JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, penerima manfaat bantuan sosial (bansos) saat ini berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada tahun 2027 apabila tidak melakukan registrasi ulang melalui portal Perlinsos (Perlindungan Sosial Digital). Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menjelaskan, pemutakhiran data ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik penerima lama maupun pendaftar baru.
“Maka bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bansos existing yang tidak terdaftar, maka akan berpotensi tidak mendapatkan bantuan di tahun 2027. Statusnya masih berpotens,” ujar Andy dalam acara diskusi di kanal YouTube Kemensos RI, dikutip Bergelora.com diJakarta, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, proses registrasi ulang perlu dilakukan untuk memperbarui basis data nasional ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seluruh data pendaftaran di portal Perlinsos akan diintegrasikan dengan data administratif kementerian/lembaga lain untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. ”
Semua data yang masuk di Perlinsos Digital ini (termasuk pendaftaran ulang) akan menjadi basis data penyaluran bantuan sosial di awal 2027,” kata Andy.
Ia juga meluruskan anggapan sebagian warga yang enggan mendaftar ulang karena khawatir status penerima bansosnya hilang.
Menurut Andy, kelayakan pendaftar akan dievaluasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan integrasi data riil, sehingga menghapus intervensi manual atau subjektivitas petugas di lapangan.
“Jadi para pendamping PKH, kalau melihat KPM-nya kok kelihatannya layak, daftarin saja,” tegas Andy.
Bagi warga yang mengalami kendala akses atau tidak memiliki perangkat digital, pendaftaran dapat dibantu oleh relawan agen Perlinsos terdekat dengan pemindaian autentikasi biometrik wajah. (Web Warouw)
