JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendukung Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan akan memangkas anggaran pertahanan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
“Tentu. Kementerian Pertahanan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dikutip Bergelora.com di Jakarra, Selasa (20/7/2026)
Rico menegaskan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kewenangan Presiden yang disusun berdasarkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Menurut dia, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pertahanan tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga nirmiliter.
“Karena itu, setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghemat anggaran demi menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Jika diperlukan, Prabowo juga akan memangkas anggaran pertahanan dan polisi.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo, dalam Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026) lalu.
Prabowo pun menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di sana. Jajaran TNI-Polri yang hadir pun menyatakan siap untuk dikurangi anggarannya.
“Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucap dia.
“Kalau ada yang macam-macam, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” ujar dia. (Web Warouw)
