JAKARTA — Sejumlah investor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menganalisis wawasan nasib mereka di tengah moratorium yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, terdapat sekitar seribuan satuan pelayanan penyediaan gizi gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tidak berfungsi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T, Gardian Muhammad, mengatakan saat ini ada sekitar 1.200 SPPG yang sudah berdiri di daerah 3T, lengkap dengan seluruh peralatan masaknya. Namun, seribuan dapur MBG itu tidak pernah dioperasikan oleh BGN.
“Secara administrasi itu sudah lengkap, tapi sudah kurang lebih 8 bulan memang tidak beroperasi,” kata dia dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Kondisi yang dinilainya membuat para investor khawatir soal keinginan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Apalagi saat ini ada perbedaan definisi terkait daerah 3T dalam program MBG.
Menurut Gardian, Kepala BGN Nanik S Deyang mendefinisikan daerah 3T berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa daerah 3T tersebar di 62 kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 disebutkan secara spesifik daerah 3T untuk program MBG. Penentuan daerah 3T itu dapat ditetapkan oleh Kepala BGN.
“Dalam hal itu pada saat itu adalah SK dari Ka Badan sebelumnya yang kurang lebih secara total itu sekitar 5.000 titik. Nah, kemudian itu yang menjadi dasar,” kata dia.
Gardian mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan baru BGN membahas masalah itu. Menurut dia, alasan seribuan SPPG itu tidak beroperasi karena ada karena terkait masalah hukum eks pimpinan BGN. Meski begitu, ia berharap masalah itu bisa segera dirampungkan, sehingga dapur MBG yang sudah berdiri bisa segera beroperasi.
” Kenapa ? Karena ya dari teman-teman investor ini mungkin sebetulnya mereka membangun pakai uang pribadi, tidak ada sedikitpun dari APBN.
Artinya kan akumulasi kalau 1.200 dapur aja, itu kurang lebih Rp 8,7 triliun secara akumulasinya. Jadi, ada potensi kerugian itu,” kata dia.
Ia mengungkapkan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun SPPG di daerah 3T berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. Angka itu dinilai bukan uang yang sedikit bagi para investor.
Ihwal kemungkinan menempuh jalur hukum, Gardian mengatakan, itu belum memiliki rencana itu. Ia mengaku masih percaya BGN bisa memfasilitasi aspirasi para investor yang sudah mengeluarkan investasi. Kendati demikian, ia berharap BGN bisa membuka dialog dengan para investor.
“Karena yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran kami, ini sudah terbangun tapi dialog pun tidak ada. Nah , itu sebetulnya yang memang menjadi kekhawatiran,” ujar dia. (Web Warouw)
