lebih dari tujuh hari tanpa izin mendapat teguran. Hal2 seperti ini penting dilakukan oleh Gubernur dan jadi contoh diseluruh daerah. Gubenur harus mengembalikan  kembali marwah sistem  pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional negara kesatuan Republik Indonesia sesuai azas-azas, prinsip-prinsip dan etika penyelenggaraan pemeintahan yang baik dan sesuai konstitusi dan Undang-Undang. (Web Warouw)

Presiden Joko Widodo (Ist) JAKARTA- Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan tentang pertimbangan aspek kemanusiaan untuk Ustaz Abu Bakar Baasyir. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertindak dengan menyalahi prosedur hukum dalam proses yang dilakukan soal Ustaz Abu Bakar Baasyir. "Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah sepuh dan kesehatannya sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah (sebelumnya) yang saya sampaikan secara kemanusiaan," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. Meski demikian, dalam prosesnya, terdapat aspek lain yang harus tetap ditaati, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. "Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Syaratnya itu harus dipenuhi. Contohnya setia pada NKRI, setia pada Pancasila. Itu sangat prinsip sekali," tuturnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, saat ini, pembebasan bersyarat Ustaz Abu Bakar Baasyir tengah dikaji oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Untuk  sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, Presiden menyerahkan kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir. "Ini ada sistem dan mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Saya disuruh menabrak (sistem) kan enggak bisa. Apalagi sekali lagi ini sesuatu (persyaratan) yang basic, setia NKRI, setia Pancasila. Itu basic sekali," tandasnya. (Enrico N. Abdielli)

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul, Jln. Proklamasi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) siang. (Ist) GARUT- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sampai akhir 2019 sudah Rp257 triliun yang diberikan pemerintah kepada desa-desa di seluruh tanah air. Karena itu, lanjut Presiden, sekarang ini ada pergeseran anggaran, yang banyak berada di Jakarta, di kota, mulai 2015 balik masuk ke desa-desa di seluruh tanah air. “Apa yang kita inginkan dari Dana Desa yang kita berikan. Tentu saja kita ingin ketimpangan antara desa dan kota kita ini semakin sempit. Yang kedua, kita ingin kemiskinan yang ada di desa itu berkurang secara drastis,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul, Jln. Proklamasi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) siang. Presiden menginginkan agar Dana Desa itu jangan dibiarkan kembali ke kota, karena perputaran uang, sesuai teori, semakin banyak perputaran uang di sebuah wilayah akan memberikan peningkatan kesejahteraan pada semua. “Jadi, kalau uang ini tidak keluar dari desa, mutar, mutar, mutar dari desa di desa itu terus, kita lihat nanti kesejahteraan masyarakat seperti apa. Tapi teorinya dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat,” ujar Presiden. Untuk itu, Presiden berpesan agar dalam setiap program proyek yang menggunakan Dana Desa, menggunakan material yang ada di desa itu. Contoh membangun irigasi, contoh membangun jalan-jalan di desa infrastruktur di desa, Presiden menyarankan agar membeli yang ada di desa, kalau enggak ada di desa itu beli di desa tetangganya. Beli pasir, beli pasir di desa itu, sambung Presiden, kalau enggak ada, beli di desa kalau bisa beli di toko besi yang ada di desa itu, pindah ke desa yang lain. “Tapi masih di lingkup desa, maksimal di kecamatan. Sehingga uang berputar-berputar, berputar-putar,” tutur Presiden seraya menambahkan, agar menggunakan tenaga kerja 100 persen dari desa itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan ini antara lain Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Lilit)

Tol Salatiga. (Ist) SALATIGA- Tarif enam ruas baru Tol Trans Jawa resmi diberlakukan mulai Senin (21/1) pukul 00.00 WIB. Ruas tol tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Desember 2018 dan sudah digunakan tanpa tarif sebagai bagian sosialisasi dan mendukung kelancaran arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Adapun besaran tarif terjauh enam ruas tol baru untuk kendaraan golongan I sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 14 Januari 2019 adalah : 1. Ngawi – Kertosono Rp88.000; 2. Gempol – Pasuruan Rp36.000; 3. Ruas Relokasi Porong – Gempol pada Tol Surabaya-Gempol : a. Seksi Kejapanan – Porong Rp3.000; dan b. Seksi Porong – Kejapanan Rp6.000; 4. Pemalang – Batang Rp39.000; 5. Batang – Semarang Rp75.000; dan 6. Semarang – Solo Rp65.000. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna mengatakan, tarif yang diberlakukan sudah sesuai ketentuan rasionalisasi tarif yaitu pertama, untuk ruas yang baru operasi tarif tol awal golongan I maksimal Rp1.000/km. Kedua, besaran tarif kendaraan golongan II dan III adalah 1,5 kali dari golongan I dan untuk golongan IV dan V adalah 2 kali dari golongan I. Diskon 15 Persen Namun demikian kepada Bergelora.com dilaporkan mulai tanggal 21 Januari 2019 hingga 2 (dua) bulan ke depan, juga akan diberlakukan diskon 15 persen untuk pengguna tol jarak jauh. “Dari empat kluster Tol Trans Jawa hanya kluster II (Palimanan – Semarang), III (Semarang – Surabaya), dan IV (Gempol – Grati) yang didiskon. Sementara kluster I (Jakarta – Palimanan) tidak berlaku diskon. Tol dalam kota yakni Semarang ABC dan Surabaya-Gempol juga tidak berlaku diskon,” jelas Kepala BPJT itu di Jakarta, Minggu (20/1). Menurut Hery, pemberian diskon merupakan inisiatif badan usaha jalan tol (BUJT). Dengan adanya diskon 15%, maka pengguna tol golongan I dari Jakarta menuju Pasuruan (keluar di GT Grati) semula membayar Rp712.500 menjadi Rp624.500 atau hemat Rp88.000. Sementara kendaraan golongan V mendapat potongan sebesar Rp188.500. “Diskon hanya berlaku apabila pengguna jalan tol melakukan perjalanan penuh dalam satu kluster. Misalnya di kluster II, kendaraan yang masuk gerbang tol (GT) Palimanan akan membayar tarif tol diskon apabila keluar di GT Kali Kangkung di Semarang. Ketentuan tarif diskon lainnya adalah saldo e-toll cukup. Apabila e-toll saldo kurang atau tidak terbaca maka diskon tidak berlaku,” sambung Herry. Pemerintah meyakini tersambungnya Tol Trans Jawa mulai dari Merak hingga Grati Pasuruan akan meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa. Bagi angkutan logistik, akan mengurangi biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Sementara industri di daerah juga bisa tetap berkembang karena  tidak memindahkan produksi ke kawasan Industri yang lebih besar seperti di Karawang. Disamping itu, kehadiran jalan tol juga mendukung peningkatan kunjungan ke destinasi wisata di daerah dan produk-produk lokal UKM seperti kuliner, batik yang dipasarkan di rest area jalan tol sehingga meningkatkan ekonomi lokal. “Dengan tersambungnya tol Trans Jawa ini, banyak manfaat yang bisa diterima oleh pengguna tol, terutama adalah berkurangnya waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar. Kelancaran perjalanan diharapkan juga mengurangi tingkat kelelahan pengemudi terlebih angkutan logistik,” pungkas Hery. (Enrico N. Abdielli)

Aktifis perempuan Eva Susanti Bande. (Ist) PALU- Penangkapan paksa atas Bapak Hamsi petani asal Pasangkayu menuai protes dari Aktifis perempuan Eva Susanti Bande.  "Saya Sangat menyesalkan tindakan Kepolisian Negara di Pasangkayu yang melakukan tangkap paksa terhadap Hemsi (Frans). Sudah jelas menurut penuturan Hemsi dan fakta di lapangan, bahwa buah Kelapa Sawit yang dipetiknya itu berada di atas tanah sendiri,” ujarnya kepada Bergelora.com di Palu, Senin (21/1). Menurutnya, polisi itu urusannya menjaga keamanan dan memberi rasa aman kepada rakyat bukan melahirkan suasana teror bagi rakyat tani. Kasus yang dialami Hemsi menurutnya adalah contoh dari ribuan kasus yang modusnya sama di berbagai wilayah Indonesia yang terdapat perusahaan-perusahaan pemegang Izin perkebunan kelapa sawit. Laporan pihak perusahaan itu harusnya oleh pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti, karena kesan yang hadir kemudian menjadi fakta bahwa Kepolisin Negara adalah penjaga keamanan perusahaan milik pribadi. Modus dibelakang laporan pencurian ini, sebenarnya hendak memberi “warning” kepada petani-petani umumnya di Pasangkayu maupun Donggala di sekitar atau di dalam area industri perkebunan untuk tidak memetik buah Sawit. “Meskipun secara faktual berada di atas lahan sendiri. Ini merupakan teror” yang hendak diciptakan oleh perusahaan melalui tangan aparatur hukum negara,” jelas Eva. Meski korban kriminalisasi alat kekerasan negara ini hanya satu orang tetapi menurut Eva, dampak yang hendak ditimbulkannya sangat besar, yakni mengamankan dan menjaga investasi pemilik modal yang sedang mencuri untung besar di atas tanah rakyat Donggala dan Pasangkayu. Rasa takut kaum tani di seluruh area industri perkebunan sawit baik di Pasangkayu maupun di daerah lain adalah tujuan dari pelaporan ini.  “Sebenarnya saya menjadi prihatin terhadap Kepolisian Negara. Karena kesan yang timbul dari ulah perusahaan seperti ini, seakan menjadikan Polisi menjadi “anjing penjaga” kebun milik Kuasa Modal. Perusahaan pemegang izin perkebunan ini hanyalah “penumpang” yang sering melanggar hak rakyat di daerah-daerah,” tegasnya. Ia mengingatkan agar watak serakah dan melecehkan kewibawaan Institusi Kepolisian negara di area-area izin kerjanya yang semestinya dimusnahkan. Rakyat yang lapar dan miskin di atas tanah pertanian/kebun sendiri akibat penetrasi modal, mestinya menjadi target keberpihakan kepolisian negara. “Bukan perusahaan-perusahaan pelaku teror dan perampas tanah rakyat, seperti yang terjadi sekarang di Pasangkayu,” tegasnya.  Kaum Tani Pasangkayu dan Donggala harus menggalang kesatuan untuk mendukung pembebasan Hemsi dari Penjara. Sebab penyakit aparatur hukum negara yang berpihak kepada modal juga hidup subur di dalam lembaga Peradilan di daerah bahkan di pusat kekuasaan (Jakarta). "Upaya dari saudara-saudara Pengacara Rakyat harus mendapat back up kuat dari organisasi rakyat maupun Ornop/LSM kalau hendak memenangkan pertarungan di Meja Peradilan," katanya Menurutnya, dihadapan momentum Pemilu 2019 ini sangat mudah bagi oknum-oknum pelaku Hoaks memperkeruh suasana. Demikian juga dari pihak perusahaan dan para penjaganya, setiap geliat gerakan rakyat akan dipelintir menjadi upaya menghambat Pemilu 2019. Para pegiat HAM dan organisasi pembela petani akan digiring masuk ke area “mudah” dikriminalisasi dengan alasan pengamanan pemilu. Kuasa modal pemilik perusahaan hanya akan tersenyum puas mengadu-domba rakyat, LSM/Ornop, Polisi, dan memperalat Perangkat Hukum di lembaga peradilan demi kepentingan Pemilik Modal nan serakah. "Bagi saya Hukum yang tidak adil bukan untuk dipatuhi. Rakyat harus mengorganisir diri dalam persatuan kerja yang kokoh untuk merebut keadilan, bukan menunggu keadilan itu datang dari langit," tegas Eva. (Lia Somba)

ilustrasi kriminal koruptor yang diborgol. (Ist) TANGERANG- Masyarakat mulai sadar untuk mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan di desa. Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) melaporkan dugaan korupsi oleh oknum Kepala Desa Kramat, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggerang, Banten kepada Polda Metro Jaya Subdit Korupsi. “Kita masyarakat harus ikut mengawasi penggunaan dana negara. Yang terdekat adalah kepala desa terdekat,” ujar Lis Sugianto dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) kepada pers setelah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Senin (21/1) atas dugaan korupsi Kepala Desa itu. Ia menjelaskan, dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa atas kejadian pada hari Rabu 30 Mei 2018. LKPK mendatangi Kantor Desa Kramat untuk mengklarifikasi dugaan korupsi Rp 1,2 milyar yang dilakukan oleh Kepala Desa Nur Alam, namun kantor desa tersebut sudah tutup. “Selanjutnya kami mendatangi kediaman kepala desa untuk mendapatkan keterangan mengenai dugaan penyelewengan dana desa sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” jelasnya. Setiba di rumah kepala desa dirinya melihat sedang ada proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh kepala desa bersama pekerja. “Setelah kami memperkenalkan diri kami dan kami menanyakan perihal rician biaya  Rencana Anggaran Belanja (RAB) desa dan kepala desa menjanjikan kepada kami akan memeberikan data terkait anggaran desa tersebut esok hari,” katanya data tersebut berada ditangan operator pelaksana desa yang sedang rapat di daerah Tiga Raksa. Menolak Sogokan Uang Bensin Pada hari Kamis 31 Mei 2018 pukul 16: 40 wib LKPK kembali menyambangi kediaman kepala desa bertemu dengan kepala desa dan operator desa yang menurut kepala desa mengerti perihal anggaran desa. Oby, selaku operator menjanjikan besoknya untuk mengambil data RAB tersebut yang kami minta. Ketika akan beranjak pulang tiba-tiba ada seseorang yang bernama agus yang mengaku sebagai staff desa bagian Kaur Keuangan menghampiri salah satu anggota LKPK dan menyodorkan sebuah amplop yang berwarna putih sambil berkata “sekedar uang bensin”. Tapi LKPK menolaknya dan menduga uang yang berisi di amplop tersebut adalah penyuapan agar dugaan korupsi ini tidak di laporkan kepada pejabat publik baik dari kepolisian maupun KPK. Pada hari Jumat 1 Juni 2018 pihak LKPK menemui kembali Oby sesuai janjinya ingin memberikan RAB jam 16:00 wib. “Lagi-lagi Oby berbohong tidak memenuhi janjinya kepada kami. Dengan ini kami menyimpulkan bahwa oknum kepala desa kramat yang bernama Nur Alam tidak ada itikad baik untuk memeberikan informasi RAB dan bekerja sama  dalam pengawasan anggaran desa serta berupaya menghalang-halangi masyarakat,” katanya. (Web Warouw)

Ilustrasi calon mahasiswa baru. (Ist) JAKARTA- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun 2019, para peserta tidak perlu buru-buru mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Namun harus mengikuti tes dulu baru kemudian dapat nilai. Berdasarkan nilai yang didapat itulah peserta bisa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diminatinya. “Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dalam konferensi pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 di Ruang Sidang Utama, Gedung D Kemenristekdikti , Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur penelusuran minat dan bakat atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minilai 20% dari daya tampung tiap prodi (program studi) di PTN. Selanjutnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Ujian Mandiri, dengan kuota maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menristekdikti menjelaskan, pada pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik. “Mulai tahun mendatang metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan),” ujar M. Nasir. Maksimal Dua Kali Ketua Panitia SBMPTN 2018 sekaligus Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menyebutkan, peserta tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 dapat mengikuti UTBK maksimal sebanyak dua kali, dengan membayar uang pendaftaran UTBK sebanyak Rp. 200.000 pada setiap tes. Ia menambahkan peserta dapat menggunakan nilai tertingginya dalam mendaftar program studi yang diinginkan, pada dua kali UTBK, dengan jenis soal akan sama, namun pertanyaannya akan berbeda. Hal ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus rektor ITB Kadarsah Suryadi, dan Sekretaris panitia pelaksana SBMPTN 2018 sekaligus rektor ITS Joni Hermana. (Enrico N. Abdielli)

Menristekdikti M. Nasir menyampaikan keterangan pers terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2019, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. (Ist) JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memangkas jatah penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang dikenal melalui jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 mendatang, dari sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. “Penurunan ini dilakukan karena kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil akademiknya,” kata Menristekdikti M. Nasir dalam jumpa pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. Menurut Menristekdikti, berdasarkan penelusuran hasil portofolio terdapat kecenderungan yang hampir sama, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi calon-calon yang dianggap terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu. Selain melalui SNMPTN, menurut Menristekdikti, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau melalui jalur seleksi tertulis yang diikuti oleh semua peserta, dan jalur mandiri.” “Kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 20 persen, SBMPTN 40 persen, dan jalur mandiri 30 persen dari daya tampung tiap program studi di PTN,” jelas Menristekdikti. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019, Menristekdikti M. Nasir menjelaskan, hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Adapun metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan, dan UTBK berbasis Android belum diterapkan. Penerimaan mahasiswa baru itu, lanjut Menristekdikti,  tidak lagi dilaksanakan oleh panitia seleksi. Namun oleh institusi yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk PTN bagi mahasiswa baru. Kepada Bergelora.com dilaporkan, materi tes UBTK tahun 2019 meliputi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Sosial Humaniora. Sedang bagi pendaftar program studi Keolahragaan dan/atau Seni, menurut Menristekdikti, cukup dengan mengunggah dokumen prestasi atau portofolio saja, tidak ada  Ujian Ketrampilan. (ZKA Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)