Jangan berbuat sesuatu hal yang anda tidak ingin orang lain melakukan terhadap anda. Melainkan berbuatlah apa yang anda ingin agar orang lain memperlakukan anda secara positif terhormat dan saling menghargai timbal balik. Christianto Wibisono, Anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat 2014, menyoroti konflik di dalam tubuh Partai Demokrat yang terjadi belakangan ini, kepada pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Christianto Wibisono
SELAKU mantan anggota Komite Konvensi Partai Demokrat saya tentu prihatin dengan situasi yang menimpa perpolitikan kita, bukan hanya terhadap Partai Demokrat tapi terhadap keseluruhan kehidupan berpartai dan berpileg, berpilpres dan berpilkada. Semuanya dikuasai oleh karakter Brutus Ken Arok Machiavelli 3in1. Tiada hari tanpa berita selingkuh politik antara politisi anti dari partai polan menggalang koalisi. Besoknya partai C mengalami dualism pro dan kontra kepemimpinan. EO berkeliaran membentuk Tim sus dan jadi penyelenggara KLB atau Munaslub atau Muktamar Khusus. Semua demi mengkudeta “partai tertentu” sebagai target untuk dijadikan wahana tampil sebagai capres 2024. Semua memakai UU yang memang hanya mengakui partai tersahkan dan lolos untuk ikut pemilu yang kelihatannya masih tidak akan dibiarkan lebih banyak dari 15 partai yaitu yang sekarang ada di DPR 9 partai serta 4 partai local Aceh.
9 partai nasional yang lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019 adalah PDIP 128, Golkar 85, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, Demokrat 54, PKS 50, PAN 44, PPP 19. Ada 5 partai yang tidak lolos ambang batas yaitu : Partai Garuda no urut 6) Beringin Karya Berkarya ( 7), Partai Perindo (9) Partai Solidaritas Indonesia (PSI no 11) dan Hanura (13). Dibelakang Garuda ada Mbak Tutut dan dibelakang Berkarya ada Tommy Soeharto. Tidak jelas mengapa tokoh seperti A Hok (BTP) dikenakan pasal larangan jadi pejabat public atau elected officials padahal hanya terpidana kasus “penistaan dibawah 5 tahun”. Tapi ada kasus, meski terpidana kasus penghilangan nyawa ada orang tetap boleh mendirikan dan jadi ketum partai serta otomatis berhak jadi capres dan menang jadi presiden bila terpilih. Elite politik selalu gemar menyapu semua isu dibawah karpet . Dan juga tidak tuntas membicarakan kriteria orang bisa jadi presiden itu bukan hanya formal legalnya bebas dari kasus atau mantan terpidana. Tapi sebetulnya harus jelas dikualifikasi dan diverifikasi secara detail rekam jejaknya semasa jadi pejabat public. Atau tingkah lakunya waktu merupakan bagian dari dinasi Menteng yang sudah menguasai Republik sejak 1945. Yang jelas pasti akan terus berkuasa seabad ini bahkan melampaui 2045.
Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan slogan yang bertaburan dan sesekali diungkap lewat medsos dan kasus korupsi atau selingkuh politik .Yang terbongkar oleh konflik internal antar dinasti partai, dinasti Menteng dan dinasti elite oligarki. Bahwa diantara sesama sepupu, paman keponakan dan mantan suami istri atau antara selingkuhan sex yang bercampur politik vulgar. Sejarah dinasti dunia dari Romawi sampai Tiongkok dan Nusantara disusupi kisah anak yang mengkudeta ayahanda prabu atau perang saudara habis habisan Bharata Yudha antara keturunan Mahabharata
Dalam kontestasi dan kompetisi meritokratis mestinya perlombaan harus berdasar meritokrasi dan bukan mengandalkan factor predator “sara” seperti yang terjadi dalam Kasus A Hok vs Anies Baswedan dan Prabowo vs Jokowi yang untung bisa terselesaikan secara “magnanimous, menang tanpo ngasorake” sebagai satu trobosan jalan keluar orisinal dari bahaya bubarnya Republik Indonesia.
Karena itu ketika saya menulis satire Presiden Jokowi jadi Ketua MPR 2024-2045 itu sebetulnya ingin memberi resep penyelamatan Indonesia dari ancaman bubar dan lenyap seperti Uni Soviet dan atau Yugoslavia. Tapi juga ingin agar Indonesia survive dan menjadi kekuatan ke-4 sedunia dalam kualitas agar tidak dibully oleh All England yang disponsori Yonex dalam kasus pengucilan tim Indonesia akibat Covid yg diskriminatif rasis.
Resep apa yang bisa diberikan pada elite 9 partai yang sekarang menentukan apakah akan membuka peluang calon presiden independent nonpartai. Sedang dikalangan partai sendiri, sebagan terancam akan tidak lolos ambang batas parlemen 7%. Memang elite Indonesia kocak dan lucu ambang batas parlemen dipatok 7% ; kalau jadi dinaikkan dari 4%.Sedang persyaratan presiden malah dituntut oleh Sebagian elite yang idak kebagian system parpol, bisa dan boleh nol % . Sungguh sesuatu yang “dungu ganda ” dan “stunting pikiran”.
Capres harus dari partai, tapi multi partai hanya menghasilkan partai gurem yang sulit mencalonkan kandidat berkualitas. Akhirnya juga akan mengerucut jadi 2 calon seperti pengalaman 2014 dan 2019. Sekarang dari 7 presiden, 10 wapres, 8 Perdana Menteri, dan 19 waperdam dari 749 total menteri hanya 87 terkait kekerabatan 31 keluarga atau hanya 11,62%. Sedang di Jepang 1/3 dari Perdana Menteri adalah kerabat PM.
Di Indonesia Presiden pertama adalah ayahanda presiden ke 5 (wapres ke-8) yang juga mengorbitkan cucu (Puan Maharani jadi wanita Menko pertama dan Ketua DPR wanita pertama di ASEAN). Yang akan memimpin Summit of Women Speakers 2021. Bung Karno mengangkat 25 menteri di Kabinet Presidensial pertama yang hanya berusia 87 hari dari 19 Aug -14 Nov 1945. Setelah itu 9 PM mengangkat 159 menteri kabinet parlementer sampai 9 April 1957. Setelah itu Bung Karno memimpin kabinet presidensial dengan rekor 100 menteri kabinet Dwikora (24 Feb 1966-29 Maret 1966) dengan total jumlah menteri yang diangkat Bung Karno 167 orang termasuk 25 yang diangkat pada Kabinet presidensial 1945.Sejak 25 Juli 1966 Jendral Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera mulai mengangkat menteri sampai total 32 tahun membentuk Kabinet Pembangunan I-VII total 175 menteri. Presiden Habibie mengangkat 16 menteri baru dan melanjutkan 26 menteri lama. Presiden Gus Dur membengkakkan lagi jumlah menteri 52 orang yang dibongkar pasang gonta ganti portofolio. Presiden Megawati hanya mengangkat 17 menteri baru melanjutkan17 menteri lama. Presiden SBY menambah 17 portofolio Wakil Menteri meski jumlah menteri kabinet dibatasi oleh UU Kementerian hanya 34 orang. Maka total menteri (dan wamen) yang diangkat oleh Presiden ke-6 itu menjadi 106 orang. Sejak memimpin Kabinet Kerja dan reshuffle KIM total menteri baru Presiden Jokowi adalah 96 termasuk (17 wamen) serta melanjutkan 11 menteri lama seperti Jusuf Kalla, Wiranto, Mahfud, Rizal Ramli, Luhut B Panjaitan, Rini Sumarno . Sofyan Jalil, Sri Mulyani, Bambang Brojonegoro,Darmin Nasution. Khofifah.
Sejak hari Jumat 19/3/2021 beredar postingan duet capres cawapres yaitu Puan Muldoko dan JK – AHY. Serta polemic antara putri salah satu pendiri Partai Demokrat, Vera Febianthy dan seorang wanita yang bernama dokter Mary mengklaim sebagai “istri Vence Rumengkang” (ayahanda Vera) membela KLB Deli Serdang yang dibantah keras oleh Vera. Sebagai pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPR Vera memposting bantahan keras di medsos atas klaim orang yang “mengakuisisi” posisi ayahandanya sbg salah satu dari 99 Pendiri PD yang real.
Kolom ini mengharapkan elite kita segera mengakhiri eksploitasi postingan “sexpoliticking”. Sebab kalau berita selingkuh sex dan politicking dikumpul kebokan, maka riwayat biodata biografi sebagian besar elite kita pasti akan terungkap bila meledak jadi perang saudara. Misalnya rebutan harta karun ex pejabat Pertamina Tahir antara istri muda Ny Kartika (dari Nganjuk) dan putra istri pertama di intervensi dan dimenangkan oleh Menhan Benny Moerdani yang rela duduk di meja saksi dalam proses peradilan 17 tahun (1977-1994). Singapura fair mengembalikan rekening itu Kembali ke Pertamina sebab itu adalahkomisi pembangunan pabrik baja Krakatau dari Siemens dan pemasok kepada Tahir selaku pejabat Pertamina yang menangani proyek itu. Banyak juga sengketa keluarga domestic akibat hobby kawin cerai elite oligarki Indonesia berujung ke pengadilan dan perang iklan. Maka terbongkarlah harta karun yang selama itu disembunyikan. Tapi justru terbongkar ketika suami istari anak dinasti Menteng bercerai dan saling gugat maka Negara bisa secara hukum meng eksekusi kaaus itu dan mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi oleh elite tsb. Dalam konteks itulah saya menulis panjang lebar supaya elite Kembali ke Golden Rule yang juga dianjurkan oleh Yudi Latief, ex kepala BPIP. Jangan berbuat sesuatu hal yang anda tidak ingin orang lain melakukan terhadap anda. Melainkan berbuatlah apa yang anda ingin agar orang lain memperlakukan anda secara positif terhormat dan saling menghargai timbal balik. You reap what you sow, anda menuai apa yang anda tabur. Kencan dengan Karma dan Kencan Dinasti Menteng sangat valid dan tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Dinasti Menteng juga tidak akan lepas dari hukum karma, bila dalam berpolitik terjadi kemunfaikan, pengkhianatan dan perselingkuhan politik-korupsi- selingkuh sex maupun politik, semua pasti akan mengalami tit for tat , quid pro quo. You will have to pay for you lunch. There is no free lunch in this world. Bertobatlah sebelum Karma menghakimi secara final dalam keadilan dan kejujuran tanpa cacat.
