DEPOK – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa bertambahnya jumlah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan warga Papua belum diterima dengan baik.
Hal ini disampaikan Sigit dalam sambutannya pada acara HUT ke-79 Brimob Polri yang berlangsung di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Kamis (14/11/2024).
“Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini,” ujar Sigit.
Sigit menambahkan bahwa pemerintah memiliki tantangan besar dalam memberikan pemahaman kepada warga Papua mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Brimob dalam menghadapi berbagai konflik sosial yang mungkin terjadi.
“Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang sebetulnya rekan-rekan memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa jumlah anggota KKB di Papua kini semakin bertambah, bahkan telah mencapai ribuan orang.
Sebelumnya, jumlah KKB hanya berkisar di angka 300-an.
“Kita lihat sebelum pengumuman DOB, dan juga perubahan terkait dengan kebijakan dana otsus, saya ingat beberapa tahun yang lalu jumlah KKB kita masih kurang lebih sekitar 300,” ujar Sigit.
“Namun pasca itu, yang terjadi saat ini jumlah KKB kita melebihi 1.400, kalau tidak salah ya, 1.200. Dan jaringannya juga semakin bertambah,” sambungnya.
1.438 Anggota, dan Dilengkapi 361 Senjata Api
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, ada 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua. Total anggota KKB diperkirakan mencapai 1.438 orang. Mereka juga dilengkapi senjata api (senpi).
“Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” kata Sigit dalam rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. Sigit menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus,” ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini. Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka.
“Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.
Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.
“Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya,” kata Sigit. Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua.
“Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Sigit. (Aminah)
