JAKARTA- Dokter dokter Indonesia yang tergabung dalam PDIB mendatangi BPJS Kesehatan menyampaikan pandangan tentang rencana defisit oleh BPJS Kesehatan yang merugikan semua pihak dari negara, rumah sakit, dokter, farmasi dan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan kepada BPJS Kesehatan pada Senin (24/9) di Jakarta.
Dr. Patrianef menyampaikan agar BPJS Kesehatan harusnya berterus terang kepada Presiden bahwa dana BPJS Kesehatan memang defisit.
“Kalau perlu meminta DPR melakukan perubahan Undang-Undang sehingga BPJS Kesehatan tidak didesain defisit lagi. BPJS Kes harus bisa meyakinkan semua pihak bahwa degradasi pelayanan yang terjadi justru akibat defisit,” ujarnya.
Menurutnya, BPJS Kesehatan sebaiknya tidak membungkus defisit dengan kalimat ‘mis-match’ tetapi berterus terang ada defisit sehingga semua pihak paham memang ada masalah dihulu yang harus diselesaikan
“Terutama bahwa RI 1 harus tahu ada masalah dalam anggaran BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Terjadi degradasi pelayanan kesehatan yang menurutnya akibat defisit dan hal ini tidak selayaknya disampaikan kepada publik akibat defisit ini. BPJS Kesehatan menyatakan bahwa kinerja mereka bagus dengan menyatakan hanya ada 5% tunggakan.
“Ini dibantah oleh PDIB bahwa tunggakan itu seharusnya dihitung dari PBPU dan itu mencapai 12 juta dari 26 juta peserta atau sekitar 46%. Angka yang sangat besar dan salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan,” katanya.
BPJS kesehatan menurutnya jangan menciptakan hantu-hantu dengan menyatakan dokter fraud.
“Jika ada dokter yang fraud sebaiknya dibongkar, jangan hal ini dipelihara untuk memojokkan dokter Indonesia,” katanya.
Dr. Jamesallan dalam pertemuan itu mempertanyakan apa saja usaha BPJS Kesehatan memperbaiki tarif Ina CBG yang rendah sehingga menurunkan mutu pelayanan.
“Konflik dokter dan BPJS kesehatan agar dihentikan terutama terkait pelaporan dokter ke Mabes Polri terkait hoax,” katanya.
PDIB Sudah melaporkan BPJS kesehatan ke Mahkamah Agungterkait Perdirjampelkes dan mempertanyakan sikap BPJS kesehatan terhadap gugatan itu.
“Agar BPJS Kesehatan fokus di kuratif saja dan tidak mencampur adukkan dengan preventif di Puskesmas,” ujarnya.
Dr. Enozthezia dalam pertemuan itu menyarankan sistem online dan terbuka sehingga data BPJS Kesehatan bisa dilihat semua pihak. Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan menghentikan penambahan anggota sampai diperbaiki semua kekurangan yang ada.
“BPJS Kesehatan seharusnya menyesuaikan tarif sesuai dengan data real yang ada,” tegasnya.
Dr. Tedy Harto mempertanyakan sikap BPJS Kesehatan terhadap penggunaan dana kapitasi yang diselewengkan kepala daerah
Dr. Nurlan Silitonga menegaskan bahwa PDIB merupakan Perkumpulan yang netral. PDIB siap membantu penguatan FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi agar berdaya guna dengan memanfaatkan ketrampilan dari brliau dan berkerja sama dengan Asosiasi Faskes
Dr. Antonny Halim mempertanyakan sikap BPJS Kesehatan terhadap kritikan di media sosial. Ia juga mempertanyakan cara BPJS Kesehatan menangani utang yang menumpuk di FKRTL.
Atas semua pertanyaan dokter-dokter yang tergabung di PDIB dijawab oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris bahwa sebagian besar pertanyaan perlu penjelasan teknis dari jajaran dibawah Direksi dan diperlukan pertemuan berikutnya dengan jajaran deputi direksi.
Jawab tersebut tidak memuaskan PDIB, tetapi minimal diskusi akan memberikan masukan kepada pihak BPJS Kesehatan bahwa ada masalah mendesak kualitas pelayanan yang harus diselesaikan.
“Kesempatan yang terbatas juga membuat PDIB tidak bisa menyampaikan semua masalah yang ada,” demikian Dr. Patrianef.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris dan dokter Maya selaku direksi BPJS Kesehatan dan seluruh jajaran deputi direksi, sekretaris utama. Sementara dari pihak dokter Indonesia dihadiri Dr. Patrianef, Dr. Jamesallan Rarung, Dr. Tedy Harto, Dr. Nurlan Silitonga, Dr. Antonny Halim, Dr. Eno Enozthezia, Dr. Maysarwati Wali, dan Dr. Erta Priadi Wirawijaya. (Web Warouw)
