PALU- Karena tidak ada kejelasan yang berlarut-larut dari pemerintah selama setahun lebih, sebanyak 4.000 korban Gempa Palu melakukan reklaiming tanah di Petobo Atas. Hal ini merupakan kesepakatan para Totua Adat Petobo, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat korban di Petobo yang menegaskan kembali bahwa lahan Petobo Atas itu milik rakyat Petobo.
“Sesuai Konstitusi, Pasal 33 UUD 1945, juga UU Pokok Agraria Nomor 5/1960, dan dikuatkan oleh PP No 10/1961, menjamin untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan warga, apalagi untuk pemenuhan hak hunian layak korban bencana,” tegas Anjas Lamatata, Sekretaris Panitia Reclaiming kepada Bergelora.com di Palu, Minggu, (17/11).
Ia menjelaskan, pasca bencana yang dialami rakyat di PADAGIMO (Palu, Donggala, Sigi, Parmout) pada 28 September 2018 setahun lebih yang lalu, sampai hari ini menyisakan banyak hal sebagai problem turunan dari sejumlah problem pokok yang tidak dibereskan sejak awal.
“Kami tidak bisa menunggu ketidaksiapan mitigasi dan ketidak kesigapan Pemerintah menangani bencana,” Mohamad Rino Ketua Panitia Reclaiming
Petobo, adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang terdampak paling parah, selain Balaroa, Palu Barat dan Jono Oge Kabupaten Sigi. 184,5 hektar tanah warga, 1.050 bangunan, dan lebih 900 jiwa WNI orang Petobo meregang nyawa, diluluh-lantak gulungan lumpur likuefaksi, pembuburan tanah.
Kini setahun lebih berlalu, 4.000 jiwa lebih korban dari 1.670 kepala keluarga Warga Kelurahan Petobo yang selamat, tua-muda, anak-anak, bertahan hidup di area Petobo Atas, Raranggavana, sebelah timur atas dari bentangan selatan-utara tanggul Gumbasa.
“Kami, 4.000-an Jiwa lebih anak bangsa Republik ini, sampai kini, mendapatkan informasi terkait hak atas Hunian Tetap (Huntap), pun tidak jelas,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua Satga Bencana pada Oktober 2019 batal meninjau Petobo Atas. Presiden Jokowi pun dalam lawatannya pada awal Nopember 2019 tidak menengok Petobo.
“Padahal disinilah Sejarah Geologi Dunia mencatat sebagai fenomena likuefaksi terbesar abad ini. Hanya di catat sejarah. Tidak ditimpali dengan kebijakan Negara,” tegasnya.
Umar H. Pantorano yang memimpin BKM Petobo menjelaskan berdasar dokumen warga, ratusan hektar tanah di Petobo Atas adalah lahan garapan leluhur, sampai pada suatu hari di tahun 1992, bentangan 1.600 meter ini dibagi menjadi dua, yakni 800 meter diberikan kepada warga Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi.
“Kami paham betul soal asal-usul tanah di sini, makanya kami setuju dan sangat berharap Pemerintah segera bangun HUNTAP disini,” sambung Nur Hasan, mantan Lurah Petobo.
Senada dengan keduanya, Mohamad Rino yang iktu mendirikan Forum Warga Korban Gempa/Likuefaksi Petobo, menambahkan, pada tahun 2015 justru kami dibantu oleh Gubernur.
“Ia perintahkan Kadis PU untuk bantu kami alat-berat lakukan Land-Clearing di 115 Hektar disini, dan kami swadaya mengerjakannya lebih dari 2 bulan,” katanya. (Lia Somba)
