JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa langsung didistribusikan, meski tetap akan dimanfaatkan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan, salah satu pertimbangannya adalah perubahan kebutuhan operasional.
Semula, motor listrik tersebut direncanakan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun setelah dievaluasi, kendaraan itu dinilai tidak lagi sesuai dengan tugas mereka.
“Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk Kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami, enggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ.
Mereka enggak yang perlu motor untuk ke lapangan dan sebagainya,” ujar Agustina dalam konferensi pers, Selasa (22/7/2026).
Opsi Pemanfaatan
Oleh karena itu, pemerintah kini membuka opsi pemanfaatan motor listrik tersebut untuk kementerian atau lembaga lain yang memiliki kebutuhan operasional lebih besar.
Menurut Agustina, sejauh ini sudah ada sejumlah usulan, antara lain dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), penyuluh pertanian, hingga guru.
“Nah, kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk kemanfaatan itu. Ya antaranya dari Kemenduk Bangga, lalu dari penyuluh pertanian juga sempat, dari guru juga sempat ada,” katanya.
“Silakan mengajukan kata Pak Presiden, silakan kementerian yang kebutuhannya, nanti biar dikaji oleh tim dari Pak Presiden sendiri,” lanjut Agustina.
Disesuaikan Dengan Kondisi Lapangan
Agustina menjelaskan, penyaluran motor listrik juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus mempertimbangkan karakteristik kendaraan serta kesiapan infrastruktur di daerah tujuan.
Ia mengungkapkan, seluruh unit yang telah diproduksi merupakan motor listrik bergaya trail sehingga belum tentu cocok digunakan oleh seluruh calon pengguna.
“Tapi memang mari kita bilang, motornya motor listrik. Dan terlanjur motor trail loh. Artinya, ya mungkin buat ibu-ibu, enggak cocok ya kalau motor trail,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan daerah penerima telah memiliki infrastruktur pendukung, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
“Atau dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada, padahal itu motor listrik. Nah itu kan enggak bisa sembarangan,” kata Agustina.
“Jadi nanti pasti ada data yang masuk, dilihat sama-sama daerah mana yang tepat, karena terlanjur itu motornya motor listrik,” ujarnya.
Agustina menegaskan, seluruh motor listrik tersebut tetap akan dimanfaatkan karena pengadaannya telah menggunakan anggaran negara.
“Intinya ya akan kita manfaatkan. Karena itu sudah dibayar oleh uang negara,” katanya. (Web Warouw)
