Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo, saat membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Program Bidang Komunikasi dan Informatika Tingkat Provinsi di Jakarta, Jumat (6/12). (Ist) JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap Dinas Kominfo di tingkat kabupaten/kota dapat meningkatkan fungsi komunikasi kepada publik. "Tentu peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan sangat penting, untuk informasi ini bisa dipahami sampai ke pelosok desa," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Widodo Muktiyo, saat membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Program Bidang Komunikasi dan Informatika Tingkat Provinsi di Jakarta, Jumat (6/12). Kepada kepala Dinas Kominfo yang hadir, Widodo menyampaikan fungsi kementerian dalam bidang komunikasi akan diperkuat, berdasarkan arahan Menkominfo Johnny G Plate ketika baru menjabat pada Oktober lalu . "Implikasinya, kerja komunikasi harus digenjot," kata Widodo. Widodo menekankan, fungsi Dinas Kominfo mirip dengan tugas kementerian di tingkat pusat, yaitu konsolidasi lembaga. Jika di tingkat pusat Kominfo memiliki fungsi konsolidasi semua kementerian, Dinas Kominfo bertugas konsolidasi semua dinas di daerah. Kementerian Kominfo mengadakan Rapat Koordinasi tingkat provinsi, yang dihadiri sekitar 24 kepala Dinas Kominfo pada Jumat (6/12) dan Sabtu (7/12), untuk membahas sinergi program kerja pusat dengan daerah. Saat membuka acara, Widodo juga mewajibkan Dinas Kominfo memiliki akun media sosial agar sebaran informasi ke publik lebih meluas. Dia mengharapkan fungsi komunikasi menguat serta koordinasi dari pusat hingga kabupaten/kota selaras. "Kita punya tantangan besar tahun depan, terkait dengan memasuki masyarakat informasi," kata Widodo. Dirjen IKP Widodo Muktiyo juga mengingatkan bahwa Kominfo memiliki program beasiswa talenta digital, Digital Talent Scholarship, untuk meningkatkan jumlah talenta digital Indonesia. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kominfo dalam program ini tidak bekerja sendiri, melainkan juga menggandeng ratusan perguruan tinggi untuk mengajar masyarakat tentang teknologi informatika. (Calvin G. Eben-Haezer)

Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (6/12). (Ist) JAKARTA- Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD., menghasilkan strategi penanganan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020. Strategi tersebut berupa pencegahan hingga penindakan dan penegakkan hukum agar penanganan Karhutla optimal. “Strategi penanganan Tahun 2020, pertama pemetaan bencana secara akurat, inventarisasi perizinan, kebun, hutan industri, patroli, dukungan alat pertanian, perlunya penanganan wilayah hutan dan menjaga dari kebakaran, pendidikan masyarakat bersama, demoplot pertanian gambut, kemudian sistem peringatan dini dan sistem jarak jauh, penetapan awal siaga darurat dan apel siaga, penertiban kebun dan terlibat aktifnya masyarakat mencegah untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum untuk membuat efek jera,” kata Menkopolhukam di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (6/12). Sinergi hingga ke unit pemerintahan terkecil seperti Desa dan pelibatan masyarakat juga dipandang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pencegahan Karhutla. Hasil Rakorsus juga menyoroti dana desa yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan Karhutla. “Sinergi lembaga-lembaga sampai ke tingkat Desa dan masyarakat dan pelibatan masyarakat tentu saja, sehingga masyarakat itu, memperbaiki regulasi untuk pengolahan lahan yang tradisonal dengan membuka akses, kemudian membangun dan mendorong desa mandiri, memanfatkan dana desa untuk penanganan Karhutla agar didorong oleh Bupati dan Walikota untuk penyediaan alat sumur bor atau embung juga dalam dana bagi hasil, serta penyusunan peraturan daerah utnuk menangani Karhutla,” ujarnya. Mendagri juga meminta Pemda mencermati naiknya hotspot (titik panas) serta mencermati curah hujan sepanjang tahun untuk mencegah potensi Karhutla. Tak hanya itu, Pemda juga diminta cekatan dan tanggap dalam mengelola maupun menangani lahan gambut di wilayahnya. “Adapun yang agak spesifik dari arahan Pusat begini, agar ada atensi untuk puncak atau naiknya hotspot pada bulan Februari, kemudian pelajari sepanjang tahun curah hujan dan lakukan modifikasi cuaca oleh BMKG dan tentunya dengan BNPT, perkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk atau penyangga hutan, pengawasan hutan yang belum berizin, kemudian Pemda itu supaya cekatan menangani gambut dengan dukungan teknis dari pusat,” jelasnya. Sebelumnya, berdasarkan data dan prakiraan BMKG, kondisi iklim tahun 2020 akan netral hingga bulan Agustus sehingga diperkirakan tidak akan terjadi El-Nino yang kuat, curah hujan cenderung dengan pola yang sama. Sementara awal kemarau diperkirakan akan terjadi pada bulan April atau Mei. Untuk itu, Pemerintah meminta kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi berbagai persoalan dan kendala yang berkaitan dengan Karhutla. “Provinsi Aceh, Riau dan kemungkinan Sumbar yang perlu atensi yang khusus, terutama beberapa kendala lapangan penanganan Karhutla di daerah; area gambut, sulit dijangkau, kemudian keringnya air di kanal-kanal, kurangnya sarana, kemudian kontrol perizinan oleh Pusat, pembukaan lahan secara diam-diam, kemudian banyak orang membakar sampah, membuang puntung rokok yang sulit dikontrol, dan adanya ruang terbuka yang membuka kemungkinan orang menjadikan lahan sebagai tempat untuk membakar. Meskipun itu kurang dari dua hektar menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tutur Menkopolhukam. Dukungan sarana dan prasarana itu nantinya akan dikoordinasikan dengan Kemen-PUPR, KLHK, Kemendagri, Kemen-PANRB, BNPB, serta sejumlah stakeholder terkait. Dukungan dana kontingensi untuk Polri, TNI, dan aparat lapangan, kepegawaian dan penghargaan juga akan dikoordinasikan lebih lanjut. “Tadi ada penegasan Mendagri untuk dukungan dana APBD, DAK, DBH, DR, dan dana desa kepada Pemda. Mendagri akan mendalami untuk arahan tersebut guna tujuan pencegahan, penetapan pusat informasi bagi publik secara berjenjang. Berikutnya akan dibicarakan bersama dan didalami MenPANRB untuk status kepegawaian Manggala Agni dan tanda kehormatan bagi anggota TNI/Polri dan reward untuk Pemda, dan kemudian dalam rangka penegakan  maka polri dan PPNS diminta terus mengikuti perkembangan sehingga bisa dicegah secara khusus di desa,” kata Menkopolhukam. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Polri juga diminta membentuk satgas khusus yang berfungsi untuk melakukan monitoring kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan jajaran Pemda dan masyarakat lokal untuk menumbuhkan kesadaran serta kepedulian untuk mencegah Karhutla. “Jajaran Polri agar membentuk Satgas untuk memonitor sepanjang waktu, penegakan hukum dilakukan secara konsisten untuk sampai ke Pengadilan, kemudian daerah perlu terlibat dalam Satgas dan pencegahan dengan cara rekruitmen masyarakat lokal yang selama ini terlibat sehingga bisa membangun kesadaran yang lebih massif dan kolektif,” pesannya. (Enrico N. Abdielli)

Inpres No. 7/2019 (Ist) JAKARTA- Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja, pada 22 November 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres ini ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Jaksa Agung Republik Indonesia; dan 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden menginstruksikan untuk: mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business; melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga; menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Menteri/Kepala Lembaga; dan memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi. Adapun kepada Menteri/Kepala Lembaga, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk: mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha dan investasi di masing-masing Kementerian/Lembaga; mengurangi jumlah, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, serta percepatan penerbitan perizinan berusaha, melalui perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga; menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud; mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Menugaskan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama untuk menjadi pejabat penghubung dan penanggung jawab atas tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta hal yang berkaitan dengan pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi sebagaimana dimaksud. Dalam melaksanakan instruksi sebagaimana dimaksud, menurut Inpres ini, Menteri/Kepala Lembaga agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan melibatkan partisipasi asosiasi/pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu. Untuk itu, melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk: 1. menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang didelegasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud; dan 2. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden. “Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan kepada Presiden,” bunyi diktum KELIMA Inpres ini. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat di atas untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. “Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 itu. (ZKA Warouw)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri BUMN dan Dirjen Bea dan Cukai menyaksikan moge yang diselundupkan oleh pejabat Garuda Indonesia, dalam keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/12) sore. (Ist) JAKARTA- Kasus dugaan penyelundupan motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda mahal merek Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru dibeli dari Airbus (Touluse Perancis) telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/12) sore. Menkeu menjelaskan, pada tanggal 17 November 2019 pesawat GA 9721 Airbus 330-900 NEO mendarat di Cengkareng dan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia. Bea Cukai melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan ditemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS. Barang tersebut tidak dideklarasikan. “Pembawaan barang impor penumpang tidak diberitahukan. Jajaran Bea Cukai masih terus melakukan pemeriksaan atas pelanggaran UU dan aturan Kepabeanan baik secara perdata maupun pidana,” tulis Menkeu dalam fan page facebooknya Kamis (5/12) malam. Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan penjelasan laporan Komite Audit dan Laporan Komisaris Garuda atas kejadian tersebut yang menunjukkan pelanggaran di bidang: tata kelola perusahaan (corporate governance), etika dan perizinan oleh direksi Garuda. Menkeu menilai kejadian tersebut mencederai reputasi PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik dan pemegang bendera (flag carrier) Indonesia. “Kejadian ini juga merupakan pengkhianatan atas kepercayaan publik kepada para pejabat BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang seharusnya mengemban tugas secara amanah. BUMN sebagai kekayaan milik negara milik rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai instrumen pembangunan Indonesia seharusnya dikelola secara jujur, profesional, kompeten dan berintegritas; bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan korupsi,” tulis Sri Mulyani. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menkeu mengajak semua pihak untuk menjaga Indonesia dari bahaya korupsi yang merusak negara dan perekonomian Indonesia. “Jaga terus wilayah Indonesia dari kejahatan penyelundupan,” pungkas Sri Mulyani. (Web Warouw)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan kepada awak media terkait Garuda Indonesia di Jakarta, Jumat (5/12) JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan denda kepada Maskapai Garuda Indonesia karena pelanggaran aturan yang memasukan kargo ke pesawat dan tidak dicatat dalam penerbangan pengiriman pesawat Airbus A330-900 Neo dari Toulouse, Perancis 16 November 2019. “Kita layangkan suatu surat yang mendenda Garuda karena membawa barang tanpa memasukkan dalam daftar (kargo tercatat),” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers usai konferensi pers Pertemuan Tingkat Menteri Transportasi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina di Jakarta, Jumat (6/12). Menhub menjelaskan berdasarkan peraturan standar izin penerbangan (flight approval/FA), penumpang dan barang wajib dicatat. “Berkaitan dengan FA, biasanya standar, jumlah penumpang berapa kargonya berapa, banyak sekali kita lakukan random (acak) karena ini ada yang spesial dan melenceng dari suatu kelaziman bahwa dalam FA itu barang-barang itu tidak tercatat,” katanya. Sementara itu, lanjut dia, karena ini bukan penerbangan komersial, masih diperbolehkan kargo manifest yang tidak dicatat sejauh tidak melanggar aturan. “Kalau penumpang, sejauh itu tidak komersial, itu tidak apa-apa untuk penerbangan seperti itu, karena barang itu tidak tercatat maka ada regulasinya, Garuda didenda jadi hari ini kita sudah lakukan,” katanya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ia mengatakan untuk pelanggaran penyelundupan barang, penegakan hukumnya berada di ranah Bea Cukai, namun Budi menekankan pada izin penerbangan yang tidak mencantumkan kargo tersebut. Untuk selanjutnya, Menhub akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk melakukan pengawasan secara intensif dalam penerbangan terutama untuk pencatatan kargo. “Saya pikir kami akan kerja sama dengan Bea Cukai karena berkaitan dnegan barang-barang yang masuk ke Indonesia itu secara intensif dilakuan oleh Bea dan Cukai namun demikian hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, boleh tidaknya, termasuk barang yang mengandung bahaya, kita akan membuat suatu bahasan-bahasan yang lebih detil tim,” katanya. Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda terkait kasus motor Harley dan Sepeda Brompton yang diduga diselundupkan melalui pesawat baru jenis Airbus A330-900 seri Neo. Berdasarkan hasil penelusuran di pasaran perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut berkisar antara Rp200 juta sampai dengan Rp800 juta per unitnya, sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara Rp50juta hingga Rp60juta per unitnya. Sehingga perkiraan total kerugian negara berkisar antara Rp532 juta sampai dengan Rp1,5 miliar. (Web Warouw)

Atha Mahmud Ketua DPW Partai NasDem Sulteng. (Ist) PALU- Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem mengapresiasi temuan sidak hunian tetap untuk korban bencana yang diduga terjadi pengurangan besaran tehnis. "Upaya Danrem dan Polda Sulteng yang menemukan dugaan kecurangan besaran tehnis, penggunaan besi 6 yang seharusnya 8, dalam Sidak, patut diapresiasi," ujar Atha Mahmud Ketua DPW Partai NasDem Sulteng kepada Bergelora.com di Palu, Jumat (6/12) Menurut Atha, lemahnya pengawasan terhadap Rehab Rekon ini telah diwanti-wanti NasDem akan memberi peluang para pelaksana proyek melakukan kecurangan. Sebab kata Atha, pengawasan rehab rekon menjadi penting. Apalagi kata dia, triliunan rupiah uang yang digelontorkan oleh negara melalui berbagai kegiatan, baik itu konstruksi kembali maupun bangun baru. "Upaya Danrem dan Polda Sulteng itu membuka tabir bagaimana gambaran pelaksanaan proyek rehab rekon. Ini temuan yang patut diapresiasi dan harusnya ditindaklanjuti," pungkasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Atha menyebutkan bahwa, Partai NasDem telah memerintahkan semua anggota Fraksinya untuk melaksanan fungsi kedewanan untuk mengawasi proses rehab rekon. Kata dia, apa yang menjadi temuan Danrem dan Polda Sulteng ini, bisa jadi hanya bagian kecil dari gambaran masalah. "Bisa jadi kan kecurangan yang sama dilakukan di proyek yang lain. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan demi hak para korban bencana," tutupnya. (Lia Somba)

Presiden RI Joko Widodo. (Ist) JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu sangat cepatnya, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang dialami. “Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau bentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa dilaksanakan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Program Pendidikan dan Beasiswa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang. Presiden juga menyoroti infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang akan sangat membahayakan anak-anak. “Kalaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” tutur Presiden. Sementara terkait beasiswa, Presiden Jokowi meminta implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian KIP Kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul tepat sasaran. “Jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” pungkasnya. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mensos Juliari Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agusputranto. (Calvin G. Eben-Haezer)

Menristekdikti M. Nasir. (Ist) JAKARTA- Pemerintah mempersilakan mahasiswa menyampaikan kritik. Namun demikian, pemerintah mengingatkan jangan sampai dalam penyampaian kritik tersebut ditumpangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain. “Saya sudah memberitahukan kepada para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi, tolong memberitahukan kepada mahasiswa, kepada anak didiknya. Jangan sampai mahasiswa demo ditunggangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain,” kata Menristekdikti Mohammad Nasir menjawab wartawan usai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/9) siang. Menristekdikti mempersilakan melakukan kritik. Tetapi ia mengingatkan agar kritik itu dilakukan dengan cara yang baik, karena mahasiswa adalah orang akademik, orang yang mempunya intelektualitas yang baik.  “Oleh karena itu, melalui kampus lah yang mereka bisa lakukan,” ujarnya. Sebagai menteri yang mengurusi bidang pendidikan tinggi, Menristekdikti berharap para mahasiswa jangan sampai dipengaruhi. Hal ini merujuk pada pertanyaan Menristekdikti kepada sejumlah mahasiswa banyak mengaku tidak tahu terhadap masalah yang jadi tema aksi unjuk rasanya. “Yang saya tanya pada saat itu, enggak ada yang tahu, ada yang nggak tahu. “Apa yang didemokan?” Jawabannya tidak tahu. Tapi hanya ingin itu dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Substansinya tidak tahu secara detail. Ini yang perlu kita sampaikan,” terang M. Nasir. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai insan akademik, Menristekdikti mengajak mereka untuk bicara dengan baik, yaitu melalui dialog. Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menristekdikti menilai, aksi unuk rasa yang dilakukan sebagian mahasiswa itu, ada sebagian yang murni, ada sebagian yang ditunggangi. ia menambahkan bahwa ada yang tidak jelas dan pihak ikut campur di dalamnya. “Saya perhatikan betul. Saya monitoring sejak sebelum persiapan, pada saat itu. Ada yang failed. Karena saya ikut juga datang. Datang pada mahasiswa. “Apa sih yang kamu demokan?” Saya tanya. Kalau enggak tahu, ikut-ikutan. Lha ini ada yang gerak,” terang M. Nasir. Mengenai siapa yang menunggangi, Menristekdikti mengaku tidak tahu. Yang penting, tegas Menristekdikti, jangan sampai membuat kekacauan di dalam negeri ini. “Kita pelihara bersama lah, negara ini dengan baik,” tuturnya. (Web Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

sk kemenkumham 1

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH)