Ilustrasi pekerja malam (Ist) BANDAR LAMPUNG – Pekerja malam, yaitu Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pemandu lagu  pun memastikan dalam pilkada 27 Juni 2018 nanti tidak akan memilih pemimpin cabul. Kaum perempuan menurut mereka harus memilih pemimpin yang jujur, bermoral dan mensejahterahkan rakyat LampungbersihHal ini ditegaskan Katrine warga Bandar Lampung kepada media, Minggu (24/6). “Sesama perempuan saya bisa merasakanlah bagaimana kalau diri saya yang dipaksa-paksa. Kita juga punya harga diri. Ogah ah. Janganlah pencabul yang mimpin kita. Gimana nasib kami-kami ini jadinya,” katanya. Sebagai pekerja seksual Katrine membayangkan dirinya dipaksa melayani kemudian ditinggal pergi tanpa tanggung jawab. “Siapapun orangnya pasti tidak rela dirinya dilecehkan seperti itu. Ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin yang demikian,” ujar perempuan yang setiap malam bekerja di sekitar Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung ini. Hal yang sama ditegaskan oleh Risa, warga Natar yang setiap malam bekerja sebagai pemandu lagu (PL) disalah satu tempat hiburan Karaoke di Jalan Yos Sudarso, Teluk Betung, Bandar Lampung. Ia menegaskan, seorang pemimpin harus bisa membahagiakan keluarga dan seluruh masyarakatnya.  “Bukan malahan melecehkan dan berbuat cabul pada kaum perempuan dan tidak bertanggung jawab,” katanya. Menurutnya, pemimpin yang melecehkan perempuan dapat dipastikan tidak akan bisa bertanggung jawab terhadap semua kebijakan yang dibuatnya. “Inikan bahaya. Pasti nanti korup. Pasti perempuan lagi yang jadi korban. Kalau sama keluarga saja tidak tanggung jawab gimana sama rakyatnya,” katanya. Ia yakin kaum perempuan Lampung sudah sangat maju berpikirnya tentang kemajuan Provinsi Lampung. “Saat ini yang dibutuhkan adalah perlindungan pada pekerja seperti kami ini. Karena undang-undang belum melindungi kami. Apa kebijakan pemerintah Provinsi kedepan, tergantung pemimpinnya,” katanya. Risa mendoakan semoga pilkada 2018 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, tertib dan damai agar memperoleh pemimpin yang amanah. “Semoga Tuhan memenuhi doa seluruh masyarakat Lampung yang merindukan pemimpin yang benar-benar bekerja buat rakyat, merubah nasib kami-kami rakyat pinggiran ini,” tegasnya. *Politisi Busuk* Kepada Bergelora.com dilaporkan sebelumnya, aktifis gerakan perempuan, Damairia Pakpahan menggambarkan masyarakat yang mendiamkan bahkan menerima pejabat publik yang melakukan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan sebagai masyarakat yang apatis. “Sebagian masyarakat kita apatis dan menerima kenormalan yang busuk menjadi kebiasaan dan ditoleransi. Apalagi dengan politik uang. Para politisi patriakh yang busuk bisa diterima,” tegas perintis gerakan perempuan 1980-an dalam Kelompok Gerakan Perempuan Cut Nyak Dien Kamis(8/3). Ia memastikan, pada pelaku kejahatan seksual kemungkinan melakukan korupsi juga besar karena untuk membiayai kehidupan seksual mereka butuh biaya besar. Sebagian masyarakat bahkan berpartisipasi dalam kekerasan seksual itu. “Bila kita diam, kita pun berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Karenanya kita harus berani menentang dan memperjuangkan agar pelaku kekerasan tidak dapat dipilih bahkan untuk jadi calon sekalipun, KPU harus berani menentang ini seharusnya,” ujarnya. Damairia Pakpahan menegaskan agar masyarakat bertanggung jawab dengan cara melawan semua politisi yang terpilih menjadi pejabat publik. Semua masyarakat yang sadar menurutnya tidak boleh mendiamkan perilaku kekerasan seksual pada kaum perempuan yang saat masih terus ditutupi dan tidak tersentuh hukum. “Sebagian masyarakat masih menerima kekerasan seksual sebagai hal normal,-- dan ini bahaya. Kita yang sadar dan kritis mesti melawan ini dan menantang kenormalan yang merusak kaum perempuan dan juga laki-laki. Kita mesti menantang para patriakh yang melakukan kekerasan seksual. Mereka adalah politisi busuk yang harus dilawan!” tegasnya ketika ditanyakan apa yang harus dilakukan pada pejabat publik seperti di atas. Menurutnya, pelaku kekerasan tidak tersentuh hukum karena aparat penegak hukum selain masih bias gender karena pendidikan yang juga bias gender dan budaya patriarki yg masih dan makin menguat dengan tafsir agama yang patriarkis bahkan misoginis/anti perempuan. “Juga reformasi hukum kita masih belum bertransformasi menjadi lebih adil dan setara pada perempuan. Pelaku kekerasan mesti dididik dibuat jera, bukan dengan hukum kebiri, karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Melainkan dengan pendidikan dalam arti luas termasuk konseling dan terapi dalam lembaga pemasyarakatan,” ujarnya. Selain itu ia mengingatkan masyarakat mesti dididik bahwa kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi. Pandangan  bahwa laki-laki biasa atau boleh melakukan kekerasan adalah cara pandang racun  maskulinitas dan ini harus dirubah dari saat mendidik anak-anak. “Selain itu pasti menimbulkan persoalan baru, dimana negara akan masuk pada ruang pribadi dan menjadi polisi moral bagi rakyat,” jelasnya. Menurutnya bias gender yaitu patriarki dalam masyarakat masih berurat berakar, hirarkis,-- kelas atas kaum kaya raya dengan bawah atau kaum miskin, laki dan perempuan dan feodal dalam bentuk kaya, miskin. “Itu semua masih ada dalam alam bawah sadar disebagian kita dan tentu ini juga ada dikalangan DPR RI dan aparatur negara kita,” katanya. (Salimah/Web Warouw)

Via Vallen, Arinal Djunaidi, Nunik dan Riana Sari Arinal. (Ist) BANDAR LAMPUUNG- Siapapun calon kepala daerah,  pilihan menggandeng Via Vallen sebagai bintang panggung adalah resep yang dipercaya bisa mendongkrak popularitas pasangan calon bupati/wakil bupati maupun calon gubernur/wakil gubernur di 171 pilkada tanah air. Setidaknya itulah yang kini sedang menggejala dan terjadi di panggung politik tanah air.  Nama penyanyi muda,  yang meroket karirnya Via Vallen hadir kini jadi ikon penanda jaman millenial ini. Tak hanya populer di media sosial, kanal Youtube maupun IG (Instagram), di panggung pertunjukan penyanyi yang lekat dengan lagu ‘Sayang’ ini berhasil berikan hiburan lewat suara empuknya.  Arinal Djunaidi - Chusnunia,  calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut tiga misalnya, untuk kesekian kalinya menghadirkan Via Vallen menghibur rakyat Lampung.  Pilihan menghadirkan artis sebagai sosok yang menghibur dan mendatangkan massa sekaligus menjadi "juru kampanye" jadi puncak hiburan rakyat di tengah masa kampanye Pilgub Lampung 2018. "Ingat,  rakyat Lampung nanti pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, coblos nomor tiga, Arinal Nunik….," kata Via Vallen di hadapan ribuan massa dan simpatisan pasangan Arinal Nunik,  Jumat, 22 Juni 2018 di Lapangan Merdeka, Lampung Timur.  Perempuan lajang asal Surabaya kelahiran tahun 1991 ini,  rupanya hatinya berlabuh pada pilihan pasangan nomor urut tiga di Pilkada Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnunia. Rekaman secara live, dengan menggunakan kamera ponsel yang dipegang sendiri olehnya dipasang di akun IG milik Via Vallen. Kampanye dan dukungan Via Vallen itu bisa ditonton langsung di https://www.youtube.com/watch?v=gC5KvJmlTZg Di hadapan ribuan, wajah cantik semakin cantik saat Via mengenakan baju kaos putih ber-krah dengan tulisan Lampung Berjaya,  Via Vallen menyapa warga dan mengajak agar rakyat Lampung datang ke TPS pada Rabu,  27 Juni 2018, memberikan hak pilih untuk memenangkan pasangan Arinal Nunik, pasangan nomor tiga. Kemeriahan acara kampanye pilkada di lapangan Merdeka Lampung Timur hari itu jadi puncak hadirnya tokoh populer yang memiliki jutaan penggemar,  fans berat mereka. Hadirnya ribuan rakyat dan warga untuk ikut sesi kampanye dalam halalbihalal membawa optimisme,  bawa rasa percaya diri untuk gaet hati rakyat jadi modal kemenangan.  Pasangan calon kepala daerah tentu senang  dengan ribuan massa tatkala menghadirkan artis populer,  Via Vallen.   Orkes Melayu ‘Selera Rakyat’ Bahkan meski hujan mengguyur lapangan Merdeka di Lampung Timur tak membuat rakyat bergeming sebelum Via Vallen tampil. Ratusan Vianisty, justru sibuk merangsek mendekati panggung agar bisa lebih dekat dengam tokoh idola mereka.  Via Vallen dengan Vianisty atau kelompok fans penyanyi kelahiran Surabaya itu seperti adonan wajib di setiap even panggung hiburan. Rasa cinta fans disimbolkan dengan memberikan beragam gift untuk sang idola. Ada boneka hingga bucket bunga diserahkan kepada artis yang selalu berpakaian sopan ini.  "Pak Arinal,  ini ada request dari anak muda Lampung. Saat jadi Gubernur Lampung, rakyat minta Via Vallen tampil bareng OM SERA," seru Via Valen di atas panggung.  Orkes Melayu SERA yang maknanya adalah Selera Rakyat itu satu paket dari kisah sukses rintisan Via Vallen menembus jagat hiburan,  jadi penyanyi dangdut terpopuler. Arinal Djunaidi langsung merespon dan menyanggupi permintaan rakyat Lampung Timur, saat dirinya menjadi pemenang Pilgub Lampung 2018. "Insya Allah terpilih jadi Gubernur Lampung,  kita kembali ajak Via Vallen,  menghibur rakyat Lampung agar makin bahagia," kata Arinal Djunaidi. Menanggapi janji Arinal Via Vallenpun kembali menyerukan pada ribuan penonton. “Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, jangan lupa tanggal 27 Juni di TPS mencoblos nomor tiga dan menangkan Arinal-Nunik. Sampaikan ke saudara-saudara diseluruh Lampung yaaa…” Via menandaskan. Via Vallen tak hanya menghibur rakyat saat masa kampanye begini di satu tempat. Ia berkeliling dari satu desa, berbeda kecamatan, berbeda kota kabupaten juga beda provinsi.  Hadir dari satu panggung ke panggung yang lain untuk memberikan hiburan bagi rakyat.  Kepada Bergelora.com dilaporkan, jadwal pentas Via Vallen,  hampir tiap hari ada keliling di wilayah nusantara. Di Lamandau, Kalimantan Timur, Via Vallen menyanyikan lagu milik Slank "Tak Bisa" untuk Pasangan Hero. Sebelumnya di kabupaten Sukamara Bagus,  Via Vallen menyapa Vianisty Kalimantan Tengah dalam kampanye pasangan Adidaya. Pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarnoputri di Pilgub Jawa Timur juga percaya Via Vallen untuk menghibur rakyat di musim kampanye pilkada.  Via Vallen bukan hanya menyanyi dan memberikan hiburan atau menggaet lebih banyak massa agar mau ke TPS semata dalam pilkada serentak di 171 titik ini.  Ia juga membuat sejarah baru, bagaimana musik dangdut bersanding dengan politik. Via Vallen sekaligus memberikan teladan dan cara tampil yang baik juga bersikap sebagai orang panggung.  Perempuan muda,  cantik model Via Vallen pas menjadi corong untuk membawa pemilih berani datang ke TPS,  berani bersuara, lalu mencoblos pilihan pemimpin yang bawa kesejahteraan bagi rakyat seperti yang dicontohkan di Lapangan Merdeka Lampung Timur di akhir masa kampanye pilkada. (Much Fatchurochman)

Presiden Jokowi berdialog dengan seorang pengusaha pada peluncur penerapan pajak final 0,5 persen untuk UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6) pagi. (Ist) SURABAYA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen maka  usaha mikro bisa tumbuh melompat menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa tumbuh melompat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah bisa melompat menjadi  besar. “Pemerintah menginginkan seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara peluncuran penerapan PPh final 0,5 persen untuk UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6) pagi. Meski sekarang ini kondisi ekonomi global belum baik, namun menurut Presiden, dibandingkan dengan negara lain Indonesia patut bersyukur. karena antara negara-negara G20 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang berada di urutan 3 atau 4. “Ini patut kita syukuri, karena negara lain banyak  yang kelimpungan, karena kondisi ekonomi global belum membaik, belum normal,” ujar Presiden. Kepala Negara yang didampingi Ibu Negara Iriana juga mengingatkan, dengan perubahan dunia yang sangat cepat, agar UMKM segera cepat menyesuaikan. “Jangan ketergantungan jualan langsung. Sekarang ada jualan online, bisa lewat facebook, instagram, promosi lewat video di youtube silakan itu digunakan karena dunia ini sudah berubah,” tuturnya. Demikian juga hal yang  berkaitan dengan pembayaran, Kepala Negara mengingatkan, pembayaran sekarang sudah tidak cash atau menggunakan kartu kredit lagi, melainkan dengan gadget atau HP sudah bisa melakukan pembayaran di mana-mana. “Negara lain sudah melakukannya, kita juga di beberapa kota juga mulai melakukan itu,” ungkap Presiden Jokowi. Manfaatkan KUR Presiden meminta para pelaku UMKM agar melakukan perubahan seperti ini, mempresentasikan dan mempromosikan barang-barangnya lewat online. Selain itu, Presiden mengingatkan, bahwa produk yang bagus tapi kemasannya tidak bagus, mulai dibenahi dengan membuat kemasan dan packaging yang baik. Barangnya diberi nama yang baik sehingga mudah dikenal oleh masyarakat dan menarik untuk dibeli. Terkait permodalan, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa sekarang pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) bunganya 7%, karena ada subsidi, dan sudah lebih Rp10 triliun dialokasikan pemerintah untuk subsidi ini. “Tolong ini dimanfaatkan dan prosesnya mudah. Untuk KUR mikro di BRI sampai Rp25 juta tidak pakai jaminan. Ini jaminannya dari pemerintah,” pesan Presiden Jokowi. Turun Dari 1 Persen Sebelumnya,  Presiden Joko Widodo meluncurkan penerapan pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen  untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6) pagi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini merupakan pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, dan efektif berlaku mulai 1 Juli 2018. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pada awalnya pemerintah menerapkan agar pajak untuk UMKM itu satu persen. Namun karena ada keluhan, bahwa pajak satu persen itu berat, maka dirinya turun langsung ke pengusaha. Saat itu, lanjut Presiden, ada keinginan jika pajak UMKM itu sebesar 0,25 persen saja. Hanya saja karena harus mempertimbangkan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, dan kementerian terkait, tambah Presiden, diputuskan bahwa PPh final akhirnya 0,5 persen. “Sudah saya tanda tangani revisinya kemarin PP Nomor 46 tahun 2013 yang pajak finalnya 1% direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi 0,5%,” kata Presiden Jokowi. Presiden berharap dengan peluncuran PPh final sebesar 0,5 persen, maka UMKM bisa tumbuh dengan lebih baik. Ia juga menyarankan para pengusaha UMKM untuk juga menjual produksinya melalui online. “Jangan hanya mengandalkan jualan langsung atau toko saja. Online ini sangat produktif dan mudah,” tuturnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Wamenkeu Mardiasmo, dan Gubernur Jatim Soekarwo. (Ardiansyah Mahari)

Presiden Jokowi sebelum memberikan kuliah umum di civitas akademika Institut Seni Indonesia (ISI), Denpasar, Sabtu (23/6). (Ist) DENPASAR- Pembangunan Infrastruktur fisik merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur budaya. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Institut Seni Indonesia (ISI), Denpasar, Sabtu (23/6) pagi. “Tolong jangan dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik semata, ini banyak yang keliru, jangan pula dimaknai untuk pembangunan ekonomi semata,” kata Presiden Jokowi di Gedung Cita Kelangen, Kampus ISI, Denpasar, Bali. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, dan tol laut yang terus digenjot pemerintah selama 3 tahun terakhir ini, tutur Presiden Jokowi, akan membangun dan membentuk peradaban bagi bangsa Indonesia ke depan. “Infrastruktur yang akan semakin mempersatukan 714 suku yang ada di Bumi Nusantara ini, yang akan semakin memajukan kebudayaan dan kesenian di masyarakat, yang akan semakin meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat,” terang Presiden Jokowi. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur fisik merupakan tahapan besar pertama dalam pembangunan yang segera akan disambung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Tahapan besar (pembangunan) yang kedua, untuk membangun SDM yang unggul, untuk membangun SDM yang kompetitif, untuk menguasai, mengendalikan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang begitu sangat cepatnya,” kata Presiden. Antisipasi Perubahan Dunia Kepada Bergelora.com dilaporkan, di hadapan civitas akademika ISI Denpasar, Kepala Negara kembali mengingatkan pentingnya untuk menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan dunia yang berlangsung sangat cepatnya sehingga bangsa Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain. “Pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu langkah strategis kita menghadapi dunia yang sedang berubah dengan sangat cepatnya, dunia yang diwarnai dengan kompetisi yang semakin ketat dan semakin sangat keras,” kata Presiden. Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung, ujar Presiden Jokowi, juga harus dihadapi dan diantisipasi secara serius. “Digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang. Ini harus kita pahami dan kita sadari bersama,” kata Presiden mengingatkan. Agar dapat berkompetisi, lompatan-lompatan teknologi yang sangat cepat seperti cyber physical, kendaraan tanpa awak, 3D printing, atau advanced robotic, kata Presiden mencontohkan, harus dipahami dan disadari. “Pilihan hanya satu, akan menjadi pemenang atau kita rela ditinggal oleh zaman, ditinggal oleh negara lain,” pungkas Presiden. Kuliah umum Presiden Jokowi kali ini mengangkat tema “Pemajuan Kesenian Nusantara dalam Menjaga Kebinekaan dan Persatuan Indonesia”. Acara ini diikuti oleh rektor dan pimpinan perguruan tinggi seni seluruh Indonesia, rektor perguruan tinggi se-Bali, siswa SMK bidang seni, dosen dan mahasiswa ISI Denpasar, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, mahasiswa IKIP PGRI Bali, mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, serta dosen dan mahasiswa Institut Seni dan Budaya Tanah Papua. Turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Rektor ISI Denpasar I Gede Arya Sugiharta. (Tantri)

Keluarga korban memperingati Wasior berdarah. (Ist) JAYAPURA- Aksi serentak dalam menyikapi kasus Wasior Berdarah dilakukan di Jayapura, Nabire, Manokwari, Sorong dan Fakfak, Rabu (13/6). Dalam peringatan 17 tahun Wasior Berdarah. Beragam aktivitas dilakukan mulai dari pemutaran film dan diskusi, photo ‘Sa Peduli’, demo damai dan lainnya. Sementara Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Tanah Papua melakukan konferensi pers, Rabu (13/6) di Kantor Elsham Papua dan menyampaikan 4 tuntutan. “Mendesak Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung RI untuk segera menuntaskan kasus Wasior Berdarah 2001 ke pengadilan HAM di Papua,” tegas Teddy Wakum dari SOS kepada Bergelora.com di Jayapura, Rabu (13/6). SOS juga mendesak pemerintah pusat untuk memulihkan dan merehabilitasi hak korban dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu SOS juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi pejuang kemanusiaan, pejuang masyarakat adat dan lingkungan. “Kami mendesak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk segera melakukan review perijinan dan menghentikan perijinan korporasi yang melanggar HAM . Serta mendorong tata kelola yang berpihak kepada masyarakat adat Papua dan kelestarian lingkungan,” tegasnya. Frangky Samperante dari SOS juga menyampaikan peristiwa Wasior Berdarah merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Pamflet kasus kekerasan dan korban Wasior dan Wamena (Ist) Kronologi Kasus Kepada Bergelora.com dilaporkan, kasus pelanggaran HAM Wasior berawal dari masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Masyarakat menuntut ganti rugi kepada perusahan atas tanah adat –termasuk kayu-kayu mereka yang dikuasai PT Dharma Mukti Persada. Tuntutan masyarakat tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan yang di backup oleh anggota Brimob. Kemudian sekelompok orang bersenjata melakukan penyerangan terhadap PT Darma Mukti Persada (DMP) di Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Maret 2001. Dalam peristiwa tersebut tiga orang pegawai PT DMP menjadi korban. Pada tanggal 13 Juni 2001 terjadi lagi penyerangan terhadap base camp CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di desa Wondiboi. Dalam peristiwa ini lima orang anggota Brimob tewas dan satu orang warga sipil. Setelah peristiwa tersebut, Polda Papua melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan ke berbagai desa dan kecamatan disekitar Wasior, dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukan "Operasi Tuntas Matoa".  Operasi ini menyebabkan korban dikalangan masyarakat sipil. Aksi solidaritas rakyat Papua di Jakarta atas kekerasan di Papua. (Ist) Laporan Komnas HAM Berdasarkan laporan Komnas HAM dalam kasus ini telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk Pembunuhan (4 kasus), Penyiksaan (39 Kasus) termasuk menimbulkan kematian (Dead in custody), Pemerkosaan (1 kasus) dan Penghilangan secara paksa (5 kasus). Selain itu masih menurut temuan Komnas HAM telah terjadi pengungsian secara paksa yang menimbulkan kematian dan penyakit serta kehilangan dan pengrusakan harta milik. Karena pada saat operasi tersebut terdapat 51 rumah yang dibakar beserta harta benda di 8 lokasi yang berbeda (Wasior Kota, Kampung Wondamawi, Kampung Wondiboi, Kampung Cenderawol, di Sanoba). Operasi tersebut juga memakan korban secara meluas ke beberapa daerah luar teluk Wondama seperti Yopanggar bagian utara Teluk Wondama, wilayah Kepulauan Roon, Kecamatan Windesi, kecamatan Ransiki, Bintuni, kota Manokwari dan Nabire. Komnas HAM menyimpulkan, Kasus Wasior berdarah tahun 2001 merupakan Pelanggaran HAM Berat, yang diatur dalam UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 9 yang mengandung unsur Kejahatan Kemanusiaan, dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Frangky Samperante menjelaskan, dalam pasal ini menyebutkan bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang deketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a) pembunuhan, b) pemusnahan, d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, f) Penyiksaan, g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dan i) Penghilangan orang secara paksa. “Walaupun termasuk dalam pelanggaran HAM berat, kasus ini dianggap seperti masalah biasa saja. Kasus Wasior Berdarah telah terjadi 17 tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum ada niat dan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan dan mengadili para oknum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut,” katanya. Kejaksaan Agung menurutnya sudah memperlakukan komnas HAM menjadi penyidik tanpa memberi wewenang dengan menjalankan kewenangan mencari pelaku, bukti-bukti untuk pengadilan. Tugas Komnas HAM sebagai penyelidik menurut Undang-Undang No 26/2000 dan Undang Undang No 8/1981 cukup sampai menemukan perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. “Sedangkan mencari bukti guna membuat terang siapa pelakunya adalah tugas penyidik yang tak lain adalah Jaksa Agung itu sendiri. Hal ini menyebabkan kasus Wasior Berdarah hingga saat ini tidak jelas penuntasannya,” katanya. (Wirya)

Jenasah M. Yusuf wartawan yang tewas di Penjara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Minggu (10/6) lalu, karena tidak diijinkan berobat. (Ist) BANDAR LAMPUNG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung mengecam keras tindakan Kejaksaan Kotabaru, Kalimantan Selatan, terkait kematian M Yusuf, 40 tahun, di Rumah Tahanan Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ketua PWI Provinsi Lampung Supriyadi Alfian menyatakan, Kejaksaan Kotabaru telah melakukan tindakan yang tidak profesional sehingga mengakibatkan meninggalnya seorang tahanan, M Yusuf pada Minggu, (10/6) lalu. "Jika benar M Yusuf mengajukan penangguhan penahanan karena sakit dan harus berobat, berarti Kejaksaan Kotabaru telah mengabaikan hak seseorang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia," ujar Supriyadi, Senin, (11/6), menanggapi kasus kematian seorang wartawan di Kalimantan Selatan. Apalagi, kasus yang menimpa M Yusuf masih dalam proses persidangan yang belum tentu bersalah. Yusuf ditahan Kejaksaan Kotabaru karena dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan manajemen PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). Karena itu, Supriyadi mengecam dan menuntut Kejaksaan Kotabaru agar bertanggung jawab atas kasus penolakan penangguhan penahanan yang diajukan M Yusuf dengan alasan untuk berobat karena sakit. "Kejaksaan Agung harus turun tangan. Juga, lembaga kemanusian lainnya, seperti Komnas HAM. Ini bukan sekadar kematian seorang tahanan yang kebetulan berprofesi sebagai wartawan. Tetapi persoalan hak asasi manusia bahwa seseorang itu harus memperoleh hak atas kesehatan, sekalipun dia seorang tahanan," katanya. Kepada wartawan, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto menyatakan ternyata proses hukum atas kasus yang menjerat Muhammad Yusuf sudah dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Untuk diketahui, Muhammad Yusuf (42) menjadi tahanan usai dilaporkan oleh salah satu perusahaan sawit di Kalimantan Selatan karena pemberitaan yang ia tulis. Ia pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sikap Dewan Pers Kepada Bergelora.com dilaporkan, terkait hal itu, Dewan Pers pun memberikan penjelasan: "Menanggapi informasi yang beredar di media massa maupun media sosial berkenaan meninggalnya Muhammad Yusuf saat yang bersangkutan ditahan di Lapas Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan, Dewan Pers menyatakan duka cita sedalam-dalamnya dan berharap agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-NYA," demikian pernyataan pembuka Dewan Pers mengenai kasus ini, Senin (11/6). Dewan Pers pun berharap, kasus meninggalnya Yusuf ditangani dan diselesaikan setransparan mungkin sesuai hukum yang berlaku. Terkait informasi bahwa penahanan almarhum dilakukan atas rekomendasi Dewan Pers, Dewan Pers menyatakan tidak pernah menerima pengaduan perkara ini. Namun kemudian terlibat setelah polisi meminta surat permintaan keterangan Dewan Pers selaku ahli. "Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dibuat Muhammad Yusuf," tulis Dewan Pers. Dewan Pers terlibat dalam penanganan kasus ini setelah Kapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan, AKBP Suhasto, SI.K, M.H mengirim surat permintaan Keterangan Ahli pada 28 Maret 2018. Surat ini diikuti kedatangan tiga penyidik dari Polres Kotabaru Kalimantan Selatan ke kantor Dewan Pers pada tanggal 29 Maret 2018. Para penyidik itu datang untuk meminta keterangan Ahli dari Sabam Leo Batubara yang telah ditunjuk Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus ini. Kemudian polisi kembali mendatangi Dewan Pers guna mengajukan 21 artikel lain untuk diuji dan ditelaah oleh Dewan Pers selaku ahli. Berdasarkan telaah terhadap dua berita yang dilaporkan dalam pertemuan tanggal 29 Maret 2018 dan 21 berita yang dilaporkan dalam pertemuan tanggal 2-3 April 2018, berikut penilaian Ahli Pers dari Dewan Pers: 1. Berita-berita tersebut, secara umum tidak memenuhi standar teknis maupun Etika lurnalistik 2 Rangkaian pemberitaan yang berulang-ulang dengan muatan yang mengandung opini. 3. Pemberitaan berulang yang hanya menyuarakan kepentingan salah satu pihak, mengindikasikan berita tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan fungsi dan peranan pers sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. 4. Pihak yang dirugikan oleh rangkaian pemberitaan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU lain di luar UU No 40/1999 tentang Pers. Terkait informasi dari penyidik bahwa Muhammad Yusuf adalah penggerak demonstrasi dan membagikan uang kepada para demonstran, Ahli Pers menyatakan, hal itu bukan domain pekerjaan wartawan profesional. Terkait pertanyaan penyidik yang mempersoalkan pemuatan berita-berita tersebut di media sosial, Ahli Dewan Pers menyatakan, hal itu di luar ranah Dewan Pers Permintaan Keterangan Ahli dari Dewan Pars oleh penyidik Polri merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyelahgunaen Profesi Wartawan. Nota Kesepahaman ini memuat dua substansi penting yakni upaya untuk menjaga agar kasus pelanggaran etik vang dilakukan oleh pers profesional tidak diselesaikan melalui proses pidana. "Dan terhadap kasus penyalahgunaan profesi wartawan yang diproses pidana oleh Polri, Dewan Pers akan menyediakan Ahli Pers untuk memberkan Keterangan Ahli," kata Dewan Pers. "Kemerdekaan Pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Salah satu fungsi utama Dewan Pars adalah menjaga kemerdekaan pers antara lain dengan senantiasa mendororg pers untuk selalu bersikap profesional dan taat kepada Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers lain yang pada dasarnya merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh kamunitas pers sebagai implementasi dari swa regulasi (self regulation)," sambung Dewan Pers. (Salimah/Web Warouw)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla didamping pejabat lain menjawab wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan kampus UIII, di Cimanggis, Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang peletakan batu pertamanya dilakukan hari ini, bisa diselesaikan dalam kurun empat tahun. “InsyaAllah kampus sini sudah selesai semuanya, tetapi tahun depan kita berharap paling tidak dua atau tiga program studi (prodi) sudah bisa dimulai,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai acara peletakan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, Selasa (5/6) pagi. Presiden berharap kampus yang dibangun di atas lahan seluas 142 hektare itu nanti menjadi kampus yang hijau, modern, dan menjadi kiblat kampus besar internasional bagi peradaban yang melakukan kajian-kajian mengenai peradaban Islam Indonesia, Islam yang moderat, Islam yang Wasatiyah. Tujuh Prodi Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam laporannya mengatakan, Universitas Islam Internasional Indonesia yang hanya akan membuka pendidikan untuk tingkat magister dan doktor ini akan memiliki 7 (tujuh) program studi, yaitu: kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, ekonomi Islam, sains dan teknologi, pendidikan, serta arsitektur dan seni. “Untuk tahun pertama, tiga program studi yang akan dibuka adalah Islamic studies, political science, dan education,” sambung Menag. Meski tidak dibangun secara serempak, menurut Menag, bangunan-bangunan program studi tersebut kelak akan terhampar megah dalam alam yang hijau, bersama dengan bangunan-bangunan yang lainnya, seperti gedung rektorat, masjid, perpustakaan, museum seni dan budaya Islam, Pusat Kajian peradaban Islam, Performing Art Center,  Convention Center, Sport Center, serta University Mall, yang dirancang bersahabat dan menyatu dengan alam. “Kemegahan kampus ini akan terhampar di atas tanah seluas 142,5 hektar, di mana maksimal hanya 30% akan diisi dengan bangunan, sedangkan 70% lainnya sebagai lahan hijau yang fungsinya sebagai perlindungan flora dan fauna ramah lingkungan, demi mempertahankan ruang hijau kawasan kampus dan Kota Depok, serta sekaligus tempat rekreasi bagi warga kampus dan warga sekitarnya,” terang Menag. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain : Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meletakkan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengawali pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dengan peletakan batu pertama, di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/6) pagi. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, rencana pembangunan kampus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu sudah 2 (dua) tahun ini dimatangkan. Semula, Presiden berharap kampus tersebut bisa didirikan di atas lahan seluas lebih 1.000 hektare. Tapi ternyata lahan 1.000 hektare lebih di Jawa ini sangat sulit sekali, yang didapat hanya 142 hektare. “Setelah melihat di lapangan tadi, saya juga kaget, ternyata 142 hektare itu juga sebuah lahan yang sangat luas. Alhamdulillah, saya enggak bayangkan kalau dapat yang 1.000 hektare,” kata Presiden Jokowi. Presiden berharap Universitas Islam Internasional Indonesia ini benar-benar nanti menjadi pusat kajian, menjadi pusat penelitian peradaban Islam di negara kita Indonesia. Hal ini dikarenakan, tambah Presiden, Indonesia dikenal sekarang ini di dunia sebagai negara besar, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. “Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya Indonesia menjadi rujukan bagi kemajuan peradaban Islam di dunia. Inilah nanti tempatnya,” ujar Presiden Jokowi. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang membutuhkan biaya Rp3,5 triliun ini, menurut Presiden, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tahun ini akan dimulai dengan anggaran Rp700 miliar, lanjut Presiden, dan diperkirakan akan selesai  kurang lebih 4 tahun. “Tapi tahun depan insyaallah sudah bisa kita gunakan kampus ini untuk satu, dua, tiga program studi (prodi) yang sudah kita siapkan,” ungkap Presiden Jokowi. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)