PONTIANAK- Tugas bidan desa tidaklah mudah, karena di atas bahu bidan desa terletak beban untuk menurunkan Angka kematian Ibu dan bayi. Angka kematian Ibu dan Bayi adalah salah satu indikator utama yang digunakan oleh dunia untuk menilai kemajuan suatu bangsa. Demekian anggota Komisi IX DPR RI, dr. Karolin Margret Natasa dalam Pertemuan Forum Bidan PTT di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/3) lalu.
“Untuk itu, pemegang kebijakan di pusat harus segera dapat menyelesaikan permasalahan Bidan PTT. Bidan PTT harus diberikan prioritas untuk diangkat CPNS tanpa tes,” tegasnya menjawab semua keresahan Bidan PTT.
Karolin berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah memberikan surat rekomendasi pengangkatan Bidan PTT sebagai CPNS.
“Saya meminta kepada seluruh bidan PTT sebaiknya bertemu dengan kepala daerah, bersilaturahmi untuk meminta rekomendasi. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Kepala Daerah tolong diperhatikan bidan desa. Karena walaupun mereka pegawai pusat tetapi mereka bertugas di wilayah kerja anda semua. Juga tolong diperhatikan mengenai fasiitas dan kelayakan untuk tempat memberikan pelayanan kepada pasien. Karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan oleh bidan di wilayah terpencil,” jelasnya kepada Bergelora.com di Pontianak.
Kepada bidan PTT Karolin berpesan untuk bekerja sebaik-baiknya dan terus berjuang sekuat-kuatnya mengingatkan kepada para pemegang kebijakan dan perlu diadakannya follow up oleh Kepala Dinas Kesehatan, Walikota, Bupati dan semua anggota DPRD.
“Komisi lX akan segera memanggil Menkes menanyakan bagaimana kelanjutan dan prosesnya sehingga teman-teman bisa diangkat CPNS,” ujarnya
Acara dibuka oleh Ketua Forum Bidan PTT Provinsi Kalbar, Ria Andriani dengan mengapresiasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Barat. Ketua Forum Bidan PTT Indonesia, Lilik Dian Ekasari, juga menyampaikan permasalahn yang dihadapi oleh bidan PTT saat ini.
“Diskriminasi dan kontrak kerja sebagai pegawai tidak tetap merupakan persolan mendasar yang harus segera disudahi. Pemerintah pusat haruslah memberikan kepastian kerja pengangkatan bidan PTT menjadi CPNS melalui formasi khusus tanpa syarat,” ujarnya.
Lilik juga menandaskan kalau bidan desa PTT sekarang sudah waktunya menjadi PNS Pusat.
Untuk itu dirinya memohon kepada Gubernur Kalimantan Barat dan anggota DPR dapat membantu mendorong kepala daerah di kabupaten/kota agar dapat memberikan surat rekomendasi kepada bidan PTT di Kalimantan Barat tentang kebutuhan bidan desa.
“Surat itu penting agar dapat ditujukan kepada pemerintah pusat untuk pengangkatan menjadi PNS pusat,” sambungnya.
Pendopo Gubernuran Kalimantan Barat dipenuhi ratusan Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Provinsi Kalimantan Barat. Acara yang digagas Forum Bidan PTT se Provinsi Kalbar mengetengahkan tema Selamatkan Ibu Melahirkan, Selamatkan Bidan PTT. Hari itu dilakukan konsolidasi dan audiensi bersama Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH dan Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa. (Eka Pangulimara H)
