JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo resmi dinyatakan mundur dari jabatannya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pagi ini di Gedung Bank Indonesia (BI) dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Adapun posisi Gubernur BI digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti. Menurut Prasetyo Hadi, Destry ditetapkan sebagai Gubernur BI sementara.
“Sesuai mekanisme, akan diterbitkan keputusan presiden pemberitahuan sekaligus secara hormat dari Gubernur Bank Indonesia,” kata Prasetyo Hadi.
“Untuk selanjutnya, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara, yang dimaksud sebagai Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry damayanti,” ujar Hadi.
Destry menegaskan bahwa jabatannya hanya sebagai pelaksana tugas sementara dan ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Bank Indonesia..
“Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, ini adalah pejabat gubernur sementara,” ujar Destry.
Dampak Mundurnya Perry
Mundurnya Perry Warjiyo dari posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Minggu (26/7/2026) mendapat sorotan dari kalangan analis dan ekonom. Sebabnya jelas: perubahan pada pucuk pimpinan otoritas moneter terjadi ketika rupiah masih berada di bawah tekanan sehingga berpotensi memengaruhi persepsi pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pengunduran diri Perry diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Senin (27/7/2026). Bagi para ekonom, pergantian kepemimpinan bank sentral tidak hanya menyangkut sosok pengganti, tetapi juga kredibilitas kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global dan pelemahan rupiah.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengunduran diri Perry berpotensi memicu ketidakpastian di pasar keuangan apabila pemerintah tidak segera menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
Menurut Huda, waktu pengunduran diri menjadi perhatian karena terjadi ketika rupiah masih berada dalam tekanan. Ketidakjelasan informasi berisiko memunculkan spekulasi yang dapat memperburuk sentimen pasar.
“Pengunduran diri Perry Warjiyo di tengah jalan ini menimbulkan tanda tanya bagi kalangan luas. Faktor apa yang menyebabkan Perry mundur dari jabatan Gubernur BI? Apalagi di tengah gejolak rupiah yang semakin merosot,” kata Huda melalui pesan singkat, Senin (27/7/2026).
Huda memperkirakan pasar dapat merespons negatif dalam jangka pendek. Namun, besarnya dampak akan sangat bergantung pada arah kebijakan BI setelah pergantian kepemimpinan.
Ia juga mengingatkan pemerintah harus menjaga kredibilitas kebijakan fiskal agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah.
“Apalagi jika mundurnya Perry ini berkaitan dengan fiskal yang semakin cekak. Moneter bisa dijadikan ujung tombak menambal fiskal. Intervensi seperti ini yang membuat ekonomi kita menjadi lebih gelap,” urainya.
Sebagai informasi, pada pembukaan perdagangan pagi tadi, nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan dengan melemah 9 poin atau sekitar 0,05 persen ke level Rp17.972 per dolar AS.
Pelemahan rupiah hari ini melanjutkan tren negatif yang sudah terjadi pada Jumat (24/7/2026), ketika rupiah ditutup turun 27 poin atau 0,15 persen dari Rp17.936 menjadi Rp17.963 per dolar AS.
Menurut Huda, figur pengganti Perry juga akan menentukan kepercayaan pasar. Karena itu, ia berharap pemerintah menunjuk sosok profesional yang memiliki pengalaman panjang di bidang moneter dan tidak terlibat politik praktis.
“Bu Destry [Pejabat Sementara Gubernur BI], menurut hemat saya orang yang capable untuk mengemban amanat baru di BI. Asal bukan Thomas yang diajukan sebagai DGS BI. Jika Thomas melaju jauh bahkan sampai ke Gubernur BI, ekonomi kita akan semakin suram,” sebutnya.
Pandangan serupa disampaikan ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat.
Achmad menilai pergantian gubernur BI tidak bisa dipandang sebagai sekadar pergantian pejabat. Sebab, BI merupakan lembaga independen yang memegang mandat menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Menurutnya, dampak terhadap pasar akan sangat bergantung pada proses transisi kepemimpinan. Jika dilakukan secara transparan dan profesional, gejolak masih dapat diredam. Sebaliknya, apabila dipersepsikan sebagai bentuk intervensi politik terhadap independensi BI, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
“Apabila transisi berlangsung transparan, profesional, dan menjamin kesinambungan kebijakan, gejolak dapat dibatasi. Akan tetapi, jika pergantian tersebut dipersepsikan sebagai hasil tekanan politik atau upaya memperlemah independensi BI, dampaknya akan menjalar dari pasar valuta asing ke APBN, perbankan, dunia usaha, dan akhirnya rumah tangga,” ujarnya.
Ia mengidentifikasi sedikitnya tiga risiko apabila proses pergantian kepemimpinan tidak berjalan baik. Pertama, meningkatnya tekanan terhadap rupiah karena investor mengurangi kepemilikan aset berdenominasi rupiah atau menunda investasi hingga arah kebijakan moneter lebih jelas.
Kedua, meningkatnya biaya pembiayaan pemerintah. Investor berpotensi meminta imbal hasil lebih tinggi atas Surat Berharga Negara (SBN), sehingga mempersempit ruang fiskal. Tekanan terhadap rupiah juga dapat memaksa BI mempertahankan suku bunga tinggi yang berdampak pada kredit perbankan, dunia usaha, hingga daya beli masyarakat.
Ketiga, terganggunya independensi BI apabila proses pemilihan gubernur baru dipengaruhi kepentingan politik atau kebutuhan fiskal jangka pendek.
“Jika gubernur baru dipilih karena kesediaannya mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, Indonesia berisiko memasuki kondisi dominasi fiskal. Dalam situasi tersebut, kebijakan moneter bukan lagi terutama diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan rupiah, tetapi digunakan untuk meringankan pembiayaan APBN,” tuturnya.
Karena itu, Achmad menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian kepada publik mengenai alasan pengunduran diri Perry sekaligus memastikan proses pemilihan gubernur BI berlangsung terbuka, berbasis kompetensi, dan tetap menjaga independensi bank sentral.
“Mundurnya Perry Warjiyo dapat menjadi transisi kelembagaan yang terkendali, tetapi juga dapat berubah menjadi krisis kepercayaan. Pembeda di antara keduanya adalah transparansi, kepastian prosedur, dan jaminan bahwa Bank Indonesia tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan fiskal,” tutur Achmad.
Bukan Faktor Tunggal Penekan Rupiah
Meski pasar berpotensi bereaksi negatif dalam jangka pendek, tidak semua ekonom menilai pergantian gubernur BI akan langsung mengubah arah pergerakan rupiah. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi justru menilai tantangan terbesar tetap berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali bank sentral.
Menurut Ibrahim, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipicu faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang masih memanas. Konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah dinilai terus menciptakan ketidakpastian sehingga menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
“Ya, kita lihat bahwa saat ini masih terjadi konstelasi perang yang bahkan sudah melebar. Ini membuat rupiah terus mengalami pelemahan,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Senin.
Ia menilai pemerintah memang menginginkan rupiah kembali menguat ke kisaran Rp16.500 per dolar AS. Namun, target tersebut dinilai sulit dicapai dalam waktu dekat karena tekanan eksternal masih besar.
Selain faktor global, Ibrahim menilai berbagai program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar turut memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fiskal nasional. Kombinasi kedua faktor itu membuat tekanan terhadap rupiah masih berlanjut.
Dalam situasi tersebut, ia menilai Perry telah berupaya menjaga stabilitas rupiah selama menjabat sebagai Gubernur BI. Namun, tekanan yang dihadapi terlalu besar sehingga nilai tukar belum mampu pulih secara signifikan.
“Kemarin dengan gentleman, Gubernur Bank Indonesia Bapak Perry Warjiyo mengundurkan diri, memberikan kesempatan kepada bawahannya maupun teman-temannya untuk memimpin Gubernur Bank Indonesia. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa,” ujarnya.
Meski demikian, Ibrahim mengingatkan pergantian gubernur BI bukan berarti persoalan rupiah akan otomatis terselesaikan.
“Siapa pun yang memimpin Bank Indonesia saat ini sangat sulit untuk membuat rupiah kembali mengalami penguatan karena masalah geopolitik,” ucapnya, sembari mengingatkan bahwa tekanan perekonomian di dalam negeri juga menjadi faktor penentu pergerakan Mata Uang Garuda. Ini yang membuat rupiah kembali mengalami pelemahan,” sambung Ibrahim.
