JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan data penetapan desil masyarakat yang beredar saat ini belum mencerminkan hasil akhir pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Purbaya, proses sensus dan perbaikan DTSEN yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum selesai. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa data tersebut sudah beredar.
“Kalau itu kan BPS yang melakukan survei, kita menyediakan anggaran cukup untuk BPS, untuk sansus, sekaligus perbaikan data-data, data nasional itu, DTSEN. Saya pikir belum selesai itu proses sansusnya, maupun perbaikan DTSEN nya. Saya gak tau kenapa udah keluar datanya,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski, dikutip Bergelora.com si Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran Rp 7 triliun kepada BPS untuk pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus.
Ia meyakini data tersebut akan semakin sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat setelah proses pembenahan selesai.
“Tapi harusnya begitu itu selesai, nanti akan semakin membaik dimana orang yang pas lah dapet penilaian yang pas, yang gak berhak yang gak dapet subsidi, yang berhak mesti orang kaya betul-betul kaya. Desil 8,9 akan seperti itu,” kata dia.
Menurut Purbaya, pembenahan data menjadi penting karena pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyebut subsidi BBM mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Sementara itu, subsidi non-BBM disebut hampir sama, yakni Rp 540 triliun untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
Purbaya mengatakan pemerintah tidak pernah melupakan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. (Enrico N. Abdielli)
