Minggu, 22 November 2026

Cara Negara Tuntut Keadilan atas Sumber Daya Alam

“Korban bencana adalah setiap rakyat Indonesia, tapi yang menikmati adalah asing dan oligarki yang mungkin lebih banyak tinggal di luar Indonesia. Paradoks inilah yang hendak diselesaikan oleh pesan politik Presiden untuk memastikan Negara menerima 70% manfaat dari tambang Indonesia.”

Oleh: Gede Sandra, Ekonom InFast Bestari

KALIMAT itulah mungkin menggambarkan kehendak Presiden Prabowo saat berpidato beberapa hari lalu di Palu, “Pulau Besi” (Sulawesi) bagian Tengah, 16 November 2026. Inti dari pesannya adalah Negara harus memiliki manfaat minimal 70 persen dari sektor tambang. Bila perlu, kata Presiden, termasuk opsi penguasaan saham pun diperkenankan. Dikatakan juga, investor pertambangan tetap dapat menanamkan modal hingga modalnya kembali sebelum keuntungan mayoritas dinikmati negara.

Indonesia termasuk negara dengan frekuensi dan resiko bencana alam yang tertinggi di dunia. Ini terjadi karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng tektonik dan jalur cincin api (terdapat lebih dari 120 gunung berapi aktif). Namun ketika lempeng mengalami subduksi, batuan meleleh menjadi magma yang naik ke permukaan melalu gunung berapi, terbawalah berbagai unsur logam dari dalam bumi. Inilah yang kita kenal sebagai mineral tambang, seperti: emas, tembaga, nikel, kobalt, timah, bauksit, seng, dll (batubara terbentuk dengan cara berbeda, melalui sisa rawa purba jutaan tahun yang lalu).

Jadi Indonesia kaya dengan mineral tambang karena berlokasi di jalur bencana geologi, sebuah paradoks Indonesia yang lain lagi. Yang jadi masalah adalah, ketika bencana geologi terus datang terus menerus, kekayaan tambang yang lahir dari bencana tersebut tidak dinikmati oleh si korban bencana.

Korban bencana adalah setiap rakyat Indonesia, tapi yang menikmati adalah asing dan oligarki yang mungkin lebih banyak tinggal di luar Indonesia. Paradoks inilah yang hendak diselesaikan oleh pesan politik Presiden untuk memastikan Negara menerima 70% manfaat dari tambang Indonesia.

Rezim Lama vs 70% Profit (Manfaat)

Berikut ini akan coba sedikit diulas tentang perhitungan manfaat yang diperoleh Negara dari pertambangan. Penulis belum mendapatkan data resmi yang detail dari Kementerian Keuangan, tapi hanya menggunaan proyeksi dari data-data yang terseb:ar di internet yang bersumber dari Kementerian ESDM dan sumber lainnya. Dalam kondisi yang normal, penerimaan negara dari pertambangan bersumber dari pajak dan royalti (PNBP). Dari simulasi yang kami lakukan, dari tujuh jenis tambang utama: nikel, besi, alumunium, timah, tembaga, emas, dan batubara, penerimaan negara adalah sebesar Rp 376 triliun di tahun 2025. Ini adalah penerimaan dalam rezim tambang yang lama.

Sekarang kita akan coba simulasikan, bagaimana bila Negara mendapat 70% manfaat dari pertambangan seperti yang diinginkan Presiden. Kami menerjemahkan maksud dari “manfaat” di sini sebagai “profit”. Dalam rezim yang lama pajak terhadap profit usaha sebesar 22%, sisa penerimaan negara kemudian diperoleh dari royalti (PNBP) yang besarannya berbeda-beda tergantung jenis komoditi tambangnya. Ketika misalnya kemudian sistem pajak usaha 22% dan royalti dihilangkan, digantikan oleh sistem pajak 70% dari profit, kami mencoba mensimulasikannya.

Hasilnya adalah kenaikan penerimaan negara di setiap komoditi, kecuali timah. Penerimaan negara dari nikel akan naik 14%, dari besi naik 66%, dari alumunium (bauksit) naik 53%, dari tembaga naik 77%, dari emas naik 30%, dan dari batubara naik 24%. Sementara timah dalam rezim yang baru justru turun penerimaan negara sebesar 17%, meskipun jumlahnya tidak signifikan (dari Rp 2,9 triliun ke Rp 2,4 triliun).

Sementara total rata-rata kenaikan penerimaan negara adalah sebesar 30%, dengan nilai kenaikan dari Rp 376 triliun ke Rp 489 triliun (naik Rp 113 triliun).

Kenaikan Penerimaan untuk Reindustrialisasi dan Konservasi

Kenaikan 30 persen penerimaan negara dari sektor tambang kemudian selayaknya dialokasikan untuk memfasilitasi reindustrialisasi di pedesaan dan pesisir, serta konservasi pasca tambang. Program reindustrialisasi yang berbasis bahan-bahan non-tambang, manufaktur di daerah pedesaan dan pesisir, adalah jawaban untuk menghambat penurunan kelas menengah di seluruh Indonesia. Reindustrialisasi tersebut akan ditopang oleh pembangunan dan revitalisasi industri kimia dasar, industri farmasi dasar, dan industri logam dasar. Sebagian besar pembiayaan adalah untuk mendorong terciptanya ekosistem industri nasional semacam ini: reindustrialisasi pedesaan dan pesisir yang ditopang tiga industri dasar (kimia, farmasi, dan logam). Meskipun perlu dicatat benar di sini, tanpa program reforma agraria yang sejati, menaikkan daya beli jutaan petani gurem, industrialisasi yang optimal akan sulit dicapai juga.

Selain itu kenaikan penerimaan tambang juga sebaiknya digunakan untuk memperbaiki kembali lahan-lahan sisa tambang, seperti dengan melalui reklamasi dan penghijauan kembali. Pemanfaatan dana tambang ini juga dapat meluas untuk membiayai pelestarian hutan, satwa, dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan konservasi alam. Bukan dengan malah mengubah konservasi hewan langka menjadi wilayah tambang seperti di Ujung Kulon tentunya! (Dalam polemik ini saya sangat bersepakat dengan posisi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat).

Begitupun kalangan investor dan pasar sebaiknya tidak perlu khawatir. Bila pun akan berubah rezim tambang kali ini, semoga menjadi yang terakhir, semata-mata dilakukan demi mengubah nasib paradoks Indonesia: negeri yang rawan bencana, tapi tak maksimal mendapatkan manfaat mineralnya. Pun kenaikan penerimaan Negara dalam rezim tambang yang baru juga diabdikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan bermanfaat, serta lebih lestari.

——

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,800PelangganBerlangganan

Latest Articles