JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto merealisasikan pembangunan kota satelit dalam rangka mengatasi backlog perumahan.
“Jadi dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Bapak Presiden RI akan membuat kutub-kutub kantong-kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan,” ujar Nusron, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Selain hunian vertikal, ada kutub-kutub kantong perumahan baru,” kata dia lagi.
Lokasi Kota Satelit
Kementerian ATR/BPN sendiri sudah menyiapkan data lahan untuk pembangunan kota satelit.
“Di mana saja? Mulai di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Lampung, kemudian di Banten, di Jawa Barat yakni di Bogor sama Bandung Barat, kemudian Jawa Tengah di Batang, di Jawa Timur yakni Mojokerto sama di Pasuruan, lalu di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,” beber Nusron.
Dia juga menyampaikan bahwa terdapat usulan baru, tapi belum masih dalam proses verifikasi yakni tiga lagi provinsi yang mengusulkan. Provinsi pengusul itu yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan NTB, tapi sedang dalam proses pengusulan.
Untuk luas lahan untuk kota satelit, Nusron menyampaikan rata-rata satu kota minimal sekitar 200 hektare.
“Lahannya sudah kita apply dan semua lahan punya negara. Ada punya eks Hak Guna Bangunan atau HGB-nya swasta tapi lagi-lagi tidak kita perpanjang,” beber Nusron.
“Karena mereka sudah kita kasih kesempatan memperpanjang tidak melakukan perpanjangan sehingga kita nyatakan akan kita tata ulang,” tambahnya.
Butuh Lahan Luas
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.
Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare. Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN). (Web Warouw)
