JAKARTA – Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang teliti menguliti transaksi pembayaran miliaran rupiah terkait perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) melalui kantor hukum mendapat apresiasi luas.
Diketahui, babak pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara yang menyeret FA terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari korporasi.
Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, langkah cermat JPU membedah aliran dana yang diduga dibungkus lewat transaksi legal merupakan kunci vital dalam membongkar konstruksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara utuh.
Suparji berpendapat, kejahatan kerah putih (white collar crime) saat ini kerap menggunakan modus berlapis, termasuk memanfaatkan instrumen formal atau kantor hukum untuk menyamarkan hasil kejahatan. Oleh karena itu, ketelitian penuntut umum menjadi pertaruhan besar untuk mengungkap aktor intelektual di balik layar.
“Dalam penanganan perkara TPPU, khususnya yang melibatkan jejaring korporasi dan transaksi profesional, kejelian JPU sangat menentukan. Pembuktian tidak boleh hanya berhenti pada permukaan formal, melainkan harus mampu menelusuri aliran dana (follow the money) secara akurat untuk membongkar pihak-pihak yang benar-benar menikmati hasil kejahatan tersebut,” ujar Suparji dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dia mengatakan, penerapan pasal pencucian uang secara optimal sangat mendesak agar penegakan hukum tidak sekadar menghukum pelaku lapangan, tetapi juga merampas seluruh aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara secara maksimal.
Suparji menegaskan bahwa persidangan megakorupsi yang menyeret aparat penegak hukum harus menjadi momentum penting untuk menegakkan keadilan substantif.
Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman maksimal serta perampasan aset diyakini mampu menghadirkan efek jera yang nyata sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap muruah penegakan hukum.
“Publik tentu menaruh harapan besar agar proses peradilan ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa kompromi. Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman yang setimpal serta mengejar perampasan aset kejahatan merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam membersihkan praktik-praktik kotor secara tuntas,” pungkasnya.
Saksi Akui Bayar Rp 6,5 Miliar ke Kantor Hukum Don Ritto
Dalam persidangan, Vice President PT Intisumber Bajasakti, Tan Hendy Taizar mengungkapkan bahwa perusahaannya membayar jasa pendampingan hukum kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm) sebesar Rp 6,5 miliar dalam perkara dugaan korupsi importasi baja yang ditangani Kejaksaan Agung.
“Total Rp 6,5 miliar. Rp 1,5 miliar untuk tahap penyidikan dan Rp 5 miliar untuk pendampingan di persidangan,” kata Tan saat bersaksi di sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam perkara ini, terdapat tiga terdakwa, yakni mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.
Tan menjelaskan, awalnya dirinya bertemu dengan seseorang dari DR Law Firm saat menunggu pemeriksaan di lobi Kejaksaan Agung.
Pertemuan itu kemudian berlanjut dengan perkenalan kepada Eko Purwanto, yang disebut sebagai partner di kantor hukum tersebut.
Sebelum bertemu dengan Eko, Tan mengaku tengah mencari pengacara baru karena merasa kurang puas dengan pendampingan hukum sebelumnya pada tahap penyelidikan.
Setelah bertemu Eko, Tan kemudian berkonsultasi mengenai perkara yang menjerat perusahaannya. Eko memberikan pendapat hukum bahwa perkara tersebut kemungkinan sulit dihentikan dan harus berlanjut ke persidangan.
Dalam konsultasi itu, Tan juga mendapat penjelasan mengenai kemungkinan perusahaan dikenakan denda. Namun, besaran dendanya belum dapat dipastikan karena harus melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tan mengaku cukup puas dengan penjelasan Eko. Dia kemudian meminta penawaran resmi untuk pendampingan hukum kepada perusahaannya.
Penawaran senilai Rp 6,5 miliar itu dikirimkan sekitar satu minggu setelah pertemuan. Tan mengaku meminta waktu satu hingga dua hari untuk mempertimbangkan penawaran tersebut sebelum akhirnya menyetujuinya.
Dia menyebut, salah satu pertimbangannya adalah perkara yang diperkirakan membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan.
“Pertama saya tidak tahu pada saat itu apakah angka itu besar atau kecil. Saya anggap persidangannya bisa lama, mungkin satu sampai dua tahun. Kebetulan waktu juga mepet, jadi saya setuju,” ujarnya.
Tan mengatakan, pendampingan hukum oleh DR Law Firm berlangsung sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dalam proses penyidikan, dirinya didampingi sejumlah pengacara, di antaranya Eko Purwanto, Rustandi, dan Arif.
Dia juga mengungkapkan adanya persiapan sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Persiapan tersebut berupa simulasi dan daftar pertanyaan yang kemungkinan diajukan penyidik.
“Hanya disampaikan kalau tidak begitu tahu, jawabnya ringkas saja,” kata Tan.
Adapun persidangan perkara korupsi importasi baja yang menjerat PT Inti Sumber Baja Sakti berlangsung hampir satu tahun. Perusahaan tersebut kemudian dinyatakan bersalah di tingkat pertama.
Tan mengatakan, perusahaan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. Keputusan itu diambil karena sejak awal perusahaan memang tidak berencana melanjutkan perkara ke tingkat berikutnya. (Web Warouw)
