Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI. (Ist) JAKARTA- Implikasi pandemi Corona (Covid-19) telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, nilai tukar rupiah, dan industri jasa keuangan sehingga diperlukan berbagai upaya oleh Pemerintah untuk mencegah keparahan dan krisis kesehatan-kemanusiaan, krisis sosial, krisis ekonomi dan krisis keuangan dengan fokus kepada belanja kesehatan, social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Demikian Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI kepada pers di Jakarta seusai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Kepala LPS yang diselenggarakan Senin (6/4) baik melalui kehadiran fisik dan video conference. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama di awal Masa Sidang III Komisi XI DPR RI. Ia menyampaikan laporan dari Bank Indonesia menunjukkan perkembangan nilai tukar rupiah tentu saja mendapatkan tekanan dari global dan masih dalam kondisi ketidakpastian yang masih relatif tinggi. “Dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Komisi XI DPR RI telah meminta BI untuk terus berupaya melakukan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui kebijakan yang telah dilakukan oleh BI melalui triple intervention, baik secara spot, DNDF, pembelian SBN di pasar sekunder,” jelasnya. Pada sektor industri jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank antara lain berbagai relaksasi. “Seperti mendukung keberlangsungan usaha sektor riil melalui restrukturisasi kredit dan meredam volatilitas pasar modal,” katanya. Ke depan menurutnya, Komisi XI DPR RI terus mendukung upaya-upaya OJK agar dapat memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil baik pada sisi keringanan pembayaran kredit atau kemudahaan untuk dapat kembali mendapatkan kredit. “Komisi XI DPR RI mendukung upaya menteri keuangan dalam membuat membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan wabah COVID-19, mitigasi dampak-dampak COVID-19 serta penyelamatan perekonomian nasional yang akan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya. Komisi XI DPR RI akan membahas secara regular dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, Kepala LPS untuk menyusun pelaksanaan dan persyaratan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan. “Ke depan akan dijadwalkan secara reguler Rapat dengan Menteri Keuangan, Ketua DK OJK, Kepala LPS untuk mendiskusikan atau menerima laporan dari pelaksanaan kewenangan pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya. Sebelumnya menurutnya, dalam merespon kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah antara lain, melakukan     re-focusing penganggaran untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial; Stimulus Fiskal tahap I melalui belanja untuk memperkuat perekonomian domestik melalui Percepatan Belanja dan Kebijakan Mendorong Padat Karya dan Stimulus Belanja. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Dito menjelaskan, pemerintah juga melakukan Stimulus Fiskal tahap II untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor. Juga dilakukan Stimulus Moneter yang terus dioptimalkan untuk memberi daya dukung pada perekonomian nasional dan menjaga stabilitas baik yang dilakukan oleh BI dengan melakukan triple intervention, OJK melalui stimulus sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan. “Pelebaran defisit dapat di atas 3% PDB untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan penyelamatan perekonomian dari ancaman krisis. Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Penyertaan Modal Pemerintah, Penempatan Dana Pemerintah, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan        PERPU Nomor 1 Tahun 2020,” jelasnya. (Web Warouw)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona. (Ist) JAKARTA-Beberapa daerah yang mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun hingga kini belum ada yang disetujui. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19), saat memberikan keterangan pers melalui daring, Senin (6/4). Lebih lanjut, Kepala BNPB menyampaikan sebelumnya Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas, telah berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan dari daerah yang mengajukan. “Kami dari Gugus tugas kemarin juga telah membuat surat kepada Bapak Menteri Kesehatan agar para daerah yang telah mengajukan usulan untuk mendapatkan izin Pembatasan Sosial Berskala Besar ini melengkapi dengan rencana aksinya dan juga membuat rencana tentang kesiapannya, sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Doni.  Soal realokasi APBD, Kepala BNPB meminta secara teknis menanyakan kembali kepada Mendagri dan Menteri Keuangan. Menyangkut mudik, Doni menyampaikan bahwa persiapan pemda sudah ada, hampir semua pemda telah mempersiapkan diri, tetapi sekali lagi, saat ini diharapkan ujung tombak yang terdepan adalah para kepala desa. “Kepala desa bisa memanfaatkan karang taruna, kemudian Posyandu, PKK, dan juga unsur TNI dan Polri seperti Babinkamtibmas dan Babinsa untuk bersama-sama melakukan isolasi mandiri bagi warga yang baru tiba,” imbuh Kepala BNPB.  Kepada Bergelora.com dilaporkan, di beberapa daerah sudah berjalan, selaku Ketua Gugus Tugas, Doni menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kepala desa, kepada para lurah, dan juga kepada nagari daerah-daerah yang memang telah melakukan hal ini. “Bagi yang belum kami imbau, agar ujung tombak kita, sekali lagi, adalah bagaimana kita bisa bekerja sama di tingkat yang paling rendah, yaitu desa,” kata Kepala BNPB. Indonesia, menurut Kepala BNPB adalah negara yang relatif memiliki instrumen yang sangat kuat mulai dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, kemudian desa termasuk adanya RT/RW.  “Apabila instrumen ini bisa berjalan efektif, maka kita mampu melakukan upaya pencegahan terhadap masyarakat yang berisiko tinggi,” ujarnya. Kalau anak muda, sambung Lurah, relatif usianya juga masih muda, kemudian punya daya tahan tubuh yang bagus, meski jika terpapar, dengan berbagai nasihat dari dokter, pemuda bisa pulih sendiri walaupun cukup melakukan isolasi mandiri di rumah. “Tetapi sangat berisiko kepada kelompok rentan, orang-orang tua usia lanjut, dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti halnya jantung, hipertensi, diabetes, kemudian juga asma, serta penyakit kronis lainnya,” imbuhnya. Sehingga, lanjut Doni, apabila semuanya menyadari, dengan meningkatkan kesadaran kolektif untuk disiplin, maka insyaallah mampu mengurangi. “Bahkan semaksimal mungkin tidak ada lagi grafik eksponensial yang selama ini dikhawatirkan,” pungkas Doni. (Calvin G. Eben-Haezer)

Wabah Corona yang memukul industri pariwisata membuat perhotelan sepi. (Ist) JAKARTA - Virus corona benar-benar memukul sektor industri pariwisata. Setelah sector transporasi, jumlah hotel yang tutup sementara karena virus corona (COVID-19) semakin hari terus bertambah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan sudah 1.500 hotel di seluruh Indonesia terpaksa tutup karena tak lagi ada tamu. "Banyak hotel tutup sementara gara-gara pandemi (virus corona) ini sudah mencapai 1.500 hotel," kata pria yang akrab disapa Tama ini saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI melalui telekonferensi, Senin (6/4). Lebih rinci, Tama menjelaskan, tingkat hunian hotel di Bali terus turun. Bahkan ada hotel yang tak ada tamu sama sekali. "Setelah imbauan itu 33-8%, tapi akhir Maret itu sudah sampai 8-0%," sebutnya. Selain hotel, Tama menjelaskan bisnis restoran dan rumah makan mengalami penurunan omzet sebesar 70%. Bahkan, semua cabang dari 36 merek makanan dan minuman (food and beverage/F&B) menutup sementara tokonya. "Penurunan omzet terjadi 70% pada restoran atau rumah makan. Bahkan semua cabang dari 36 brand F&B sudah tutup sementara," ucapnya. Lalu, bagaimana nasib pekerja yang terdampak? Tama menyebut pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak virus corona akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Mulai dari seniman hingga musisi, kata Tama, bakal mendapatkan Kartu Pra Kerja. "Kami sudah bicara dengan para seniman, dengan para ekraf (ekonomi kreatif) yang berkaitan dengan ini. Memang para pelaku seniman ini sangat terdampak juga, dari musisi, pemain drama, artis, bahkan penari dan lain sebagainya ini mereka sangat terdampak karena banyak mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya secara rutin lagi," kata Tama saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI melalui telekonferensi, Senin (6/4). Pihaknya pun telah mendata siapa saja yang berhak mendapatkan kartu tersebut. Pihaknya bekerja sama dengan beberapa asosiasi terkait untuk mendapatkan data pekerja. "Kita telah meminta khusus kepada Federasi Serikat Musisi Indonesia, Persatuan Artis Film Indonesia, Ikatan Manager Artis Indonesia, para produser film, dan lain-lain untuk meminta data pekerja di lingkungan musik, film, seni pertunjukan, musisi yang bekerja di hotel, kafe, kru film dan musik yang kehilangan pendapatannya. Pendataan itu sedang kami lakukan langsung ke asosiasi agar mendapatkan opportunity dari Kartu Pra Kerja tersebut," sebutnya. Selain seniman, pihaknya juga akan memberikan Kartu Pra Kerja kepada pegawai hotel dan restoran yang juga terdampak virus corona. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga akan mendapatkan kartu ini. "Pendataan ini perlu dibersihkan jangan sampai ada tumpang tindih dan itu sudah program kita. Kami dengan Kementerian Koperasi dan UKM terus berusaha meng-cross check semua data-data yang masuk agar tidak terjadi tumpang tindih dan akhirnya dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang," ujarnya. Namun, belum diketahui berapa pekerja di sektor ini yang akan mendapatkan Kartu Pra Kerja tersebut. Ini daftar hotel tutup, karyawan cuti, cuti tidak dibayar atau PHK per 1 April 2020: https://preview-kly.akamaized.net/liputan6/DaftarHotelDitutup-Covid19_020420Media.pdf  (Web Warouw)

Menkeu Sri Mulyani. (Ist) JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah industri yang berpotensi meraup untung dan rugi akibat dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19. “Memang COVID-19 menimbulkan dampak negatif cukup dalam semua negara namun tidak semua sektor mengalami dampak negatif, ada sektor diperkirakan menjadi winner,” katanya dalam rapat kerja daring bersama BI, OJK dan LPS dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/4). Menkeu merinci sektor usaha yang justru berpotensi meraup untung dalam jangka pendek yakni industri tekstil dan produk tekstil yang berpeluang melakukan diversifikasi produk seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan masker. Kemudian kimia, farmasi dan alat kesehatan yang menyokong kebutuhan primer dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam peningkatan untuk kebersihan dan kebutuhan vitamin. Sektor ketiga yakni makanan dan minuman yang berpeluang tumbuh, karena menjadi kebutuhan primer masyarakat khususnya ekspansi layanan pesan antar. Selain itu elektronik sebagai sumber hiburan baru yang dapat dilakukan tanpa keluar rumah. Kepada Bergelora.com dilaporkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan sektor jasa telekomunikasi juga melonjak karena kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Sektor lain yang tidak ketinggalan adalah jasa logistik karena meningkatnya layanan pengiriman seiring adanya kebijakan jaga jarak fisik. Namun, wabah virus Corona ini juga membuat sejumlah sektor mengalami dampak negatif di antaranya sektor pariwisata yang kena imbas paling dalam, konstruksi, transportasi darat, laut dan udara, dan pertambangan. Sementara itu, industri otomotif diprediksi kinerjanya menurun karena lemahnya permintaan, sektor keuangan khususnya pembayaran digital berpeluang bertumbuh. Sedangkan UMKM berpeluang melakukan diversifikasi produk namun permintaan masyarakat terancam menurun. “UMKM tahun 1997/1998 sangat bertahan karena krisis sektor keuangan dan korporasi, tapi COVID mereka terdampak karena tidak ada kegiatan sosial kemudian membuat kesulitan UMKM,” imbuhnya. (Web Warouw)

Dr, Zackya Yahya, Koordinator Program MER-C Indonesia. (Ist) JAKARTA- Lembaga Kegawatdaruratan Medis dan Kebencanaan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan Mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004 - 2009, Siti Fadilah Supari. Mengingat pengalaman Siti Fadilah Supari dalam menghadapi virus Flu Burung di Indonesia tahun 2005 dan keberhasilan beliau dalam membuka wawasan bagi negara negara lain di dunia dalam penanganan virus, sudah selayaknya bangsa Indonesia membebaskan beliau untuk membantu dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang masih banyak menyimpan berbagai misteri. Hal ini ditegaskan Dr Zackya Yahya Koordinator Program MER-C Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (7/4).   "Selain itu pertimbangan kemanusiaan yang kritis mengingat usianya yang sudah memasuki 70 tahun, geriatrik dan mempunyai penyakit kronis. Dengan kondisi rumah tahanan dan usia geriatrik dimana rentan terkena Covid-19, memenjarakan beliau bisa menimbulkan pelanggaran kemanusiaan tentang Elder Abuse, yaitu memberlakukan kelompok usia geriatrik tidak sebagaimana mestinya dan menimbulkan resiko apalagi ditengah pandemi Covid-19," jelasnya.   Ia mengingatkan, Siti Fadilah Supari, sosok wanita yang cerdas, sigap dan berani sampai saat ini masih mendekam di penjara Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mantan Menteri Kesehatan ini divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 16 Juni 2017 dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan yang pernah dipimpinnya.   Sebuah dakwaan yang tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan yang membawanya ke penjara Pondok Bambu meski pada usia senja dengan berbagai penyakit yang mendera. Vonis dijalaninya dengan sabar di penjara," jelas Dr Zackya Yahya.   Ia menjelaskan ditengah merebaknya wabah virus corona yang penuh misteri ini, sepak terjang wanita kelahiran 6 November 1949 ini kembali dibutuhkan. Mengingat bagaimana sigap dan beraninya Siti Fadilah Supari sebagai Menkes saat itu mengatasi politik Pandemi Flu Burung dan membongkar ketidakadilan WHO dan AS terkait virus ini. Bahkan kala itu MER-C juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Menkes Siti Fadilah untuk menutup lembaga penelitian USA di Indonesia, yaitu Namru 2. Keahlian dan integritasnya kembali diuji dalam menghadapi Pandemi Flu Babi. Sikap kritis beliau mendapat apresiasi dari berbagai negara lainnya dan dianggap menyelamatkan dunia dari bahaya konspirasi virus dunia.   Satu hal yang menjadi prioritasnya adalah kesehatan rakyat. Dia sadar betul bagaimana kesehatan adalah isu yang sangat penting dan berkaitan erat dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Inilah yang ia jaga selama diamanahi tanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan.   "Atas dasar pertimbangan di atas, yaitu kemanusiaan dan kontribusi yang bisa diberikan bagi bangsa ini, kami MER-C mendesak Pemerintah Indonesia untuk dapat segera membebaskan Siti Fadilah Supari," tegasnya.   "Kami berharap di luar penjara, Ibu Siti Fadilah Supari bisa turut menyumbangkan pemikiran dan keahliannya dalam mengatasi wabah virus corona yang tengah mengancam negeri kita tercinta Indonesia dimana angka kasus terus bertambah dari hari ke hari dan korban meninggal terus berjatuhan, termasuk tenaga kesehatan," lanjutnya.   Dr. Yogi Prabowo, SPOT juga dari MER-C mengingatkan, sebelum semuanya terlambat, sebelum kasus semakin meluas, MER-C berharap semua potensi yang dimiliki bangsa ini, termasuk potensi putra putri terbaik bangsa yang mempunyai keahlian di bidang terkait segera dilibatkan untuk bersama-sama bergerak menghadapi dan mengatasi wabah ini.    "Setelah ikhtiar maksimal, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melindungi bangsa ini dan semoga wabah ini dapat segera hilang dari bumi Indonesia," tegasnya. (Web Warouw)  

Kecelakaan mobil Wakil Jaksa Agung Ariminsyah beberapa hari lalu. (Ist) JAKARTA- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Transportasi menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Wakil Jaksa Agung Arminsyah dalam kecelakaan lalulintas KM 13 Tol Cibubur, Pukul 14.40 WIB Sabtu (4/4). “Kami menyarankan semua pihak menunggu hasil penyelidikan Kepolisian atas penyebab kecelakaan tersebut, untuk menjadikan terang apakah kecelakaan itu murni human error atau ada faktor lain sehingga menimbulkan korban,” tegas Hermawanto, SH, MH., Direktur Eksekutif LBH Transportasi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (9/4) Ia mengutip  Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa mobil tersebut datang dari arah selatan menuju Jakarta. "Diduga di lajur 4 menabrak pembatas media tengah dan kendaraan terbakar," kepada pers, Sabtu (4/4). Hal ini menurut Hermawanto menunjukkan informasi yang ada barulah hasil dugaan semata, belum merupakan hasil penyelidikan yang intensif. “Karena patut juga menjadi pertanyaan, kenapa Kendaraan terbakar, Apa penyebabnya, apakah selang bahan bakar dan kelistrikan pada kendaraan itu sesuai standar ?” katanya sembari menunggu hasil penyelidikan kepolisian sehingga terang yang menjadi sebab kecelakaan dan timbulnya korban, dan bisa menjadi pembelajaran pada kemudian hari. “Kami LBH Transportasi tetap berharap, Pemerintah mengambil hikmah dari kecelakaan ini. Setidaknya kedepan regulator transportasi harus lebih meningkatkan faktor keamanan kendaraan yang akan dijual di Indonesia, terutama memastikan penggunaan komponen selang bahan bakar yang tidak mudah pecah/rusak akibat tabrakan sehingga tidak memicu terjadinya kebakaran,” katanya. Selain itu juga faktor kelistrikan pada kendaraan agar menggunakan komponen yang sesuai dengan standart keselamatan kendaraan di dunia, dan terukur ketahanan panasnya, karena patut diduga dari informasi yang berkembang bahwa kendaraan yang dijual di Indonesia safety faktornya lebih rendah dengan yang ada di Singapore atau Malaysia. “Janganlah rakyat Indonesia dijadikan Dummy test drive kendaraan baru. Dan patut juga bertanya, apakah komponen selang bahan bakar dan kelistrikan pada kendaraan korban sesuai standar keselamatan ? mengingat kendaraan korban terbakar setelah menabrak pembatas sebagaimana informasi yang berkembang,” katanya. Ia mengingatkan,  keselamatan penumpang adalah nomor satu. Sehingga semua pihak serius merubah diri untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dibanding sekedar penjualan suku cadang. (Web Warouw)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadeim Makarim. (Ist) JAKARTA- Berkenaan dengan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kepada Bergelora.com dilaporkan, sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020, yang berisikan hal-hal sebagai berikut: Satu, Ujian Nasional (UN): a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan; b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang Iebih tinggi; c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian. Dua, proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan; b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah; d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.. Tiga, Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran inii b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya; c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh; d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan; 2l kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ‘ ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Empat, Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini; b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofoiio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya; c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Lima, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara {isik di sekolah; b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan: 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah; c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. ‘’Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warg,’’ demikian bunyi poin Enam SE tersebut. (Calvin G. Eben-Haezer)

Mendikbud saat menjawab pertanyaan melalui konferensi video, Selasa (24/3). (Ist) JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menjelaskan bahwa Ujian Nasional (UN) bukan berdampak kepada siswanya sebenarnya secara Undang-undang UN adalah evaluasi pemetaan secara nasional. ”Jadinya bagi yang sudah melakukan kami apresiasi tapi itu tidak akan digunakan sebagai tes seleksi dan memang sudah tidak, dan tidak akan digunakan untuk kelulusan ya seperti yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang,” ujar Mendikbud saat menjawab pertanyaan melalui konferensi video, Selasa (24/3). Kepada Bergelora.com dilaporkan, mengikuti Undang-Undang Sisdiknas, Mendikbud menyampaikan bahwa evaluasi pada siswa itu harus di guru dan kelulusan ada di sekolah, sehingga mengacu hal itu Kemendikbud memberikan beberapa opsi atau bimbingan bagaimana ujian sekolah itu bisa terjadi. ”Berarti untuk tolak ukur pemetaan memang tahun ini karena bencana krisis COVID-19, pemetaan secara nasional memang terhambat tapi ini memberikan kita lebih banyak waktu untuk preparasi dan menyempurnakan yang 2021, yaitu assessment kompetensi yang sedang dikembangkan pada saat ini,” kata Mendikbud. Jadi, menurut Mendikbud, memang itu memang sudah standar pemetaan nasional yang sudah berubah dari kebijakan #MerdekaBelajar episode 1. Ia menambahkan bahwa ini menyasar untuk target pada saat setelah bencana Covid-19 ini sudah berakhir. Untuk di daerah-daerah yang mungkin ada tantangan dengan teknologi, Mendikbud mengaku sedang melakukan kerja sama dengan berbagai macam telekomunikasi untuk bantuan subsidi data untuk platform-platform online learning yang sudah banyak. Ia menyebutkan ada lebih dari 10 mitra yang sudah dianjurkan bagi berbagai macam dinas dan sekolah untuk bisa melakukan online learning dan dari Kemendikbud membantu sisi data. ”Memang enggak semua daerah dan enggak semua rumah tangga punya akses ke smartphone, jadi ini merupakan suatu hal yang cukup challenging tapi kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam waktu ke depan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah-sekolah kita online,” jelas Mendikbud. Itu, sambung Mendikbud, memang adalah inisiatif dirinya dan Menkominfo juga untuk melaksanakan ini, tapi sementara diharapkan bahwa dengan adanya smartphone semua online learning ini paling tidak bisa mulai terjadi. ”Tentu ini bukan situasi yang ideal, ini situasi yang sangat darurat dan karena itu saya mengerti bahwa tidak semua kualitas pembelajaran akan optimal. Tapi baik guru, kepala sekolah maupun murid dan orang tua dimasing-masing rumah dan Kemendikbud semuanya ini lagi belajar bersama untuk bisa mengadaptasi dalam situasi yang baru ini,” katanya. Saat ini, Kemendikbud sedang mengkaji mengenai SBMPTN yang sudah pasti itu adalah suatu requirement atau keharusan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, dan juga jumlah angkanya jauh lebih kecil daripada UN. ”Jadinya untuk ini saat ini sedang kami kaji apakah akan ditunda atau tidak, tapi tidak dibatalkan, ya. Ini  sudah pasti. Tapi tentunya walaupun terjadi ini akan mengikuti standar dari pada keamanan dan kesehatan penanganan bencana Covid-19 ini dengan berbagai macam prosedur dan SOP yang ketat kalaupun dilakukan. Tapi mohon, kami sedang mengkaji dari sisi timeline-nya, apakah ditunda atau tidak itu akan kami kabarkan dalam beberapa waktu ke depan,” pungkasnya. (Enrico N. Abdielli)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)