Mendagri Tjahjo Kumolo di Badung, Bali. (Ist) BADUNG- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait dengan rencana Pemerintah mengalokasikan dana untuk kelurahan. Hal tersebut disampaikannya pada pasca  acara Temu Karya Nasional,  Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali Jum`at (19/10). Tjahjo lebih lanjut menjelaskan bahwa rencana alokasi anggaran kelurahan adalah merupakan bentuk respon pemerintah pusat terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan. Aspirasi tsb juga disuarakan oleh para Lurah, Camat, assosiasi walikota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD. “Lurah beserta perangkatnya sama halnya dengan Kepala desa juga melayani masyatakat 1x24 jam sepanjang waktu dan hampir tidak. Tidak ada hari libur. Mereka dituntut harus hadir dan melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dalam masyarakat,” ujarnya. Kompleksitas kehidupan masyarakat dalam wilayah kelurahan kata Tjahjo, mencakup kemiskinan, air bersih, penyakit menular, masalah narkoba, keamanan dan ketertiban umum, infrastrurtur jalan-jalan, gang, lorong, saluran air, drainase, kebersihan, pembinaan mental rohani dan ideologi dan lain sebagainya. “Sehingga sering dikatakan bahwa sejatinya, kehadiran pemerintah kelurahan melayani masyarakat mulai sejak manusia lahir, interaksi sosial, aktivitas kehidupan masyarakat 1x24 jam termasuk melayani dan mengurus jika ada kematian. Wajah kehadiran pemerintahan sehari-hari sesungguhnya ada pada level pemerintahan kelurahan dan desa. Merekalah yang melayani dan interaksi langsung dengan masyarakat 1x24 jam dibantu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Besaran jumlah penduduk, kepadatan jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, luas wilayah, heterogenitas, jenis profesi warga, latar belakang sosial, gizi, tingkat kemiskinan dan pengangguran,  sarana prasarana publik berupa fasilitas olahraga, taman, sarana peribadatan dan lain-lain menambah kompleksitas tuntutan pelayanan pemerintah kelurahan. “Hal itu mencerminkan betapa luasnya lingkup tugas dan tanggungjawab aparat pemerintah kelurahan. Oleh karena itu menjadi kebutuhan kita untuk memberikan perhatian  berupa dukungan alokasi pembiayaan khusus guna meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan," ujar Tjahjo. Rencana strategis Pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tentunya akan memperhatikan kondisi riil di lapangan sesuai karakteristik, kebutuhan dan tipologi wilayah kelurahan. Mendagri Tjahyo.Kumolo memberikan apresiasi yang tinggi kepada sejumlah kepala daerah yang saat ini telah mengalokasikan berbagai skim pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan. “Walaupun belum merata diseluruh daerah karena memang perbedaan kemampuan keuangan masing-masing pemda. Artinya pemerintahan daerah tersebut telah menjalankan Nawacita dan sejalan dengan arah pembagunan nasional,” katanya. Tjahjo lebih lanjut menerangkan, perbedaan kemampuan pemerintah daerah sehingga alokasi dana kelurahan yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat diwilayah kelurahan. “Saat ini ternyata sejumlah kelurahan di Indonesia  memang minim anggarannya, baik untuk membangun sarana dan prasarana sosial maupun fasilitas umum lainnya. Kebutuhan Masyarakat Kelurahan pada prinsipnya sama dengan masyarakat Desa membutuhkan sarana prasana fasilitas umum, jalan-jalan yang bagus, pengelolaan sampah, air bersih, lingkungan yang sehat, taman dan ruang terbuka hijau, stimulan ekonomi untuk usaha kecil dan menengah, pelayanan yang cepat dan berbasis teknologi informasi dan lain sebagainya. Intinya alokasi dana kelurahan semata-mata diarahkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Bahtiar Baharuddin Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri juga mengutarakan bahwa jumlah kelurahan di Indonesia saat ini adalah 8.485 kelurahan. Rencana alokasi dana kelurahan disambut baik oleh lurah seluruh Indonesia. “Ini pertanda baik bahwa pemerintah saat ini sangat responsif terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat dan kebijakan ini sudah lama dikaji dan direncanakan oleh pemerintah,” katanya. Mendagri Tjahjo Kumolo menurutnya telah lama memperjuangkan hal ini bahkan sejak awal diberi amanat memimpin Kemendagri.  Guna memastikan rencana alokasi dana kelurahan yang digulirkan 2019 berjalan baik. Mendagri jauh-jauh hari telah memerintahkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan unit kerja terkait agar menyiapkan pedoman tatakelola alokasi dana kelurahan meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan serta evaluasinya. “Sudah disiapkan formulasi skenario program, misalnya besaran proporsi  pembiayaan infrastruktur wilayah kelurahan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta alokasi operasional mendukung kinerja aparat pemerintah kelurahan,” katanya. Begitupula akuntabilitasnya menurut Bahtiar Baharuddin dipastikan akan mendapatkan pengawasan politik dari DPRD dan pengawasan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah oleh inspektorat dan  BPKP serta pengawasan ekternal oleh BPK RI termasuk oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian menurutnya alokasi dana kelurahan benar-benar akan memberikan kemanfaatan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan, peningkatan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat, menggerakkan dan memberdayaan ekonomi kerakyatan serta mengatasi masalah sosial kemasyaratan. “Demi kemajuan dan kemashlahatan masyarakat Indonesia khususnya yang berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan kelurahan, semua pihak wajib mendukungnya,” tegas Bahtiar.  (Irawati)

Presiden Joko Widodo sholat berjamaah di Pondok Pesantren Girikesumo, di Desa Banyumeneng, Demak, Jumat (19/10) malam. (Ist) DEMAK- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dorongan lebih kepada pondok pesantren untuk dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. “Ke depan kita ingin memberikan perhatian kepada pondok pesantren dan para santri dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang akhlakul karimah, yang memiliki kemampuan tinggi, dan yang bisa berkompetisi dengan negara lain,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan K.H. Munif Muhammad Zuhri, pengasuh Pesantren Girikesumo, di Desa Banyumeneng, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (19/10) malam. Dalam silaturahmi yang dilakukan di sela-sela kunjungannya ke Semarang itu, Presiden Jokowi dan K.H. Munif Muhammad Zuhri juga membicarakan soal Hari Santri yang akan diperingati dalam beberapa hari mendatang. Untuk diketahui, pada tanggal 22 Oktober 2015 lalu, Presiden Joko Widodo telah secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Santri Nasional. Salat Maghrib  Berjamaah Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden bersama rombongan yang tiba di Pondok Pesantren Girikesumo bertepatan dengan waktu salat Magrib langsung melaksanakan salat Magrib berjamaah bersama dengan warga pondok pesantren. Silaturahmi antara Presiden dengan K.H. Munif Muhammad Zuhri digelar setelahnya. Sebelum meninggalkan Ponpes Girikesumo sekira pukul 18.40 WIB, Presiden menyapa dan bersalaman serta terlihat beberapa kali memenuhi permintaan swafoto para santri di ponpes tersebut. Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Prijo Wasono)

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyampaikan laporan pada penyerahan 10.000 sertifikat hak atas tanah, di Lapangan Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore. (Ist) JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengemukakan, tahun ini 1,6 juta bidang tanah di Jakarta yang sudah diidentifikasi. Dengan identifikasi yang telah dilakukan tersebut, Sofyan meyakinkan seluruh bidang tanah di Jakarta akan memiliki sertifikat. “Insyaallah tahun depan dengan dukungan Pemda DKI, seluruh tanah akan kita sertifikatkan,” kata Sofyan saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo pada acara penyerahan 10.000 sertifikat hak atas tanah, di Lapangan Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore. Tahun ini, menurut Menteri ATR/Kepala BPN itu, pemerintah akan mengeluarkan 332.000 sertifikat di Jakarta, dan sisanya tahun depan tinggal 70.000 akan diselesaikan. Menanggapi laporan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik. “Tahun depan Pak Menteri? Rampung semuanya? Insyaallah tahun depan kita rampungkan semuanya, dibantu oleh Pak Gubernur,” kata Presiden seraya menambahkan, hal ini menunjukkan kalau semua mau kerja itu ya rampung. Banyak Sengketa Tanah Sebelumnya, kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 10.000 sertipikat hak atas tanah kepada warga di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, di Lapangan C-04 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, setiap dirinya pergi ke daerah, ke kampung, ke desa, ke provinsi, baik di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, NTT, NTB, Maluku, keluhannya terus-menerus yang masuk di telinganya adalah sengketa lahan, sengketa tanah di mana-mana, tidak hanya di Jakarta. “Setelah saya tanya ke Pak Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional), itu 3 tahun yang lalu, di seluruh Indonesia ini harusnya ada berapa bidang sertipikat yang harus diberikan kepada masyarakat? 126 juta sertipikat harusnya, tetapi yang dipegang oleh masyarakat baru 46 juta. Artinya, masih kurang 80 juta sertipikat,” kata Presiden Jokowi. Hal itu, lanjut Presiden, karena dalam setahun sertipikat yang diberikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kira-kira 500.000-600.000. Artinya, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertipikat. “Ini yang saya tidak mau karena memang ngurus sertipikat itu memang ruwet,” ujar Presiden Jokowi. Tapi sekarang BPN dengan kerja keras, Kanwil BPN, kantor BPN kerja keras, menurut Presiden, nyatanya juga bisa melayani masyarakat dengan cepat. Karena itulah, Presiden mengaku sudah memberikan target kepada Menteri BPN, tahun lalu 5 juta sertipikat di seluruh Indonesia. Nyatanya juga bisa. Tahun ini pun, Presiden mengaku memberi target 7 juta sertipikat. Presiden yakin Insyaallah bisa, tidak ada masalah. Sedangkan tahun depan lagi, 9 juta sertipikat harus keluar dari kantor-kantor BPN yang ada di kabupaten, di kota, di provinsi, semuanya harus keluar. “Caranya gimana? Terserah Pak Menteri BPN, terserah Kanwil, terserah kantor BPN, yang paling penting rakyat segera pegang yang namanya sertipikat,” tegas Presiden. Hati-Hati Khusus kepada warga di wilayah Jakarta Utara yang sudah menerima sertipikat, Presiden Jokowi mengatakan, dengan memegang sertipikat, maka tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki menjadi jelas. Namun demikian, Kepala Negara tetapkan mengingatkan agar berhati-hati karena yang namanya sengketa tanah ada dimana-mana. Tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia ini yang namanya sengketa dimana-mana. “Sedih saya. Antara tetangga dengan tetangga, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan BUMN, antara masyarakat dengan perusahaan, banyak sekali,” ungkap Kepala Negara. Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan kalau sudah pegang sertipikat agar diberi plastik. Kemudian jangan lupa juga di fotokopi, sehingga nanti kalau sertipikat aslinya hilang masih punya fotokopi, mengurus ke kantor BPN mudah. Kalau toh sertifikat itu mau ‘disekolahkan’, Presiden mempersilakan karena itu hak masyarakat. Presiden hanya mengingatkan untuk berhati-hati kalau mau pinjam uang ke bank. “Tolong dihitung, tolong dikalkulasi, bisa ngangsur nggak setiap bulan, bisa mencicilnya nggak setiap bulan? Hati-hati, sudah pegang sertipikat kalau salah hitung ini bisa hilang,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, bahwa ini adalah penting untuk keluarga. Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Enrico N. Abdielli)

Forum tematik Bakohumas yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM, di Holiday Inn Hotel, Bandung, Jabar, Kamis (18/10) pagi. (Ist) BANDUNG- Mengantisipasi bonus demokrasi dan perkembangan revolusi industri 4.0, Kementerian Kopererasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong generasi milenial untuk mau terlibat aktif memajukan koperasi di tanah air. “Koperasi ini harusnya diisi oleh anak-anak muda yang produktif dan kreatif, tapi sayangnya  kalau mendengar kata koperasi anak-anak muda agak kurang tertarik,” kata Pelakana Tugas (Plt) Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop UMK, Nuri Nuryanto, dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jabar, Kamis (18/10) siang. Nuri menduga banyak anak muda yang mungkin kurang tertarik dengan koperasi karena mereka belum paham apa itu koperasi. Padahal, lanjut dia, badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia ini hanya ada 2 (dua), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Artinya apa, kalau secara formil kekuatan hukum koperasi itu sama dengan PT. Ditegaskan Plt Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop UMK itu, bahwa koperasi bisa saja bergerak di bidang yang digandrungi generasi milenial, yaitu teknologi informasi yang ke depannya membutuhkan kolaborasi. “Nah kalau dengan semangat kolaborasi itu yang paling dibutuhkan ya koperasi.  Itu yang paling benar,” ujarnya. Ia menunjuk contoh beroperasinya bisnis berbasis aplikasi seperti  Go Jek yang  bertumpu pada sharing ekonomi. Para pengemudi  Go Jek itu kan bukan karyawan Go Jek tapi sebutannya mitra. Nah dii koperasi, lanjut Nuri,  anggotanya ya pemilik. Koperasi bukan milik pengurus tapi milik anggotanya. Artinya,  mereka punya hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Reformasi Total Disebutkan Nuri, bahwa Kemenkop UKM saat ini sedang ameluncurkan program  reformasi total koperasi. Program ini terdiri dari tiga langkah yaitu reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan koperasi. “Reorientasi sekarang pendekatannya tidak lagi pendekatan kuantitas tapi kita bicara kualitas,” jelas Nuri seraya menambahkan, bicara kualitas Koperasi sangat terkait dengan bagaimana didirikannya. Kemenkop UKM, lanjut Nuri, menginginkan agar koperasi didirikan oleh orang-orang yang paham koperasi. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan  tapi didirikan oleh orang yang paham koperasi,maka yang namanya penyuluhan itu penting. Sedangkan Rehabilitasi Koperasi, sambung Plt Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop UMK itu, salah satu langkahnya melalui pemutakhiran data. Nantinya, koperasi-koperasi yang tidak bisa dihidupkan lagi, dilakukan langkah-langkah pembubaran. Ketiga melalui pengembangan, koperasi diharapkan bisa berkembang sebagaimana usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain. Contohnya, ada koperasi yang melantai di Bursa Efek Indonesia, ada Kospin Jasa, juga Koperasi Karyawan Telkomsel yang sudah modern dan  mempunyai 5 anak perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi. Dibandingkan dengan PT, menurut Nuri, koperasi punya kelebihan karena  boleh memiliki PT.  Sedangkan PT tidak bisa memiliki koperasi. “PT nya ada tapi koperasinya itu milik karyawan PT tersebut. Seperti Koperasi Karyawan PT Semen Gresik yang juga punya banyak anak perusahaan dan pabrik,” terang Nuri. Untuk itu, Nuri kembali mendorong generasi milenial untuk bergabung dalam koperasi-koperasi dari memiliki usaha sendiri-sendiri dan bersaing satu sama lain, yang bikin capai. “Mending bekerja sama atas nama koperasi. Sama-sama hobi otomotif misalnya, dirikan aja koperasi bergerak di bidang otomotif, biarkan koperasinya yang menyediakan kebutuhan anggotanya,” ujar Nuri. Kemudian daripada anggotanya memasarkan produk masing-masing dengan harga saling bersaing, menurut Nuri, biarkan koperasi yang memasarkan produknya. Dengan demikian, anggota hanya fokus pada meningkatkan usaha masing-masing. Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat, Plt. Deputi bidang pengembangan SDM kemenkop Nuri Nuryanto, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM Hadiyanto, Staf Ahli Menteri bidang Hukum Kemenkominfo Prof. Dr. Drs. Hendri Subiakto, SH. MA, Plt. Asdep Tata Laksana Kemenkop UKM Iriyanta Narun,  dan Ketua Umum Koperasi Peternakan Bandung Selatan Aun Gunawan. (Martinus Ursia)     

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Utara, Greety Tielman, salah satu penyanyi Tielman Sisters di tahun 1980-an. (Ist) MANADO- Setelah diperiksa selama 10 jam, akhirnya Polda Sulut menahan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulut, GTI alias Greety bersama 2 orang tersangka lainnya, Kamis (18/10). Ketiganya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi gedung KONI Hall B provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini dikutip Bergelora.com di Manado dari Celebesnews, Sabtu (20/10). Dilaporkan Saat Celebesnews menyambangi ruang tahanan Mapolda Sulut, Sabtu (20/10/2018), pada papan Daftar Tahanan terdapat 3 nama yang ditahan di ruang tahanan Polda Sulut, yakni GTI alias Greety, SN alias Salim dan MRP alias Markos. Salah satu nama yang ada di papan daftar tahanan, yakni GTI alias Greety, Ketua PKB Sulut. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol Deddy Sofiady ketika dikonfirmasi membenarkan perihal penahanan tersangka. “Ya betul masih proses sidik selanjutnya silahkan melalui Kabidhumas,” tulis Kombes Pol Deddy Sofiady melalui pesan WA, Sabtu (20/10). Diketahui, proyek rehabilitasi gedung Hall B KONI ini berbandrol Rp 3,5 miliar ini pendanaannya berasal dari Kemenpora. Pantauan Celebesnews di Mapolda Sulut, tampak beberapa sahabat GTI alias Greety baru keluar dari ruang tahanan Mapolda Sulut. (Boy Sompotan/Simon Siagian)

Hendardi, Ketua SETARA Institute. (Ist) JAKARTA- Kontroversi pertemuan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tuan Guru Bajang, dugaan pelanggaran etik Deputi Pencegahan KPK, termasuk soal dugaan perusakan 'buku merah' yang nyaring diisuarakan  pihak luar dan telah dibantah oleh pimpinan KPK, menggambarkan bahwa di tubuh KPK masih terdapat masalah keorganisasian yang belum solid. Hal ini disampaikan, Hendardi, Ketua SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (19/10). “Persoalan-persoalan internal yang di-amplify ke luar KPK dan menimbulkan kontroversi publik bisa diduga merupakan rangkaian bagian kerja dari elemen tertentu yang bermaksud mengusik KPK dan atau terus menerus mempertentangkan faksi-faksi di tubuh KPK berseteru. Ujung dari upaya ini adalah pelemahan KPK,” ujarnya. Hendardi memaparkan, ihwal pertemuan komisioner KPK, pejabat dan pegawai KPK memang diatur secara rigid dalam Peraturan KPK No. 07/2013 tentang Prilaku KPK. “Namun demikian, sejak kasus pertemuan yang melilit Chandra M. Hamzah, Komisioner KPK periode II dan komisioner lain serta pegawai KPK pada periode itu dengan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang dililit kasus, pimpinan KPK dan/atau Komite Etik KPK tidak pernah menyelesaikannya secara tegas,” katanya. Sehingga menurut Hendardi,-- tidak ada preseden kokoh mengatasi persoalan larangan-larangan pertemuan. Apalagi dalam peraturan KPK, pertemuan juga dibenarkan jika diketahui pimpinan. “Relativitas makna pertemuan inilah yang saat ini juga menimpa Deputi Penindakan KPK. Meskipun pertemuan itu dilakukan di tempat terbuka dan dalam hubungan antar Muspida Provinsi NTB,” katanya. Ia mengingatkan, pertemuan di tempat umum atau publik area seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, acara pernikahan, pusat olah raga, dan lainnya yang tidak disengaja merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. “Sepanjang jejak rekam yang bisa ditelusuri. Brigjen Pol. Firli adalah perwira tinggi Polri yang berintegritas dan karenanya pula dipilih menjadi Deputi Penindakan KPK,” katanya. Sementara detail peristiwa yang diduga dilakukan oleh Pahala Nainggolan juga menggambarkan hal serupa, yakni adanya proses penyuaraan kuat oleh elemen dalam tubuh KPK. “Amplifying peristiwa sangat detail dan teknis yang semestinya menjadi domain penyidik menunjukkan faksionalisasi dalam organ penyidik KPK. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi karena berpotensi mempengaruhi kinerja KPK secara keseluruhan,” tegasnya. Hendardi mengingatkan, advokasi persoalan-persoalan di tubuh KPK dalam kerangka penguatan KPK adalah kebutuhan semua pihhak untuk menjaga lembaga ini terus dipercaya rakyat. “Tetapi amplifying berlebihan dan membiarkannya menjadi kontroversi jelas disayangkan karena menjadikan KPK rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Fokus pemberantasan korupsi dan perkuat manajemen organisasi KPK adalah prioritas utama KPK saat ini dan tidak ikut dalam politik,” tegasnya. (Web Warouw)

Presiden menyerahkan beasiswa di halaman luar Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (18/10). (Ist) LOMBOK TENGAH- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan langsung beasiswa bagi mahasiswa terdampak bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara penyerahan digelar di halaman luar Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (18/10) petang. Saat memberikan sambutannya, Presiden kembali mengingatkan kepada para mahasiswa yang hadir bahwa tantangan ke depan akan semakin berat. Salah satu tantangan tersebut adalah kondisi global yang sudah masuk ke era revolusi industri keempat, di mana perubahan terjadi 3.000 kali lebih cepat dari revolusi industri yang pertama. “Artinya apa? Di depan kita akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali. Kita baru belajar artificial intelligence, keluar lagi internet of thing, keluar lagi crypto currency, keluar lagi virtual reality, keluar lagi Bitcoin, keluar lagi yang baru terus keluar,” kata Presiden. Oleh sebab itu, Presiden berpesan agar anak-anak muda terutama mahasiswa bisa menyiapkan diri untuk menghadapi hal-hal tersebut. Hal ini penting mengingat kompetisi dan persaingan antarnegara juga semakin ketat. “Tapi saya meyakini, insyaallah keyakinan saya, moga-moga benar bahwa sumber daya manusia kita, anak-anak muda kita mahasiswa kita, itu kalau bertarung berkompetisi bersaing dengan SDM dari luar itu kita memiliki kemampuan untuk menang,” ujarnya. Pada kesempatan ini, tujuh mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerima langsung beasiswa dari Kepala Negara. Adapun total mahasiswa yang diberikan beasiswa ini adalah 5.144 orang. Dengan diberikannya beasiswa ini, Kepala Negara berharap para mahasiswa bisa terus melanjutkan kuliahnya hingga rampung. Di penghujung sambutannya, Presiden pun berpesan agar para mahasiswa ini terus belajar. “Selamat belajar. Jangan sampai dengan alasan gempa saudara-saudara enggak belajar. Tetap harus belajar. Saya titip ini,” ucapnya. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Intan Ahmad, menyampaikan bahwa bantuan pendidikan kepada 5.144 mahasiswa terdampak bencana di Nusa Tenggara Barat ini diberikan melalui skema bidik misi dan peningkatan prestasi akademik (PPA). Adapun rinciannya, 2.195 mahasiswa untuk bidik misi dan 2.949 mahasiswa untuk skema PPA. “Dari komposisi tempat studi, 4.275 mahasiswa yang studi di Unram dan 34 PTS di NTB dan 869 mahasiswa asal NTB yang sedang studi di luar NTB dari 74 PTN atau PTS di Indonesia,” kata Intan Ahmad. Sampai dengan 17 Oktober 2018, ia menuturkan, tercatat jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa dalam bentuk tabungan sebanyak 3.357 mahasiswa. Sementara sisanya, 1.787 mahasiswa sedang dalam proses pencairan yang diprediksi akan diterima mahasiswa pada akhir Oktober 2018. Menurutnya, selain bantuan biaya pendidikan, Kemenristek Dikti juga memberikan bantuan penguatan pembelajaran secara online untuk perguruan tinggi di NTB. Kemenristek Dikti juga akan memberikan bantuan serupa untuk mahasiswa korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. “Kami berharap kelak para mahasiswa menjadi lulusan unggul berkarakter, tangguh, peduli masalah sosial budaya dan lingkungan,” tandasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (Nur Izzah)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla didamping pejabat lain menjawab wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan kampus UIII, di Cimanggis, Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang peletakan batu pertamanya dilakukan hari ini, bisa diselesaikan dalam kurun empat tahun. “InsyaAllah kampus sini sudah selesai semuanya, tetapi tahun depan kita berharap paling tidak dua atau tiga program studi (prodi) sudah bisa dimulai,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai acara peletakan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, Selasa (5/6) pagi. Presiden berharap kampus yang dibangun di atas lahan seluas 142 hektare itu nanti menjadi kampus yang hijau, modern, dan menjadi kiblat kampus besar internasional bagi peradaban yang melakukan kajian-kajian mengenai peradaban Islam Indonesia, Islam yang moderat, Islam yang Wasatiyah. Tujuh Prodi Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam laporannya mengatakan, Universitas Islam Internasional Indonesia yang hanya akan membuka pendidikan untuk tingkat magister dan doktor ini akan memiliki 7 (tujuh) program studi, yaitu: kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, ekonomi Islam, sains dan teknologi, pendidikan, serta arsitektur dan seni. “Untuk tahun pertama, tiga program studi yang akan dibuka adalah Islamic studies, political science, dan education,” sambung Menag. Meski tidak dibangun secara serempak, menurut Menag, bangunan-bangunan program studi tersebut kelak akan terhampar megah dalam alam yang hijau, bersama dengan bangunan-bangunan yang lainnya, seperti gedung rektorat, masjid, perpustakaan, museum seni dan budaya Islam, Pusat Kajian peradaban Islam, Performing Art Center,  Convention Center, Sport Center, serta University Mall, yang dirancang bersahabat dan menyatu dengan alam. “Kemegahan kampus ini akan terhampar di atas tanah seluas 142,5 hektar, di mana maksimal hanya 30% akan diisi dengan bangunan, sedangkan 70% lainnya sebagai lahan hijau yang fungsinya sebagai perlindungan flora dan fauna ramah lingkungan, demi mempertahankan ruang hijau kawasan kampus dan Kota Depok, serta sekaligus tempat rekreasi bagi warga kampus dan warga sekitarnya,” terang Menag. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain : Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)