JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono mengungkapkan masih memikirkan rencana memberlakukan program makan bergizi gratis ( MBG ) kepada siswa dari keluarga mampu desil 8 sampai 10.
Saat ditanya lebih lanjut target waktu kajian tersebut rampung, Trenggono menjawab diberi waktu selama satu bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola program MBG.
Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya,” ujar Trenggono usai rapat dengar pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (18/7).
“Sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan ya. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas. Jadi, disesuaikan nanti ya,” jawabnya.
Hal tersebut disampaikan setelah Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden Prabowo pemberitahuan agar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ia mengatakan pemerintah memprioritaskan penerima manfaat yang berasal dari golongan desil bawah dan daerah tertinggal.
“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi,” kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan.”
Agustina mengatakan pemerintah kini fokus pada pengaturan penerima manfaat MBG. Ia mengungkapkan hal itu menjadi fokus pemerintah dalam satu bulan ke depan untuk dilakukan pengkajian mendalam.
Agustina menyampaikan rapat ini juga membahas dinamika di lapangan, khususnya latar belakang siswa yang beragam di satu sekolah yang sama.
“Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu mengatakan 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah,” ujar dia.
Ia pun menyentuh aspek psikologis dari siswa. Agustina mengatakan banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya mengucapkan 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak.
Prabowo Minta BGN Benahi MBG dalam 30 Hari

Dilaporkan juga Trenggono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 30 hari kepada pihaknya untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita diberikan waktu untuk menata kembali, khususnya yang persoalan yang dalam waktu dekat ini selama 30 hari saya sampaikan tadi,” ujar Trenggono.
Trenggono menegaskan arahan pembenahan tersebut sejak rapat terbatas (ratas) di kediaman Prabowo Hambalang pada Rabu (15/7) lalu. Dengan demikian, pembenahan tata kelola MBG akan dilakukan hingga Agustus mendatang.
“Mulai kemarin pada saat ratas hari Rabu ya. Tanggal berapa? Tanggal 15 (15 Juli 2026) ya,” jawab Trenggono saat ditanya sejak kapan arahan pembenahan tersebut.
Ia juga mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penyelenggara MBG Zulkifli Hasan untuk membentuk tim percepatan pembenahan agar dapat rampung kurang dari sebulan.
“Tapi yang jelas, sudah kami juga sudah mendapat arahan dari Pak Menko Pangan (Zulkifli Hasan), kita juga membuat tim nanti, kalau perlu kurang dari waktu itu kita segera bergerak cepat,” tegas Trenggono.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Zulhas mengatakan akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu satu bulan.
“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada SPPG-nya,” ucap dia.
Selanjutnya, Zulhas akan melaporkan langkah selanjutnya ke Prabowo untuk kemudian diputuskan oleh Sang Kepala Negara. (Web Warouw)

