Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mendampingi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi sekaligus menghadiri acara Trilateral Meeting / Pertemuan Trilateral dengan Filipina dan Malaysia, di Conrad Hotel, Manila, Filipina, Kamis (22/6). (Ist) MANILA- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mendampingi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi sekaligus menghadiri acara Trilateral Meeting / Pertemuan Trilateral dengan Filipina dan Malaysia, dalam rangka membahas perkembangan situasi pasca serangan kelompok teroris di Marawi serta menyepakati upaya kolektif ketiga negara dalam menanggulangi terorisme di kawasan, bertempat di Conrad Hotel, Manila, Filipina, Kamis (22/6). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, SOP Patroli Laut Bersama Indonesia-Filipina-Malaysia yang ditandatangani di Tarakan pada 19 Juni 2017 dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi upaya bersama menanggulangi terorisme di kawasan perbatasan ketiga negara.      “Saya sudah berbicara dengan Pangab Filipina dan Malaysia terkait Forum Intelijen Bersama yang akan dilaksanakan setiap bulan, intinya selalu mengupdate pertukaran informasi intelijen terkait dengan perkembangan-perkembangan, khususnya perkembangan teroris yang di Marawi. Dan ini akan dilanjutkan dengan latihan-latihan tiga Angkatan Bersenjata Trilateral dan  Pasukan Khusus, sehingga kita punya perspektif yang cepat,” tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada saat peresmian Maritime Command Center (MMC) di Markas Komando Lantamal XIII Tarakan, Kalimatan Utara, Senin (19/6/2017) lalu juga mengatakan bahwa betapa pentingnya kerja sama dan perjanjian Trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina.    “Dengan adanya kerja sama Trilateral itu akan mempermudah tukar menukar informasi dan lain-lain, karena kecepatan dan ketepatan informasi sangat diperlukan untuk langkah antisipasi sejak dini, termasuk data kemungkinan pelarian yang menyamar sebagai pengungsi yang keluar dari Marawi,” ujarnya. Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan di Manado terkait apakah wacana untuk pasukan TNI menggempur basis ISIS, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, “tidak ada, tidak ada”.   “Kepolisian Indonesia bersama TNI sudah menebalkan pulau-pulau yang menghubungkan dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan, kemudian juga Patroli Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama-sama juga dengan Kepolisian. Ini yang kita dilakukan,” katanya. Usai mengikuti  Trilateral Meeting,  Menlu  RI Retno Marsudi  dihadapan awak media menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan Pernyataan Bersama Ketiga Menteri Luar Negeri, antara lain berisi keprihatinan bersama terhadap insiden terorisme dan kekerasan ektrimisme yang baru-baru ini terjadi di Filipina, penegasan kembali komitmen bersama untuk menangani terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang dapat mengancam stabilitas di kawasan, serta kesepakatan untuk menyusun Rencana Aksi Bersama guna menangani permasalahan tersebut. “Pada pertemuan tersebut, Filipina menyampaikan perkembangan situasi yang ada di Marawi saat ini, kemudian masing-masing pihak tiga negara juga menyampaikan mengenai masalah situasi di dalam negerinya. Ancaman-ancaman, dalam hal ini masalah kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme dan yang paling penting adalah bagaimana ketiga negara ini mengembangkan kerja sama Trilateral,” ujar Retno Marsudi. Lebih lanjut  Menlu  RI Retno Marsudi  mengatakan bahwa, kerja sama Trilateral yang akan dilakukan oleh tiga negara seperti apa yang ada dalam joint statement, ada beberapa bidang yang akan dikerjasamakan oleh tiga negara dan kerja sama tersebut akan didetailkan dalam bentuk plan of action yang akan dibahas tingkat Senior Official Meeting (SOM).    “SOM akan bertemu secepat mungkin untuk mendetailkan bidang-bidang kerja sama yang akan dilakukan oleh tiga negara.  SOM akan bersidang atau bertemu di Indonesia, waktunya akan ditentukan secepat mungkin dan setelah itu akan ada pertemuan di tingkat menteri pada bulan Oktober dan Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut,” jelasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam pertemuan yang diselenggarakan di Manila-Filipina tersebut, Menlu RI Retno Marsudi juga didampingi oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius. Pertemuan Trilateral dihadiri pula oleh Menlu Filipina Alan Peter Schramm Cayetano  dan  Menlu Malaysia Dato Sri Anifah Aman. Duterte Minta Maaf Sebelumnya diberitakan, Presiden Rodrigo Duterte meminta maaf karena telah meluluhlantakkan Kota Marawi, selatan Filipina, dengan gempuran militernya guna memberangus kelompok militan yang berafiliasi dengan ISIS di wilayah itu. “Saya sangat, sangat, sangat menyesal bahwa hal ini terjadi pada kita semua. Semoga kalian semua bisa memaafkan para tentara dan pemerintah, bahkan memaafkan saya,” ucap Duterte dalam sebuah pidato di pusat evakuasi dekat Marawi, Selasa (20/6). Lima minggu beranjak, militer FIlipina masih berjuang menghancurkan militan Maute di Marawi. Hingga kini bentrokan di kota bermayoritaskan umat Muslim itu telah merenggut lebih dari 300 nyawa, termasuk 257 militan, 62 tentara, dan 26 warga sipil. Dalam kesempatan itu Duterte bersumpah gempuran militer yang dibantu serangan udara dari tentara Amerika Serikat ini tak akan berhenti hingga Marawi bersih dari militan. Dia menuturkan, jika angkatan daratnya tak dibantu dengan serangan udara, pertempuran di Marawi akan semakin berlarut. “Militer kami mengatakan jika tidak menggunakan bom, kita akan terseret lebih dalam lagi. Kita akan kalah. Jika kita tidak menggunakan [serangan udara], tentara kita semuanya akan terbunuh,” kata Duterte, seperti dikutip AFP. Bentrokan di Marawi berawal dari operasi militer Filipina yang hendak menangkap Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf, di wilayah itu sekitar 23 Mei lalu. Militer tak menyangka akan mendapat perlawanan sengit dari kelompok militan Maute yang juga berafiliasi dengan ISIS sama seperti Abu Sayyaf. Sejak itu, Duterte memberlakukan darurat militer di Pulau Mindanao, yang memiliki jumlah populasi sekitar 20 juta orang. Militer telah mengerahkan pesawat dan helikopter penyerang untuk membombardir daerah militan di Marawi dengan memanfaatkan aset intelijen AS. Padahal, menurut pekerja kemanusiaan dan warga lokal, ratusan warga sipil dilaporkan masih terjebak di kota pusat konflik itu. Meski bom telah dijatuhkan di daerah Marawi, militer mengatakan, para anggota militan dilaporkan masih bersembunyi di kota itu, berlindung di ruang bawah tanah yang kebal bom dan melakukan pergerakan melalui terowongan. Sejumlah pengamat menuturkan perjuangan militer di Marawi mengalami kebuntuan dan jika berkepanjangan, kota tersebut dikhawatirkan akan menjadi basis baru ISIS di Asia Tenggara. Walaupun begitu, juru bicara militer Filipina, Restituto Padilla, mengatakan pihaknya terus menggencarkan gempuran terhadap Maute dengan target dapat mengontrol kembali seluruh wilayah Marawi sebelum perayaan idul Fitri pada akhir pekan ini. (Kolonel Laut (KH) Drs. Edys Riyanto, M.Si./Web Warouw)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Ist) JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo gusar dengan banyaknya pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi. Kata dia, tertangkapnya, Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti bersama sang istri, Lily Martiani Maddari dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan di daerah sudah sangat mencemaskan. “Kami sedih, kecewa, dalam dua bulan mulai pimpinan DPRD, wali kota, bupati, sampai gubernur, dan istri, saya kira sudah tahap yang cukup mencemaskan dalam proses tata kelola,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Kamis (22/6). Namun tampaknya, bekas Sekjen PDI Perjuangan itu tidak bosan untuk mengingatkan kepala daerah agar senantiasa waspada terhadap area rawan korupsi. Disebutkan, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dana hibah, dana bansos (bantuan sosial), retribusi, dan pajak harus diperhatikan betul semua kepala daerah  agar tak ada penyimpangan. “Saya tak bisa katakan apakah ini apes nasib, tapi harus hati-hati. Sebagai pejabat punya mandat dalam masalah anggaran kebijakan publik,” ucapnya. Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, KPK saat ini telah memetakan daerah yang tata kelola pemerintahannya rawan tersangkut korupsi. Daerah tersebut lantas menjadi binaan KPK. Karena itu, ia berharap, upaya KPK tersebut dapat menyadarkan para pejabat di daerah agar menghindari korupsi. Tambahan informasi, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya Lily Martiarti Madari dan dua orang pengusaha, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ridwan dan Lily diduga menerima uang suap sebesar Rp 1 miliar dari Jhoni selaku Direktur PT SMS melalui Rico. Rp 1 miliar tersebut bagian dari fee awal sebesar Rp 4,7 miliar lantaran PT SMS dimenangkan untuk menggarap dua proyek senilai Rp 53 miliar. Atas perbuatannya sebagai penerima suap, Ridwan, Lily, dan Rico disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Johni sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Web Warouw)

Presiden Jokowi saat tinjau pembangunan infrastruktur jalan (Ist) JAKARTA- Tanggal 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional. Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah. “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai Pasal 19 ayat (3), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN. Sedangkan untuk penetapan tanah lokasi PSN, sesuai Pasal 21 Ayat (4), dilakukan oleh Gubernur. “Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional,” bunyi Pasal 21 ayat (5). Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud, sesuai Pasal 21 Ayat (6), telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbaharui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. “Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 21 ayat (7). Adapun dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, sesuai Pasal 24 ayat (2), Penanggung Jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang. (Calvin G. Eben-Haezer)

Presiden saat tinjau tol Bawen-Salatiga (Ist) JAKARTA- Dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditandatangani pada 15 Juni 2017, disebutkan adanya 55 proyek baru selain hampir 200 proyek yang sebelumnya masuk kategori Proyek Strategis Nasional. Secara keseluruhan lampiran Perpres itu mencantumkan 248 proyek yang masuk program Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk diantaranya proyek-proyek baru yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Proyek-proyek baru yang masuk program Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional itu diantaranya adalah: Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, sepanjang 18,2 km; Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim, Batam, Kepri, sepanjang 25 km; Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang – Padalarang, Jabar, sepanjang 61 km; 4.Jalan Tol Bukittingi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang, Sumbar, sepanjang 80 km; Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, DIY dan Jateng, sepanjang 71 km; Pembangunan Jalan Lingar Trans Morotai, sepanjang 231,84 km), Maluku Utara; Jalan Penghubung Gorontalo – Manado, sepanjang 301,7 km; Jalan Palu – Parigi, Sulawesi Tengah, sepanjang 83,6 km; Kereta Api Purukcahu – Bangkuang, Kalimantan Tengah; Pembangunan rel kereta api Kalimantan Timur; Kereta Api Jambi – Pekanbaru dan Jambi – Palembang; Proyek revitalisasi Bandara Tjilik Riwut, Palanga Raya; Proyek Pembangunan Bandara Sebatik, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara; Pembangunan rumah khusus di wilayah perbatasan secara nasional; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Kab. Timor Tengah Utara, NTT; Percepatam Pembanunan Technopark secara nasional; Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, di Talaud, Sulawesi Utara; Proram Industri Pesawat Jarak Menengah N-245; dan Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80 (bersumber dari non anggaran pemerintah dan tanpa jaminan pemerintah) Libatkan Swasta Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah. “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai Pasal 19 ayat (3), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN. Sedangkan untuk penetapan tanah lokasi PSN, sesuai Pasal 21 Ayat (4), dilakukan oleh Gubernur. “Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional,” bunyi Pasal 21 ayat (5). Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud, sesuai Pasal 21 Ayat (6), telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbaharui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. “Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 21 ayat (7). Kepada Bergelora.com dilaporkan, adapun dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, sesuai Pasal 24 ayat (2), Penanggung Jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN. (Calvin G. Eben-Haezer)

SAVE KPK: Koalisi Masyarakat Antikorupsi Jawa Tengah dan Lintas Umat Beragama Semarang saat menggelar aksi tegaknya pemberantasan korupsi di bundaran air mancur Jalan Pahlawan, Semarang. (Ist) SEMARANG – Segenap tokoh lintas agama melakukan aksi doa bersama menolak korupsi dalam bentuk apa pun serta pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelima tokoh dari lintas agama menghaturkan doa bergiliran sesuai kepercayaanya masing-masing. Dari Katolik, Islam, Buddha, Kristen, dan Hindu untuk sepakat memerangi korupsi. Aksi itu dilakukan bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi Jawa Tengah serta banyak elemen dari penggiat antikorupsi, Rabu (21/6) sore jelang waktu buka puasa di depan bundaran air mancur Jalan Pahlawan Semarang. Aksi ini menarik perhatian masyarakat yang melintas. Tokoh Katolik, Romo Aloysius Budi menyampaikan, koruptor merupakan musuh semua orang dan semua agama. Maka gerakan moral apa pun harus didukung. ”Semua harus memberantas korupsi karena merusak peradaban kasih dan membuat rakyat tidak sejahtera,” katanya. Sebab kata Romo Budi, koruptor telah mencuri uang rakyat dan membuat negeri semakin hancur. Oleh karena itu mencegah dan memberantas korupsi menjadi tugas bersama. Pihaknya menyatakan perang terhadap korupsi. Senada, Wahyudi AR Ketua PC Magabudhi Semarang menyatakan korupsi adalah pembunuhan dengan penistaan hak seseorang secara perlahan. ”Maka kami menolak upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, dengan demikian kita tengah melaksanakan tugas berbangsa. Warga Buddha mendukung pergerakan atau upaya-upaya menguatkan KPK,” tandasnya. Dalam aksi itu, penggiat antikorupsi dan tokoh lintas agama menyatakan sikap. Antara lain, mendukung penuh KPK dalam pemberantasan korupsi, mengecam segala tindakan yang dimaksudkan untuk melemahkan KPK. Selain itu mendesak DPR RI untuk membatalkan dan membubarkan Pansus Hak Angket terhadap KPK, serta mengajak seluruh masyarakat berdoa agar dijauhkan dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak bangsa dan negara. Kepada Bergelora.com dilaporkan, mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak memilih kembali para legislatif yang bergabung dalam pansus Hak Angket DPR RI dari 7 parpol. Antara lain 6 legislatif dari PDI-P, 4 dari Gerindra, 2 dari Nasdem, 2 dari PPP, 5 dari Golkar, 3 dari PAN, dan seorang dari Hanura. Pada aksi di tugu Diponoro itu, Ubaidillah Achmad Khadim as Syuffah dan penulis Suluk Cebolek membacakan doa dan puisi dibawah ini : PENYAMUN penyamun: tahukah kalian siapakah penyamun itu perampas dan perampok melewati pesta rakyat negeri berubah gelap masyarakat dibuat kebingungan lingkungan lestari dihancurkan keadilan dibelokkan kemunafikan dihidupkan korupsi menjadi hidangan keseharian pornografi diundangkan di tengah seks dan kekuasaan bagi mereka dari mereka untuk mereka sendiri pagi buta: anak lahir istri kesakitan orang tua menjerit menistai diri sisa usia senja sia sia bohong keringat pagi pun masih berbau busuk siang bolong: hayal harapan kosong tertikam kuasa keserakahan meniti hiasan harta jarahan ada benci dan kekhawatiran hangat hembusan nafas di hari besar agama duduk di baris depan di beberapa tempat ibadah senyum kepalsuan candu jiwa anak bangsa selimut kelicikan dan syahwat atas nama harga diri bangsa terasing dari ideologi sendiri dan agama suci pedagang kambing hitam mencari dan melepas sewaktu datang lirih seruling dari semak reformasi bahagia dan derita: hanya kesengsaraan dari semak lembaga negara: hanya dasi, baju, dan jas adalah pakaian kebesaran untuk memastikan mereka bukan pencuri ayam perampok bayaran kejahatan recehan semua bisa menjadi penyamun tanpa kecuali silahkan memilih: penyamun atau menegakkan kemanusiaan dan keadilan penyamun atau demokrasi yang memerdekakan mencerahkan untuk semua bukan mengadili penyelamat negara hak rakyat dan cita bangsa: negeri yang bersih dari korupsi rakyat yang bebas dari belenggu kemerdekaan hukum yang tegak untuk semu tanpa kecuali Kebhinnekaan yang tidak kan pernah ternodai (Nurhadi)

Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman (kedua dari kiri) dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto (kiri) saat menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3). (Ist) YOGYAKARTA- Skandal e-KTP bukan cuma mega namun memang grand design corruption yang digasak dan diakali sejak awal. Rakyat Indonesia yang setia bayar pajak hingga terkumpul Rp.5,9 triliun, lebih dari Rp.2,3 triliun digeropyok habis oleh 3 jaringan mafia. Baik pihak memperkaya diri sendiri, maupun setoran ke partai politik dan korporasi. Singkatnya uang haram menyebar bagi 40-an anggota DPR RI, partai-partai di DPR, Kemendagri dan 6 perusahaan, baik berjenis PT, Perum dan konsursium.   “Sasar susur yang dilakukan KPK menelisik 3 jaringan mencakup eksekutif, legislatif dan korporasi. Jihad korupsinya benar-benar sepenuh hati karena direncanakan jauh sebelum anggaran di ketok di Senayan”, kata Imam Anshori Saleh, mantan Ketua KY, pada diskusi bersama 50 an aktivis di Yogyakarta, Sabtu 17 Juni 2017. Dalam pengantar diskusinya, B. Isti Nugroho, Ketua Lembaga Studi Demokrasi dan Budaya Politik (eLSDaP) menegaskan bahwa gelombang unjuk rasa di berbagai kota harus mampu memberi tekanan kuat membongkar skandal korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Dengan moderator Agus Istijanto, diskusi bertema “Kasus E-KTP dan Korupsi di Indonesia” menghadirkan juga pembicara Hifdzil Alim dari Pukat UGM yang memaparkan detail temuan sepanjang proses investigasi korupsi ini. Banyak hal disampaikan Hifdzil dengan pesan off the record agar tak mengganggu proses penanganan lembaga anti rasuah KPK RI, yang kini tengah menghadapi hak angket DPR RI.      Kerugian negara Rp. 2,3 triliun lebih atau persisnya sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 menjadi kejahatan terencana sejumlah pimpinan partai, pejabat pemerintah dan pengusaha sejak November 2009. Mendagri Gamawan Fauzi ketika itu mengusulkan perubahan sumber pembiayaan yang sebelumnya telah masuk dalam DIPA anggaran negara. Proyek penerapan KTP berbasis NIK semula berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) diubah menjadi APBN murni. Artinya, dibayar pakai rupiah dan bukan dollar. Rencana Merampok Kasak kusuk rencana merampok terjadi di 3 tempat seperti di Hotel Sultan, di ruang kerja komisi DPR dan di ruko milik Andi Narogong. Pada minggu pertama Februari 2010, seorang politisi yang kini meninggal yang saat itu Ketua Komisi II DPR meminta uang ke seorang Dirjen Kemendagri agar usulan pembiayaan proyek disetujui DPR. Belakangan Dirjen Dukcapil di era Pemerintahan SBY ini sekarang menjadi terdakwa I dalam persidangan tipikor di Jakarta. Beberapa bulan permufakatan jahat direncana bersama-sama melibatkan supplier barang, Sekjend Kementerian, ketua konsursium, Ketua Fraksi dari partai berkuasa era Orde Baru Suharto, pejabat di Kemendagri dan sejumlah anggota DPR. Lazimnya skandal pasti terjadi ‘rapat’ sebelum rapat resmi digelar agar operasi busuk berlangsung mulus. Sebelum digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), sejumlah pihak kumpul di ruang kerja Komisi II DPR memutuskan pembiayaan E-KTP adalah Rp. 5,9 triliun. Berbagi jatah aliran uang dari pengusaha kontraktor kepada masing-masing pejabat direncanakan dan dibahas sepanjang bulan Mei hingga Juni 2010 berpindah tempat mulai di kamar Hotel Sultan. Kepada Bergelora.com dilaporkan, modus saling memperkaya orang lain dan korporasi bisnis harus pula diikuti upeti untuk kas partai yang besarnya masing-masing Rp. 150 miliar tersebar di 3 parpol yang pernah dan sedang berkuasa di pemerintahan. Agar kompak dan senyap tentu partai lain pun dijatah sebesar kisaran Rp. 100-an miliar. Selebihnya dari Rp. 2,3 triliun uangnya dialirkan ke orang per orang dan perusahaan swasta berupa dollar. Ketika janji setor fee tak sesuai kesepakatan awal di waktu kemudian persekongkolan terbongkar terlebih bagi pelaku yang belum mengantongi penuh. Sodok menyodok, berkelit saling melindungi, satu dan lain bisa mengintimidasi sekolega kerja adalah tabiat alami mafia penggarong yang aibnya mulai tersingkap publik. Salah satunya, bukti kontroversial atas rekaman kesaksian Miryam S. Haryani, mantan anggota Komisi II DPR periode 2009 – 2014 yang jadi tersangka KPK, yang diancam teman sekantor agar jangan mengakui fakta perbuatan penerimaan uang. Sedianya oleh KPK rekaman ini akan dibuka di PN Tipikor, namun tekanan politik datang dari DPR RI agar diungkap lebih dulu saat rapat hak angket di Senayan. Adu kuat tafsir hukum antara KPK dengan DPR akan menjadi topik baru memanaskan kasus e-KTP. Sejarah korupsi di Indonesia memang tidak hanya ditulis urut waktu melainkan urut gede. Cerita di pengadilan selalu berisi panggung pengakuan dan penyangkalan antarterdakwa dan saksi.  Chip KTP Tidak Berfungsi Jika ribuan WNI sedang mengantre berburu blanko pembuatan KTP tidak terkira sebenarnya secarik kartu di dompet ini secara fisik kualitas abal-abal. Diceritakan oleh Hifdzil Alim bilamana KTP coba dicek dengan cara dibakar maka plastik mengelupas di mana kualitas cetakan kartu akan seperti terkesan barang cetakan. Sialnya, kode chip KTP juga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud.   Seumpama komoditas dagang ada istilah ada rupa ada harga tidak berlaku bagi proyek nasional ini. Kenyataannya kini telah menjadi komoditas korupsi elite Jakarta. Sialnya lagi, makin tambah geram kalau kita tahu berapa nilai satuan proyek pengadaan KTP berbasis NIK tersebut. Dari selembar yang hanya bernilai Rp. 628 perak per blanko, patgulipat mata anggaran dialokasikan menjadi sekitar Rp. 121 ribu. Betapa mirisnya jika perilaku korup tidak lagi motif kebutuhan (by need) melainkan nafsu serakah (by grade).  Kasus E-KTP membuyarkan semua orang yang sebenarnya tengah melangsungkan replacement pos-pos jabatan penting dalam konfigurasi politik nasional. Kepiawaian penuntut KPK dan hakim tipikor yang mengadili dan terus menggali ihwal bancakan berjamaah ‘anggota dewan yang tak terhormat’ bersama sekondan pemerintahan dan pengusaha adalah kado istimewa rakyat menyongsong Pemilu 2019.    Di akhir acara diskusi yang diadakan di Rumah Budaya Tembi, Yogyakarta, seluruh peserta sepakat akan merumuskan surat pernyataan yang di tanda tangani bersama dan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. “Kawan-kawan aktivis yang hadir ini sudah biasa demonstrasi ke KPK, maka melayangkan secarik Petisi Tembi boleh jadi kontribusi kita memastikan hukum sekeras-kerasnya berlaku tanpa pandang bulu bagi maling APBN”, pungkas Ons Untoro.  (Hari Subagyo)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam acara khataman Al-Quran akbar di Masjid Al Muhajirin, Kalibata, Jakarta, Rabu (22/2). (Ist)JAKARTA- Lima qori nusantara mengaji melanggamkan baca Al-Quran secara koor dalam acara khataman Al-Quran akbar di Masjid Al Muhajirin, Kalibata, Jakarta, Rabu (22/2). Kelima qori tersebut yakni H Sofyan Hadi Musa, Fathul Amam, Raden Harmoko, Aidil Haq, dan Mahdafi Kani. Rencanannya kegiatan serupa akan dilaksanakan rutin per bulan. “Saya senang sekali waktu sahabat saya Ustadz Jazil (Koordinator Nasional Nusantara Mengaji) menawarkan untuk mengadakan semacam acara nusantara mengaji di kementerian kita (Kemendes PDTT). Saya bilang, insyaallah kita dukung tidak hanya akan diadakan di kementerian, tapi juga di tempat lain di desa-desa di Indonesia ini,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo. Menurutnya, ide nusantara mengaji menjadi penting untuk diterapkan mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya dan religius, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Agar, masyarakat muslim di Indonesia kembali mengingat ajaran-ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. “Apa yang mau kita terapkan kalau kita tidak pernah baca. Kita mulai membaca dan mengerti arti dari ajaran-ajaran tersebut, dan kemudian bisa menerapkannya,” ujarnya. Menteri Eko mengatakan, Indonesia yang saat ini memiliki kekuatan ekonomi No 16 terbesar di dunia, diprediksi akan mampu naik menjadi peringkat 4 di dunia jika pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan kebanggan bagi umat Islam dunia. “Mayoritas masyarakat miskin kita beragama Islam. Tugas kita adalah untuk menolong umat muslim yang miskin, agar terangkat dari kemiskinan di Negara yang makmur ini, kita harus mulai dari hal kecil dari diri sendiri,” ujarnya. Di sisi lain, Ketua Koordinator Nasional Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid mengatakan, tujuan utama diadakannya khataman Al-Quran tersebut adalah adalah bagaimana agar masyarakat gemar membaca Al Quran. Ia meminta kepada masyarakat, agar mengajak masyarakat muslim lainnya untuk bersama-sama membaca Al-Quran. “Saya dikritik, kok kenapa membaca? Saya bilang, sebenarnya menyediakan waktu 30 menit dalam 24 jam itu singkat. Tapi memang kita ini untuk mencintai Al-Quran itu berat. Percaya, baca terus Al-Quran sampai menemukan kenikmatan dari huruf-huruf Al-Quran,” ujarnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan,  Al Quran berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya, sebab dijamin dan dijaga hingga hari kiamat tiba. Oleh sebab itu menurutnya, memahami atau tidak saat membaca Al-Quran, maka akan tetap dijaga sebagai pahala. “Ini (khataman Al-Quran) tradisi nusantara yang mudah-mudahan menjadi daya tarik agar masyarakat lebih mencintai dan giat membaca Al-Quran,” ujarnya. (Andreas Nur)  

Pamflet Europalia Art Festival ke 6 di Belgia yang akan diselenggarakan Oktober 2017-Januari 2018 (Ist)JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara, Pratikno bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengadakan rapat koordinasi guna membahas rencana Indonesia yang terpilih menjadi negara tamu Europalia Festival yang ke-26 di Belgia. Rapat tersebut diadakan ruang rapat kabinet Kemensetneg, Rabu (22/2). Europalia merupakan festival seni internasional yang diselenggarakan sejak tahun 1969 di Belgia dan negara-negara Eropa lainnya dengan mengundang Negara Tamu dan berlangsung selama 4 bulan. Mencakup berbagai disiplin kesenian: seni rupa, seni pertunjukan (musik, tari, teater), sastra, film, juga seminar. Kesenian yang ditampilkan bisa dalam bentuk tradisi, kontemporer, kreasi baru, dan kolaborasi. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dari tahun 1969 -2015 Europalia telah mengadakan 25 festival yang diikuti oleh 35 negara tamu dengan menghadirkan 9.573 event (termasuk 565 pameran) dan dihadiri oleh 1.108.899 pengunjung terbanyak (Europalia Rusia 2005) dan 472.517 pengunjung paling sedikit (Europalia Turki). Pada Eorpalia 2017 ini, rencananya sekitar 430 seniman Indonesia akan diterjunkan di 8 Negara, 36 kota dalam 17 pameran. Para seniman tersebut menampilkan pertunjukkan seni dan budaya Indonesia dengan ragam dan kualitas yang bukan hanya mengacu pada satu budaya tertentu namun dari berbagai karya budaya terbaik bangsa Indonesia. Festival akan diselenggarakan selama 4 bulan (Oktober 2017-Januari 2018) berturut-turut di berbagai kota di Eropa, dan akan menyajikan berbagai karya seni mulai dari musik, seni lukis, fotografi, film, teater, tarian, sastra, arsitektur, fashion hingga gastronomi. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)