JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, masih banyaknya desa miskin di Indonesia disebabkan oleh tidak mampunya desa dalam memberikan lapangan kerja sesuai jumlah angkatan kerja. Akibatnya, banyak masyarakat desa tidak memiliki penghasilan.
“Yang kedua, 82 persen masyarakat desa aktifitasnya adalah pertanian. Sangat susah akses modal dan akses pasar. Susah akses modal karena masyarakat risk-nya (risiko) tinggi, akibat susah akses pasar. Akibatnya tidak bisa memberikan job (pekerjaan),” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Terkait hal tersebut menurutnya, pasar untuk produk hasil pertanian adalah sarana pasca panen. Namun ia menyadari masih sulitnya sarana pasca panen untuk masuk ke desa. Apalagi, desa yang tidak fokus pada produk pertanian tertentu, cenderung berganti-ganti jenis tanaman yang ditanam.
“Kenapa di desa sarana pasca panen tidak bisa masuk, karena banyak desa-desa itu tidak fokus dan akibatnya tidak ada economy of skill. Untuk mendapat sarana pasca panen, jarak tempuhnya (petani) jauh dan membutuhkan ongkos, selain itu cost tinggi, tapi harga jual rendah,” ungkapnya.
Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) gencar melaksanakan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Model ini bertujuan untuk mengklasterisasi ekonomi desa.
“Sehingga desa fokus pada produk tertentu, dan punya skill of economy. Kami juga mengundang bupati dan dunia usaha untuk menentukan produk unggulan di daerahnya. Model ke dua adalah embung. Embung ini fungsinya untuk pertanian,” terangnya.
Ia melanjutkan, program ke tiga Kemendes PDTT adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes menjadi penting, karena menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, desa juga harus mandiri secara ekonomi. “Nah yang keempat adalah sarana olahraga. Karena desa-desa butuh hiburan,” ujarnya.
4 Program Prioritas
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Wonogiri untuk segera melaksanakan empat program prioritas kementerian desa dalam memanfaatkan penggunaan dana desa tahun 2017.
Permintaan tersebut untuk menghindari ketidakadanya penambahan dana desa pada desa yang tidak melaksanakan program prioritas kementerian pada tahun 2018 yang dipastikan akan mengalami peningkatan anggaran menjadi sebesar Rp 120 triliun dari Rp 60 triliun pada 2017.
“Pemerintah pusat akan memberikan insentif dengan melipatgandakan dana desanya tahun depan kalau 4 program itu dilaksanakan. Jadi, tahun depan dana desa akan meningkat dua kali lipat. Desa akan turut mendapatkan penambahan dana desa tapi dengan catatan kalau program prioritas kementerian dilaksanakan,” kata Mendes PDTT saat memberikan arahan kepada 251 kepala desa yang tersebar di Wonogiri pada Sabtu (8/7).
Adapun ke empat program tersebut yakni penerapkan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membangun sarana olahraga desa.
“Empat program prioritas telah dirancang untuk membantu pertumbuhan perekonomian di pedesaan. Insya Allah, dalam waktu yang tidak sampai 2 tahun, sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Wonogiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Wonogiri, Mendes PDTT selain mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala desa juga turut menyaksikan MoU antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan PT Mitra BUMDes Nusantara terkait pembentukan PT Mitra BUMDes Kabupaten Wonogiri.
Eko juga turut meresmikan dua BUMDes Bersama yakni BUMDes Lenggar Bujogiri dan BUMDes Selo Makmur yang ditandai dengan penandatangan prasasti
Mendes PDTT, Eko Sandjojo berharap BUMDes yang dibentuk oleh tingkat kabupaten dan desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Wonogiri. Pasalnya, semua produk subsidi dari pemerintah akan disalurkan melalui BUMDes seperti pupuk bersubsidi, sembako, gas, minyak tanah dan barang bersubsidi lainnya bahkan termasuk hibah dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu tahun, dengan adanya BUMDes, ekonomi di desa mengalami pertumbuhan yang pesat,” ujarnya. (Andreas Nur)
Begini Cara Mendes Eko Atasi Desa Miskin
JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, masih banyaknya desa miskin di Indonesia disebabkan oleh tidak mampunya desa dalam memberikan lapangan kerja sesuai jumlah angkatan kerja. Akibatnya, banyak masyarakat desa tidak memiliki penghasilan.
“Yang kedua, 82 persen masyarakat desa aktifitasnya adalah pertanian. Sangat susah akses modal dan akses pasar. Susah akses modal karena masyarakat risk-nya (risiko) tinggi, akibat susah akses pasar. Akibatnya tidak bisa memberikan job (pekerjaan),” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Terkait hal tersebut menurutnya, pasar untuk produk hasil pertanian adalah sarana pasca panen. Namun ia menyadari masih sulitnya sarana pasca panen untuk masuk ke desa. Apalagi, desa yang tidak fokus pada produk pertanian tertentu, cenderung berganti-ganti jenis tanaman yang ditanam.
“Kenapa di desa sarana pasca panen tidak bisa masuk, karena banyak desa-desa itu tidak fokus dan akibatnya tidak ada economy of skill. Untuk mendapat sarana pasca panen, jarak tempuhnya (petani) jauh dan membutuhkan ongkos, selain itu cost tinggi, tapi harga jual rendah,” ungkapnya.
Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) gencar melaksanakan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Model ini bertujuan untuk mengklasterisasi ekonomi desa.
“Sehingga desa fokus pada produk tertentu, dan punya skill of economy. Kami juga mengundang bupati dan dunia usaha untuk menentukan produk unggulan di daerahnya. Model ke dua adalah embung. Embung ini fungsinya untuk pertanian,” terangnya.
Ia melanjutkan, program ke tiga Kemendes PDTT adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes menjadi penting, karena menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, desa juga harus mandiri secara ekonomi. “Nah yang keempat adalah sarana olahraga. Karena desa-desa butuh hiburan,” ujarnya.
4 Program Prioritas
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Wonogiri untuk segera melaksanakan empat program prioritas kementerian desa dalam memanfaatkan penggunaan dana desa tahun 2017.
Permintaan tersebut untuk menghindari ketidakadanya penambahan dana desa pada desa yang tidak melaksanakan program prioritas kementerian pada tahun 2018 yang dipastikan akan mengalami peningkatan anggaran menjadi sebesar Rp 120 triliun dari Rp 60 triliun pada 2017.
“Pemerintah pusat akan memberikan insentif dengan melipatgandakan dana desanya tahun depan kalau 4 program itu dilaksanakan. Jadi, tahun depan dana desa akan meningkat dua kali lipat. Desa akan turut mendapatkan penambahan dana desa tapi dengan catatan kalau program prioritas kementerian dilaksanakan,” kata Mendes PDTT saat memberikan arahan kepada 251 kepala desa yang tersebar di Wonogiri pada Sabtu (8/7).
Adapun ke empat program tersebut yakni penerapkan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membangun sarana olahraga desa.
“Empat program prioritas telah dirancang untuk membantu pertumbuhan perekonomian di pedesaan. Insya Allah, dalam waktu yang tidak sampai 2 tahun, sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Wonogiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Wonogiri, Mendes PDTT selain mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala desa juga turut menyaksikan MoU antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan PT Mitra BUMDes Nusantara terkait pembentukan PT Mitra BUMDes Kabupaten Wonogiri.
Eko juga turut meresmikan dua BUMDes Bersama yakni BUMDes Lenggar Bujogiri dan BUMDes Selo Makmur yang ditandai dengan penandatangan prasasti
Mendes PDTT, Eko Sandjojo berharap BUMDes yang dibentuk oleh tingkat kabupaten dan desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Wonogiri. Pasalnya, semua produk subsidi dari pemerintah akan disalurkan melalui BUMDes seperti pupuk bersubsidi, sembako, gas, minyak tanah dan barang bersubsidi lainnya bahkan termasuk hibah dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu tahun, dengan adanya BUMDes, ekonomi di desa mengalami pertumbuhan yang pesat,” ujarnya. (Andreas Nur)
