JAKARTA – Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melontarkan kecaman keras terhadap ASEAN setelah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara tersebut kembali menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea. Dalam pernyataan yang dirilis Senin (27/7/2026) dikutip Bergelora.com, ia menyebut sikap ASEAN sebagai sesuatu yang “bodoh” serta menuduh blok Asia Tenggara itu mengikuti narasi Amerika Serikat (AS).
Pernyataan tersebut muncul setelah ASEAN menyampaikan keprihatinan atas pengembangan senjata nuklir Korea Utara dalam forum regional tahunannya pekan lalu.
ASEAN Serukan Denuklirisasi
Dalam Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) yang digelar pekan lalu, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang masih berlangsung.
Purbaya: Orang Indonesia Aja Ngga Percaya, Sangkanya Saya Nipu Angkanya Gubernur BI Perry Warjiyo Mengundurkan Diri
ASEAN juga menegaskan pentingnya dialog untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kim Yo Jong melalui pernyataan yang dimuat kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, mengaku sangat tidak puas dengan sikap forum tersebut.
Ia menilai ASEAN secara terang-terangan menunjukkan sikap bermusuhan dengan mengikuti seruan AS mengenai denuklirisasi, sekaligus mengabaikan konstitusi Korea Utara yang telah menetapkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir.
Kim Yo Jong juga menyebut tetap mempertahankan gagasan denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan kegagalan dalam cara berpikir strategis dan logika.
“Merupakan manifestasi dari mimpi liar yang bodoh dan tolol untuk terus berpegang pada denuklirisasi Semenanjung Korea yang secara konseptual maupun praktis sudah kehilangan maknanya,” katanya, seperti dikutip CNA.
Selain itu, ia memperingatkan ASEAN agar tidak “disalahgunakan sebagai corong bayaran Amerika Serikat”.
Korea Utara tegaskan status nuklir tak bisa diubah
Korea Utara selama bertahun-tahun menegaskan haknya untuk mengembangkan senjata nuklir dan program rudal balistik, meskipun keduanya dilarang berdasarkan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 2023, Pyongyang secara resmi memasukkan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam konstitusi.
Sebelumnya pada Juni lalu, Kim Yo Jong juga menyatakan bahwa program senjata nuklir Korea Utara merupakan “garis yang tidak bisa ditarik mundur”.
Pyongyang berulang kali menyebut dirinya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah sejak perundingan antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan mengenai ruang lingkup denuklirisasi dan pencabutan sanksi.
