Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie. (Ist) JAKARTA – Konflik batas perairan di Laut Natuna antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tidak pernah akan selesai, karena kompleksitas dasar masing masing negara yang bertahan dengan argumennya masing-masing. Indonesia bertahan dengan pasal-pasal tercantum dalam UNCLOS 1982 dan China bertahan atas dasar claim historical. Hal ini disampaikan Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie pada diskusi publik bertajuk "Tantangan Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Global Dan Kawasan" di Kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/2). ”Kita seolah terlupa bahwa inti dari semua permasalahan ini sebenarnya terletak justru pada bagaimana masyarakat internasional termasuk Indonesia mau membuka pintu komunikasi dan berdiskusi terkait sejarah kuno maritime kawasan,” katanya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, pendekatan berbasis sejarah kuno tersebut, dijelaskan Connie, justru perlu dilakukan dikarenakan bukti-bukti okupasi dan arsip China tentang kepemilikan serta patrolinya di rangkaian pulau-pulau di laut China Selatan terekam baik sejak era Dinasti Tang (618-907) dan Dinasti Song (960-1279). “Klaim tersebut sejak zaman  Xisha dan Nansha masing-masing disebut "ribuan mil pasir" (qian li chang sha) dan "ribuan mil batuan" (wan li shi tang) dan kemudian, masuk dalam wilayah Dinasti Qing sebagaimana tertera dalam Kaisar Kang Xi's World Map (1644- 1911). "Kesemua arsip hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Jelaslah tanpa Taiwan dihadirkan di meja perundingan secara formal sebagai ‘negara’ maka sangat mustahil kolaborasi negara-negara kawasan atas penyelesaian sengketa atas klaim sembilan garis putus- putus atau nine-dashed line akan selesai," tukas Connie. Connie menjelaskan, China bersikeras dengan tiga dasar tuntutannya terkait hal itu. Tuntutan China pertama adalah Uti Possidetis. China tidak hanya menemukan pulau-pulau di Laut China Selatan tetapi juga yang pertama mengokupasi secara faktual pulau-pulau ini melalui eksplorasi dan administrasi. Tuntutan kedua, Teraa Nulius. Di sini terjadi hanya sekali, dan tidak akan pernah terjadi lagi, sehingga negara yang menemukannya pertama kali memiliki hak atas klaim pulau pulau tersebut dan China memiliki arsip telah berpatroli sejak beberapa dinasti sebagai bagian dari dominasi adminitrasi, kebudayaan dan keamanan nasional China serta. Ketiga, China menganggap sejak pertengahan abad ke XX, saat ROC (Taiwan) mengeluarkan pernyataan garis demarkasi U-line untuk mengklaim hak dan kepentingan nasionalnya di area Laut China Selatan dunia international tidak ada yang berkeberatan atau mengajukan protes, kala itu. “Klaim sejarah inilah yang menjadi penyebab ketegangan kedua negara Indonesia dan China di wilayah Laut Natuna itu meningkat sejak 2014. Kala itu China memasukkan sebagian perairan Natuna di Laut China Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan ‘sembilan garis putus-putus’ atau ninedashed line, yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia,” ujarnya. (Web Warouw)

Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di Jakarta, Kamis (16/01). (Ist) JAKARTA- Perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah tidak sekadar wacana, Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional, pada tahun 2020, pengalihan jabatan tersebut ditargetkan akan selesai. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan. “Sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik,” jelas Menteri Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di Jakarta, Kamis (16/1). Pada kesempatan itu, Menteri PAN RB menyampaikan bahwa akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap. “Pertama, adalah identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Tahap kedua, adalah pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Kemudian ketiga, adalah pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi,” ujarnya. Langkah keempat, jelas Menteri Tjahjo, adalah penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi, serta tahapan kelima adalah penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, sambung Tjahjo, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan, tentu, pengecualian itu dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut. Menteri Tjahjo menerangkan, jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa. Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan, menurut Menteri PANRB, adalah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. “Juga kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB,” imbuh Menteri Tjahjo. Pada rapat koordinasi itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menerangkan, Kementerian PANRB telah lebih dahulu memetakan pengalihan jabatan. Kementerian PANRB mengalihkan 141 jabatan eselon III dan IV ke fungsional. Kemudian disederhanakan, sehingga menyisakan 3 jabatan eselon III dan IV, dengan rincian 1 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV. Penyederhanaan pejabat struktural hingga dua level adalah salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo. Dengan struktur yang sederhana, perizinan investasi akan lebih cepat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat serta daerah. “Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi ini sesuai yang diinginkan presiden,” tegas Atmaji dalam rapat yang dihadiri para sekda dan sekretaris jenderal/sekretaris utama kementerian/lembaga. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan formulasi kebijakan, pemetaan jabatan di instansi pemerintah, serta implementasi pengangkatan jabatan fungsional ditargetkan selesai pasa Juni 2020. Kemudian, pertengahan tahun 2020 hingga Desember 2020 akan dilakukan pengangkatan jabatan fungsional di kementerian/lembaga, serta pemetaan dan pengangkatan pejabat fungsional di daerah. “Setelah tahun 2020, akan dilakukan monitoring,” ungkap Setiawan. Tindak lanjut dari penyederhanaan ini adalah penataan organisasi dan pola kerja yang baru. Tentu akan berpengaruh pula dengan penataan formasi dan peta jabatan yang terkait dengan pola karier. Selain itu, pengalihan jabatan ini juga dibarengi dengan pola pengembangan kompetensi serta manajemen kinerja. Struktur birokrasi di instansi pemerintah berpengaruh pada Global Competitiveness Index, yang menempatkan Indonesia di posisi 50, salah satu indikator indeks tersebut adalah human capital dan innovation ecosystem. Dari sisi human capital, sebenarnya Indonesia masih saling kejar dengan Vietnam dan Thailand. “Inilah yang kita khawatir kalau birokrasi tidak disederhanakan, kita bisa terkejar oleh Vietnam,” ungkap Setiawan. Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasodjo. (ZKA Warouw)

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. (Ist) JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunggu peraturan yang memberikan hak untuk melakukan merger atau menutup sebuah perusahaan BUMN yang tidak jelas atau tidak optimal. "Saya rasa nanti saat dipetakan kalau terdapat perusahaan BUMN setengah-setengah dan tidak jelas arahnya, lebih baik dimerger atau dilikuidasi," ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat (17/1). Erick menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden Joko Widodo, bahwa Kementerian BUMN sebagai pihak yang mengelola aset boleh diberi hak untuk melakukan merger atau menutup sebuah perusahaan BUMN. Kalau hak ini sudah didapatkan, Menteri BUMN dapat melakukan pemetaan ulang terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Upaya tersebut saat ini belum bisa dilakukan karena menunggu peraturan terkait hak merger atau likuidasi itu. Menurut Erick, banyaknya perusahaan BUMN yang tidak jelas arahnya tersebut membuat Kementerian BUMN harus mengelola ratusan perusahaan di ranah BUMN. Selain itu, perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak jelas arahnya itu menimbulkan ekosistem yang tidak sehat bagi UKM ataupun persaingan dengan swasta. "Namun kami sudah melakukan hal-hal sebagai langkah awal secara business to business seperti penggabungan rumah sakit anak usaha BUMN," kata Erick. Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa untuk hal seperti ini tidak membutuhkan peraturan, karena yang namanya holding rumah sakit nanti dimiliki oleh banyak BUMN dan tentu hal itu bisa memaksimalkan kualitas serta dan pelayanan rumah sakitnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir  meninjau ulang atau mereview Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 sebagai upaya menyelamatkan atau bahkan melikuidasi BUMN-BUMN dalam kondisi sakit. PP No.41 Tahun 2003 merupakan peraturan pemerintah tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Menurut Pasal 3 ayat 1a dalam PP tersebut menyatakan bahwa Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN sebagaimana dimaksud tidak meliputi penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan. Dalam lampiran penjelasan PP No.41 Tahun 2003, Penjelasan pasal 3 ayat 1a berbunyi dalam rangka penatausahaan setiap penyertaan modal negara pada Persero dan Perum, serta penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangannya, melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal pembubaran BUMN, penggabungan, peleburan atau pemecahan Persero, perencanaan pembagian dan penggunaan laba Persero. (Web Warouw)

Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, di Jakarta, Jumat (17/1). (Ist) JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman. “Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” tegas Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/1). Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Presiden telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Ketiganya, menurut Presiden  adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional. “Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Presiden. Selain itu, menurut Presiden, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Presiden, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama. “Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya. Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR. “Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Presiden belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya. “Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkapnya. (Enrico N. Abdielli)

Ketua BPK, Harry Azhar Azis. (Ist) JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengungkapkan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang membahas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di tataran internalnya. Usai pembahasan tersebut, BPK akan membahas kasus ini bersama dengan KPK, pada Kamis, 16 Januari 2020.  "Siang ini mereka (BPK) akan bahas internal. Besok Kamis akan koordinasi dengan KPK," kata Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/1). Ghufron menegaskan bahwa KPK sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BPK terkait dugaan korupsi di PT Asabri. Saat ini, KPK masih menunggu hasil pembahasan audit dugaan korupsi PT Asabri di tataran internal BPK untuk ditindaklanjuti lebih jauh. "Kami sudah koordinasi dengan BPK. Masih menunggu hasil audit dari BPK yang rencana akan disampaikan pada Kamis besok. Kami sudah berkoordinasi secara intens untuk menangani perkara ini," ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua BPK, Harry Azhar Azis, mengatakan bahwa institusinya masih melakukan proses pengumpulan data dan informasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Saat ini, BPK menafsir kerugian negara akibat dugaan penyelewengan dana Asabri ini mencapai Rp16 triliun. "Sekarang masih dalam proses pengumpulan data dan informasi yang diperkirakan potensi kerugian Rp10 sampai Rp16 triliun," kata Harry. Semua Kena Kepada Bergelora.com dilaporkan secara terpisah Menteri BUMN menjelaskan bahwa ASABRI adalah asuransi yang sudah memang domain pemerintah, tentu cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan. “Jadi tidak ada issue cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit, sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama,” ujar Erick. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa untuk membentuk Good Corporate Government di Kementerian BUMN syaratnya adalah leader yang memiliki akhlak, loyalitas, dan teamwork. “Jadi menurut saya… ya ini proses yang akan terus saya rasa berlanjut ya. Untuk semua pimpinan-pimpinan yang tidak menerapkan ini, ya akan terkena, pasti. Apakah itu dicopot, tetapi kalau yang kasusnya hukum, akan terproses,” tegas Menteri BUMN. Tetapi di lain pihak, sambung Erick, kalau melihat respons luar biasa kepada Indonesia kemarin, dari Abu Dhabi dan United Arab Emirates, untuk menanamkan uang sampai Rp300 trilun. “Jadi kepercayaan ke Indonesianya tetap ada. Nah yang menarik, di dalam komponen itu juga banyak yang namanya perusahaan BUMN. Pertamina dengan ADNOC refinery, Pertamina dengan Mubadala refinery, bahkan PLN  sama Masdar bisa yang namanya tenaga listrik surya, ya kan. Jadi tidak lagi pakai fosil, jadi surya,” jelas Erick. Kepada Bergelora.com dilaporkan, di akhir wawancara, Erick menyampaikan bahwa likuditas Asabri aman dan terjamin karena cash flow–nya sebenarnya asetnya semua masih bagus. (Calvin G. Eben-Haezer)

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers kepada wartawan usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta, Rabu (15/1). (Ist) JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto  menyampaikan bahwa tujuan disusunnya Omnibus Law yakni untuk menggerakkan ekonomi dan melakukan transformasi perekonomian sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru. “Kalau kita lihat struktur tenaga kerja kita terdiri dari setiap tahun angkatan kerja bertambah dengan 2 juta, kemudian dengan pertumbuhan rata-rata 5%. Tentu kita punya pekerja informal dan pekerja formal,” ujar Airlangga usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta, Rabu (15/1). Jumlah angkatan kerja saat ini, menurut Menko Perekonomian mencapai 133,56 juta dan yang bekerja adalah 126 juta sehingga setiap tahun bisa diciptakan dari pertumbuhan ekonomi 5% kira-kira 2 juta tenaga baru. “Tadi disampaikan bahwa substansi daripada omnibus law ini sudah dibahas dengan 31 K/L, sudah menerima masukan dari berbagai stakeholder dan juga sudah berdialog dengan beberapa organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi dan juga beberapa saat yang lalu juga berbicara dengan serikat-serikat pekerja dan yang lain,” ujar Airlangga. Substansi dari omnibus law, menurut Airlangga, terdiri dari 11 klaster, yaitu klaster penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; kawasan ekonomi, baik itu kawasan industri. “Berdasarkan inventarisasi daripada 11 klaster tersebut, sampai dengan sore hari ini teridentifikasi 1.244 pasal dan 79 undang-undang. Jumlah pasal dari omnibus low itu sendiri masih diinventarisasi, tetapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah pasal yang dibatalkan. Jadi ada, ini untuk melihat seberapa besar magnitude daripada pembahasan,” tambah Airlangga. Kepada Bergelora.com dilaporkan, arahan Presiden, menurut Menko Perekonomian agar masing-masing kementerian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, agar pada saat pembahasan ini sebagian masyarakat mengetahui tujuan omnibus law cipta lapangan kerja ini, serta melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait dengan implementasi persiapan omnibus law ini. “Bapak Presiden juga mengharapkan agar segera dilakukan pembahasan dan juga berkomunikasi dengan partai-partai yang memiliki kursi di DPR,” ujar Menko Perekonomian. (Enrico N. Abdielli)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo . (Ist) PEKALONGAN- Kabar gembira bagi para siswa-siswi setingkat SMA Negeri di Jawa Tengah kini dibebaskan dari iuran orang tua (IOT) maupun SPP. Kebijakan ini tercantum di edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah tentang Pembiayaan Penyelenggara Pendidikan. Surat Edaran (SE) No 420/2020 tertanggal 2 Januari 2020 ini telah diedarkan ke sekolah-sekolah. Para siswa yang bisa menikmati fasilitas ini yakni siswa-siswi SMA Negeri, SMK, dan SLB. "SMA, SLB, SMK yang negeri gratis dimulai tahun ini," ucap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela peresmian tiga Jembatan di Pekalongan-Pemalang, pada Selasa (7/1). Bagi para siswa-siswi yang sudah terlanjur membayar maka uang itu bakal dikembalikan. "Jadi ada beberapa siswa yang kemarin sudah membayar, nanti dikembalikan," katanya. Ganjar pun meminta komitmen dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah untuk menaati aturan ini. Dia berharap semua pihak bisa mendukung terealisasinya program ini. "Kita tinggal meminta apa namanya kepala sekolah, dinas, komite sekolah, agar semuanya transparan," tambahnya. Ganjar juga meminta para siswa maupun orang tua untuk ikut mengawasi berjalannya program ini. Dia pun mengundang keterlibatan para siswa sebagai agen antikorupsi. "Saya mendorong siswa-siswanya menjadi agen anti korupsi, karena siswanya (ikut) mengawasi," harapnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, sejumlah SMAN di Kabupaten Pekalongan telah melayangkan surat pemberitahuan terkait adanya sekolah gratis tersebut. Di SMAN Wiradesa pihak sekolah telah mengirimkan surat ke para orang tua atau wali terkait IOT atau SPP per Januari ditiadakan. (Prijo Wasono)

Presiden Jokowi meninjau salah satu tempat workshop saat peresmian BLK Komunitas Se-Indonesia, di Pondok Pesantren Al-Fadllu 2 Kendal, Senin (30/12) siang. (Ist) KENDAL- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sekarang ini kompetisi antar negara itu begitu sangat ketatnya. Adu ekonomi, adu pinter-pinteran antara manusia-manusia yang ada di negara itu semunya berkompetisi. “Begitu sebuah negara kalah ekonominya kalah SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, sudah, ditinggal oleh negara lain,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Se-Indonesia, di Pondok Pesantren Al-Fadllu 2 Kendal, Senin (30/12) siang. Presiden menegaskan, pemerintah tidak mau Indonesia ditinggal oleh negara lain. Ia menyebutkan, di tengah ekonomi dunia sekarang ini yang bergejolak tidak pasti, banyak negara yang sudah masuk ke krisis, menuju ke krisis ke resesi, ekonomi Indonesia tetap baik dan stabil dan pertumbuhan masih di atas 5%. “Ini alhamdulillah patut kita syukuri, karena ada negara yang pertumbuhan ekonominya 7 anjlok jadi -1,5 ada yang 4 anjlok jadi 0,5 ada yang 10 anjlok jadi 6. Sehingga sekali lagi patut kita syukuri. Jangan kita kufur nikmat,” tegas Presiden. Terkait masalah sumber daya manusia, diakui Presiden Jokowi semua negara sekarang ini memang persaingannya ada disitu. Ia menyampaikan, sekarang ini pertanyaannya bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah. Tetapi adu ketrampilan, adu skill, adu kompetensi. “Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah ketrampilan, kejuruan diangkat,” ujar Kepala Negara. “Karena itu,”-- lanjut Jokowi, “Jika di negara kita ini banyak yang enggak sambung, bank, lembaga keuangan perlu yang namanya teknisi koding, perlu yang namanya teknisi programming tapi supply-nya enggak ada, karena pelatihan disitu sangat minim sekali.” Maka, Presiden Jokowi berharap, yang namanya BLK Komunitas ini semoga nanti bisa menyambungkan. 2.000 BLK Menurut Presiden Jokowi, pemerintah sudah mulai mencoba pada 2017 dengan membangun 50 BLK Komunitas, kemudian 2018 jadi 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 ada 1.000 BLK Komunitas. “Nanti tahun depan 2020 lipat 2 kali, 2.000 (BLK Komunitas),” tegas Presiden. Presiden menjelaskan, memang ini baru awal. Namun yang paling penting secara riil nyata itu BLK betul-betul harus hidup dan menghasilkan SDM-SDM yang baik dari Pondok Pesantren. “Golnya harus ke sana. Kalau nanti 2000 ini bener-bener kita lihat berjalan semuanya, nanti akan lipat lagi menjadi 4000. Insyaallah tahun depannya lagi. Karena kita memiliki 29 ribu pondok pesantren di seluruh tanah air,” ucap Presiden. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadllu K.H. Dimyati Rois beserta Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 K.H. Alamudin Dimyati Rois, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Prijo Wasono)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)