JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat kecewa di tengah upaya pemerintah bekerja keras mewujudkan pembangunan infrastruktur masih ada pejabat pemerintah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana yang menimpa pada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau Pameran Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (27/8) sore.
Presiden mengaku telah berkali-kali menyampaikan mengenai perlunya memperbaiki sistem. Tapi diakui Presiden, jika ini juga terkait dengan integritas dan moralitas dari pejabat-pejabat kita.
“Sudah berapa sih yang sudah ditangkap, baik di OTT oleh KPK maupun Saber Pungli? Kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan, atau mungkin bahkan sudah ribuan,” ujar Presiden.
Tidak Dilindungi
Sebelumnya, terkait dengan adanya pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan, bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Bahkan pemerintah, menurut Seskab, akan segera mengambil tindakan terhadap pejabat terkena OTT itu.
“Siapa saja yang terkena OTT maka pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan, dan segera yang bersangkutan akan diambil tindakan dibebastugaskan, dipecat dari jabatannya,” kata Pramono menjawab wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Ke-85 Periode III Tahun 2017 Progam Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (26/8) pagi.
Pernyataan tersebut disampaikan Seskab menanggapi pertanyaan wartawan terkait penangkapan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, yang terkena OTT KPK pada Kamis (24/8) lalu.
Seskab menegaskan, bahwa sikap Pemerintah ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya Dirjen Perhubungan Laut, tapi berlaku bagi siapa saja pejabat yang terkena OTT.
Ke depan, lanjut Seskab, kalau ini terjadi lagi (OTT kepada pejabat) maka pemerintah akan segera membebaskan dari jabatannya, dan meminta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.
Ada ‘Progress’nya
Kepada Bergelora.com dilaporkan, terkait pembangunan infrastruktur itu sendiri, Presiden Jokowi menilai Pameran Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Indonesia telahmenunjukkan bahwa penggerjaan infrastruktur di lapangan itu sudah ada yang hampir selesai, ada yang proses masih 30 persen, ada yang 60 persen, ada yang 70 persen, dan itu ada yang sudah selesai.
“Ini hasil jepretan fotografer ini ingin kita tunjukkan,” terang Presiden seraya menambahkan, banyak sekali belum ia lihat, lebih dari separuh yang dipamerkan.
Dengan melihat (pameran fotografi) itu, baik waduk, kemudian pelabuhan, airport yang kecil-kecil, kemudian jalan tol, menurut Presiden, menunjukkan bahwa progress perkembangan pekerjaan infrastruktur kita ini.
“Kita ingin membangkitkan sebuah optimisme bahwa progress-nya itu betul-betul ada dan riil ada di lapangan,” tegasnya.
Harapan Presiden Jokowi, 245 proyek strategis nasional bisa selesai pada 2019. Tapi diingatkannya, bahwa kendala-kendala di lapangan itu pasti ada.
“Kita juga tidak menutup itu. Ada yang pembebasannya 1-2 masih bermasalah sehingga konstruksi di lapangannya juga tidak berjalan. Tapi setiap masalah selalu kita bicarakan dalam Rapat Terbatas,” ucap Presiden.
Mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau Pameran Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Indonesia itu di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (ZKA Warouw)
