JAKARTA — Ketua Umum PDIP , Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal untuk menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut diteken Megawati per 1 Juli 2026, bernomor 1275 /IN/DPP/v/2026 dengan judul, ‘Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’. Surat tersebut telah dibenarkan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Megawati dalam surat itu menulis bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah ia sampaikan dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 1 Agustus 2025. Kala itu, kata Megawati, Indonesia yang menganut sistem presidensial, tak mengenal istilah-istilah oposisi.
Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, tulis Megawati.
Dalam posisi itu, menurut Megawati, keberlangsungan pemerintahan ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR. Presiden, lanjutnya, juga tidak bisa mendarat hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).
“Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau konsensus mayoritas di parlemen dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen,” ujarnya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (9/7)
Megawati menjelaskan, sikap partainya sebagai penyeimbang, juga sejalan dengan pemikiran Giovanni Sartori dalam bukunya ‘Parties and Party Systems: A Framework for Analysis’ (1976).
Sartori, kata Mega, memperkenalkan konsep oposisi yang bertanggung jawab. Konsep itu menilai oposisi tidak boleh sekedar menolak dan mengkritik, melainkan juga memiliki kesadaran yang memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan.
Melalui pemahaman itu, Sartori, kata Mega, mengkritik oposisi yang tidak bertanggung jawab , yakni oposisi yang menjadikan penolakan dan kritik kepada pemerintah sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan akibat stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.
“Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman sejarah, dan landasan teoritik tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah ‘partai penyeimbang’,” kata Megawati.
Megawati menambahkan, politik tak boleh semata-mata menjadi alat penggeledahan kekuasaan dan jabatan. Politik, katanya, harus menjadi instrumen untuk menjaga demokrasi yang sehat, berkeadaban, dan berkeadilan sosial.
Menurutnya, PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Begitu pula sebaliknya.
“PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori,” ujarnya. (Web Warouw)
