JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekjen Kemendikdasmen), Ir Suharti, mengungkapkan data memprihatinkan terkait akses pendidikan di Indonesia. Data terbaru mengungkap masih terdapat sekitar 2,92 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah.
“Data terakhir menunjukkan masih ada 2,92 juta anak yang tidak sekolah. Umumnya ada di kelompok usia 16-18 tahun,” ujar Suharti dalam acara Peluncuran Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) di Gedung A Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Suharti menjelaskan bahwa mayoritas anak yang putus sekolah tersebut adalah mereka yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke SMA/SMK.
Ekonomi-Infrastuktur Jadi Penyebab
Suharti menjabarkan masalah tersebut terjadi karena faktor ekonomi serta keterbatasan fisik (disabilitas). Selain itu, infrastuktur juga menjadi masalah lainnya.
Kondisi infrastruktur pun tak kalah menantang. Tercatat lebih dari 200.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak, yang berdampak pada rasa aman dan nyaman siswa saat belajar.
“Masih banyak yang belum mencapai batas minimal tersebut. Ini tugas yang amat berat dan ini menjadi komitmen Pak Menteri selama pemerintahan beliau, peningkatan kualitas menjadi prioritas utama,” kata Suharti.
Numerasi-Literasi RI Masih Rendah
Suharti juga menyoroti masalah lainnya yang terjadi pada anak Indonesia, terutama soal literasi dan numerasi. Mengacu pada data PISA 2022, skor literasi dan numerasi anak Indonesia mengalami tren penurunan sejak tahun 2014. Angka tersebut menujukkan bahwa Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD.
“Hasil asesmen nasional juga menunjukkan baru dua pertiga anak Indonesia yang memenuhi kompetensi literasi dan numerasi minimal. Ini adalah tugas amat berat yang menjadi prioritas utama kementerian,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta (PSPB) sebagai solusi. Dengan ini Kemendikdasmen akan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Program ini dirancang untuk menyinergikan kontribusi dari dunia usaha, lembaga CSR, filantropi, organisasi masyarakat, hingga individu agar lebih tepat sasaran. Selama ini, banyak bantuan diberikan secara tersebar dan tidak terpantau dampaknya secara nasional.
“Banyak orang baik, banyak mitra yang ingin membantu tetapi bingung harus mulai dari mana. Melalui platform ini, kami menyediakan data dari Dapodik agar bantuan bisa matching dengan kebutuhan riil di lapangan,” jelas Suharti.
Suharti menegaskan bahwa dalam gerakan ini, Kemendikdasmen tidak mengumpulkan atau mengelola dana dari mitra. Peran kementerian murni sebagai jembatan atau fasilitator.
“Kami tidak mengumpulkan uang. Sumber daya dikelola langsung oleh mitra dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat, baik itu sekolah, guru, maupun siswa. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku,” katanya. (Web Warouw)
