PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis MH meminta agar Presiden Joko Widodo segera memerintahkan pengangkatan bidan PTT untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) karena telah mengabdi bertahun-tahun.
“Presiden jangan mendiamkan. Karena keputusan ini ada di tangan Presiden. Supaya bidan PTT yang masih terlantar ini agar dapat diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di desa-desa diberikan fasilitas yang memadai,” tegasnya dalam Pertemuan Forum Bidan PTT di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/3) lalu.
Menurut Gubernur, Bidan PTT (pegawai tidak tetap) selama ini yang menjaga kualitas manusia Indonesia sejak dalam kandungan sampai kelahiran bahkan balita. Peran bidan di setiap pertemuan Posyandu memastikan kesehatan ibu dan anak dengan imunisasi dan pemberian vitamin. Tugas utama ini telah puluhan tahun dijalankan tanpa terhenti agar ibu dan anak terhindar dari ancaman penyakit menular dan gizi buruk.
“Bagaimana mungkin masyarakat Indonesia bisa sehat? Bagaimana mungkin kita bisa menurunkan angka kematian ibu melahirkan, mengurangi gizi buruk? Kalau tidak ada peranan bidan PTT selama ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan untuk membangun manusia Indonesia berkualitas seutuhnya harus itu dimulai dari dalam kandungan makanya ada peran bidan untuk menjaga ibu hamil danbayi dalam kandungan.
“Karena kalau ada virus-virus tertentu maka bisa mengancam kelahiran yan gbisa berakibat kecacatan dan justru akan menjadi beban negara. Oleh karena itu negara pasti akan sangat membutuhkan peran bidan ditengah masyarakat masyarakat,” ujarnya.
Cornelis menyesali peraturan pemerintah pusat yang menghentikan bidan PTT yang sudah bekerja selama 9 tahun. Untuk itu Gubernur meminta agar seluruh bupati dan walikota di Kalimatan Barat segera mengumpulkan data bidan di propinsi ini.
“Kepada bupati dan walikota yang ada diseluruh Kalbar, data jumlah bidannya berapa yang pernah PTT tetapi sudah tidak diperbolehkan ikut PTT kembali. Semua bidan yang sudah bekerja 9 tahun harus kita perjuangkan menjadi PNS tanpa tes,” tegasnya.
Jumlah bidan desa di wilayah Kalimatan Barat sebanyak 1.644 orang yang terdiri dari bidan PNS sebanyak 899 orang dan bidan PTT sebanyak 745 orang yang tersebar di Singkawang, Mempawah, ketapang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, Kayong Utara dan Kuburaya.
“Padahal kita butuh 5.000 bidan di Kalimatan Barat. Nasib bidan PTT yang sudah mengabdi kepada negara tidak jelas. Negara tidak akan bangkrut untuk membayar gaji bidan,” ujarnya.
Cornelis menyatakan dukungannya pada Forum Bidan PTT dan berharap perjuangannya bisa segera berhasil dan jangan berkecil hati sambil terus semangat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. (Eka Pangulimara H)
