JAKARTA– Dalam survei yang digelar Wahid Institute bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2016 mencatat sebanyak 0,4 persen dari masyarakat Indonesia yang disurvei pernah melakukan tindakan radikal. Sementara sebanyak 7,7 persen bersedia lakukan tindakan radikal di masa depan. Hal itu dikatakan Direktur Wahid Institute Yenny Wahid dalam diskusi Radikalisme di Timur Tengah dan Pengaruhnya di Indonesia yang digelar Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (Bara UI) di Jakarta, Sabtu (22/7).
Menurut Yenny, jumlah tersebut terbilang sedikit. Namun, jumlah tersebut mengkhawatirkan karena jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia jumlahnya akan mencapai 11 juta orang atau sama seperti jumlah total penduduk Jakarta ditambah Bali.
Dari survei itu, Yenny mengemukakan, pendidikan rendah dan ekonomi sulit bukan faktor utama seseorang rentan teradikalisasi. Namun, secara gender dan usia justru laki-laki dan usia muda yang paling rentan menjadi radikal.
“Yang rentan teradikalisasi dari sisi gender dan usia adalah laki-laki muda,” katanya.
Yenny mengungkapkan, generasi muda lebih rentan disusupi pemikiran radikal karena masuk dalam fase mencari jati diri atau identitas. Apalagi, generasi muda yang masih mencari identitas diri ini melihat adanya ketidakadilan di sekitar mereka. Akibatnya, mereka dengan mudah menerima gagasan-gagasan dan pemikiran radikal yang mereka peroleh dengan mudah melalui tulisan di dunia maya maupun lisan yang disampaikan pemuka agama.
Lebih lanjut Yenny berpendapat untuk mencegah radikalisasi menyusup ke generasi muda jawabannya adalah Pancasila. Tidak hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia jika diamalkan oleh masyarakat Indonesia, maka ide mengenai negara khilafah atau ide-ide radikal lainnya tidak akan dapat diterima masyarakat Indonesia.
Penolakan Radikalisme
Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesempatan yang sama Ketua BNPT Komjen Suhardi Alius menegaskan pemamahan jihad yang salah dapat menjadi masalah yang luar biasa. Dan itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menebar radikalisme.
Menurut Suhardi, untuk melakukan pencegahan penyebaran radikalime di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Dirinya berharap masyakat silent mayority bisa bersikap lebih aktif. Agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh radikalisme.
“Kalau tidak dimulai dari sekarang, siapa lagi yang akan memulai, ayo silent majority lebih aktif menyuarakan penolakan gerakan radikalisme. Agar pengaruh paham radikalisme dapat dicegah sejak dini,” kata Suhardi.
Dengan adanya peran serta dari silent majority, kata Suhardi, gerakan radikalisme yang saat ini telah melakukan infiltrasi kesegala aspek tingkatan sosial dapat segera dicegah pergerakannya. Sebab, kekhawatiran masuknya terhadap paham radikalisme saat ini telah membuat pihaknya harus ekstra keras.
Pasalnya, kata Suhardi, paham radikalisme tidak hanya masuk melalui kantong-kantong kemiskinan namun saat ini pada tingkatan masyarakat berpendidikan yang cukup telah masuk dengan sangat mudah.
Suhardi mencontohkan, saat ini pengaruh paham radikalisme sudah masuk kesemua lini dari usia sekolah hingga pegawai negeri sipil.
“Yang terakhir, seorang PNS lulusan S2 nekad membawa anak istri pergi ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Namun akhirnya bisa kembali ke tanah air,” ujar mantan Kabareskrim ini.
Tidak hanya itu saja, Suhardi menambahkan, salah seorang Dekan yang akan menjadi Rektor juga terindikasi dengan ISIS. Beruntung pihak Kemenristekdikti dapat bertindak cepat dan akhirnya pengangkatan yang bersangkutan bisa dibatalkan.
Karena itu, Suhardi mengaku, dirinya telah meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat melakukan revisi RUU terorisme. Dengan adanya perubahan RUU terorisme yang lebih mendetail, diharapkan pihaknya dapat melakukan tindakan lebih preventif dalam mengantisipasi gerakan paham radikalisme. (Enrico N. Abdielli)
