Presiden Jokowi menghadiri acara Alumni Jogja Satukan Indonesia, Sabtu (23/3) Yang digelar di Stadion Kridosono, Kotabaru, Kota Yogyakarta. (Ist) YOGYAKARTA- Presiden Jokowi menghadiri acara Alumni Jogja Satukan Indonesia, Sabtu (23/3). Acara ini digelar di Stadion Kridosono, Kotabaru, Kota Yogyakarta. Jokowi hadir ke Kridosono sekitar pukul 09.20 WIB. Jokowi datang mengendarai sepeda custom berwarna hitam. Jokowi dan Iriana mulai menaiki sepeda onthel dari Mirota Kampus, mereka mengarah ke bundaran UGM, dan menuju Stadion Kridosono melalui Jalan Cik Ditiro. Selain Jokowi dan Iriana Jokowi sejumlah menteri dan alumni Yogyakarta pun nampak menyertai Jokowi dengan sepeda Ribuan masyarakat Yogyakarta pun tumpah ruah di sepanjang jalan untuk menyambut Jokowi. Menanggapi sambutan warga yang meriah, Jokowi tak segan-segan membalas sapaan warga dan sesekali mengiyakan ajakan berswafoto. Mengenakan jaket berwarna biru tua, mantan Wali Kota Solo itu bersepeda dari Bundaran UGM menuju ke Stadion Kridosono. Dari Bundaran UGM ke Stadion Kridosono kurang lebih kurang satu setengah kilometer. Sepanjang bersepeda Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyapa pendukungnya. Ia ngegowes bertemankan sahabat kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan sekitar 500 orang dari komunitas sepeda onthel. Jokowi hadir dalam acara bertajuk 'Alumni Jogja SATUkan Indonesia' yang merupakan deklarasi dukungan dari para alumni perguruan tinggi dan SMA dari berbagai daerah di DI Yogyakarta. Ketua panitia acara, Ajar Budi Kuncoro, menyebutkan deklarasi alumni Jogja ini disuarakan oleh alumni yang pernah 'bersentuhan' dengan kota gudeg ini. "Bisa karena faktor pendidikan, domisili, perkawinan, urusan pekerjaan dan berbagai alasan lain," kata Budi. Sampai di Stadion Kridosono, Jokowi pun dikawal oleh brigada rakyat. Selain itu ada pula iringan kesenian tradisional yang turut menyambut. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tiba di Stadion Kridosono, Jokowi langsung disambut oleh kurang lebih 30 ribu pendukungnya yang memadati dalam Stadion. Sejumlah penghibur acara akan mengisi acara yang dihadiri Jokowi ini. Para penampil di antaranya God Bless, Marjuki Kill The DJ, Kua Etnika, NDX AKA Familia dan musisi lainnya. (Hari Subagyo)

Ketua Umum SekNas Jokowi, Muhammad Yamin, SH. (Ist) YOGYAKARTA- Sejak sore hari rumah Muhammad Yamin Mangkunegara (53 tahun), di Perum Batan No.21, Pugeran III , Gang Perkutut, RT 09 RW 65, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mulai ramai dikunjungi orang. Semua orang menunggu kedatangan Yamin. Suasana tidak seperti biasanya, kali ini dirundung duka. Kawan Yamin telah berpulang keharibaan Sang Pencipta, Jumat, 22 Maret 2019. Di halaman rumah masih gerimis, ketika Yamin diturunkan dari mobil jenazah, , ratusan pelayat mendekat, termasuk banyak kawan yg mencoba memotret... Neni, istri Yamin,-- sedikit histeris berteriak, "Tolong, jangan difoto...jangan dishooting, tolooong ya..." “Neni Shock banget. Miris hatiku, gak menyangka semua secepat ini,” Hari Subagyo, Ketua Umum Masyarakat Pengawal Jokowi (Maskowi) melaporkan dari Yogyakarta. Billy putra Yamin ikut memandikan ayahnya. Adiknya, Nadine menempel terus ke ibunya. Semua kawannya tidak pernah menyangka Yamin akan pergi secepat ini, karena Yamin masih sangat aktif memimpin SekNas Jokowi, untuk memenangkan Jokowi-Maaruf dalam Pilpres 2019 ini. Yamin mengalami kelelahan dan serangan Jantung saat sedang melakukan perjalanan di Cirebon saat dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Agus Edi Santoso sangat kaget mendengar berita kepergian Yamin. Sore hari kawan seperjuangan Yamin melawan Soeharto di Era Orde Baru ini sudah bertemu dengan Anharuddin untuk mengenang Yamin disebuah kawasan di Kalibata. “Bagaimanapun juga aku shock mendengar berita ini. Walaupun saat ini kita berbeda pilihan dalam dukungan capres, tapi Yamin tetap kawan penting bagi masa depan perjuangan demokrasi,” demikian Agus Lenon yang saat ini mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Anharudin yang kini bekerja sebagai PNS di Kementerian Desa dan Transmigrasi menegaskan, perbedaan pendapat atau taktik politi sifatnya sementara. Tapi kepergian Yamin harus menjadi perhatian bagi kesehatan para aktifis yang masih tetap berjuang. “Perjuangan masih panjang sementara usia dan kekuatan sudah berkurang. Oleh karena itu penting untuk menjaga kesehatan. Tugas kita masih banyak,” ujarnya. Obrolan kedua orang yang tidak sempat melayat Yamin ini mengenang kegigihan Yamin yang tak pernah padam mendukung Presiden Jokowi sejak maju menjadi Gubernur Jakarta. Ya! Bagi Yamin, Jokowi adalah Presiden yang berasal dari rakyat kebanyakan. “Jokowi adalah orang biasa jadi Presiden. Dia mewakili kehidupan dan pikiran rakyat kita kebanyakan. Hatinya adalah hati rakyat,” Yamin menjelaskan pada suatu waktu lalu. Sang Pelopor Pada pertengahan tahun 80-an, semua kampus di seluruh Indonesia dikuasai oleh rezim NKK/BKK. Saat itu mahasiswa dilarang bicara politik oleh Orde Baru. Semua kampus disusupi intel dan sewaktu-waktu bisa menangkap siapa saja yang mengkritisi Soeharto dan Orde baru. Mayoritas mahasiswa memilih masa bodoh dan bersenang-senang ketimbang berurusan dengan politik yang menakutkan. Yamin, mahasiswa Fakultas hukum, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta angkatan 1984 adalah salah satu dari segelintir mahasiswa yang berani mempelopori pembangunan gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Bukan itu saja, Yamin juga yang mendorong agar mahasiswa keluar dari kampus dan masuk mengorganisir rakyat diberbagai kasus perlawanan terhadap Orde Baru. Deddy Mawardy, salah seorang komisaris di sebuah BUMN mengenang sepak terjang Yamin sebagai orang yang tak kenal lelah, berprinsip dan berkomitmen untuk mewujudkan prinsipnya itu. “Tapi Yamin bukan hanya kawan seperjuangan. Ia adalah seorang kawan yang selalu punya waktu untuk memikirkan hidup kawannya dan ringan tangan membantu untuk kawannya. Yamin seorang kawan yang enak diajak ngobrol,” kenang Deddy yang dulu juga adalah aktifis mahasiswa UII yang bermarkas di Gang Rode, Yogyakarta. Mantan Ketua Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Simendawai juga mengenang Yamin sebagai sosok yang punya kesetiakawanan yang tinggi, peduli, empati pada orang lain. “Yamin tipe organisator. Ia adalah kawan yang berkomitmen kuat untuk melawan ketidakadilan. Selalu berjuang bersama rakyat. Ingin melakukan sesuatu yang berguna bisa diwariskan untuk generasi ke depan,” kata kawan seperjuangan Yamin ini. Hari Subagyo, Ketua Umum Masyarakat Pengawal Jokowi (Maskowi) mengenang Yamin sebagai seorang aktifis yang tak pernah kehabisan semangat. “Yamin sepertinya selalu punya stock energi keberanian yang di atas rata-rata kawan lain. Akhirnya, kemudian waktu, dia seperti pribadi yang keras kepala. Bicarapun kadang ketus. Menyela dengan singkat dan selalu ingin didengar. Tapi semakin ke sini dan dekat, Yamin ternyata sosok yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Sanggup berendah hati. Sebagian perjalanan Yamin adalah bagian dari jalan kita juga,” jelas alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mantan pimpinan Serikat Tani Nasional (STN) ini. Damairia Pakpahan, pelopor gerakan perempuan di era 1980-an mengenang Yamin sebagai seorang aktifis yang sangat ingat dan sadar sejarah. “Yamin kerap ngomong ke aku, kita adalah orang yang punya sejarah. Sejarah apa? Sejarah perlawanan terhadap tirani Soeharto. Ini biasanya dibicarakan dalam konteks menelusuri jejak rekam orang. Dan dalam konteks pemilu, ketika aktifis merapat ke kubu di mana Cendana berada, kami menjadi bertanya mengapa terjadi perubahan sikap kawan-kawan. Namun Yamin juga yang kerap mengingatkan untuk tetap menjaga pertemanan walau dalam posisi yang berbeda bahkan berlawanan,”  jelas alumni Fakultas Sastra UGM ini. Eva Kusuma Sundari anggota DPR-RI mengatakan Yamin meninggalkan karya sebagai produser film tentang Taufik Kiemas, suami Ketua Umum PDI Perjuangan, megawati Soekarnoputri. “Ini warisan dia yang penting. Tapi belum dilaunching kok malah dia sudah pergi,” katanya. Eva juga mengenang Yamin sebagai legenda dalam Gerakan mahasiswa 80-an khususnya di Yogyakarta. “Tetapi interaksiku yang paling intens adalah saat bersama membentuk SekNas Jokowi. Kami sama-sama di Dewan Pakar hingga dia menjadi ketua. Yamin sangat Konsisten anti Orbais dan konsisten Jokower,” kenang Eva. Ajianto Dwi Nugroho, mantan jurnalis juga mengenang Yamin sebagai sosok aktifis yang selalu menyenangkan dan selalu gembira. “Meskipun banyak yang pro dan kontra terhadap ide dan gagasannya, Yamin selalu menyikapinya dengan santai,” ujar lulusan Fisipol UGM ini. Kawan Yamin, menurut mantan kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) memang disukai oleh kawan-kawannya sekaligus lawan-lawan politiknya dimanapun Yamin aktif. “Namun Yamin tak pernah menganggap lawannya sebagai musuh. Semuanya dirangkul karena bagi Yamin, urusan politik itu hanya sementara saja, yang fana adalah waktu, sisanya abadi,” ujar Sekretaris Jenderal relawan Jogjakarta For Jokowi (JOJO) ini. Seorang kawan lainnya mengantarkan kepergian Yamin dari panggung politik melalui akun Facebook pria beranak dua dan suami mantan Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu itu. "Selamat jalan bung Muhammad Yamin SH, Ketua Seknas Jokowi. Aktivis, yang mendinamisir panggung politik nasional. Semoga mendapatkan kegembiraan di keabadian. Kami di antrean yang sama bung," katanya. Lamat masih terbayang pemuda Yamin dengan kepala berikat kain merah, memimpin aksi-aksi membela rakyat di tahun 1980-an sambil meneriakkan “Hidup Rakyat! Hidup Rakyat!”,---yang pasti disambut seruan yang sama, “Hidup Rakyat!” Pagi hari para pelayat semakin bertambah. Mereka datang dari berbagai kota. ada pejabat ada rakyat kebanyakan, menundukkan kepala disamping Yamin berbaring tenang, tugasnya usai sudah. (Web Warouw)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara Fitch Ratings Fitch on Indonesia 2019, di Mandarin Hotel, Jakarta, Rabu (20/3). (Ist) JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia kondusif di tahun politik 2019. Karena itu, ia meminta para pelaku usaha untuk tidak khawatir terhadap naiknya suhu politik. “Pemerintah telah, sedang, dan akan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang kondusif sehingga tahun politik seharusnya tidak menjadi hambatan para pelaku untuk terus berbisnis dan berinvestasi di Indonesia,” kata Menkeu pada acara Fitch Ratings Fitch on Indonesia 2019 dengan tema “Fitch an Indonesia – Election, Macro Economy and Credit Market” di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (20/3). Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan stakeholders terkait akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya saing dalam negeri melalui penguatan ekspor. Tahun ini, lanjut Menkeu, pemerintah akan terus meningkatkan total spending dengan mengalokasikan dana total lebih dari Rp2.490 triliun. Defisit didesain 1,83% dari GDP yang konsisten di bawah batas 2%. “Kita akan menggunakan kebijakan fiskal tersebut dengan alokasi budget pada bidang-bidang yang fundamental bagi Indonesia dan perekonomiannya,” tegas Menkeu. Bidang-bidang fundamental tersebut, menurut Menkeu, antara lain di bidang pemberdayaan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan. Menkeu menjelaskan, pemerintah akan terus mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari total APBN, 5% untuk kesehatan dan untuk jaring pengaman sosial, termasuk pengurangan kemiskinan yang pada 2018 lalu telah berhasil diturunkan sampai titik 9,66%, yang merupakan angka kemiskinan terendah selama ini. Namun, Menkeu melihat masalah utama peningkatan kualitas SDM di Indonesia bukan pada jumlah uang yang dialokasikan tetapi bagaimana dan pada alokasi apa uang tersebut akan menghasilkan titik optimalnya. Misalnya, pada titik optimal apa perimbangan dana akan dialokasikan untuk pendidikan umum dan vokasi, penelitian, dan pendidikan. Begitu juga di sektor kesehatan, Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang mampu menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang berkelanjutan namun tidak menjadi beban (mematikan) bagi para penyedia sarana kesehatan tersebut. Fokus pembangunan lainnya, menurut Menkeu, adalah di sektor pembangunan infrastruktur yang telah menjadi prioritas Pemerintah sejak sekitar 5 tahun terakhir. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, beberapa strategi dilakukan pemerintah antara lain dengan mendorong keterlibatan sektor swasta (public-private partnership) dalam pembangunan infrastruktur yang menjangkau konektivitas antardaerah di Indonesia. Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan antara lain jaminan pemerintah (guarantee) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment). Sementara dari sisi pemberdayaan daerah, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat telah, sedang, dan terus melakukan alokasi budget ke daerah melalui dana transfer ke daerah maupun Dana Desa, yang telah terbukti mampu memberdayakan daerah dan mengurangi kemiskinan di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kepada Bergelora.com dilaporkan, melihat track record keberhasilan Pemerintah Indonesia mengelola perekonomiannya di tengah gejolak ekonomi dunia tahun 2018, dan fokus kebijakan Pemerintah pada sektor-sektor yang fundamental tahun 2019, maka Menkeu memastikan bahwa adanya pemilu tahun 2019 bukan hambatan bagi investasi dan bisnis di Indonesia. “Saya ingin memastikan bahwa tiga hal yaitu pemilu, kebijakan makro ekonomi, dan pertumbuhan kredit bukanlah hal yang seharusnya menjadi trade-off. Anda tidak perlu mengorbankan salah satu karena kondisi yang lain. Ketiga hal tersebut dapat saling mendukung di Indonesia,” pungkas Menkeu. (Calvin G. Eben-Haezer)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan dan Wakil Menlu A. Fachir menyampaikan briefing soal kelapa sawit, di Kemlu, Jakarta, Rabu (20/3). (Ist) JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara yang mendukung tindakan-tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa terhadap ekspor kelapa sawit asal Indonesia. Sikap tegas pemerintah itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri briefing mengenai Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap Kelapa Sawit, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, di Jakarta, Rabu (20/3). “Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement, red),” tegas Darmin. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin menanggapi dikeluarkannya regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change), pada Rabu (13/3) lalu. Bagi Indonesia, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting, yang tercermin dari nilai kontribusi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai 17,89 miliar dollar AS pada tahun 2018. Industri ini berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto, dan  menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 4 juta petani kelapa sawit di dalamnya. Selain itu, kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta kl, yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak tahun 2015. “Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030,” tegas Darmin. Menko Perekonomian menggarisbawahi hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi. “Presiden RI juga telah menyatakan keprihatinannya pada hubungan perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa jika kebijakan diskriminasi terhadap sawit ini berlanjut,” katanya. Kepentingan Nasional Kepada Bergelora.com dilaporkan, senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dampak positif dari kelapa sawit terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. “Jika kita didiskriminasikan begini dan hampir sekitar 20 juta rakyat kita terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional,” tegas Menko Luhut dalam acara yang dimoderatori oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir ini. Untuk itu, lanjut Luhut, Pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dari dunia usaha asal Uni Eropa, untuk menyampaikan concern dan keprihatinan Indonesia kepada pemerintahan negara-negara UE melalui investor dari perusahaan negara-negara tersebut, terkait tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit. “Indonesia pun akan terus berkolaborasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit dalam kerangka organisasi CPOPC dan ASEAN. Tidak hanya untuk mempromosikan keberlanjutan kelapa sawit, tetapi juga untuk mendorong posisi bersama melawan aksi diskriminatif Komisi Eropa,” kata Luhut. Pemerintah pun, jelas Menko Kemaritiman itu, terus bekerja bersama untuk menghentikan proses pengesahan Delegated Act RED II yang secara jelas mendiskriminasi kelapa sawit dari minyak nabati lainnya. Dengan demikian, kemitraan dan persahabatan Indonesia – UE dapat terjaga, mengingat saat ini justru kedua pihak sedang berusaha memperluas dan meningkatkan hubungan melalui kerja sama Indonesia-Uni Eropa CEPA. (ZKA Warouw)

Suhendra Ratu Prawiranegara Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Staf Khusus Menteri PU (2005-2009). (Ist) JAKARTA- Tertangkapnya Ketua Umum PPP, Rohamurmuzy, dalam OTT KPK terindikasi adanya praktek suap (korupsi) dalam jual beli jabatan di Kementerian Agama RI. Belakangan ada terindikasi melibatkan pimpinan di Kementerian Agama tersebut. “Praktek-praktek perilaku korupsi dan kolusi semacam ini cukup marak ya. Apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD dalam penjelasannya pada salah satu stasiun TV kemarin, tentang praktek jual beli jabatan di Kemenag ini saya benarkan dan sependapat dengan beliau,” demikian Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Staf Khusus Menteri PU (2005-2009) kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (16/3) Tokoh maupun kekuatan partai politik memang cukup kuat mengintervensi sehingga praktek kolutif terjadi. Hampir terjadi di semua Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. “Jadi pelakunya tidak hanya Romi. Masih banyak Romi-Romi yang lain dari dulu. Saya pun ada memiliki data dan info terkait hal ini,” katanya. Pernah terjadi juga penangkapan atas politisi PDIP, Damayanti, pada medio Januari 2016 dalam kasus korupsi infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara yang  telah menyeret dan memenjarakan banyak politisi dan pejabat. “Kasus ini pun informasi dan fakta hukumnya diawali dengan praktek jual beli jabatan bagi seorang Kepala Balai, yang terindikasi didukung kekuatan tokoh politik dan partai politik penguasa tertentu. Maka akhirnya terpidana eks Kabalai ini menduduki posisi Kabalai tersebut,” papar Suhendra. Padahal menurutnya dari sisi penjenjangan karier, oknum eks Kabalai ini bukan berkarier di Kementerian PUPR. Dia adalah pegawai daerah. Akhirnya terjadilah indikasi korupsi triliunan rupiah. “Yang dilakukan secara berjamaah oleh pejabat di Kementerian PUPR dan para tokoh partai,” papar Suhendra. Jual beli jabatan pun tidak hanya dilakukan secara short term, ada pula dengan cara long term dengan memberikan kompensasi proyek-proyek selama pejabat tersebut menjabat. “Saya mengambil contoh di Kementerian PUPR lagi ya, ada pejabat-pejabat yang sudah terindikasi dengan bukti-bukti yang kuat, menerima suap (gratifikasi),-- koq malah dapat promosi jabatan. Bahkan promosi jabatan untuk posisi eselon 1 dan eselon 2,” katanya. Mengapa hal ini terjadi? Menurut Suhendra karena ada perilaku kolutif, kemungkinan besar terjadi transaksional maka akhirnya seseorang mendapatkan jabatan. “Malah ada seorang Kabalai sudah hampir 4 tahun menjabat, banyak masalah yang terjadi, banyak mendapat protes masyarakat, bahkan telah terjadi korban pembunuhan segala dalam pengerjaan proyek di wilayah kerjanya, tapi masih tetap bertengger menjabat. Mungkin karena Kabalai tersebut dekat dengan pimpinan atau karena ada backing pihak lain,” tegasnya. Untuk itu, menurutnya, masih menjadi tugas berat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Disamping itu dibutuhkan pemerintahan yang kuat tak mudah diakali oleh praktek jual beli jabatan. “Yang mana masih banyak kasus Romi-Romi lain yang terjadi di Kementerian atau Lembaga Pemerintahan. Selain itu pemerintahan terpilih ke depan, harus bisa mencegah praktek jual beli jabatan seperti selama ini berlangsung,” tegasnya. (Fatimah)

Petrus Hariyanto. (Ist) JAKARTA- Mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto meminta agar Jenderal (Purn) Agum Gumelar segera mengungkap tempat para aktivis yang diculik pada tahun 1997-1998 segera kepada pihak Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikannya Kamis (14/3) di akun facebooknya, setelah mendengar pernyataan Jenderal (Purn) Agum Gumelar beberapa waktu lalu mengetahui dimana tempat mereka dibunuh dan dibuang “Mohon jangan hanya bercerita. Persoalan itu harus diselesaikan. Kesaksian Anda ini kan penting. Mintalah diperiksa, untuk tambahan bukti kasus penculikan aktivis '98,” kata Petrus yang pernah juga merasakan penjara Orde Baru saat melawan kediktaktoran Soeharto. Petrus Hariyanto mengatakan setelah mengatakan pernyataan Jenderal (purn) Agum Gumerla, dirinya selalu membayangkan bagaimana kawan-kawan seperjuangannya diculik, dibunuh dan dibuang secara tidak layak. “Agum mengatakan para aktivis yang diculik Tim Mawar sudah dibunuh dan tahu tempatnya. Pernyataan itu membuat diriku selalu membayangkan bagaimana kawan-kawan ku itu dibunuh? Setiap hari saat aku melamun membayangkan mereka dihabisi. Sungguh mengerikan, aku membayangkannya,” ujarnya. Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mengakui ia mengetahui secara persis sejumlah aktivis 98 yang dibunuh dan dibuang oleh Tim Mawar saat kerusuhan pada 1998 lalu. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini disebut sebagai dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi. Agum Gumelar menyebut jika Tim Mawar bertugas melakukan eksekusi. Hal itu diungkapkan oleh Agum dalam sebuah diskusi. Salah seorang audiens mengabadikan momen Agum Gumelar yang bercerita dengan rinci proses penculikan aktivis 98 dan diunggah di akun Facebook KataKita. Saat itu, Agum Gumelar menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang bertugas melakukan investigasi kasus penculikan aktivis. Agum Gumelar pun melakukan berbagai pendekatan dengan para anggota Tim Mawar yang merupakan anak buahnya saat ia masih menjadi Danjen Kopassus. “Tim mawar yang melakukan penculikan itu anak buah saya semua itu. Saya juga pendekatan hati ke hati diluar pekerjaan DKP. Kemudian ketika dari hati ke hati di sinilah saya tahu matinya orang-orang, dibuangnya di mana saya tahu,” kata Agum Gumelar, Senin (11/3) lalu. Dalam penjelasannya yang direkam melalui video, Agum Gumelar tidak membeberkan lebih lanjut lokasi pembunuhan dan para aktivis dibuang. Namun, Agum Gumelar bercerita dari sederetan investigasi yang dilakukan ditemui fakta bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjadi Danjen Kopassus. Seluruh anggota DKP pun mengirimkan rekomendasi kepada panglima TNI untuk memberhentikan Prabowo dari satuan militer. Rekomendasi itu ditandatangani oleh 7 orang perwira, Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono ikut menyetujui rekomendasi itu.Agum menjelaskan, hingga Danjen Kopassus ke 31, hanya ada satu Danjen Kopassus yang diberhentikan karena terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat, yakni Prabowo Subianto. “Dari 31 Danjen Cuma satu yang diberhentikan dari satuan. Siapa dia? Prabowo. Ini terungkap. Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib sampai dia capres. Buat saya ya, entah buat anda-anda,” ungkap Agum. Meski demikian, Agum menolak jika seluruh pernyataan ini dimasukkan ke dalam kampanye hitam atau black campaign. Sebab, apa yang ia sampaikan mengenai Prabowo yang telah melakukan pelanggaran HAM berat merupakan fakta tak terbantahkan. “Ini fakta bukan black campaign. Kalau black campaign itu tanpa didukung oleh data. Jadi saya ingin bilang kenapa kok jadi lupa semua,” pungkas Agum. (Web Warouw)

Ilustrasi calon mahasiswa baru. (Ist) JAKARTA- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun 2019, para peserta tidak perlu buru-buru mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Namun harus mengikuti tes dulu baru kemudian dapat nilai. Berdasarkan nilai yang didapat itulah peserta bisa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diminatinya. “Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir dalam konferensi pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 di Ruang Sidang Utama, Gedung D Kemenristekdikti , Jakarta, Senin (22/10) kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur penelusuran minat dan bakat atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minilai 20% dari daya tampung tiap prodi (program studi) di PTN. Selanjutnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Ujian Mandiri, dengan kuota maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menristekdikti menjelaskan, pada pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik dan Tes Kompetensi Akademik. “Mulai tahun mendatang metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan),” ujar M. Nasir. Maksimal Dua Kali Ketua Panitia SBMPTN 2018 sekaligus Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi menyebutkan, peserta tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 dapat mengikuti UTBK maksimal sebanyak dua kali, dengan membayar uang pendaftaran UTBK sebanyak Rp. 200.000 pada setiap tes. Ia menambahkan peserta dapat menggunakan nilai tertingginya dalam mendaftar program studi yang diinginkan, pada dua kali UTBK, dengan jenis soal akan sama, namun pertanyaannya akan berbeda. Hal ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus rektor ITB Kadarsah Suryadi, dan Sekretaris panitia pelaksana SBMPTN 2018 sekaligus rektor ITS Joni Hermana. (Enrico N. Abdielli)

Menristekdikti M. Nasir menyampaikan keterangan pers terkait penerimaan mahasiswa baru PTN 2019, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. (Ist) JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memangkas jatah penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang dikenal melalui jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 mendatang, dari sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. “Penurunan ini dilakukan karena kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil akademiknya,” kata Menristekdikti M. Nasir dalam jumpa pers di kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (22/10) siang. Menurut Menristekdikti, berdasarkan penelusuran hasil portofolio terdapat kecenderungan yang hampir sama, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi calon-calon yang dianggap terbaik dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu. Selain melalui SNMPTN, menurut Menristekdikti, penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau melalui jalur seleksi tertulis yang diikuti oleh semua peserta, dan jalur mandiri.” “Kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 20 persen, SBMPTN 40 persen, dan jalur mandiri 30 persen dari daya tampung tiap program studi di PTN,” jelas Menristekdikti. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019, Menristekdikti M. Nasir menjelaskan, hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Adapun metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan, dan UTBK berbasis Android belum diterapkan. Penerimaan mahasiswa baru itu, lanjut Menristekdikti,  tidak lagi dilaksanakan oleh panitia seleksi. Namun oleh institusi yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk PTN bagi mahasiswa baru. Kepada Bergelora.com dilaporkan, materi tes UBTK tahun 2019 meliputi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Sosial Humaniora. Sedang bagi pendaftar program studi Keolahragaan dan/atau Seni, menurut Menristekdikti, cukup dengan mengunggah dokumen prestasi atau portofolio saja, tidak ada  Ujian Ketrampilan. (ZKA Warouw)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)