JAKARTA- Seluruh rakyat harus membangun upaya rekonsiliasi pasca Pemilu 2019, karena setiap warga negara berkepentingan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan oleh Jeirry Sumampow Koordinator Komite Pemilih Indonesia atau TePI Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (22/4).
“Jadi prinsipnya kami semua mendukung inisiatif rekonsiliasi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mendukung Muhammadiyah menjadi mediator rekonsiliasi kedua Paslon. Dan itu harus kita suarakan terus agar segera diimplementasikan,” tegasnya.
Sebelumnya diadakan pertemuan untuk menegaskan Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4).
Mantan Humas Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) ini menjelaskan Pertemuan itu telah sepakat menegaskan bahwa Pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak pada 17 April 2019 telah selesai diselenggarakan. Indonesia menandai babak baru perjalanan demokrasi elektoralnya dengan menyelenggarakan pemilu untuk memilih lima posisi sekaligus secara bersamaan pada waktu dan TPS yang sama.
Pemilih menunjukkan antusiasmenya yang sangat luar biasa. Rakyat bersemangat datang ke TPS untuk memberikan suaranya di lima surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.
“Apresiasi kita semua untuk seluruh rakyat Indonesia, penyelenggara, peserta pemilu, dan seluruh elemen bangsa yang sudah jadi bagian dari kerja besar Pemilu 2019,” demikian Jeirry menjelaskan.
Namun menurutnya, dinamika pemilu nampaknya belum selesai. Di tengah proses rekapitulasi penghitungan suara yang masih berlangsung, muncul pernyataan kemenangan untuk kelompoknya masing-masing. Akibatnya ada keraguan, kebingungan, dan pertentangan di antara sesama warga.
Sehubungan itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang berkumpul menyatakan sikap meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses dan tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini masih berlangsung secara manual dan berjenjang di tingkat kecamatan, yang untuk berikutnya akan dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan akhirnya secara nasional di KPU RI.
Semua pihak, khususnya pasangan calon, partai politik, caleg, maupun tim kampanye dan tim pemenangan diminta mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. Elit diharap tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan bisa membelah sesama warga masyarakat. Kedepankan perilaku yang proporsional dan berbasiskan komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional sesuai dengan aturan hukum yang ada.
Semua pihak diminta untuk menempuh proses hukum sesuai mekanisme yang ada bila menemukan dugaan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu yang masih berlangsung. Aparat penegak hukum baik Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan mutlak bekerja secara transparan, profesional, akuntabel, dan adil dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran pemilu yang mereka tangani.
KPU beserta jajaran diharapkan tetap menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam menuntaskan tahapan pemilu yang masih berlangsung. Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang responsif dan terukur dalam merespon berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta tidak terjebak pada spekulasi yang bisa berkembang liar menjadi ketidakpercayaan pada proses yang sedang berjalan.
Bawaslu diminta untuk melakukan pengawasan yang optimal atas proses tahapan yang masih berjalan khususnya rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang. Serta memproses temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang ada sesuai dengan jadwal dan prosedur yg berlaku.
Kepada seluruh pemilih diharap tetap mengedepankan sikap damai dan proporsional terutama menyikapi berbagai pemberitaan yang memerlukan klarifikasi dan pengecekan atas kebenaran dan validitasnya. Jangan mudah terprovokasi apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan akurasinya.
Semua yang hadir mewakili lembaga masing-masing dan bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil adalah Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto; Koordinator Komite Pemilih Indonesia atau TePI Indonesia Jeirry Sumampow; Direktur Perludem, Titi Anggraini; Direktur Pusako Padang, Feri Amsari; Pengamat Politik dan Dosen Arif Susanto; Direktur NetGrit, Hadar Nafis Gumay; Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo; Pengiat Lingkungan, Chalid Muhammad; Peneliti Formappi, Lucius Karus; Direktur KoDe Inisiatif, Veri Junaidi; mantan anggota Bawaslu RI, Wahidah Suaib dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. (Web Warouw)
