JAKARTA- Propinsi Maluku Utara saat ini menyediakan bantuan studi pada putra daerahnya yaitu 500 mahasiswa program doktoral dan 2.000 mahasiswa program magister. Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia di propinsi tersebut untuk bisa memanfaatkan era globalisasi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi), Dr. Arend Mapanawang, Sp.PD kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (4/10).
“Saat ini tidak ada pilihan lain bagi pemerintah daerah selain memperkuat dunia pendidikan dengan cara merealisasi perintah Undang-Undang No 12/2012 Tentang Pendidikan Nasional. Hanya jika pemerintah daerah punya kesungguhan maka perintah Undang-undang itu akan bisa dilaksanakan dan SDM akan meningkat kualitasinya,” ujarnya.
Kandidat doktor di Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta ini menjelaskan bahwa Gubernur Propinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku Utara yang mengatur alokasi APBD yang digunakan untuk bantuan biaya pendidikan selama 5 tahun bagi 500 doktor dan 2.000 magister dan kuota beasiswa yang diberikan pada mahasiswa tingkat sarjana. Sebanyak Rp 100 Milyar per tahun dari APBD disiapkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pembangunan dunia pendidikan di Maluku Utara.
“Untuk program doktoral per orang mendapatkan bantuan Rp 50 juta per tahun. Untuk program magister mendapatkan bantuan Rp 25 juta per tahun,” jelasnya.
Menurutnya, pendidikan doktoral dan magister bisa diambil di Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Hasanuddin Makassar atau kampus-kampus di pulau Jawa.
“Untuk program sarjana disiapkan beasiswa sebesar Rp 8 juta per orang dan bantuan akhir studi, untuk kuliah di 24 perguruan tinggi negeri atau swasta di Maluku Utara.
Kepulauan Maluku Utara merupakan gugusan pulau-pulau penghasil dan pengekspor rempah-rempah terbesar di dunia sejak masa kolonialisme Spanyol, Portugis dan Belanda. Berbagai kekayaan mineral seperti emas, pasir besi, nikel, alumunium dan bauksit tersebera di setiap pulau di Propinsi Maluku Utara.
“Oleh karena itu para putra daerah harus dipersiapkan agar dapat segera mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat maluku. Dunia pendidikan adalah prioritas bagi peningkatan sumber daya manusia di Propinsi ini,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Sulawesi Utara, Didi Sumampouw mengatakan bahwa kebangkitan Maluku Utara dibidang pendidikan dalam jangka 5 tahun kedepan akan segera menunjukkan hasilnya.
“Sebagai propinsi baru, peningkatan SDM Maluku Utara sebentar lagi akan melewati Sulawesi Utara. Propinsi memang sangat tergantung pada keseriusan dari Gubernur yang memimpinnya. Ada gubernur yang memang konsisten melaksanakan visi misinya, ada juga gubernur yang senangnya pasiar keluar negeri,” ujarnya disaat yang sama.
Menurut aktivis Perhimpunan Relawan Kawasan Timur Indonesia (PRKTI) Sulawesi Utara ini, langkah Gubernur Propinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba harus menjadi contoh bagi propinsi lain di kawasan tiur Indonesia, agar dapat mengejar ketertinggalan dari Kawasan Barat Indonesia.
“Potensi alam di Indonesia timur sangat besar, tapi sumberdaya manusianya masih lemah. Tugas pemerintah daerah adalah meningkatkan pendidikan rakyat agar dapat memanfaatkan sumber daya alamnya semaksimalnya untuk kebutuhan masyarakat setempat,” tegas Didi Sumampouw (Web Warouw)
