JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada 2026. Target tersebut diharapkan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor garam yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kita ingin mencapai swasembada garam yang sudah delapan puluh tahun ini kita selalu impor,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2026 dikutip Bergelora.com.di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Untuk mencapai target, Trenggono mengatakan telah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, pemerintah akan merevitalisasi tambak-tambak garam milik masyarakat, kemudian mengembangkan kawasan produksi garam di Indonesia Timur, khususnya di Rote, serta memanfaatkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui kerja sama dengan PT Garam.
“Kita manfaatkan PLTU-PLTU, kita tugaskan ke PT Garam untuk kerja sama dengan PLTU karena di situ waste-nya adalah bisa menghasilkan garam yang cukup baik kualitasnya,” kata dia.
Dia menjelaskan, hasil perhitungan pemerintah menunjukkan produksi garam dari tambak masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 2,5 juta ton. Produksi tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan garam industri pangan serta industri chlor alkali plant (CAP).
Sementara itu, kawasan produksi garam di Rote disiapkan untuk menghasilkan sekitar 550 ribu ton garam khusus farmasi. Dengan kapasitas tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan garam farmasi nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Demikian tentunya untuk kepentingan farmasi sudah bisa terpenuhi di dalam negeri. Cukup. Kita harus optimistis juga,” ujar dia.
PT Garam Siap Wujudkan Swasembada Garam di NTT
Kepada Bergelora.com dilaporkan juga, PT Garam melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pengelolaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini menjadi tonggak penting sinergi antara pemerintah dan PT Garam dalam membangun kawasan industri garam yang modern, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing guna memperkuat ketahanan garam nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan PT Garam merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem industri garam nasional yang lebih terintegrasi, mulai dari pengelolaan kawasan hingga peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional.
“Kerja sama ini merupakan fondasi penting dalam membangun pengelolaan K-SIGN yang profesional, efektif, dan berkelanjutan. Dengan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional yang mampu mendukung percepatan swasembada garam,” ungkap dia dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Menurut Koswara, keberadaan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi garam nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan para pelaku usaha dalam pengembangan kawasan.
Baca: Kemandirian Ekonomi Desa Toyomarto Melalui Teh Daun Kopi “Sedesa”
Menanggapi kepercayaan tersebut, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas sinergi yang telah terjalin.
“PT Garam menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai mitra strategis dalam pengelolaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional. Amanah ini akan kami laksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target swasembada garam nasional,” kata dia.
Menurut Abraham, pengalaman PT Garam dalam mengelola industri pergaraman nasional menjadi modal penting untuk mendukung pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengembangan kawasan K-SIGN secara optimal.
PT Garam akan mengoptimalkan kapasitas operasional, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, memperkuat sistem manajemen kawasan, serta mendorong penerapan teknologi dan inovasi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas garam nasional. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat mandat dalam pengembangan industri pergaraman nasional, PT Garam juga menegaskan kesiapannya untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah,
“PT Garam siap menjadi bagian terdepan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Pemerintah di sektor pergaraman. Melalui pengelolaan K-SIGN, kami ingin menghadirkan kawasan industri garam yang modern, produktif, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan produksi garam nasional, memperbaiki kualitas produk, mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujar dia.
Baca: Ini Penyebab IHSG Tiba-Tiba Lompat 2% Lebih
Pengelolaan K-SIGN di Rote Ndao diharapkan menjadi model pengembangan kawasan garam nasional yang terintegrasi. Selain meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas garam dalam negeri, kawasan ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.
“PT Garam meyakini bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada garam nasional memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, petambak garam, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat,” terang Abraham.
“Ke depan, PT Garam akan terus memperkuat transformasi perusahaan melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan teknologi dan inovasi, penguatan tata kelola perusahaan, serta perluasan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing di sektor pergaraman,” pungkas dia. (Web Warouw)
