JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan adanya potensi penyesuaian berupa pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bukan memangkas ya, tapi dari hasil perhitungan, kami yakin akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan satuan pelayanan pengisian gizi (SPPG) terpencil dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah sebuah pemangkasan paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih cermat di lapangan..
Prasetyo juga menyebut bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses pengaturan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program MBG. Untuk memastikan efisiensi anggaran negara, Kementerian Sekretariat Negara akan terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” tambahnya.
Melalui sinkronisasi data dan penataan SPPG—khususnya di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)—pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat sasaran.
“Jadi dari proses penataan nanti kita bisa menghitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun pada tahun ini.
Oleh karena itu, penyesuaian pagu anggaran dilakukan sesuai Arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan dana program lebih efektif dan efisien.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kendati demikian, Purbaya belum memerinci bentuk efisiensi tambahan yang akan diterapkan pemerintah. Ia menegaskan Presiden tetap menginginkan program MBG berjalan optimal untuk mendukung penyediaan gizi siswa sekolah. Di sisi lain, realisasi anggaran program tersebut hingga April 2026 telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari total pagu.
Hingga akhir April 2026, jumlah penerima manfaat program MBG tercatat mencapai 61,96 juta orang yang dilayani melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
8.617 Titik Dapur MBG Bakal Ditata Ulang
Sebelumnya dilaporkan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap pemerintah akan menata ulang ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) atau program dapur Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang sebelumnya ditetapkan di luar skema wilayah belakang, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Dudung menyebut Perpres tersebut menetapkan 30 kabupaten sebagai wilayah prioritas 3T. Namun dalam pelaksanaannya, muncul penetapan hingga 8.617 titik MBG melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, yakni Dadan Hindayana, dengan menggunakan kriteria tambahan tersendiri.
“Ditentukan 8.617 dengan SK penetapan lokasi oleh Kepala Badan yang terdahulu,” kata Dudung dalam konferensi pers usai audiensi dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6)
Penataan ulang itu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang saat ini tengah dilakukan pemerintah, termasuk terkait jumlah dapur, kualitas layanan, hingga mencapai jumlah penerima manfaat.
Menurut Dudung, evaluasi tidak hanya menyasar dapur yang belum beroperasi, tetapi juga dapur MBG yang sudah berjalan. Pemerintah ingin memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar dan tidak hanya mencapai kuantitas.
“Yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas. Apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menjelaskan jumlah penerima manfaat di sejumlah dapur juga akan menjalankan ulang. Sebab, terdapat dapur yang menerima insentif berdasarkan asumsi melayani 3.000 penerima manfaat, padahal jumlah riil penerimanya jauh lebih sedikit.
Dudung mencontohkan insentif operasional yang diberikan kepada investor dihitung berdasarkan kapasitas 3.000 penerima manfaat atau setara dengan Rp6 juta per hari. Namun dalam praktiknya ada dapur yang hanya melayani sekitar 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat.
“Kenyataannya tidak 3.000 (penerima manfaat), ada yang 1.500, ada yang 1.000. Sehingga menggelembung,” katanya.
Dari data yang dipaparkannya, saat ini terdapat 27.877 dapur MBG secara keseluruhan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 63 juta orang. Dengan asumsi satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, menurut Dudung seharusnya kebutuhan dapur hanya sekitar 22 ribu unit.
“Kalau satu dapur saja misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22 ribu, tidak 27 ribu. Nah 5.000-nya ini ke mana?” katanya.
Selain dugaan penggelembungan jumlah dapur, Dudung juga menyinggung adanya praktik jual beli titik SPPG yang kini menjadi perhatian pemerintah.
Menurut dia, SK penetapan lokasi yang diterbitkan pejabat BGN sebelumnya memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dudung mengatakan dari 8.617 titik yang ditetapkan tersebut, sebanyak 6.138 titik ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
“SK itulah yang kemudian akhirnya menjadi jaminan untuk pinjam bank,” kata Dudung.
Ia juga mengungkap adanya skema yang dinilai menguntungkan pihak tertentu dalam pembangunan dapur MBG. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas yang kemudian disewakan kepada negara.
Dudung mencontohkan sebuah dapur yang dibangun dengan biaya sekitar Rp1,25 miliar, namun kemudian disewakan kepada pemerintah dengan nilai mencapai sekitar Rp4,8 miliar untuk kontrak empat tahun yang mampu di muka.
“Statusnya negara itu sewa, bukan milik,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan menggelar pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Dudung mengatakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah melibatkan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar tidak seluruh pembiayaan bergantung pada APBN.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban anggaran negara secara berlebihan.
“Kemungkinan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang baik, jadi CSR-nya digunakan untuk itu,” kata Dudung.
DKR Dukung MBG dan Minta Presiden Adakan Perbaikan Menyeluruh
Sebelumnya dilaporkan, pergantian pimpinan dalam BGN perlu diikuti dengan.evaluasi menyeluruh dan perbaikam sistimik dalam pelaksanaan MNG. Untuk itu presiden perlu segera membangun sistim yang kuat, aman dan transparan bersih dari korupsi. Hal ini disampaikan oleh Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Rabu (3/6)
“Tujuan MBG itu mulia dan penting, agar semua anak sekolah menjadi generasi penerus yang kuat dan cerdas perbaikan gizi adalah syarat utamanya.
Perlu Dewan Pengawas
Untuk itu menurutnya yang terpenting ada Dewan Pengawas dan otoritatif untuk mengawasi pelaksanaan program MBG. Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan evaluasi rutin setiap pelaksanaan MBG. Di setiap dapur.MBG ada petugas yang melaporkan data lengkap realtime pelaksanaan MBG di sekolah.
“Di dalamnya harus ada ahli gizi yang independen dan kompeten. Jangan lagi ada kasus keracunan pada siswa. Kalau ada kasus maka harus segera ada penanganan cepat dan tepat diiikuti evaluasi dan perbaikan agar tidak berulang,” ujarnya.
Harus Ada Ahli Gizi Pimpin BGN
Ia juga menegaskan pentingnya seorang ahli gizi dan praktisi yang kompeten dalam jajaran BGN yang memastikam keamanan dan mutu gizi progam MBG yang.dijalankan.
“Tanpa ahli gizi, BGN.tidak punya legitimasi menjalankan program MBG dan sulit mendapat kepercayaan masyarakat luas. padahal ini program strategis untuk masa depan Indonesia,” jelasnya.
Serahkan Pelaksanaan MBG pada POMG dan Kantin Sekolah
DKR mengusulkan agar pelaksana MBG bisa dilakukan oleh POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) dan kantin sekolah dibawah pengawasn kepala sekolah sehingga pertangunggjawaban ada di tingkat sekolah yang melaksanakan.
Dengan keterlibatan POMG maka penyerapan bahan makanan akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat pada nelayan, petani dan peternak. Kantin sekolah akan menyerap tenaga kerja setempat menumbuhkan lapangan kerja baru.
“POMG dan Kantin sekolah akan menumbuhkam semangat kerja dan berproduksi secara massif pada masyarakat yang akan.menciptakan gotong.royong secara nyata,” ujarnya.
“Pada tahap berikutnya POMG dan kanitin sekolah akan menjadi cikal bakal koperasi Merah.Merah Putih bukan hanya menyediakan kebutuham MBG tapi kebutuham masyarakat setempat,” jelas Roy Pangharapan.
Mulai dari Daerah Prioritas
DKR mendukung seluruh siswa mendapatkan pelayanan MBG seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun perlu dibangun secara solid dan bertahap.
Roy Pangharapan mengatakan bahwa MBG harus dimulai pada daerah-daerah prioritas yaitu pada sekolah-sekolah di daerah terpencil dan terisolir.
“Sekolah-sekolah prioritas tersebut ada di pulau-pulau terpencil, desa-desa di pegunungan, di hutan dan perkebunan tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah itu akan menajdi contoh di tempat lain yang secara bertahap akan masuk.meluas ke sekolah-sekolah di tingkat.kecamatan dan kabupaten dan kota,” papar Roy Pangarapan.
Memastikan Ketersediaan dan Distribusi Susu
Ia menambahkan bahwa peternakan sapi dan kambing harus sudah dimulai dan tersebar di seluruh pulau di seluruh Indonesia untuk.menyediakan susu bagi MBG.
“BUMN dan BUMD harus disiapkan untuk.pengadaan dan distribusi susu ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas,” jelasnya.
Susu juga akan didistribusikan oleh koperasi merah putih milik peternak di setiap daerah dan ikut meningkatkan ekonomi pedagang kecil..
Susu Untuk Bumil dan Balita di Posyandu
Setiap.posyandu sebulan sekali akan diiikuti gerakan minum susu untuk balita dan ibu hamil (bumil) untuk.memastikan gizi masyarakat.
“Perlu ada gerakan minum susu sebagai kampanye.kesehatam secara.masif di tingkat nasional.sampai kota dan kabupaten,” ujarnya.
Dengan demikian menurutnya program.MBG akan terpimpin dari istana negara sampai ke sekolah-sekolah dan posyandu seluruh Indonesia yang dilakukan secara sistimatis dan efisien tepat sasaran secara gotong royong antara pemerintah-rakyat dan pengusaha, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. (Web Warouw)
