JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk membangun pusat data ( data center ) di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menambah data center di Tanah Air.
Menurut dia, para penanam modal ini tidak perlu ragu memilih RI sebagai tempat untuk berinvestasi karena masih banyak wilayah di Indonesia yang bisa dijadikan lokasi pembangunan.
“Data center kami sedang mendorong untuk di Indonesia agar dilakukan penambahan. Bapak Ibu semua tidak perlu ragu, para investor, kalau membangun data center di Indonesia. Wilayah kami ini yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pulau kami masih terlalu banyak,” ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD City Tangerang, Banten pada Selasa (22/9).
Ketua Umum Partai Golkar menjamin pasokan listrik ke pusat data tidak perlu diragukan lagi. Bahlil memastikan PLN akan menyiapkan berapapun kebutuhan para investor data center ini.
“Menyangkut listriknya saya pikir tidak ada masalah. Begitu mereka menyampaikan keinginannya, terus ditambah berapa kapasitas kebutuhan listrik yang dibutuhkan, pasti PLN akan menyiapkannya,” ujar Bahlil.
Apalagi Menteri ESDM mengatakan pasokan energi bisa berasal dari sumber lain seperti matahari, udara, panas bumi, angin, dan lain-lain.
Bermodalkan hal tersebut, Bahlil menjamin harga pasokan listrik ke data center ini bisa jauh lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
“Saya yakinkan kepada teman-teman bahwa harga kami akan jauh lebih kompetitif dibandingkan produksi listrik dari negara-negara yang lain. Kami akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi Bapak-Ibu semua,” ujar Bahlil.
Kapasitas data center Indonesia ditargetkan mencapai 1,65 gigawatt pada akhir tahun ini. Saat ini, kapasitas data center di negeri baru mencapai 637,24 megawatt.
Jadi total commissioned sudah 637,24 Megawatt, dan rencana pipeline yang akan terjadi di akhir tahun itu 1,65 GW dan ini sudah dibahas di internal, memang seperti itu. Jadi pertumbuhannya luar biasa, kata Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Data Center Indonesia (IDPRO) dalam acara Media Masterclass bersama Schneider Electric di Jakarta, Rabu (20/5).
Menurutnya kebutuhan data center di Indonesia melonjak drastis dalam beberapa waktu terakhir. Ada sejumlah faktor yang mendorong hal tersebut.
Beberapa faktor tersebut di antaranya penetrasi internet, transformasi UMKM digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan (AI).
“Di Indonesia, yang menarik, dari 286 juta penduduk, sudah lebih dari 80 persen-nya menggunakan internet. Jadi ada 230 juta penduduk yang sudah memiliki akses ke internet. Jadi jumlah data yang di-generate , diproses, dikirim, disimpan, dan dianalisa tuh, semakin tahun semakin besar,” tutur dia.
Kemudian, banyak sekali UMKM yang totalnya berjumlah 73 juta, sudah melakukan transformasi digital. Ia mencontohkan sejumlah UMKM yang telah mengintegrasikan sistem POS dengan payment gateway yang tentu saja terhubung dengan server data center.
Ketiga adalah dari sisi regulasi, Hendra menyinggung Peraturan Pemerintah 82 tahun 2012 yang pada pasal 17 ayat 2 mewajibkan perusahaan layanan publik memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.
10.000 Desa Masih Gelap Gulita
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum dialiri listrik. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026) dikutip Bergelora.com di Jakarta..
“Kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10.000 lebih desa yang belum dijangkau listrik,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebutkan, luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan akses listrik bagi seluruh masyarakat. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, sementara jumlah desanya hampir mencapai 80.000.
“Sekalipun rasio elektrifikasi kita udah 99%, tapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80.000-an, jadi memang masih banyak sekali,” kata Bahlil.
Bahlil menyampaikan saat ini dirinya diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana setiap desa di Indonesia harus bisa teraliri listrik. Ia mengatakan hal ini menjadi bagian dari swasembada energi.
“Di aspek yang lain, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo memerintahkan kepada kami bahwa salah satu poin penting di Asta Cita selain daripada swasembada pangan adalah swasembada energi. Dan motor daripada swasembada energi ini salah satu di antaranya adalah listrik,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil berjanji penerangan di seluruh desa dapat pada 2029-20230. Bahlil menekankan target tersebut juga merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan dorong, kita akan bangun, dan perintah Bapak Presiden tahun 2029-2030, semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada, Insyaallah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,” kata dia dalam rapat kerja di DPR, Senin (15/6/2026).
Secara rinci wilayah yang belum teraliri listrik terdiri dari 5.700 desa dan 4.400 dusun. Ia menyebut banyak desa juga yang telah memiliki storage tetapi belum ada listrik.
“Ada pulau, ada storage, nggak ada listrik. Coba bayangkan itu. Jadi, ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua. Jadi, ini nambah, nanti kita akan dorong, kita akan bangun,” tandasnya.
Sejak 2025 Gak Ada Kemajuan
Kabar 10.000 lebih desa belum dialiri listrik sudah diaku Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun lalu. Kalau hari ini jumlahnya tetap sama artinya tidak ada upaya signifikan dari kementrrian tersebut utnuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di 10,000 desa tersebut.
Tahun lalu kementerian ini melaporkan terdapat 10.068 desa belum tersentuh aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN hingga kuartal I-2025. PLN menyebut butuh investasi sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan hal tersebut.
“Terdapat 10.068 lokasi yang tidak mempunyai akses listrik,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).
Jisman mengatakan jumlah lokasi tersebut, mencakup 1.287.164 rumah tangga yang belum terlistriki. Jisman menuturkan sebanyak 10.068 desa itu tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Dia memerinci desa yang sudah teraliri listrik atau Rasio Elektrifikasi (RE) lebih dari 99% di 17 provinsi. Kemudian RE kurang dari atau sama dengan 99% ada di 6 provinsi dan desa dengan RE di bawah 99% berada di 15 provinsi.
Menyitir bahan paparan Jisman, lokasi desa yang belum teraliri listrik paling banyak berada di Maluku-Papua-Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi, membutuhkan investasi sebesar Rp25,15 triliun untuk meningkatkan rasio listrik di daerah tersebut.
Kemudian disusul Jawa 1.630 lokasi membutuhkan investasi Rp980 miliar, Kalimantan 1.099 lokasi dengan investasi Rp8,5 triliun, Sumatra 985 lokasi dengan investasi Rp3,09 triliun, dan Sulawesi 799 lokasi dengan investasi Rp4,53 triliun.
“Nah ini sebaran lokasi belum listrik di 3 bulan pertama tahun 2025. Ada 10.068, ini dulu yang kita pegang. Nanti kami akan tetapkan dulu roadmapnya. Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN [penyertaan modal negara], bisa saja dibiayai oleh entah siapalah,” ucap Jisman.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri mengatakan perusahaan setrum itu memerlukan investasi Rp50,01 triliun hingga 2029 untuk dapat melistriki 10.068 desa tersebut.
Investasi itu dibutuhkan untuk program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).
“Total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” kata Arsyadany.
Sementara, anggaran untuk program jam nyala 24 jam per hari mencapai Rp5,5 triliun dan BPBL Rp2,25 triliun.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan rencana anggaran sekitar Rp42,3 triliun bagi Listrik Desa selama 5 tahun terlalu ketat untuk bisa mengeksekusi program tersebut.
Putra mengatakan ruang anggaran itu relatif terbatas di tengah ketatnya alokasi APBN 2025. Apalagi, alokasi untuk belanja subsidi dan kompensasi energi sudah terlanjur lebar saat ini.
“Perlu diperhatikan apa betul Rp42,3 triliun itu akan keluar dalam waktu 5 tahun ke depan; terlebih mengingat [anggaran] subsidi dan kompensasi juga sudah besar,” kata Putra saat dimintai konfirmasi.
Selain itu, Putra menambahkan, tantangan dari program Lisdes berkaitan dengan lokasi yang jauh serta skala instalasi kecil. Situasi itu membuat investasi yang dilakukan PLN tidak menarik.
“Skala instalasi kecil dan jumlah penduduk yang tersebar membuat biaya memang lebih besar,” tuturnya. (Web Warouw)
