Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjawab cuitan guru besar IPB, Prof Khairil Anwar Notodiputra.
“Bbrp tahun y.l Prof @mohmahfudmd pernah mengatakan bahwa suatu fatwa (waktu itu fatwa MUI) tidak harus diikuti karena fatwa itu merupakan pendapat,” cuit Prof Khairil.
“Biasanya pendapat atas suatu persoalan itu tidak hanya satu. Tolong kalau saya salah dikoreksi ya pak @mohmahfudmd,” sambungnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Mahfud MD kemudian mengomentari cuitan Prof Khairil. Ia mengatakan apa yang disebutkan itu tidak salah.
“Tdk salah, Prof. Khairil. Sejak dulu s-d skrng fatwa MUI atau fatwa siapa pun tak hrs diikuti,” cuit Mahfud MD dikutip Galamedia dari Twitter @mohmafudmd, Rabu 24 November 2021.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa fatwa MUI tidak mesti diikuti termasuk fatwa dari Mahkamah Agung (MA) juga.
“Jangankan fatwa MUI, fatwa MA yg lembaga peradilan negara sj tak hrs diikuti,” sambungnya.
Menurutnya, yang harus diikuti dari MA adalah vonisnya bukan fatwanya.
“Yg mengikat kalau dari MA adl vonisnya, bkn fatwanya,” ujarnya.
Menutup cuitannya, ia mengatakan bahwa jika pihak lainnya sepakat menggunakan fatwa MUI dan MA diperbolehkan.
“Tp kalau pihak2 sepakat memakai fatwa ya dibolehkan,” tandasnya. (Web Warouw)
