Tapi kalau ekonomi yang tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun masih membuat 8,5 juta orang jatuh dari kelas menengah, kita berhutang pada diri sendiri untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari sekadar menunggu pertumbuhan itu menetes ke bawah dengan sendirinya.
Oleh: Hizkia Yosias Polimpung *
PADA 20 Mei lalu, di hadapan DPR, Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa “seperti dipukul di ulu hati” ketika melihat satu data: ekonomi Indonesia tumbuh kumulatif 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, tetapi jumlah kelas menengah justru menyusut 8,5 juta orang sepanjang 2018-2023. Saya menduga banyak dari kita merasakan hal serupa, meski dengan cara yang lebih sunyi: gaji naik tipis, harga naik lebih cepat, dan entah bagaimana uang di akhir bulan selalu lebih sedikit dari yang seharusnya.
Selama ini penjelasan yang beredar cenderung menunjuk ke luar: pelarian modal, under-invoicing, tekanan global. Semua itu benar adanya. Tapi ada kebocoran lain yang jarang dibicarakan, yang terjadi bukan di neraca pembayaran, melainkan di meja makan jutaan rumah tangga kelas menengah kita sendiri.
Kompresi yang Tak Tercatat
Ekonom menyebut kelompok yang paling terdampak ini ALICE, singkatan dari asset-limited, income-constrained, but employed. Mereka bekerja, kadang lebih dari satu pekerjaan, tetapi hidupnya bergantung semata-mata pada upah, tanpa aset yang menjadi penyangga ketika harga naik atau pengeluaran mendadak muncul. Lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia berstatus informal, sehingga bagi mayoritas ALICE, tidak ada bantalan sama sekali antara pendapatan dan pengeluaran.
Ketika bantalan itu tidak ada, rumah tangga menyerap tekanan ekonomi dengan caranya sendiri, dan biasanya diam-diam. Lagi-lagi ekonom punya sebutan untuk ini—s smoothing atau skimping alias ngirit, yaitu menekan pengeluaran pokok seperti kualitas makan sehari-hari. Itu yang pertama, yang kedua adalah treat alias memanjakan diri, tetap menyisihkan sedikit untuk hal-hal kecil yang menghibur seperti secangkir kopi atau langganan streaming, meski sebagian dibiayai lewat paylater atau bahkan pinjaman daring. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama: cara bertahan sambil menjaga kewarasan.
Fenomena ini yang mendorong saya mengajukan kerangka NAIRUP, Non-Accelerating Inflation Rate of Urban Precarity, semacam “modifikasi” dari konsep NAIRU yang biasa dipakai bank sentral khusus untuk konteks Indonesia. Bedanya, kalau NAIRU mengandalkan pasar tenaga kerja formal untuk mendisiplinkan inflasi, di Indonesia yang mendisiplinkan inflasi adalah kompresi rumah tangga itu sendiri. Inflasi tampak terkendali di angka statistik, padahal yang sebenarnya terjadi adalah daya beli riil yang terus terkikis secara senyap namun pasti. Angka pertumbuhan yang membanggakan dan angka kelas menengah yang menyusut, keduanya bisa dijelaskan oleh mekanisme yang sama ini.
Kenapa Bukan Sekadar Bantuan Tunai
Kalau memang rumah tangga kelas menengah butuh bantalan, kenapa tidak dibagi tunai saja? Karena persoalannya bukan cuma jumlah, tapi ketepatan sasaran dan arah alirannya. Bantuan tunai tanpa arah gampang menguap ke pembayaran utang atau kebutuhan yang sebetulnya sudah tercukupi, sementara ekonomi lokal yang seharusnya diuntungkan tidak kebagian dampaknya.
Di sinilah blockchain punya tempat yang sah, bukan sebagai gimmick teknologi, melainkan sebagai mekanisme kepercayaan. Insentif yang kami usulkan, saya sebut Purpose-Bound Money, berbentuk token terprogram (programmable) yang aturan penggunaannya terkunci langsung di dalam kodenya: hanya bisa dibelanjakan untuk kategori tertentu, hanya di gerai yang terverifikasi, hanya dalam jangka waktu tertentu, dan tidak bisa dipindahtangankan atau dicairkan menjadi uang tunai bebas. Semua transaksinya meninggalkan jejak audit yang bisa diperiksa siapa saja, tanpa perlu membuka identitas pribadi penerimanya, karena verifikasi kelayakannya memakai teknik kriptografi zero-knowledge proof (ZKP).
Insentif ini pun tidak berhenti sebagai belanja sesaat. Ia dirancang mengalir dua kali. Pertama, langsung ke gerai UMKM dan koperasi kreatif yang menjadi mitra penyalur. Kedua, sebagian surplus dari skema bagi hasil dengan gerai-gerai itu direinvestasikan menjadi modal bagi koperasi produktif baru di sektor kreatif, semisal studio desain yang dimiliki bersama desainernya sendiri, atau koperasi pengembang gim tempat programmer dan ilustrator berbagi kepemilikan usaha. Dengan begitu, insentif konsumsi berputar menjadi lapangan kerja baru yang dimiliki pekerjanya sendiri, bukan sekadar pekerjaan lepas tanpa kepastian yang justru memperbanyak angka ALICE berikutnya.
Investasi, Bukan Belanja Habis
Ada satu pergeseran cara pandang yang ingin kami tawarkan di sini. Insentif konsumsi seperti ini terlalu sering diperlakukan sebagai belanja sosial yang berhenti begitu uangnya habis dibelanjakan. Padahal setiap rupiah yang berpindah tangan dari penerima insentif ke pedagang, lalu dari pedagang ke pemasoknya, dan seterusnya, menciptakan nilai tambah ekonomi berlapis yang jauh melampaui nilai nominal awalnya. Logika inilah yang sebetulnya sudah lama dipahami ekonom Keynesian, dan yang membuat insentif semacam ini lebih pantas disebut investasi ke rakyat sendiri, bukan pengeluaran yang hilang begitu saja.
Ini juga bukan gagasan yang berdiri sendiri di luar agenda kebijakan yang sudah ada. Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 menargetkan proporsi kelas menengah 20 persen pada 2029, tetapi selama ini kebijakan ekonomi kreatif kita nyaris seluruhnya berfokus memperkuat sisi pasokan: talenta, modal usaha, kekayaan intelektual, akses pasar. Sisi permintaannya, yaitu daya beli dan kesejahteraan rumah tangga yang justru menjadi pasar bagi produk-produk kreatif itu sendiri, nyaris tidak tersentuh. Program semacam ini bisa mengisi kekosongan itu, melengkapi apa yang sudah dirancang, bukan menyaingi atau menggantikannya.
Saya tidak mengklaim ini solusi tunggal atas persoalan yang berlapis. Skala uji cobanya perlu dimulai kecil dan terukur, parameternya perlu terus dikalibrasi dengan data lapangan, dan pertanyaan soal payung hukum token terprogram di Indonesia masih perlu dijawab tuntas. Tapi kalau ekonomi yang tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun masih membuat 8,5 juta orang jatuh dari kelas menengah, kita berhutang pada diri sendiri untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari sekadar menunggu pertumbuhan itu menetes ke bawah dengan sendirinya.
——
*Penulis Hizkia Yosias Polimpung, adalah Direktur Riset InFast Bestari dan peneliti geoekonomi di Monash University Malaysia.
