Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar. (Ist) JAKARTA- Setelah sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid dan dilanjutkan Instruksi Mendagri melalui media kepada daerah untuk segera memusnahkan KTP-el rusak atau invalid dalam waktu 1 (satu) minggu ke depan hingga Selasa (18/12/2018) tercatat sudah 34 Provinsi dan 340 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Selebihnya tercatat ada 174 kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan dengan cepat instruksi Kemendagri tersebut. Bahtiar juga menghimbau agar daerah yang lain untuk segera melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. “Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan dengan cepat pemusnahan KTP-el rusak atau invalid kemendagri, hingga malam ini sudah ada 34 provinsi dan 340 Kabupaten/Kota yang memusnahkan KTP-el. Semoga 174 Kabupateb/Kota yang belum agar segera menindaklanjuti”, kata Bahtiar di Jakarta Selasa, (18/12) Menurut Bahtiar, pemusnahan KTP-el rusak atau invalid di seluruh Indonesia tersebut sebagai komitmen kuat Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid. “Mendagri berulang kali menegaskan pada berbagai forum, agar jangan sampai ada penyalahgunaan KTP-el rusak/invalid ini, sehingga semakin cepat dimusnahkan akan semakin bagus,” tukas Bahtiar.  Bahtiar menambahkan, Kemendagri direncanakan akan melaksanakan pemusnahan KTP-el yang sudah rusak/invalid di Gudang Kemendagri, Semplak, Bogor pada hari Rabu, 19 Desember 2018. “Kemendagri direncanakan akan memusnahkan KTP-el rusak/invalid yang ada di Gudang Kemendagri, Semplak BPSDM Kemendagri, Jalan Raya Parung Nomor 512, Kemang, Bogor, besok pada hari Rabu 19 Desember 2018  jam 13.00wib sd selesai.  Kami mengundang seluruh rekan pers/ media untuk hadir ikut serta menyaksikan langsung dan membantu menginformasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat,” jelas Bahtiar. Kepada Bergelora.com dilaporkan, gudang Kemendagri di Semplak Bogor merupakan Gudang Kemendagri yang selain berisi Arsip Kemendagri juga berisi KTP-el yang sudah rusak atau invalid. Walaupun gudang tersebut dijamin keamanannya, Kemendagri tidak mau ambil resiko dan akan tetap memusnahkan ribuan KTP-el di gudang tersebut. “Pemusnahan KTP-el yang ada di Gudang tersebut bertujuan memberi pesan kepada masyarakat bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemendagri berkomitmen kuat untuk menjamin keamanan data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan KTP rusak oleh pihak2 yg tidak bertanggungjawab.  Kami pastikan tidak ada lagi KTP-el rusak/invalid yang masih disimpan walau di Kemendagri sekalipun,” tutup Bahtiar. (Enrico N. Abdielli)

Sultan Hamengkubuwono X. (Ist) JAKARTA- Kasus intoleransi yang terjadi di Purbayan Kotagede Yogyakarta dalam bentuk penolakan salib, doa-doa upacara keagamaan, dan ibadah mendoakan arwah terkait meninggalnya Albertus Slamet Sugihardi menyita perhatian publik. SETARA Institute sangat menyayangkan terjadinya kasus tersebut yang mengindikasikan melemahnya basis sosial toleransi di Yogyakarta. Hal itu juga menegaskan paradoks besar bagi Yogyakarta yang mendaku sebagai ‘City of Tolerance’. Hal ini ditegaskan oleh Halili, Direktur Riset SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (19/12). “Sultan Hamengkubuwono X harus mengoptimalkan otoritas sosio-politik dan sosio-kulturalnya untuk mengambil peran besar dalam praktik dan promosi toleransi dengan menjamin kesetaraan hak seluruh warga, baik yang banyak maupun yang sedikit,” tegasnya. Menurutnya, dalam perspektif kebinekaan dan kesetaraan hak konstitusional untuk memeluk agama secara merdeka, tindakan kelompok mayoritas tersebut tidak dapat dibenarkan. “Intoleransi yang terjadi seputar meninggalnya Albertus Slamet menyiratkan beberapa sisi minus yaitu pengerasan konservatisme keagamaan sudah menjangkau lapis sosial terbawah,” tegasnya. Ia mengingatkan, penguatan simbolisme keagamaan tidak hanya berdampak pada penebalan politik identitas tapi juga penguatan kecemasan, ketakutan, dan keterancaman atas simbol-simbol identitas yan berbeda (liyan). “Mayoritarianisme hampir selalu bekerja melalui penundukan kelompok minoritas dengan logika kerukunan,” katanya. Ia menjelaskan pernyataan bermaterai yang kemudian dibuat oleh keluarga Slamet, baik dalam simulasi permintaan warga yang mayoritas maupun keikhlasan keluarga yang minoritas, merupakan penundukan kepada yang secara kuantitatif sedikit dan secara sosio-politis lemah menggunakan logika kerukunan. Menurutnya Indeks Kota Toleran 2018 yang dirilis SETARA Institute beberapa waktu yang lalu memang masih mencatat masalah besar dalam praktik dan promosi toleransi di Yogyakarta. Karenanya meskipun tidak lagi berada di bottom ten, Yogyakarta masih berada di klaster orange dengan skor toleransi 4,883 dalam skala 1-7. Data studi indexing dimaksud menunjukkan masih sangat rendahnya toleransi di Yogyakarta pada tiga dari delapan indikator, yaitu rencana pembangunan, tindakan pemerintah, dan inklusi sosial keagamaan. “Kasus Purbayan menegaskan buruknya inklusi sosial keagamaan. Hal itu menuntut tindakan pemerintah yang lebih inklusif dan membelajarkan, serta perencanaan program-program pembangunan sosial yang lebih inklusif dan kondusif bagi praktik dan promosi toleransi,” ujarnya. Untuk itu ia menegaskan, SETARA Institute meminta Sultan Hamengkubuwono X untuk mengoptimalkan otoritas sosio-politik dan sosio-kulturalnya untuk mengambil peran besar dalam praktik dan promosi toleransi dengan menjamin kesetaraan hak seluruh warga, baik yang banyak maupun yang sedikit. “Selain itu, SETARA Institute juga menuntut agar otoritas bidang pendidikan di kota yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini mengambil prakarsa yang lebih untuk membangun toleransi dan memperkuat kebinekaan dalam keseharian hidup warganya serta mengonkritkan Pancasila sebagai basis nilai dan sistem etika kolektif,” katanya. SETARA Institute juga menghimbau optimalisasi peran para tokoh agama untuk mengarusutamakan moderasi paham keagamaan dan membangun tata sosial yang inklusif dan kohesi sosial yang menghimpun seluruh perbedaan identitas untuk dapat hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence). “Kasus intoleransi di Purbayan harus dijadikan pintu masuk untuk membangun kembali toleransi di Jogja,” tegasnya. (Web Warouw)

Presiden meninjau stan yang menjual makanan saat peresmian Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12). (Ist) JOMBANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka sekaligus tiga Bank Wakaf Mikro (BWM) di Kabupaten Jombang. Ketiga bank tersebut akan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Bahrul Ulum Tambakberas, dan Tebuireng. Peresmian tiga BWM terbaru tersebut menambah daftar bank serupa yang telah dibuka oleh pemerintah hingga menjadi sebanyak 41 BWM. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, pendirian sejumlah BWM tersebut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat dengan cara memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum dapat menjangkau fasilitas perbankan. “Bank-bank biasa pasti meminta agunan, jaminan, administrasi. Betul enggak? Sehingga yang kecil-kecil ini sulit mengakses perbankan. Oleh sebab itu dibangun yang namanya Bank Wakaf Mikro,” ujarnya di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12). BWM ini secara khusus menyasar kepada para santri maupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren untuk dapat memulai atau mengembangkan usaha kecilnya. Pemerintah berencana untuk mendirikan lebih banyak lagi BWM di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. “Akan kita evaluasi, akan kita lihat, kita koreksi sudah betul atau belum? Ini nanti kita lihat setiap tahunnya sehingga kalau sudah benar baru dikembangkan di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden. Mengutip siaran pers Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Desember 2018, sejak Oktober 2017 hingga November 2018 ini BWM sudah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 orang nasabah dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp9,72 miliar. Sementara itu, Kepala Negara menceritakan, dirinya pernah bertemu dengan ibu rumah tangga yang mampu mengembangkan usahanya melalui pembiayaan BWM yang ada di Banten. Ibu yang ditemuinya itu mampu melakukan diversifikasi produk setelah menjadi nasabah BWM. “Yang saya lihat, misalnya di Banten, Ibu dulu jualan apa? Pak, saya jualan gorengan. Terus sekarang dapat Rp2 juta dipakai untuk apa? Ya sekarang bisa tambah tidak hanya jualan gorengan, saya tambah jualan nasi uduk. Ini yang benar. Dulu jualan hanya gorengan, setelah dapat usahanya menjadi besar plus nasi uduk,” ucapnya. BWM sendiri menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan nilai maksimal sebesar Rp3 juta dengan tanpa agunan dan margin bagi hasil setara tiga persen. Pengelola BWM juga menyediakan pelatihan dan pendampingan kelompok bagi para nasabah untuk menjalankan usahanya. “Bank Wakaf Mikro itu hanya terkena biaya administrasi sangat kecil, hanya tiga persen per tahun. Biaya administrasi untuk apa? Yang bekerja di Bank Wakaf kan perlu gaji, listriknya juga perlu bayar. Itu yang dibayar, bukan bunga. Itu beban administrasi yang memang harus ditanggung oleh bank itu agar bisa menjalankan operasinya,” kata Presiden. Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut hadir mendampingi Presiden di antaranya, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Ardiansyah Mahari)

Menperin Airlangga Hartarto (Ist) JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa dengan tujuan dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, ditargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi, yang di antaranya saat ini 8 kawasan industri dalam tahap konstruksi dan 10 masih tahap perencanaan. “Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional (PSN),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (17/12). Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. “Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif,” tutur Menperin. Sebanyak 18 kawasan industri yang tengah dikebut pembangunannya sehingga diharapkan bisa selesai pada tahun depan, yaitu di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Kedelapan kawasan industri ini yang sedang tahap konstruksi. Sementara itu, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan adalah di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni. “Kami memproyeksi nantinya terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa,” ungkap Menperin. Mengenai kawasan industri di Jawa, Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, akan difokuskan pada pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral. “Misalnya di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung akan menjadi klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium karena di sana ada Inalum dan industri pengolah CPO,” ujar Airlangga seraya menambahkan, ini juga merupakan langkah Kemenperin memacu hilirisasi industri. “Seperti Inalum sudah memproduksi aluminium alloy yang bisa digunakan sektor otomotif untuk blok mesin,” sambung Airlangga. Dijelaskan Menperin, upaya strategis tersebut tentu untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi produk impor, meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor, dan melengkapi rantai pasok manufaktur di Indonesia. Selain itu mampu memperdalam struktur industri di Indonesia. “Contohnya di Morowali, kita sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. Kalau nickel ore dijual sekitar 40-60 dollar AS, menjadi stainless steel harganya di atas 2000 dollar AS. Kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai 4 miliar dollar AS, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerka Serikat dan China,” papar Menperin. Menperin optimistis, pembangunan kawasan industri akan dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. “Bahkan, dengan berdirinya pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas industrialisasi,” terangnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan,hingga November 2018, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp70,8 triliun atau 27,72 persen dari seluruh penanaman modal di Indonesia. Sementara, pada semester I-2018, jumlah tenaga kerja di sektor industri sudah memebus angka 17,92 juta orang. Menperin menunjuk contoh di klaster Cilegon, sudah ada beberapa tambahan investasi. Misalnya, Posco dan Krakatau Steel sebesar 3 miliar dollar AS dan beberapa minggu lalu Lotte melakukan ground breaking senilai 3,5 miliar dollar AS. “Ini diharapkan dapat memberikan efek kepercayaan diri kepada investor lain karena dilakukan menjelang tahun politik. Artinya, investor tidak perlu lagi menunggu, bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai stabil,” tegas Airlangga. (Calvin G. Eben-Haezer)

Laporan Kerusakan Hutan di Papua untuk penanaman sawit. (Ist) JAYAPURA- Peringatan hari HAM (Hak Asasi Manusia) internasional 10 Desember 2018, di Papua dilakukan dengan penuh keprihatinan atas berbagai peristiwa kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lingkungan yang terjadi di Tanah Papua. "Kami menerima laporan adanya masyarakat sipil di Nduga yang terpaksa mengungsi dan eksodus keluar kampung, tanpa ada jaminan rasa aman dan tanpa kecukupan pangan. Mereka khawatir dan tertekan oleh aktifitas evakuasi yang melibatkan aparat keamanan. Kami juga mendengarkan aktifis gereja yang tertembak dan meninggal di Nduga," jelas Yohanis Mambrasar, aktifis pembela HAM Papua kepada Bergelora.com di Jayapura, Kamis (13/12) Sebelumnya, berbagai situasi dibicarakan dalam Dialog Kebijakan dan Konferensi Masyarakat Adat Papua di Kesusteran Maranatha Waena, Jayapura, yang berlangsung 7-8 Desember 2018 lalu. Peserta pimpinan dan perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, merumuskan resolusi gagasan untuk menyikapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan antara lain, mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM berat dan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua melalui proses hukum yang terbuka dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta pemerintah mengambil tindakan segera untuk memulihkan dan merehabilitasi hak-hak korban dan keluarganya. Pemerintah diminta segera mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua, hak atas tanah dan hutan, hak kebebasan berekspresi, hak atas kelembagaan adat dan kebebasan berorganisasi, hak atas pembangunan, hak-hak atas hukum dan peradilan adat. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak merupakan cara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan dan kerusakan hutan. Perusakan Hutan Tekanan terhadap lingkungan sumber kehidupan masyarakat adat Papua juga terjadi dibeberapa daerah melalui aktifitas pembukaan dan pengrusakan kawasan hutan (deforestasi) untuk usaha perkebunan, pertambangan dan pembalakan kayu, dalam skala luas dan melibatkan pemilik modal, perusahaan trans nasional, serta aparatus negara. "Hutan keramat dan dusun sagu kami di Muting dan Bupul, Merauke, digusur dan dibongkar oleh perusahaan, tanpa ada musyawarah dan kesepakatan secara bebas, melainkan dilakukan secara singkat dan dengan pemberian kompensasi tidak layak atas tanah maupun kerugian kami," ungkap Bonefasius Basik-basik Kamijae, Kepala Marga Kamijae. Pemerintah daerah dan pusat mengabaikan dan gagal melindungi hak-hak masyarakat sejak proses pemberian ijin dan hak usaha pemanfaatan tanah dan hutan. Pemerintah juga tidak konsisten dengan kebijakan ketentuan perlindungan hutan dan lahan gambut. "Hak Orang Asli Papua untuk menentukan pembangunan dan memutuskan pemanfaatan tanah oleh pihak luar tertuang dalam peraturan Undang-Undang  Otsus Papua dan peraturan turunannya. Namun, pemerintah belum sungguh-sungguh mengakui, melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Pemerintah  mengutamakan kepentingan para pemilik modal atas nama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga gagal dalam mengawasi dan melakukan penegakkan hukum atas aktifitas perusahaan yang melanggar melakukan kejahatan lingkungan dan tindakan kekerasan terhadap warga," jelas Franky Samperante, pimpinan Yayasan Pusaka. Alih fungsi lahan dan deforestasi dalam skala luas dari aktifitas perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan pembalakan kayu, telah mengakibatkan dan sangat berkontribusi terjadinya perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). WALHI Papua mengkritisi situasi dan ancaman krisis iklim tersebut. "Pemerintah harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk mendorong suhu bumi dibawah 1,5 derajat, demi memastikan jaminan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya. Kami meminta pemerintah daerah dan pusat, segera melaksanakan program untuk mengevaluasi, meninjau kembali dan mencabut izin-izin usaha pemanfaatan hutan dan lahan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan dan hukum-hukum masyarakat adat," ungkap Maurits Aiesh Rumbekwan, Direktur Eksekutif WALHI Papua. (Wirya)

Presiden Jokowi dalamperingatan Hari Anti Korupsi. (Ist) JAKARTA- Komitmen bersama dari segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di negeri ini kembali ditunjukkan oleh pemerintah. Sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, Selasa (11/12), di Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo bersama para Menteri Kabinet Kerja yang hadir di antaranya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Mohamad Nasir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Penandatanganan komitmen ini dilaksanakan pada rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong diimplementasikannya pendidikan antikorupsi di setiap jenjang. Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Inisiasi untuk turut serta berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi telah diupayakan di lingkungan Kementerian Ristekdikti. Menristekdikti menyebutkan pihaknya selalu meminta pendampingan dalam mengelola keuangan negara. “Sistemnya sudah kita bangun. Setiap PTN misalnya, dalam laporannya harus selalu terintegrasi dalam evaluasi dan monitoring. Kita juga menyusun E-budget untuk menghindari pertemuan antara penyusun dan pengguna yang berpotensi problem,” ujar Nasir. Menristekdikti menilai adanya Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) di perguruan tinggi belumlah cukup. Pembelajaran antikorupsi kedepannya akan direncanakan masuk ke dalam MKDU (mata kuliah dasar umum). Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan pendidikan anti korupsi bukan hanya terkait siswanya saja tapi juga guru, dosen, para pegawai, dan komponen lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan tata kelola perguruan tinggi harus mengedepankan pencegahan korupsi. “Pembelajaran anti korupsi di perguruan tinggi beberapa sudah dilakukan seperti misalnya di ITB. Ada komunitas dosennya, ada kebijakannya, misal jika ada murid yang melakukan nyontek akan diskors satu semester. Bahkan di (Universitas) Binus, itu menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijasahnya akan ditarik. Mudah-mudahan dengan nanti kita membuat roadmap akan terjadi revolusi mental yang sesungguhnya dimulai dari dunia pendidikan ini,” ujarnya. Sampai dengan tahun 2018, Kementerian Ristekdikti telah melaksanakan training untuk ribuan dosen dari berbagai bidang ilmu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam ToT (Training of Trainer) Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Upaya ini dilakukan dalam rangka lebih memantapkan kembali para Dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Ristekdikti untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tingginya masing-masing. Upaya lain yang telah dilaksanakan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, saat ini seluruh pendaftaran proposal pengusulan pembukaan perguruan tinggi serta program studi baru, pengusulan proposal baik penelitian maupun pengabdian di lingkungan Kemenristekdikti telah dilakukan dengan cara online. Kepada Bergelora.com dilaporkan, pada kesempatan yang sama telah ditandatangani pula Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar beserta para Eselon I terkait dari Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, dan KPK. (Enrico N. Abdielli)

Ilustrasi calon mahasiswa baru. (Ist) JAKARTA- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun 2019, para peserta tidak perlu buru-buru mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Namun harus mengikuti tes dulu baru kemudian dapat nilai. Berdasarkan nilai yang didapat itulah peserta bisa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diminatinya. “Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dalam konferensi pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 di Ruang Sidang Utama, Gedung D Kemenristekdikti , Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur penelusuran minat dan bakat atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minilai 20% dari daya tampung tiap prodi (program studi) di PTN. Selanjutnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Ujian Mandiri, dengan kuota maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menristekdikti menjelaskan, pada pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik. “Mulai tahun mendatang metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan),” ujar M. Nasir. Maksimal Dua Kali Ketua Panitia SBMPTN 2018 sekaligus Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menyebutkan, peserta tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 dapat mengikuti UTBK maksimal sebanyak dua kali, dengan membayar uang pendaftaran UTBK sebanyak Rp. 200.000 pada setiap tes. Ia menambahkan peserta dapat menggunakan nilai tertingginya dalam mendaftar program studi yang diinginkan, pada dua kali UTBK, dengan jenis soal akan sama, namun pertanyaannya akan berbeda. Hal ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus rektor ITB Kadarsah Suryadi, dan Sekretaris panitia pelaksana SBMPTN 2018 sekaligus rektor ITS Joni Hermana. (Enrico N. Abdielli)

Menristekdikti M. Nasir menyampaikan keterangan pers terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2019, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. (Ist) JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memangkas jatah penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang dikenal melalui jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 mendatang, dari sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. “Penurunan ini dilakukan karena kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil akademiknya,” kata Menristekdikti M. Nasir dalam jumpa pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. Menurut Menristekdikti, berdasarkan penelusuran hasil portofolio terdapat kecenderungan yang hampir sama, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi calon-calon yang dianggap terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu. Selain melalui SNMPTN, menurut Menristekdikti, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau melalui jalur seleksi tertulis yang diikuti oleh semua peserta, dan jalur mandiri.” “Kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 20 persen, SBMPTN 40 persen, dan jalur mandiri 30 persen dari daya tampung tiap program studi di PTN,” jelas Menristekdikti. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019, Menristekdikti M. Nasir menjelaskan, hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Adapun metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan, dan UTBK berbasis Android belum diterapkan. Penerimaan mahasiswa baru itu, lanjut Menristekdikti,  tidak lagi dilaksanakan oleh panitia seleksi. Namun oleh institusi yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk PTN bagi mahasiswa baru. Kepada Bergelora.com dilaporkan, materi tes UBTK tahun 2019 meliputi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Sosial Humaniora. Sedang bagi pendaftar program studi Keolahragaan dan/atau Seni, menurut Menristekdikti, cukup dengan mengunggah dokumen prestasi atau portofolio saja, tidak ada  Ujian Ketrampilan. (ZKA Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)