Presiden Jokowi dan Presiden Peter Christian bersalaman usai keterangan pers, di ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7). (Ist) BOGOR- Presiden Federasi Serikat Mikronesia Peter Christian tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas tawaran bantuan teknis dan ekonomi yang disampaikan Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan delegasi pemerintah yang dipimpinnya. “Kami bersyukur pemerintah Indonesia menawarkan bantuan dalam hal teknis dan ekonomi, untuk membantu kami menghadapi kendala yang ada, dalam upaya untuk mengembangkan negara kami,” kata Presiden Peter Christian dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), di ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7) siang. Menurut Presiden Christian, tidak seperti Indonesia, Negara Federasi Mikronesia memiliki sumber daya, lahan, dan jumlah penduduk terbatas untuk dapat mengembangkan ekonomi menuju tingkat ekonomi dan status sosial yang lebih baik bagi rakyat. Karena itu, tawaran bantuan yang disampaikan Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membantu Federasi Serikat Mikronesia dalam menghadapi kendala untuk mengembangkan perekonomian negara tersebut. DK PBB Dalam kesempatan itu, Presiden Federasi Serikat Mikronesia Peter Christian menyampaikan rasa senangnya atas keberhasilan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini karena Federasi Serikat Mikronesia telah menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk duduk di Dewan Keamanan PBB itu. “Negara-negara kecil di dunia perlu membuat diri mereka relevan dengan apa yang melanda bumi ini, perubahan iklim, perdagangan manusia, kekerasan, perpindahan penduduk karena perang,” kata Presiden Christian. Presiden Mikronesia itu meyakini, Indonesia akan menggunakan haknya sebagai anggota DK PBB, dan berharap, akan mengambil tanggung jawab yang diamanatkan dalam tingkat yang lebih besar dan inklusif bagi seluruh umat manusia. Presiden Peter Christian juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena mengizinkannya untuk mengunjungi Ambon, Maluku, yang merupakan tanah kelahiran kakeknya. “Saya menganggap ini sebagai tambahan dari kunjungan resmi saya, sebuah ziarah untuk menghormati silsilah keluarga saya,” ucap Presiden Christian seraya menyampaikan undangannya kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Negara Federasi Mikronesia. Tawarkan Pesawat N-219 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, merupakan kehormatan bagi dirinya dan Indonesia dapat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peter Christian dari Federasi Serikat Mikronesia. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama Presiden Peter Christian ke Indonesia. Meskipun jarak Indonesia dan Federasi Serikat Mikronesia cukup jauh, 7 jam lebih penerbangan langsung, namun menurut Presiden, banyak kesamaan yang dimiliki kedua negara. “Kita adalah sama-sama bangsa Pasifik, kita sama-sama negara kepulauan. Mikronesia memiliki 600 pulau dan Indonesia memiliki lebih dari 17. 000 pulau,” kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Presiden Christian. “Beliau memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu keturunan Maluku, generasi ketiga di Mikronesia,” ujar Presiden Jokowi. Dalam kunjungan ke Indonesia ini, lanjut Presiden Jokowi, Presiden Christian juga akan pulang kampung ke Ambon, Maluku. “Hal ini merupakan bukti bahwa ikatan antarmasyarakat kedua negara sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu,” ucapnya. Ditambahkan Presiden, kunjungan Presiden Christian ke Indonesia menjadi tonggak baru bagi hubungan kedua negara. Sebuah hubungan yang sangat saling menghormati dan menguntungkan. Presiden Jokowi mengaku sangat menghargai konsistensi komitmen Federasi Mikronesia untuk menghormati integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai forum di Pasifik Selatan, antara lain melalui kerja sama di Pacific Islands Forum,” kata Presiden. Sementara dalam pertemuan bilateral, menurut Presiden, delegasi kedua negara telah membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Yang pertama, sebagai sesama negara kepulauan, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang maritim dan peningkatan konektivitas antarpulau. “Indonesia juga menawarkan pesawat N-219 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia untuk dapat digunakan sebagai pesawat angkut antar pulau,” ungkap Presiden seraya menambahkan, Presiden Christian besok akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Yang kedua, di bidang ekonomi Indonesia, dan Federasi Serikat Mikronesia sepakat meningkatkan interaksi pengusaha kedua negara. “Dalam kaitan ini saya mengundang pebisnis Federasi Mikronesia untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia 2018,” ucapnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan hubungan kedua negara, Presiden Jokowi mengemukakan, Indonesia berniat menunjuk konsul kehormatan untuk Federasi Mikronesia. Yang keempat, guna meningkatkan hubungan antarmasyarakat, Indonesia juga menawarkan beasiswa dan kerja sama pembangunan di berbagai bidang. (Roy Pangharapan)

Presiden saat akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7). (Ist) BOGOR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah untuk terus waspadai, bersiap diri dengan berbagai langkah strategis menghadapi dampak ketidakpastian global, terutama dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat, maupun adanya potensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini, menurut Presiden Jokowi, kuncinya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang diorkestrasi dengan baik, sehingga menjadi harmonis. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan perlu adanya langkah-langkah terobosan, seperti insentif-insentif untuk investasi, dan insentif-insentif untuk memacu ekspor. “Ini menjadi kunci,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN Tahun Anggaran 2019, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7) siang. Satu lagi, lanjut Presiden,  langkah-langkah terobosan dalam rangka peningkatan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat. Fokus Program 2018 Presiden Jokowi juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang telah direncanakan di tahun 2018 ini. “Pastikan pelaksanaan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan tetap menjaga governance, tepat sasaran, dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” pinta Presiden. Sementara terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019, Presiden Jokowi meminta agar dipastikan postur anggaran itu realistis dan sehat. “Jangan sampai ada mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita, dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global,” tegas Presiden seraya menambahkan harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, mendorong daya saing, mendorong investasi, mendorong ekspor. Begitu pula di bidang pendapatan, Presiden mengingatkan bahwa reformasi perpajakan menjadi kunci bukan hanya untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional, tapi juga harus ditempatkan sebagai sebuah instrumen untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional. Kepala Negara juga menekankan pentingnya fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan SDM, melalui penguatan skill dan produktivitas. Ia menambahkan juga mengenai  peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg M Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasona M Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kepada Bergelora.com dilaporkan, selain itu juga hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ristekdikti M Nasir, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (Roy Pangharapan)

Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Solo-Ngawi ruas Kartasura-Sragen, di gerbang tol Ngemplak, Boyolali, Jateng, Minggu (15/7). (Ist) BOYOLALI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan bupati, wali kota untuk bekerja sama dengan pengelola, dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengelola jalan tol. “Semua produk tidak hanya makanan dan minuman produk-produk yang menjadi unggulan daerah saya kira bisa ditampilkan semuanya di rest area karena di situlah kegiatan ekonomi tumbuh dengan cepat,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan jalan tol Solo-Ngawi ruas Kartasura-Sragen, di gerbang tol Ngemplak, Boyolali, Jateng, Minggu (15/7) pagi. Presiden optimistis para bupati/wali kota melaksanakan harapannya itu. Ia menambahkan bahwa belum perlu sampai harus ada instruksi tertulis, seperti Inpres. Namun kalau perintah belum dilaksanakan, Presiden tidak memungkiri akan menggunakan Inpres (instruksi presiden). Presiden Jokowi menegaskan, ini bukan hanya sekadar urusan income, tapi keberpihakan pada brand-brand lokal. “Sekarang setop untuk Starbucks dan sejenisnya, ganti dengan yang tadi saya sebutkan soto, satai, tahu guling, timlo, nasi liwet, tengkleng, dan produk-produk yang menjadi unggulan daerah: telur asin, batik, kerajinan tangan,” tegas Presiden. Terkait sewa yang mahal, Presiden  mengatakan bahwa itu nanti bagiannya menteri, nanti bisa disubsidi dari kementerian. Merak-Banyuwangi Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, sebetulnya jalan tol tersebut sudah diresmikannya semalam, karena pukul 19.00 dirinya lewat ke Sragen dan pukul 22.30 kembali ke Solo. “Saya gembira karena jalan tol ruas Kartasura-Sragen ini telah selesai, dan secara bertahap tol Trans Jawa mulai akan tersambung dari Merak hingga Banyuwangi,” kata Presiden. Secara khusus Presiden Jokowi pada kesempatan itu menitipkan pesan agar setiap rest area di jalan tol, jualannya jangan merk asing seperti Mc Donald, Kentucky, Starbuks, dan sebagainya. “Harus mulai diganti Satai, Soto, Tahu Guling, Gudeg. Saya sudah perintah ke Menteri BUMN, Menteri PU untuk diubah, kerja sama dengan pimpinan daerah sehingga yang namanya batik dapat dijual di rest area, telur asin dapat dijual di-rest area, makanannya yang tadi. Kalau minuman, lanjut Presiden,  jangan Starbucks tapi wedang ronde begitu,” tegas Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengaku sudah memerintahkan kepada Bupati Batang untuk dicarikan tanah, dan nanti kerja samanya dengan Kementerian BUMN. “Buat saya harus, jangan sampai ada yang merasa ditinggal karena adanya pembaagunan ini,” ujarnya. Sudah Ditinggal Pembangunan ini, lanjut Presiden, memang harus dilaksanakan karena dalam rangka kompetisi persaingan global. Kalau tidak, tambah Presiden, Indonesia akan ditinggal oleh negara negara lain. Menurut Presiden, Indonesia sudah ditinggal oleh negara negara tetangga dalam stok infrastruktur dan dalam daya saing. Indonesia, menurut Presiden, sudah kalah dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Vietnam. “Jangan sampai kita juga kalah dengan Laos dengan Kamboja karena ketidakcepatan kita dalam membangun hal hal yang fundamental,” kata Presiden. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  (Prijo Wasono)

Ilustrasi Susu Kental Manis. (Ist) JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menilai polemik susu kenal manis (SKM) bisa dijadikan pintu masuk untuk menyelidiki produk makanan dan minuman yang iklan dan labelnya tidak menginformasikan kelayakan konsumsi produk. Polemik ini menjadi langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. “Atas polemik ini, BPOM bisa menginvestigasi secara menyeluruh produk makanan dan minuman yang diduga tidak layak dikonsumsi dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai hasil investigasinya demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ungkap Abidin dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (10/7). Lebih lanjut, Abidin meminta agar para pelaku usaha produk makanan dan minuman bisa  mematuhi aturan tentang Label dan Iklan Pangan, serta jujur menampilkan informasi mengenai kandungan, komposisi dan petunjuk penggunaan, serta anjuran konsumsi. “Termasuk dalam bentuk iklan promosi maupun pada label  kemasan produk makanan dan minuman,” imbuh politisi F-PDI Perjuangan itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesempatan ini, Abidin juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Salah satunya dengan mencermati label, komposisi, kandungan dan cara penggunaan produk serta anjuran konsumsinya. Untuk terus mengawasi hal tersebut Komisi IX DPR RI berencana akan membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan produk obat, makanan, minuman, suplemen kesehatan, obat tradisional dan khususnya susu kental manis yang tidak sesuai label dan iklan. (Calvin G. Eben-Haezer)

Apartemen Cempaka Mas, Jakarta. (Ist) JAKARTA- Polisi abaikan Putusan Kasasi 100k/PDT/2017 memenangkan kepengurusan Tonny Soenanto dan surat Disperum DKI No 2145, 23 Mei 2018 yang menetapkan kepengurusan tunggal P3SRS GCM adalah Tonny Soenanto. Hal ini ditegaskan Justiani, Salah satu ketua Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Grha Cempaka Mas (P3SRS GCM) kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (7/7). “Anehnya Polisi justru mengabaikan kedua fakta hukum tersebut di atas demi melayani pesanan PT Duta Pertiwi Tbk untuk menggeledah yang ternyata tujuannya untuk menyebarkan fitnah tentang dokumen palsu RULB,” ujarnya. Padahal menurutnya, Putusan Kasasi sudah membedah tuntas soal RULB dan memenangkan P3SRS GCM adalah murni warga pimpinan Tonny Soenanto “Kalau akta RULB palsu berarti Disperum DKI juga palsukan produknya apa? Kan dasar RULB adalah kesepakatan tripartit yang difasilitasi Disperum DKI. Karena PT Duta Pertiwi Tbk melanggar yang telah disepakati secara bersama,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa persoalan itu sudah tuntas sampai Putusan Kasasi 100k/PDT/2017, dan pihak yang berwajib seharusnya mematuhi Putusan Kasasi. “Koq malah Putusan Kasasi dilecehkan Polisi. Kalau waras kan seharusnya Polda Metro terbitkan SP3 dan bukan main mau geledah seenaknya atas pesanan PT.Duta Pertiwi Tbk. Kenapa pihak polisi tidak menghormati putusan hukum tertinggi di Republik Indonesia ini,” demikian Justiani Ketua IV P3SRS GCM bidang PR & IT. Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sekarang sudah terapkan sistem online untuk bisa diakses publik termasuk pihak kepolisian. “Maka ketika Polisi mendatangi dan ingin kami cek ke Ketua Pengadilan Negri Jakarta Pusat, surat apa yang ditunjukan tapi kok tidak boleh difoto dan tidak mau berikan copynya, kan semua produk pengadilan ada prosedurnya,” ujar Justiani. Setelah berdebat lama dengan Ketua RW08 Jemmy Wollah yang sama-sama melayani warga GCM, diminta agar Polisi patuhi etika pelayanan masyarakat. “Tidak perlu show of force dengan cara-cara jaman old yang nanti malah merusak citra Polri. Tapi malah mereka minta ijin untuk memenuhi target pesanan ‘Bos’ saja,” jelasnya. Menurutnya, sebelumnya ada 32 laporan polisi oleh warga GCM melaporkan perbuatan melawan hukum PT Duta Pertiwi Tbk yang mandeg dan di SP3. Tapi kalau laporan Polisi dari pihak PT Duta Pertiwi Tbk cepat sekali menjadikan warga tersangka, padahal tidak ada kesalahannya. “Inilah namanya mafia rekayasa hukum. Memang banyak petinggi diternak oleh Sinarmas Group. Kasihan adik-adik polisi yang dibawah disuruh melanggar etika dan melanggar Prosedur,” ujarnya. Namun menurut Justiani ini justru menjadi berkah buat warga GCM agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa melihat secara jelas permainan di Polri. “Ini loh jaringan mafia brandal politik dan bandit ekonomi perusak NKRI semakin nyata,” demikian Justiani. (Web Warouw)

Kasipenkum Kejati Lampung, Irfan Natakusuma menjelaskan kepada Aksi massa Gerakan Rakyat Menggugat yang dipimpin, Ica Novita, di Bandar Lampung, Rabu (4/7) yang menuntut penangkapan Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang terlibat penyelewangan dana KONI Rp 55 Milyar. (Ist) BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi Lampung memastikan akan segera menuntaskan pemeriksaan kasus dugaan penyelewangan danan KONI sebesar Rp 55 milyar yang melibatkan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Hal ini disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Lampung, Irfan Natakusuma menjawab tuntutan ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat, Rabu (4/7) di Bandar Lampung. "Maka masyarakat tidak perlu khawatir karena kasus ini berjalan terus. Harap bersabar. Kalau sudah saatnya nanti akan diberitahu," janji Irfan di depan pengunjuk rasa.  Irfan Natakusuma, membenarkan perkara tersebut sedang ditangani Kejati. Namun dia menolak mengonfirmasi nomor sprindik yang sudah beredar karena menurutnya itu rahasia penyidik.  "Sekalipun tangkap tangan, pihak penyidik hanya bisa menyebut nama dan jumlah angkanya saja," jelas Irfan.  Dia mengklaim kasus tersebut tidak mandek. Namun prosesnya memang masih panjang.  “Tapi kami pastikan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan,” tegasnya. Aksi Gerakan Rakyat Menggugat menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana KONI senilai Rp55 miliar yang melibatkan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Massa merujuk proses kasus tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) No: prin-06/n.8/fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Ica Novita, menyebut buruknya kinerja Kejati Lampung selama ini. Terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor). "Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Kejati Lampung sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam penanganan tipikor," sebutnya.  Menurutnya jaksalah yang bisa membuktikan sedikitnya dua unsur perbuatan tipikor seseorang, jika memang benar-benar bekerja.  "Namun kenyataannya, dengan dalih kesulitan pembuktian, sering jadi alasan pihak kejaksaan untuk menghentikan perkara," sentilnya.  Dugaan penyalahgunaan anggaran KONI Lampung 2016 itu, kata Ica, antara lain pengadaan bus pemberangkatan peserta yang menghabiskan ratusan juta rupiah yang diduga tidak ditender.  Kemudian transportasi yang menggunakan tiket pesawat, namun disalahgunakan. Termasuk pengadaan makan minum hingga penginapan.  "Kami mendesak Kejati Lampung mempercepat penuntasan perkara tersebut serta KONI Lampung transparan masalah anggaran. Juga Kemenpora RI turut andil mendesak aparat penegak hukum bekerja,” tegasnya.  Massa juga meminta KPK RI segera memanggil dan memeriksa pengurus inti KONI Lampung terkait dugaan korupsi anggaran PON XIX di Jawa Barat 2016 itu. Terakhir mendesak BPK RI Perwakilan Lampung bekerjasama mengaudit seluruh pengguna anggaran potensi kebocoran uang negara tersebut.  Kepada Bergelora.com Ica Novita memaparkan kebijakan dan anggaran Pemprov Lampung yang berpotensi merugikan keuangan daerah diantaranya yakni anggaran yang diperuntukkan untuk KONI yang diketuai langsung oleh gubernur yang setiap mata anggaran harus melalui persetujuan dirinya. Sebagai gubernur Lampung yang bersangkutan memegang peranan penuh dalam menentukan besaran anggaran yang ada di KONI Lampung. Gerakan Rakyat Lampung pun telah lama menyoroti kinerja Kejati Lampung yang selama ini dianggap hanya memberikan janji ke rakyat untuk menyelesaikan kasus itu. "Kinerja kejati pun masih dianggap buruk bukan berdasarkan dugaan atau asumsi tapi berdasarkan hasil analisis dari pakar hukum, media dan lembaga swadaya masyarakat," ungkapnya. Hal ini didasari oleh ketidakseriusan Kejati Lampung dalam kasus ini sebab masih bertahannya sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus itu diantaranya wakil ketua umum Hannibal, sekretaris umum Margono Tarmudji dan bendahara umum Idrus Efendi. Terlebih Kejaksaan Tinggi Lampung telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor print-06/N.8/Fd.1/11/2016. Dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi di KONI Lampung tahun 2016 sebesar Rp55 miliar yang diduga telah merugikan negara. Oleh sebab itu pihaknya mendesak kepada KONI Lampung untuk mentransparansikan seluruh anggaran penggunaan anggaran yang ada di KONI Lampung khususnya tahun 2016, yang mana pengalokasian anggaran btersebut terkesan pemindahan APBD yang pengajuannya dan pengesahannya melibatkan M Ridho Ficardo selaku Gubernur Lampung. Ia mendesak pihak Kejati Lampung untuk mempercepat dan menuntaskan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016. Terkait perealisasian anggaran yang digunakan dalam mengikuti PON XIX di Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp55 miliar. Ia juga Mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa pengurus inti KONI Lampung terkait kasus dugaan korupsi anggaran PON XIX di Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp55 miliar. (Salimah)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla didamping pejabat lain menjawab wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan kampus UIII, di Cimanggis, Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang peletakan batu pertamanya dilakukan hari ini, bisa diselesaikan dalam kurun empat tahun. “InsyaAllah kampus sini sudah selesai semuanya, tetapi tahun depan kita berharap paling tidak dua atau tiga program studi (prodi) sudah bisa dimulai,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai acara peletakan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, Selasa (5/6) pagi. Presiden berharap kampus yang dibangun di atas lahan seluas 142 hektare itu nanti menjadi kampus yang hijau, modern, dan menjadi kiblat kampus besar internasional bagi peradaban yang melakukan kajian-kajian mengenai peradaban Islam Indonesia, Islam yang moderat, Islam yang Wasatiyah. Tujuh Prodi Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam laporannya mengatakan, Universitas Islam Internasional Indonesia yang hanya akan membuka pendidikan untuk tingkat magister dan doktor ini akan memiliki 7 (tujuh) program studi, yaitu: kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, ekonomi Islam, sains dan teknologi, pendidikan, serta arsitektur dan seni. “Untuk tahun pertama, tiga program studi yang akan dibuka adalah Islamic studies, political science, dan education,” sambung Menag. Meski tidak dibangun secara serempak, menurut Menag, bangunan-bangunan program studi tersebut kelak akan terhampar megah dalam alam yang hijau, bersama dengan bangunan-bangunan yang lainnya, seperti gedung rektorat, masjid, perpustakaan, museum seni dan budaya Islam, Pusat Kajian peradaban Islam, Performing Art Center,  Convention Center, Sport Center, serta University Mall, yang dirancang bersahabat dan menyatu dengan alam. “Kemegahan kampus ini akan terhampar di atas tanah seluas 142,5 hektar, di mana maksimal hanya 30% akan diisi dengan bangunan, sedangkan 70% lainnya sebagai lahan hijau yang fungsinya sebagai perlindungan flora dan fauna ramah lingkungan, demi mempertahankan ruang hijau kawasan kampus dan Kota Depok, serta sekaligus tempat rekreasi bagi warga kampus dan warga sekitarnya,” terang Menag. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain : Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meletakkan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Depok, Jabar, Selasa (5/6) pagi. (Ist) DEPOK- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengawali pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dengan peletakan batu pertama, di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/6) pagi. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, rencana pembangunan kampus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu sudah 2 (dua) tahun ini dimatangkan. Semula, Presiden berharap kampus tersebut bisa didirikan di atas lahan seluas lebih 1.000 hektare. Tapi ternyata lahan 1.000 hektare lebih di Jawa ini sangat sulit sekali, yang didapat hanya 142 hektare. “Setelah melihat di lapangan tadi, saya juga kaget, ternyata 142 hektare itu juga sebuah lahan yang sangat luas. Alhamdulillah, saya enggak bayangkan kalau dapat yang 1.000 hektare,” kata Presiden Jokowi. Presiden berharap Universitas Islam Internasional Indonesia ini benar-benar nanti menjadi pusat kajian, menjadi pusat penelitian peradaban Islam di negara kita Indonesia. Hal ini dikarenakan, tambah Presiden, Indonesia dikenal sekarang ini di dunia sebagai negara besar, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. “Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya Indonesia menjadi rujukan bagi kemajuan peradaban Islam di dunia. Inilah nanti tempatnya,” ujar Presiden Jokowi. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang membutuhkan biaya Rp3,5 triliun ini, menurut Presiden, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tahun ini akan dimulai dengan anggaran Rp700 miliar, lanjut Presiden, dan diperkirakan akan selesai  kurang lebih 4 tahun. “Tapi tahun depan insyaallah sudah bisa kita gunakan kampus ini untuk satu, dua, tiga program studi (prodi) yang sudah kita siapkan,” ungkap Presiden Jokowi. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan para Duta Besar Negara Sahabat. (Calvin G. Eben-Haezer)

Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan (Ist)‏JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan melakukan penandatangaan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Perhubungan RI terkait pengamanan objek vital, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2).

BOGOR- Di desa-desa Indonesia kaum tani tetap setia menjadi penyanggah kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbagai produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Bapak dan ibu tani tetap bertahan walaupun para pemuda meninggalkan desa mencari kerja di kota. Ini potret kaum tani saat panen disawah di desa Suka Maju, Kecamatan Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/7) (Johana TH) 

PAPUA- (Puspen TNI). Kodam XVII/Cenderawasih dengan ala Santa Claus membagikan 20 ribu paket hadiah Natal dan topi Santa Claus bagi masyarakat Papua, yang dilaksanakan di Wamena, Lanny Jaya, Tiom, Jayapura, Timika dan Puncak Jaya, Kamis (10/12/2015). (Enrico N. Abdielli)