Eep Saefulloh Fatah, Founder & CEO Polmark Indonesia. (Ist) JAKARTA- Anggapan bahwa politik uang adalah penentu utama pemenangan Pemilu di Indonesia sama sekali tak benar. Survei-survei PolMark Indonesia sepanjang 2012-2018 menunjukkan adanya kecenderungan terbatasnya efektivitas politik uang. Hal ini ditegaskan oleh Eep Saefulloh Fatah, Founder & CEO Polmark Indonesia dalam  Diskusi Publik dengan Tema “Pemilih Makin Mandiri, Politik Uang Tidak Efektif” di Jakarta, Selasa (18/9). “Belakangan bahkan terlihat trend bahwa tingkat efektivitas politik uang semakin menurun di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya Ia juga menegaskan, anggapan bahwa pemilih di Indonesia senantiasa bisa dikelola dengan pola-pola mobilisasi yang melibatkan ketokohan berskala besar apalagi nasional tidaklah sepenuhnya tepat. “Sebaliknya, sangat tegas terlihat bahwa pemilih di berbagai daerah di Indonesia semakin mandiri secara politik,” katanya lagi. Survei-survei PolMark Indonesia juga menunjukkan bahwa umumnya pemilih di berbagai daerah di Indonesia cenderung membentuk pilihannya dalam lingkungan berskala sangat kecil berbasis diri, keluarga dan pertetanggaan. “Gejala-gejala tersebut menegaskan adanya dinamika yang cenderung sehat di kalangan pemilih Indonesia — terlepas adanya dinamika sebaliknya di kalangan elite sebagaimana banyak dinyatakan oleh banyak pemerhati,” demikian Eep. Menimbang efektivitasnya, maka Eep menegaskan kampanye di Indonesia selayaknya difokuskan pada kampanye-kampanye berskala mikro. Kampanye mikro adalah kampanye yang menargetkan para pemilih secara individual dengan memfokuskan aktivitas penggalangan pemilih berskala kecil berbasis keluarga dan pertetanggaan. “Tentu saja dibarengi oleh penggalangan via media dan medias sosial serta melalui tokoh, organisasi dan jaringan berpengaruh,” tegasnya. Pesan kampanye menurutnya selayaknya difokuskan pada pesan-pesan yang sederhana, mudah dipahami segmen terbawah pemilih, konkret menohok langsung pada masalah hidup sehari-hari para pemilih, dan memberi harapan dan jalan bagi perbaikan konkret bagi orang per orang. “Untuk menyehatkan dan mengkonsolidasikan demokrasi kita, sudah saatnya melakukan penegasan: Politik transaksi, no! Politik pertukaran, yes!” PolMark Indonesia menyebutkan sebesar 58,6% pemilih Indonesia berlokasi di Pulau Jawa, 20,1% lainnya berlokasi di Pulau Sumatera dan 21,3% sisanya di Wilayah Indonesia lainnya (Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua). “Maka, memenangkan Indonesia mustahil bisa dicapai dengan mengabaikan Jawa. Namun, kemenangan di dua gugus wilayah di luar Jawa juga penting karena secara keseluruhan mengumpulkan pemilih dalam jumlah signifikan,” tegasnya. Isi laporan PolMark Indonesia ini merupakan hasil olahan data dari 142 survei PolMark Research Center - PolMark Indonesia di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rentang waktu 6 februari 2012 sampai dengan 11 Juni 2018. Metode pengambilan sampel untuk masing-masing survei PolMark Indonesia tersebut adalah multistages random sampling. Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Nasional adalah 2.600 orang (MoE + 2.0%) dan 2.250 orang (MoE +2.1) Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Provinsi adalah 1.200 orang dengan margin of error (MoE) + 2,9%. Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Kabupaten dan Kota adalah 1. 200 orang (MoE + 2.9%), 880 orang (MoE + 3,4%) dan 440 orang (MoE + 4,8%). Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah responden atau calon pemilih yang pandangannya tercakup dalam laporan ini adalah 123.330 orang. Kepada Bergelora.com dilaporkan, selain Eep Saefulloh Fatah, Rocky Gerung sebagai Pengamat Politik dan Valina Singka Subekti, Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia. (Web Warouw)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Ist) JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi santai penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lucas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait dengan hasil seleksi penerimaan Praja IPDN Tahun 2018. “Kemendagri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua terkait hasil seleksi calon praja IPDN Tahun 2018. Dalam Waktu dekat Tim Khusus akan berangkat bertemu dengan Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk membahas hal tersebut”, jelas Tjahjo di Jakarta, Senin (17/9) Tjahjo menambahkan bahwa dari hasil seleksi yang dilakukan memang hanya 2 -3 orang yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan masukan dari Gubernur dan MRP, Kemendagri berharap Pemerintah dapat merumuskan ulang seleksi khusus formasi Papua. “Kemendagri berharap Pemerintah bersedia untuk merumuskan ulang seleksi khusus terhadap 91 formasi yang diperuntukan untuk Papua. Dari total 161 yang mendaftar, Kemendagri berharap semua yang mendaftar dapat diseleksi ulang”,  tambah Tjahjo. Sebelumnya berdasarkan hasil seleksi penerimaan Praja IPDN Tahun 2018 diketahui hanya ada 2 -3 OAP yang lolos seleksi dan dinyatakan menjadi Praja IPDN Tahun 2018. Dari total 91 Formasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua, Tercatat 161 OAP mendaftar melalui online untuk mengikuti seleksi masuk menjadi Praja IPDN Tahun 2018. Setelah pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah, Gubernur Papua dan MRP merasa keberatan dan menolak hasil tersebut. Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, bahwa proses seleksi penerimaan Praja IPDN dilakukan dengan transparan dan tanpa nepotisme. “Proses penerimaan Praja IPDN dilakukan dengan transparan, tanpa nepotisme dan melibatkan berbagai pihak. Masyarakat yang sudah mencoba ikut seleksi, tidak boleh berkecil hati jika tidak diterima dan yang paling penting jangan pernah percaya kepada siapapun yang meminta uang serta menjanjikan bisa diterima menjadi Praja IPDN”, tutup Tjahjo. sejarah telah mencatat dalam rangka menyiapkan calon pamong di Papua Pemerintah belanda membangun Sementara itu John NR Gobai, anggota DPRD Papua, Pemerintah indonesia membangun APDN 1969 -1990. Pada saat itu telah menghasilkan banyak Pamong Praja yg telah mengabdi di Tanah Papua.  “Kemudian semua orang di arahkan untuk melanjutkan atau menempuh pendidikan pamong praja terpusat di IPDN Jatinangor sejak tahun 1990-2018,dengan terpusat di STPDN yang dirubah menjadi IPDN. Jumlah  orang Papua yang terserap makin berkurang,” katanya. Pada tahun 2018 hasil tes IPDN telah diprotes oleh Gubernur Papua dan menyatakan menolak dengan alasan orang asli Papua hanya 4 orang. “Agar jumlah orang Papua semakin banyak masuk IPDN maka kami usul agar kampus IPDN di Jayapura ditetapkan sebagai kampus bagi orang asli Papua dan 90% calon praja adalah orang asli Papua,” katanya. IPDN Harus Terus Berbenah Sementara itu sebelumnya, Tjahjo Kumolo juga melantik 197 Pejabat di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (17/9/2018). Tjahjo menegaskan bahwa pelantikan pejabat di Lingkungan IPDN semata – mata untuk pembenahan sistem pendidikan di IPDN. “Selama tiga bulan ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap pelantikan pejabat baru ini, apabila ada penempatan yang kurang pas, untuk bisa diperbaiki dengan baik”, tegas Tjahjo. Tjahjo berharap bahwa pelantikan yang dilakukan kepada 197 pejabat tersebut dapat memberikan kemajuan dalam proses pembenahan di Lingkungan IPDN, baik kampus IPDN Jatinangor maupun kampus IPDN Daerah. Pembenahan yang diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak hanya dalam aspek pendidikannya saja namun juga bagaimana IPDN dapat mengembangkan diri menjadi tempat pendidikan yang maju dan berkualitas. “Pembenahan yang harus dilakukan adalah pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya proses pendidikannya saja, namun juga bagaimana IPDN dapat menjadi tempat pendidikan yang maju dan berkualitas”, ungkap Tjahjo. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Mendagri, telah dilantik sebanyak 216 pejabat baru yang terdiri dari 156 Pejabat Eselon IV, 53 Pejabat Eselon III, 3 Pejabat Eselon II dan 4 Wakil Rektor. Dari 216 pejabat tersebut, 197 diantaranya adalah pejabat IPDN yang baru. Masih dalam kesempatan yang sama, Tjahjo menyampaikan bahwa harus ada proses kaderisasi yang profesional di IPDN. “Pejabat di Lingkungan IPDN untuk lebih bisa memperbaiki kaderisasi agar muncul pejabat pejabat baru yang memilki kualitas dan profesionalitas”, ungkap Tjahjo. Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Ermaya juga dilantik sebagai Plt. Rektor sampai dilantiknya Rektor IPDN definitif, Plt. Ses BNPP Widodo Sigit, dan Pejabat Eselon I dan II Lainnya di lingkungan Kemendagri dan BNPP. (Web Warouw)

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wamen ESDM Archandra Tahar. (Ist) JAKARTA- Meskipun angka subsidi energi mengalami peningkatan akibat kenaikan harga minyak dunia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memperkirakan penerimaan negara dari sektor migas akan mengalami peningkatan. Bahkan Jonan memperkirakan neraca keuangan negara sektor ESDM akan mengalami surplus sebesar Rp91,4 triliun. Proyeksi surplus tersebut ini didapat dari selisih penerimaan sektor ESDM dibandingkan subsidi energi yang kini juga melonjak jauh lebih besar dibandingkan yang terdapat dalam APBN 2018. “Sebenarnya di APBN, surplus penerimaan migas dan minerba dibanding subsidi energi total estimasinya sebesar Rp62,1 triliun. Sekarang, outlook surplusnya naik sekitar 50 persen, jadi sekitar Rp91,4 triliun,” kata Jonan saat jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (17/9). Menteri ESDM itu merinci berdasarkan proyeksi saat ini, penerimaan sektor migas dan minerba hingga akhir tahun nanti diperkirakan sebesar Rp240,3 triliun atau lebih besar dari target APBN 2018 yang dipatok sebesar Rp156,7 triliun. Sementara itu, total subsidi energi pada 2018 diproyeksikan sebesar Rp148,9 triliun, atau mengalami kenaikan dari penetapan APBN 2018 yang sebesar Rp94,6 triliun. “Memang yang diputuskan APBN itu Rp94,6 triliun, ternyata outlook-nya Rp149 triliun. Jadi, naik kira-kira hampir 60 persen,” jelas Jonan. Kenaikan subsidi energi ini, menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, tidak terlepas dari meningkatnya harga minyak dunia, sekaligus menghindari kenaikan harga BBM sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. “Harga minyak dunia naik, subsidinya harus disesuaikan kalau enggak harga eceran BBM akan naik,” ungkap Jonan. Neraca Perdagangan Minus Terkait data yang menunjukkan neraca perdagangan migas yang mengalami defisit, Menteri ESDM tak menampik kondisi tersebut. “Neraca perdagangan pasti minus karena harga impor minyaknya tinggi dan ekspornya juga tinggi. Tapi secara nilai pasti kalah. Indonesia Crude Price (ICP) kita sesuai asumsi APBN di awal 2018 sebesar 48 dollar AS per barel. Sekarang sudah sekitar ICP 70 dollar AS/barel,” tegas Jonan. Kepada Bergelora.com dilaporkan, meski neraca perdangangan migas defisit, namun Jonan memastikan, neraca keuangan negara sektor ESDM utamanya migas, justru meningkat surplusnya. Hal ini terjadi karena penerimaan sektor ESDM meningkat jauh lebih besar dibanding subsidi energi. Senada dengan Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan faktor dibalik kondisi neraca perdagangan migas, terlebih penurunan ekspor migas. “Ekspor turun iya, karena ada blok yang tadinya milik asing sekarang punya Pertamina. Kedua, penurunan produksi 30 ribu barrel per day. Harusnya impor turun, tapi naiknya impor tersebut karena karena ada kegiatan ekonomi yang naik,” urai Arcandra. Secara umum, Jonan mengatakan kenaikan proyeksi penerimaan ini diakibatkan oleh meningkatnya harga komoditas. “Mayoritas kebanyakan akibat peningkatan harga komiditi, terutama minyak. Minerba juga naik banyak,” pungkas Jonan. (Calvin G. Eben-Haezer)

Presiden saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di National Convention Center, Hanoi, Rabu (12/9). (Ist) HANOI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat atas peringatan ke-73 Hari Nasional Vietnam yang jatuh pada 2 September 2018 lalu. Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di National Convention Center, Hanoi, Rabu (12/9). “Saya ingin mengucapkan selamat atas peringatan ke-73 Hari Nasional Vietnam pada tanggal 2 September 2018. Semoga perdamaian dan kemakmuran senantiasa menyertai rakyat Vietnam,” ucapnya. Sejumlah hal dibicarakan Presiden Joko Widodo dengan PM Vietnam dalam kesempatan itu. Keduanya membicarakan kemungkinan bagi kedua negara untuk dapat meningkatkan kerja sama dan berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital di kawasan. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas konfirmasi Yang Mulia untuk hadir pada ASEAN Leaders’ Gathering (ALG) di Bali, 11 Oktober 2018,” imbuhnya. Kepala Negara menyebut bahwa pertemuan ALG ini menjadi sangat penting di tengah situasi ekonomi global yang makin tidak menentu. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum yang tepat bagi ASEAN untuk dapat berbicara lebih banyak kepada dunia. “Kesempatan bagi ASEAN menunjukkan kepada dunia ketahanan ekonomi ASEAN serta komitmen kuat ASEAN terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” kata Presiden. Lebih jauh, keduanya juga berharap agar di masa mendatang kedua negara dapat bermitra secara strategis untuk menghadapi situasi ekonomi global dan tantangan revolusi industri 4.0. Sementara itu, PM Vietnam menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Jokowi di WEF. Selain itu, PM Vietnam mengatakan pentingnya kedua untuk negara saling mendukung. “Kita harus dapat memanfaatkan kondisi global seperti sekarang ini dan juga adanya revolusi industri 4.0,” ucap PM Vietnam. Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Aryati)

Dr. Yahya Waloni (Ist) JAKARTA- Memasukkan spirit agama ke dalam politik itu baik. Tapi menggunakan narasi agama dalam politik praktis itu jahat. Di sisi lain, Demokrasi memang menjamin kebebasan berbicara. Namun, demokrasi terlalu berharga untuk dikotori oleh ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan sampah yang menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.  Demikian Komarudin, Ketua Umum LBH Almisbat dan Alimudin, Mahasiswa Nahdlatun Wathon dalam pernyataannya yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Selasa (18/9) seusai laporan ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Menurut mereka, terlebih bila pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat kebangsaan yang hidup dan dibangun di atas fondasi keragaman yang merupakan fitrah Ilahiah bagi Negara KesatuanRepublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Atas dasar hal-hal tersebut, maka kami meminta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap Yahya Waloni demi terciptanya keamanan dan kedamaian Indonesia,” tegas Komarudin. Hal ini terkait pernyataan Dr. Yahya Waloni dalam ceramahnya di masjid Al Fida Muhammadiyah, Pekanbaru, Provinsi Riau, pada tanggal 9 September 2018, sekitar pukul 09.00 WIB. Pada detik 24 ia mengatakan bahwa “Sistematika keyakinan Islam ini tidak berdiri pada pondasi keilmuan”. “Pernyataan yang kemudian viral di media sosial ini, diduga kuat sebagai pernyataan penistaan terhadap agama (dalam hal ini agama Islam) sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf a KUHP,” ujarnya. Ia menyampaikan bunyi pasal tersebut, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. Ia menegaskan bahwa sistematika keyakinan Islam tak bisa dilepaskan dari sistematika keilmuan. Tak mungkin umat Islam bisa memahami ajaran Islam dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW tanpa basis keilmuan yang kuat dan sistematis. “Bahkan, ayat Alquran pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat tentang Iqro’ yang artinya “Bacalah!”. Ini berarti bahwa pondasi awal ke-Islaman adalah membaca, yang identik dengan keilmuan,” ujarnya. Sementara itu, Alimudin, Mahasiswa Nahdlatun Wathon menjelaskan, terkait gelar Tuan Guru Bajang yang disebutnya menjadi “Tuan Guru Bajingan” pada menit ke-1 detik 40. Pernyataan Dr. Yahya Waloni dapat diduga melakukan tindak pidana terhadap etnis tertentu. Tuan Guru Bajang adalah gelar terhormat di daerah Lombok, yang artinya Kyai muda atau tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat. Jika disamakan dengan bahasa di Jawa artinya sebagai Gus atau sama seperti Kyai dan tokoh agama. Pemberian gelar Tuan Guru Bajang merupakan budaya adat masyarakat Lombok dan merupakan pengakuan tertinggi bagi seseorang yang dianggap sebagai tokoh agama. “Dengan demikian, penggunaan istilah Tuan Guru Bajang yang dipelesetkan menjadi “Tuan Guru Bajingan” merupakan bentuk pernyataan kebencian terhadap etnis tertentu, yaitu kebencian terhadap etnis di Lombok,” ujarnya. Perbuatan ini menurutnya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 16 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3 berbunyi sebagai berikut: “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.” Selain itu, Alimudin mengutip pernyataan Dr. Yahya Waloni pada menit kedua detik 49, yang menyatakan, “...Dia sekolah sampai doktor mendapatkan gelar akademik dalam bidang spesialisasi agama. Doktornya kan dari.... Mesir. Dia pulang ke Indonesia, dia tidak ejewantahkan, tidak realisasikan konteks keilmuannya spesialisasinya sebagai doktor agama, tapi dia menjadi politi...politikus, dari Partai Demokrat. Dari situ saya kritis ooh ini betul..dia bungkus dirinya dengan ayat-ayat Quran, dia bungkus dirinya dengan keilmuan hadist untuk mencari kepuasaan nafsu duniawi...syahwat..” “Pernyataan di atas jelas ditujukan kepada Tuan Guru Bajang alias Muhammad Zainul Majdi yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB),” tegasnya. Bahwa ceramah yang disampaikan tersebut sengaja direkam dan ada permintaan direkam oleh Dr. Yahya Waloni pada menit 1 detik 49 dengan pernyataan sebagai berikut: “Ini yang rekam” sambil menujuk video untuk minta direkam pernyatannya. Dengan demikian, ancaman pidana terhadap pelaku penyebar informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan dapat dipidana dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016 Tentang ITE, yakni berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Bahwa fakta pernyataan Dr. Yahya Waloni yang menyatakan kebencianterhadap etnis tertentu dapat dipidana dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.” (Web Warouw)

Mahkamah Agung. (Ist) JAKARTA- Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh nyaleg.     “Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada kamis, 13/9 kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi saat dikonfirmasi Hukumonline, Jumat (14/9/2018). Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018 yang dimohonkan Wa Ode Nurhayati dan KPU sebagai termohon.    Menurut Suhadi, kedua Peraturan KPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Tak hanya itu, lanjut Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. “Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,” katanya. Menanggapi hal ini, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut baik dan menghormati putusan MA ini. “Ini yang ditunggu-tunggu banyak pihak. Kita harus hormati putusan MA ini, dan KPU harus segera melaksanakan putusan MA,” harap Fritz saat wartawan. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Salah satu pemohon Wa Ode Nurhayati, yang merupakan mantan terpidana kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah, melalui kuasa hukumnya Herdiyan berdalih Peraturan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan UU HAM, UU Pemberantasan Tipikor dan UU Pemilu. "Bahwa hak dipilih dan memilih adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan tidak bisa dibatasi hanya melalui Peraturan KPU," kata Herdiyan beberapa waktu lalu. Herdiyan menjelaskan dalam UU tidak terdapat larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan menjadi calon legislatif. "Dalam UU Pemberantasan Tipikor, jelas yang bisa mencabut hak politik seseorang hanyalah Majelis Hakim melalui putusannya dan itu harus melalui UU, sehingga KPU tidak punya hak mencabut hak politik seseorang," dalihnya. Dia mengingatkan terdapat beberapa putusan MK yang memang memperbolehkan mantan narapidana untuk menjadi caleg ataupun kepala daerah. "Asalkan, dia jujur dan terbuka mengungkapkan kepada publik bahwa dirinya sebagai mantan napi," katanya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, sejak terbitnya Peraturan KPU yang seolah melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ini menuai polemik. Terakhir, polemik ini menimbulkan perdebatan sengit antara KPU dan Bawaslu yang mengabulkan gugatan atas keputusan KPU yang mencoret beberapa nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan narapidana korupsi dalam daftar caleg sementara (DCS) di beberapa daerah. Akar persoalannya, Bawaslu dianggap mengabaikan dua Peraturan KPU tersebut yang spesifik ada larangan nyaleg bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Bawaslu menganggap melarang warga negara menjadi caleg sekalipun mantan narapidana korupsi merupakan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan UU Pemilu. Alhasil, Bawaslu berharap banyak agar MA segera memutuskan judicial review dua Peraturan KPU tersebut sebagai jalan tengah untuk mengakhiri perdebatan yang selama ini terjadi. (Web Warouw)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla didamping pejabat lain menjawab wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan kampus UIII, di Cimanggis, Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang peletakan batu pertamanya dilakukan hari ini, bisa diselesaikan dalam kurun empat tahun. “InsyaAllah kampus sini sudah selesai semuanya, tetapi tahun depan kita berharap paling tidak dua atau tiga program studi (prodi) sudah bisa dimulai,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai acara peletakan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, Selasa (5/6) pagi. Presiden berharap kampus yang dibangun di atas lahan seluas 142 hektare itu nanti menjadi kampus yang hijau, modern, dan menjadi kiblat kampus besar internasional bagi peradaban yang melakukan kajian-kajian mengenai peradaban Islam Indonesia, Islam yang moderat, Islam yang Wasatiyah. Tujuh Prodi Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam laporannya mengatakan, Universitas Islam Internasional Indonesia yang hanya akan membuka pendidikan untuk tingkat magister dan doktor ini akan memiliki 7 (tujuh) program studi, yaitu: kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, ekonomi Islam, sains dan teknologi, pendidikan, serta arsitektur dan seni. “Untuk tahun pertama, tiga program studi yang akan dibuka adalah Islamic studies, political science, dan education,” sambung Menag. Meski tidak dibangun secara serempak, menurut Menag, bangunan-bangunan program studi tersebut kelak akan terhampar megah dalam alam yang hijau, bersama dengan bangunan-bangunan yang lainnya, seperti gedung rektorat, masjid, perpustakaan, museum seni dan budaya Islam, Pusat Kajian peradaban Islam, Performing Art Center,  Convention Center, Sport Center, serta University Mall, yang dirancang bersahabat dan menyatu dengan alam. “Kemegahan kampus ini akan terhampar di atas tanah seluas 142,5 hektar, di mana maksimal hanya 30% akan diisi dengan bangunan, sedangkan 70% lainnya sebagai lahan hijau yang fungsinya sebagai perlindungan flora dan fauna ramah lingkungan, demi mempertahankan ruang hijau kawasan kampus dan Kota Depok, serta sekaligus tempat rekreasi bagi warga kampus dan warga sekitarnya,” terang Menag. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain : Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meletakkan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengawali pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dengan peletakan batu pertama, di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/6) pagi. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, rencana pembangunan kampus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu sudah 2 (dua) tahun ini dimatangkan. Semula, Presiden berharap kampus tersebut bisa didirikan di atas lahan seluas lebih 1.000 hektare. Tapi ternyata lahan 1.000 hektare lebih di Jawa ini sangat sulit sekali, yang didapat hanya 142 hektare. “Setelah melihat di lapangan tadi, saya juga kaget, ternyata 142 hektare itu juga sebuah lahan yang sangat luas. Alhamdulillah, saya enggak bayangkan kalau dapat yang 1.000 hektare,” kata Presiden Jokowi. Presiden berharap Universitas Islam Internasional Indonesia ini benar-benar nanti menjadi pusat kajian, menjadi pusat penelitian peradaban Islam di negara kita Indonesia. Hal ini dikarenakan, tambah Presiden, Indonesia dikenal sekarang ini di dunia sebagai negara besar, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. “Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya Indonesia menjadi rujukan bagi kemajuan peradaban Islam di dunia. Inilah nanti tempatnya,” ujar Presiden Jokowi. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang membutuhkan biaya Rp3,5 triliun ini, menurut Presiden, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tahun ini akan dimulai dengan anggaran Rp700 miliar, lanjut Presiden, dan diperkirakan akan selesai  kurang lebih 4 tahun. “Tapi tahun depan insyaallah sudah bisa kita gunakan kampus ini untuk satu, dua, tiga program studi (prodi) yang sudah kita siapkan,” ungkap Presiden Jokowi. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)