PARIGI- Pelaksanaan Sail Tomini yang di rencanakan pada september 2015 harus di tinjau kembali. Pasalnya selain tak memberi asas manfaat untuk masyarakat Parigi Moutong (Parimo), besarnya anggaran pelaksanaan Sail Tomini mengganggu anggaran pembangunan. Anggaran APBD Parimo yang terserap amat besar yakni sebanyak Rp 180 Milyar hanya untuk kegiatan seremonial itu.Demikian Sekretaris Umum Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Tomini Raya (Permadani Raya), Mirza kepada Bergelora.com di Parigi, Jumat (6/3).
“Selain itu pembangunan terhenti terjadi karena semua unsur dikonsentrasikan untuk mensukseskan Sail Tomini. APBD Parimo bakal bablas hanya untuk Sail Tomini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah dan menteri yang terkait dengan pelaksanaan Sail Tomini harus mengedepankan azaz efesien, efektif dan manfaat. Pelaksanaan kegiatan ini mesti di pertimbangkan kembali oleh pihak terkait.
“Karena selain hanya menghamburkan uang rakyat, menghambat pembangunan serta tak memberi manfaat jangka panjang maupun pendek kepada rakyat. Jika lebih banyak mudaratnya lebih baik dibatalkan saja, tegasnya.
Seharusnya menurut Mirza, masyarakat Parigi Moutong yang kesehariannya berprofesi sebagai petani di sawah dan kebun dan nelayan di laut yang mesti di perhatikan kondisinya.
“Potensi itu yang mesti di kembangkan bukan pariwisata yang katanya mendongkrak Perekonomian sementara mayoritas rakyat Parimo tetap dengan hidup miskinannya,” ujarnya.
Semua unsur pemerintah termasuk Pemkab Parimo menurutnya semestinya jeli melihat problem utama yang di hadapi dan di alami rakyat agar bisa memberi solusi yang tepat untuk menuntaskan masalah tersebut.
Semua masalah rakyat seharus katanya dipelajari untuk diselesaikan sesuai dengan masalahnya. Misalnya Jika masalah petani adalah kurangnya pasokan pupuk jawabannya harus di kasih pupuk. Suatu hal yang salah di lakukan jika masalahnya pupuk solusi yang di berikan adalah kegiatan yang sifatnya seremoni dengan alasan akan mendongkrak perekonomian.
“Pertanyaan yang muncul di benak kami adalah apa yang akan di dapatkan petani, nelayan dari kegiatan yang pada dasarnya hanya mendorong pengembangan di sektor pariwisata?” katanya.
Sail Tomini menurutnya akan berlangsung sesat, namun setelah selesai menurutnya masyarakat akan kembali terlilit oleh persoalan sehari-hari tanpa ada jalan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Hal ini sama halnya dengan menyuruh petani, nelayan untuk bekerja di kantor, bukan di bidang yang ia kuasai. Yang mesti di tuntaskan adalah masalah utama di masyarakat saat ini,” ujarnya.
Untuk itu Permadani Raya menegaskan menolak pelaksanaan Sail Tomini yang akan datang dan berharap agar semua pihak yang terkait baik pemerintah pusat maupun daerah menggunakan limit waktu yang ada untuk mempertimbangkan kembali dan memikirkan dengan bijak terkait kegiatan tersebut.
“Kami juga akan menggalang petisi untuk disurati kepada beberapa kementerian yang terkait di antaranya adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan penolakan rakyat Parimo atas agenda Sail Tomini. Kami juga akan melakukan aksi penolakan,” tegasnya. (Lia Somba)
