JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026
Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya Pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!” kata Prabowo di kutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Pernyataan Prabowo yang itu disambut sorakan meriah para kader PAN yang memenuhi lokasi acara.
Prabowo menyebutkan, dana pendidikan gratis itu bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi,” ujar dia.
Prabowo menuturkan, pemerintahannya terus bekerja selama dua tahun terakhir meski pada akhirnya dituduh kurang berkomunikasi. Namun, ia menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa menunggu hasil dari kerja-kerja pemerintah.
“Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki” ujar Prabowo.
Pelaja Papua Demo.Minta Pendidikan Gratis
Sebelumnya dilaporkan, ribuan pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pendidikan gratis di sejumlah wilayah Papua, Selasa (15/9/2026). Aksi tersebut digelar di Kota Jayapura, Provinsi Papua, serta sejumlah daerah di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di antaranya Sentani, Wamena, Nabire, dan Yahukimo.
Di Kota Jayapura, aksi dipusatkan di kawasan Perumnas 3 Waena, Distrik Heram. Sementara di Sentani, Kabupaten Jayapura, aksi dibubarkan polisi dan sebanyak 78 pelajar diamankan ke Polsek Sentani Kota.
Di Nabire, massa menggelar long march dari kawasan Karang Tumatitis menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Sedangkan di Wamena, aksi dipusatkan di Kantor DPR Papua Pegunungan.
Dalam aksinya, para pelajar membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait pendidikan serta kebijakan pemerintah. Mereka menolak program MBG dan mendesak pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
Para pelajar menilai pendidikan merupakan hak dasar yang harus dapat diakses secara adil oleh seluruh anak Indonesia.
Soroti kasus keracunan MBG Koordinator Lapangan Aliansi Solidaritas Pelajar West Papua, Leo Mulikma, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan pelajar terhadap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
Menurut Leo, anggaran MBG sebaiknya dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan gratis dan pemberian beasiswa bagi pelajar.
“Aksi ini bagian dari kemanusiaan karena banyak siswa di Indonesia keracunan MBG. Daripada makan bergizi gratis, sebaiknya dialihkan untuk pendidikan gratis,” kata Leo di Kota Jayapura, Selasa siang.
Ia menyebutkan, kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG juga terjadi di Papua. “Kita bisa lihat bahwa dampak MBG ini sangat besar. Ada ribuan siswa keracunan karena MBG.
“Di Papua juga ada yang keracunan. Untuk itulah kami bersuara,” ujarnya.
Leo mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran MBG agar dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
,”Pemerintah Harus Tanggung Jawab”
Menurut dia, kebutuhan pendidikan di Papua masih cukup besar, mulai dari penyediaan tenaga guru berkualitas, perbaikan sekolah yang rusak, hingga pemenuhan fasilitas pendidikan.
“Kami siswa bisa tidak makan di sekolah, itu bisa disediakan oleh orang tua kami. Jadi harapan kami itu sekolah gratis,” katanya.
Siswa SMA Negeri 7 Jayapura itu berharap anggaran yang selama ini dialokasikan untuk MBG dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman Papua.
“Kami bisa juga dapat guru yang berkualitas, sekolah-sekolah bisa diperbaiki dan fasilitas di sekolah bisa dihadirkan untuk kami siswa.
Karena itu kita minta ke pemerintah untuk MBG dihapus dan hadirkan pendidikan gratis,” pintanya.
Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan
Senada dengan Leo, Sekretaris SPWP Wilayah Wamena, Sehan Kabak, mengatakan aksi tersebut juga merupakan bentuk kepedulian pelajar terhadap kondisi pendidikan di Tanah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Menurut Sehan, persoalan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, serta belum meratanya akses pendidikan di sejumlah wilayah Papua.
“Melalui aksi ini, kami meminta pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan hak pendidikan dan memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sehan.
Dalam pernyataan sikapnya, para siswa meminta pemerintah menghentikan program MBG. Mereka mempertanyakan efektivitas program tersebut apabila persoalan mendasar di bidang pendidikan masih belum sepenuhnya diselesaikan.
“Selain penolakan terhadap MBG, kami juga menegaskan tuntutan agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di seluruh Indonesia, terutama di Tanah Papua,” tegasnya.
Tuntutan tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Massa aksi juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dan memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Mrsel Asyerem, menghargai aspirasi para pelajar.
Ia memastikan bahwa MBG adalah program langsung pemerintah pusat. Pihaknya pun tetap melaksanakan program tersebut meski mendapat penolakan.
“Kami tegaskan bahwa sebagai korwil BGN Nabire, tidak bisa mengambil keputusan keberlanjutan program tersebut. Semua ada di pusat. Kewenangan ada di pemerintah pusat. Kami hanya melaksanakan program dan tidak bisa membuat kebijakan sendiri,” ujarnya
Ia menyebutkan, di wilayah Nabire tercatat sekitar 27.000 orang dari tingkatan Paud/TK hingga ibu hamil yang menjadi sasaran program tersebut.
“Saat ini di Nabire, khusus untuk pelajar dan guru ada 27.000 yang menerima itu (MBG) dan memberikan respons positif. Mereka jadi rajin bersekolah. Namun kami tidak menutup mata bahwa semua di Nabire menerimanya. Terdapat sebagian belum menerima karena ada kekhawatiran dari pihak orangtua maupun siswa itu sendiri,” ujarnya. (Web Warouw)
