JAKARTA- Untuk memastikan kelanjutan program Nawacita pada 5 tahun pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo membutuhkan seorang wakil Presiden yang mendapatkan dukungan penuh dari rakyat khususnya umat Islam. Apalagi untuk memastikan ke bhinneka-tunggal ikaan yang menjadi poros penggerak Nawacita dimasa depan. Sosok Cak Imin, panggilan bagi Muhaimin Iskandar sebagai cawapres harus bersiap mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Khairuddin, Pendiri Pergerakan Indonesia (PI) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (17/7).
“Ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini selain mendapat dukungan penuh dari para ulama, santri dan masyarakat Indonesia, juga dikenal memiliki kemampuan menggalang persatuan dikalangan non-muslim. Ini penting bagi kelanjutan Nawacita periode kedua dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Khairuddin Juraid, setelah pemerintahan Joko Widodo berhasil mengatasi intoleransi, radikalisme dan terorisme,– Bangsa Indonesia harus bisa segera mempercepat kemampuan ekonomi, sosial dan budayanya untuk membangun peradaban Indonesia baru yang modern ditengah persaingan global.
“Tugas Cak Imin adalah menggalang dukungan seluruh rakyat untuk ikut serta dalam penuntasan Nawacita yang sedang berjalan saat ini,” tegasnya.
Karena menurutnya, tanpa keikut sertaan masyarakat luas, maka pencapaian program Nawacita berjalan lambat dan sulit bersaing dalam globalisasi.
“Seluruh bangsa Indonesia harus fokus, pada pembangunan peradaban Indonesia baru yang modern. Jangan lagi berpikir mundur apalagi mensabotase yang sudah berjalan saat ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diyakini bakal sangat mempengaruhi proses pencalonan pada Pilpres 2019 mendatang.
Terutama terkait syarat ambang batas pencalonan atau presidential threshold (PT), jika disepakati nol persen maka memungkinkan banyak tokoh yang akan maju. Minimal sejumlah ketua umum partai politik bisa maju sebagai calon wakil presiden.
“Dengan syarat itu memungkinkan pimpinan parpol berpeluang maju. Minimal di cawapres seperti Cak Imin (Muhaimin Iskandar),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta kepada JPNN, Senin (17/7).
Saat ditanya dengan siapa nantinya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut paling berpeluang berpasangan, Kaka menyebut Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden.
Analisanya sangat sederhana, PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan presiden selama ini dikenal cukup dekat dengan ormas umat Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Cak Imin dan PKB cukup fleksibel dengan NU yang rapat dengan Presiden Jokowi. Maka potensi itu cukup terbuka dan Jokowi nyaman dengan NU selama ini. Jadi nasionalis-nadliyin,” pungkas Kaka. (Web Warouw/Jokonya Tito)
Cak Imin Cocok Dampingi Jokowi 2019
JAKARTA- Untuk memastikan kelanjutan program Nawacita pada 5 tahun pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo membutuhkan seorang wakil Presiden yang mendapatkan dukungan penuh dari rakyat khususnya umat Islam. Apalagi untuk memastikan ke bhinneka-tunggal ikaan yang menjadi poros penggerak Nawacita dimasa depan. Sosok Cak Imin, panggilan bagi Muhaimin Iskandar sebagai cawapres harus bersiap mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Khairuddin, Pendiri Pergerakan Indonesia (PI) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (17/7).
“Ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini selain mendapat dukungan penuh dari para ulama, santri dan masyarakat Indonesia, juga dikenal memiliki kemampuan menggalang persatuan dikalangan non-muslim. Ini penting bagi kelanjutan Nawacita periode kedua dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Khairuddin, setelah pemerintahan Joko Widodo berhasil mengatasi intoleransi, radikalisme dan terorisme,– Bangsa Indonesia harus bisa segera mempercepat kemampuan ekonomi, sosial dan budayanya untuk membangun peradaban Indonesia baru yang modern ditengah persaingan global.
“Tugas Cak Imin adalah menggalang dukungan seluruh rakyat untuk ikut serta dalam penuntasan Nawacita yang sedang berjalan saat ini,” tegasnya.
Karena menurutnya, tanpa keikut sertaan masyarakat luas, maka pencapaian program Nawacita berjalan lambat dan sulit bersaing dalam globalisasi.
“Seluruh bangsa Indonesia harus fokus, pada pembangunan peradaban Indonesia baru yang modern. Jangan lagi berpikir mundur apalagi mensabotase yang sudah berjalan saat ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diyakini bakal sangat mempengaruhi proses pencalonan pada Pilpres 2019 mendatang.
Terutama terkait syarat ambang batas pencalonan atau presidential threshold (PT), jika disepakati nol persen maka memungkinkan banyak tokoh yang akan maju. Minimal sejumlah ketua umum partai politik bisa maju sebagai calon wakil presiden.
“Dengan syarat itu memungkinkan pimpinan parpol berpeluang maju. Minimal di cawapres seperti Cak Imin (Muhaimin Iskandar),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta kepada JPNN, Senin (17/7).
Saat ditanya dengan siapa nantinya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut paling berpeluang berpasangan, Kaka menyebut Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden.
Analisanya sangat sederhana, PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan presiden selama ini dikenal cukup dekat dengan ormas umat Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Cak Imin dan PKB cukup fleksibel dengan NU yang rapat dengan Presiden Jokowi. Maka potensi itu cukup terbuka dan Jokowi nyaman dengan NU selama ini. Jadi nasionalis-nadliyin,” pungkas Kaka. (Web Warouw/Jokonya Tito)
