Oleh karena itu, BPI DANANTARA sebaiknya menyeleksi usulan investasi domestik terutama berdasarkan imbal hasil finansialnya dan mencari peluang pembangunan yang menawarkan imbal hasil finansial setara pasar atau mendekati pasar di sektor-sektor di mana dana tersebut dapat menarik partisipasi investor swasta (crowding-in), alih-alih justru menggantikan mereka.
Oleh: Arief Poyuono*
TAMPAKNYA ada sejumlah alasan mengapa pemerintah ingin meningkatkan peran BPI DANANTARA dalam membiayai infrastruktur domestik. Salah satunya adalah berkurangnya sumber pembiayaan tradisional untuk infrastruktur di negara-negara berkembang sejak krisis keuangan global baru-baru ini. Pada saat yang sama, kebutuhan infrastruktur di negara-negara tersebut tetap tinggi, sehingga sentimen publik dapat mendorong pemerintah untuk membelanjakan sebagian kekayaan finansial yang telah terakumulasi di dalam negeri. Selain itu, investasi publik di negara kaya sumber daya sering kali menghadapi tantangan tata kelola dan manajemen yang signifikan, termasuk kapasitas yang rendah, kerangka tata kelola dan regulasi yang lemah, serta kurangnya koordinasi antar-entitas publik (Dabla-Norris dkk. 2011). Dengan latar belakang tersebut, pemerintah mungkin memandang BPI DANANTARA sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas belanja publik, dan bahkan untuk menarik investor swasta guna memperkuat disiplin investasi.
Pemanfaatan pendapatan pemerintah dan hasil ekspor yang berasal dari kepemilikan serta perpajakan sumber daya alam menghadirkan tantangan makroekonomi dan antarwaktu yang substansial. Pendapatan ini dapat sebagian disimpan dalam BPI DANANTARA untuk memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengurangi utang publik, meredam dampak volatilitas pendapatan sumber daya, atau dibelanjakan untuk berbagai tujuan pemerintah. Namun, kemampuan perekonomian dalam menyerap belanja membatasi besaran dan efisiensi investasi domestik yang dilakukan pemerintah. Untuk menghindari pemborosan dan *overheating* (kondisi ekonomi yang terlalu panas akibat permintaan berlebih), sebagian besar pendapatan ini biasanya diinvestasikan di luar negeri.
Mengapa Investasi Domestik oleh BPI DANANTARA
Studi makroekonomi terbaru menunjukkan bahwa investasi domestik dari cadangan berlebih berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendiversifikasi ekonomi dari sumber daya tak terbarukan (Berg et al. 2012; Collier et al. 2009; van der Ploeg dan Venables 2010). Namun, penggunaan BPI DANANTARA untuk membiayai infrastruktur domestik memiliki tantangan yang signifikan.
Literatur yang ada menunjukkan kesulitan dalam memisahkan keputusan investasi domestik BPI DANANTARA dari campur tangan politik dan penguasaan elit. Seperti yang dinyatakan, kebijakan transparan untuk berinvestasi secara komersial, dengan mempertimbangkan pengembalian yang lebih rendah sebagai imbalan untuk utilitas publik, kemungkinan tidak akan menghilangkan tekanan tersebut: pengembalian sosial seringkali sulit diukur
Investasi infrastruktur di negara-negara berkembang kemungkinan besar tidak akan menawarkan skenario berisiko rendah namun berimbal hasil tinggi yang menjadi ciri khas proyek-proyek infrastruktur yang saat ini berhasil menarik pendanaan dari dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund atau SWF) asing seperti banyak proyek infrastruktur yang didanai oleh SWF China . Selain itu, kurangnya kapasitas pemerintah dalam hal pemilihan, penilaian, perancangan, dan pelaksanaan proyek; lemahnya tata kelola dan kerangka regulasi; serta kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah ditambah dengan isu-isu ekonomi politik sering kali memperberat tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan proyek investasi melalui saluran belanja publik konvensional maupun dalam menarik investor swasta. Dengan demikian, muncul pertanyaan: apakah BPI DANANTARA yang diberi wewenang untuk melakukan belanja domestik lebih tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan semacam itu?
Seperti Infrastruktur Digital & Pusat Data (Data Center) Danantara bersinergi dengan TelkomGroup dan pemangku kepentingan energi untuk membangun ekosistem Sovereign AI dan kapasitas data center nasional. Langkah ini mencakup strategi pengembangan tiga wilayah (3-region strategy) guna mendukung pemerataan komputasi.Kemudian Danantara mengkaji keikutsertaan dan pendanaan dalam proyek strategis perkotaan, seperti perluasan jaringan LRT Jakarta rute Manggarai–Dukuh Atas yang ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027. program elektrifikasi rel regional pada koridor utama seperti Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, hingga Jakarta-Merak yang terintegrasi dengan moda transportasi dalam kota
Isu-isu utamanya mencakup hubungan antara pendanaan BPI DANANTARA dengan proses anggaran dan sistem pengadaan di kementerian teknis, serta penetapan tolok ukur dan mekanisme pengamanan yang memadai untuk menjamin integritas keputusan investasi. Bergantung pada besarnya investasi domestik yang dilakukan SWF, konsistensi dengan kebijakan stabilisasi makroekonomi kemungkinan akan menjadi masalah: BPI DANANTARA dapat memperparah siklus makroekonomi dan harga aset jika melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur domestik saat harga sumber daya alam dan kondisi ekonomi sedang melonjak.
BPI DANANTARA juga dapat digunakan untuk menghindari pengawasan parlemen terhadap belanja negara, yang berpotensi menghasilkan program investasi publik yang tidak efisien dan terfragmentasi. Memasukkan BPI DANANTARA ke dalam daftar entitas yang berwenang melakukan investasi domestik dapat meningkatkan risiko pemborosan anggaran, fragmentasi anggaran, intervensi kepentingan politik (political capture), serta kurangnya koordinasi dengan kebijakan fiskal, terutama di lingkungan dengan kapasitas dan tata kelola yang rendah.
Karena Danantara dananya berasal dari BUMN bukan dari penggalangan dana kelebihan devisa negara sebagaimana yang dilakukan oleh banyak SWF diluar negeri tidak akan tunduk pada disiplin pasar yang serupa. Volatilitas kelebihan cadangan dari sektor ekstraktif dibandingkan dengan sifat komitmen proyek infrastruktur yang berjangka panjang, serta terbatasnya kemungkinan penggunaan real options untuk meningkatkan fleksibilitas portofolio, juga dapat memengaruhi jenis proyek dan mekanisme investasi yang tersedia bagi Danantara . Namun, meskipun risiko-risiko ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil untuk memitigasinya.
Langkah-Langkah BPI Danantara untuk Memitigasi Risiko
1. Investasi yang Kompetitif
Alokasi untuk investasi domestik sebaiknya tidak dipatok pada porsi portofolio tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan persaingan dengan aset luar negeri. Pada periode dengan imbal hasil domestik yang rendah, atau ketika terdapat indikasi gelembung aset, investasi akan disalurkan ke luar negeri. Jika proyek investasi memiliki tujuan pembangunan yang jelas, kinerjanya tetap akan dibandingkan dengan imbal hasil keuangan aset luar negeri, namun penyesuaian berupa penurunan tingkat imbal hasil (mark-down) dari tolok ukur tersebut dapat diperbolehkan dalam batas tertentu, Investasi yang tidak memenuhi kriteria ini tidak dapat diharapkan menghasilkan imbal hasil yang kompetitif. Contohnya adalah investasi pada sekolah negeri, yang seharusnya dibiayai melalui anggaran negara.
2. Investasi Gabungan (Pooled Investments)
Berinvestasi bersama investor swasta, melakukan investasi gabungan dengan BPI DANANTARA lain, serta melakukan pembiayaan bersama denganlembaga keuangan internasional dapat dilakukan oleh BPI DANANTARA untuk mengurangi risiko, mendatangkan keahlian tambahan, danmeningkatkan kredibilitas keputusan investasi. Seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Indonesia Investment Authority (INA) bekerja sama menyuntikkan modal senilai US$200 juta (sekitar Rp3,37 triliun) ke proyek pabrik Chlor-Alkali (CA) dan Etilen Diklorida (EDC) milik PT Chandra Asri Pasifik Tbk, emiten petrokimia yang dipimpin oleh konglomerat Prajogo Pangestu, merupakan contoh penerapan pendekatan ini. Investasi bersama (co-investing) merupakan praktik standar yang digunakan oleh investor institusional untuk mengelola risiko dan menarik mitra strategis. Dalam situasi di mana terdapat risiko bahwa keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh tekanan politik dan lobi, membatasi peran BPI DANANTARA hanya sebagai investorminoritas dapat membantu memperkuat integritas proses investasi.
Dengan memanfaatkan cakrawala investasi jangka panjangnya, BPI DANANTARA dapat menawarkan berbagai instrumen untuk berbagi risiko dan menjadikan proyek-proyek yang secara komersial kurang menarik menjadi layak bagi pasar. Melalui skema kemitraan pemerintah-swasta yang inovatif, BPI DANANTARA dapat menerima imbal hasil yang sedikit lebih rendah untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan komersial terbatas namun memberikan manfaat sosial yang besar, sehingga membuat proyek-proyek tersebut menarik bagi sektor swasta.
3. Penerbitan surat utang atau Patriot Bonds
Penerbitan surat utang atau Patriot Bonds oleh Danantara dengan tujuan Utamanya Menarik dana milik WNI (termasuk dari luar negeri/offshore) dan memberikan sumber pembiayaan murah bagi negara untuk transisi energi, proyek ramah lingkungan, serta infrastruktur Menawarkan kupon atau bunga yang relatif rendah (sekitar 2% per tahun) jika dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) biasa.
Patriot Bonds yang diterbitkan oleh Danantara melalui skema private placement, yang tidak ditawarkan kepada publik. Selain itu, partisipasi dalam instrumen tersebut, bersifat sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka kesempatan bagi kelompok usaha Indonesia untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang Masyarakat yang diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, serta memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Kuat
Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prasyarat bagi kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola ini memberikan insentif bagi manajemen untuk mengambil tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan pemegang saham, serta memfasilitasi pemantauan kinerja oleh pemegang saham Terdapat banyak pengetahuan mengenai pengaturan tata kelola yang efektif, baik secara eksternal (hubungan antara BPI DANANTARA dan negara) maupun internal (komposisi dan fungsi dewan direksi atau dewan pengawas serta proses manajemen SWF). Aspek-aspek tata kelola berikut ini sangat relevan bagi BPI DANANTARA yang diberi wewenang atau mandat untuk melakukan investasi di dalam negeri:
a. Dewan yang independen. Pejabat pemerintah sering kali menjabat sebagai anggota dewan pada entitas milik negara. Penggabungan peran kepemilikan dan pengawasan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat melemahkan integritas kedua fungsi tersebut serta membuat pengambilan keputusan rentan terhadap intervensi politik. Untuk menjamin tingkat profesionalisme dan independensi dewan yang memadai (baik secara nyata maupun dalam persepsi publik), seluruh anggota dewan harus memenuhi persyaratan keterampilan dan pengalaman tertentu. Komite nominasi yang terdiri dari individu-individu yang dinilai independen dan objektif dapat membantu memastikan proses seleksi yang bebas dari intervensi politik, meskipun sulit untuk mengharapkan independensi yang sempurna ketika pemiliknya adalah negara.
b. Staf profesional. Agar dapat beroperasi sebagai investor yang ahli, BPI DANANTARA perlu didukung oleh tenaga profesional yang terlatih dengan baik, sama halnya dengan investor keuangan mana pun di sektor swasta.
c. Pelaporan yang transparan. Sesuai dengan praktik yang baik, BPI DANANTARA yang diizinkan atau diwajibkan untuk berinvestasi di dalam negeri harus menerbitkan laporan keuangan yang dapat diakses publik mengenai kegiatan, aset, dan imbal hasil mereka. Jika portofolio Sebagian berbasis pasar dan sebagian lagi diinvestasikan dalam proyek dengan imbal hasil di bawah tingkat pasar, hal-hal tersebut harus dilaporkan secara terpisah.
d. Audit independen. Hasil audit internal harus dilaporkan langsung kepada dewan, sedangkan audit eksternal sebaiknya dilakukan oleh perusahaan bereputasi internasional yang independen terhadap negara.
Singkatnya, sebagai dana kekayaan negara BPI DANANTARA sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek yang pembenarannya terutama didasarkan pada eksternalitas ekonomi atau sosialnya. Investasi semacam itu seharusnya didanai melalui proses anggaran reguler, yang juga harus mencakup penyediaan dana untuk biaya rutin di masa depan yang diperlukan bagi operasional dan pemeliharaan. Investasi BPI DANANTARA yang tidak didasarkan pada pertimbangan komersial akan sangat menyulitkan akuntabilitas dana tersebut karena kinerjanya tidak dapat lagi diukur berdasarkan tolok ukur imbal hasil finansial. Selain itu, BPI DANANTARA mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak sosial dan ekonomi investasi yang lebih luas, yang bisa jadi bergantung pada faktor-faktor di luar kendalinya.
Oleh karena itu, BPI DANANTARA sebaiknya menyeleksi usulan investasi domestik terutama berdasarkan imbal hasil finansialnya dan mencari peluang pembangunan yang menawarkan imbal hasil finansial setara pasar atau mendekati pasar di sektor-sektor di mana dana tersebut dapat menarik partisipasi investor swasta (crowding-in), alih-alih justru menggantikan mereka. Dalam situasi tertentu, dana tersebut dapat menerima imbal hasil yang sedikit di bawah tingkat pasar untuk investasi domestik yang memberikan manfaat ekonomi besar. Untuk investasi BPI DANANTARA yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan komersial, sangatlah penting untuk memiliki proses yang jelas dan transparan dalam menetapkan tolok ukur imbal hasil finansial serta dalam menyeimbangkan tujuan finansial dan non-finansial.
———-
*Penulis Arief Poyuono, Komisaris PT Pelindo
