JAKARTA- Hari ini korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ibarat virus, sudah menjadi pandemi, sudah susah dibendung. KKN hari ini lebih terstruktur sistimatis dan massif (TSM) dibandingkan jaman rezim Orde Baru dan Soeharto. PDIP bukannya mengkritisi tapi bahkan membiarkan dan menjadi bagian yang menikmati KKN tersebut. Hal ini disampaikan oleh Jacobus K. Mayong Padang dari Institute Marhaen kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (23/7).
Jacobus menceritakan, dulu di masa Orde Baru, gerakan Pro Mega (Promeg) dengan militan mempelopori gerakan anti KKN, bertekad menyelamatkan negara. Dengan sikap yang militan membawa misi mulia itu, simpati masyarakat mengalir dan terus mengalir saat itu.
“Simpati dan dukungan masyarakat dihadang dengan segala macam bentuk intimidasi dan teror baik fisik maupun mental oleh aparat penegak hukum. Pemukulan, penangkapan, pemecatan dari tempat kerja terhadap para Promeg berpuncak pada penyerangan markas Promeg di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996,” katanya.
*27 Juli Bukan Kerusuhan*
Peristiwa 27 Juli menurutnya bukan kerusuhan. Istilah kerusuhan diciptakan aparat keamanan untuk memojokkan Promeg dan elemen pendukung termasuk PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang dituduh sebagai dalang kerusuhan.
“Yang mengherankan mengapa PDI Perjuangan sampai saat ini termakan dengan istilah “Kudatuli”,– kerusuhan 27 Juli, yang diciptakan aparta Orde Baru,” katanya.
Ia melanjutkan, tak tahan diteror, ketakutan keluarga kelaparan, mayoritas pengurus dari DPP sampai DPD dan DPC berhamburan keluar meninggalkan Mbak Mega saat itu, setelah 27 Juli itu,
“Padahal sebelumnya mereka gegap gempita berteriak akan berdiri di belakang Mbak Mega sampai titik darah penghabisan,” katanya.
“Di bawah tekanan yang semakin keras, kami segelintir struktur yang tetap bertahan bersama mbak Mega berjuang keras mengkonsolidasikan gerakan dengan energi yang sangat minim,” lanjutnya.
Jacobus mengatakan, seperti halnya perang merebut kemerdekaan, rakyat melawan dengan bambu runcing, demikian halnya barisan Promeg bertahan dengan makan tempe atau pisang goreng yang harus dibagi.
Merasakan keterpurukan di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan sarat KKN, Jabocus mengingat rakyat berpaling ke Promeg yang melawan secara militan dengan membawa misi mulia; memberantas KKN demi penyelamatan negara agar kaum Marhaen bisa menikmati hidup layak sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa
“Maka dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk merelakan baju kaosnya disablon, menjual ayam untuk beli baju kaos, meninggalkan keluarga yang sakit, terus mengalir,” katanya.
Ia mengenang militansi Promeg, dukungan tulus rakyat terutama di akar rumput (kalau yang berpendidikan mayoritas masih pikir-pikir) menyatu menjadi gelombang perubahan yang tidak terbendung, memecah tanggul rezim Orde lalu mewujud menjadi reformasi.
“Militansi membawa misi mulia penyelamatan negara, memancing dukungan yang dahsyat telah mengantar Promeg menjadi pemenang luar biasa pada Pemilu 1999,” katanya.
Setelah Soeharto jatuh, Orde Baru bubar, PDI Promeg yang dulu identik sendal jepit mulai keasyikan di hotel-hotel mewah. Seiring dengan itu, militansi mulai melemah, misi suci pun memudar. Bahkan nepotisme yang dulu dikeritik tajam kini justru ikut subur di dalam.
“Konsistensi sangat mahal, Pragmatisme selalu menemukan alasan. Hari ini. PDIP tidak lagi berdiri di depan memerangi KKN dan melanjutkan misi reformasi. Sama dengan semua partai lainnya, PDI Perjuangan justru membiarkan dan menikmati kesubur KKN,– terutama aspek nepotisme luar biasa,” ujarnya.
Jadi menurut Jacobus, perjuangan Promeg tidak hanya sekedar menjatuhkan Soeharto tapi menumpas KKN.
“Tapi apakah KKN mereda? Dari 3 ini apa yang tidak ada dalam PDIP ini? Mereka yang jadi pimpijan PDIP hari ini tidak tahu membangun partai ini. Sekarang justru PDIP jadi tempat orang-orang KKN memperkaya diri. Padagal partai dibangun susah payah untuk memperjuangkan nasib rakyat,” katanya.
Pelanggaran HAM Berat
Jacobus juga mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi tidak memasukkan dan mengupayakan Kasus 27 Juli masuk dalam Pelanggaran HAM Berat.
“Padahal Presiden Jokowi diklaim sebagai anggota dan petugas partai selama 10 tahun. Sangat mungkin Jokowi malah dilarang oleh partai untuk menempatkan kasus 27 sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa menikmati KKN dan melarang Jokowi menetapkan pelanggaran HAM berat pada peristiwa 27 seperti itu adalah pengkhianatan.
“Jadi percuma tabur bunga kalau tidak serius memberantas KKN dan menutupi kasus 27 Juli. Jadi wajar dukungan pada PDIP merosot karena ditinggal rakyat. Karena PDIP lah yang meninggalkan rakyat dan melupakan korban 27 Juli,” tegasnya.
Megawati Kenang 30 Tahun Kudatuli
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kembali mengenang peristiwa yang terjadi 27 Juli 1996 atau yang dikenal Kudatuli sebagai peristiwa yang tidak ia mengerti hingga saat ini. Megawati hadir dalam pameran memperingati 30 tahun peristiwa tersebut di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
“Saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti? Meskipun dalam batin saya mengerti,” kata Megawati dalam pidatonya usai berkeliling melihat sejumlah foto dokumentasi pameran acara tersebut.
Padahal, menurut Megawati, kantor PDIP (dulu PDI) di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat sebagai kantor sah yang diberikan negara. Kantor tersebut bersebelahan dengan PPP.
“Tempatnya saja sah. Itu diberikan oleh negara, bersebelahan dengan PPP. Jadi aku tuh suka heran, kenapa kok diserang ya?” katanya.
Presiden kelima RI itu mengaku lebih heran, karena penyerangan juga termasuk dilakukan oleh aparat negara.
“Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita. Saya suka marah-marah loh,” katanya.
Kini, Megawati mengenang Kudatuli sebagai simbol ketidakadilan. Selain sebagai partai yang sah, dia heran penyerangan juga dilakukan hanya karena PDI kala itu memenangkan pemilu.
“Lah tempatnya aja sah. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang lalu kok saya dibeginikan?” Katanya.
Megawati menegaskan bahwa dirinya bukanlah provokator. Dia mengatakan dirinya adalah orang yang memiliki harga diri. Megawati mengaku sedih jika mengenang peristiwa tersebut.
“Saya sedih loh. Tapi saya enggak menangis. Karena buat saya menangis tuh cengeng. Tapi di dalam hati saya, saya perih sekali,” ujar Megawati.
Kudatuli hingga kini dikenang sebagai sejarah kelam di akhir kepemimpinan Presiden kedua RI, Soeharto. Peristiwa itu dipicu oleh dualisme kepemimpinan PDI antara Megawati dan Soerjadi sebagai proksi pemerintah.
Soeharto yang gusar dengan popularitas Megawati di PDI, menggelar kongres tandingan di Medan pada Juni 1996, dan menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum.
Namun, Megawati sebagai ketua umum yang sah menolak kongres tersebut dan mempertahankan kantor partai.
Sebulan usai kongres itulah, Kudatuli kemudian pecah. Soerjadi mengerahkan massa pendukungnya dibantu pemerintah dan aparat militer untuk mengambil alih kantor partai.
Temuan Komnas HAM, sebanyak lima orang meninggal selama kerusuhan. Sementara, 149 cedera, 23 orang hilang, dan 136 ditahan. (Web Warouw)
