JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
“Kamis sidangnya,” kata Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026)
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT itu akan berlangsung pukul 10.00 WIB.
“Agenda sidang replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional,” bunyi SIPP PTUN Jakarta.
Adapun gugatan ini dilayangkan ke PTUN Jakarta oleh PT Mercy Toga Kirana. Dalam perkara ini, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI sebagai tergugat.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat intervensi II. Perkara di PTUN Perkara ini mulai bergulir di PTUN Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, tim kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mengajukan permohonan pencabutan gugatan terhadap majelis hakim. Alasan pertama, yakni telah terbitnya putusan MK bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.
“Ketika putusan MK mengatakan tidak ada bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, maka dengan sendirinya surat keterangan ini sudah kehilangan rohnya,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana sebagai anggota tim kuasa hukum.
“Karena itu, dengan putusan MK, sudah jelas roh surat ini hilang, tidak ada bukti tamat pendidikan SMA. Dan kita ingat, putusan MK final dan mengikat,” ucap dia lagi.
Setelah putusan MK itu terbit, tim kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mulai mempertimbangkan mencabut gugatan dari PTUN Jakarta.
Alasan kedua, tim kuasa hukum tidak ingin proses persidangan di PTUN justru mendelegitimasi putusan MK.
“Jangan sampai putusan MK yang salah satu peradilan tertinggi itu kemudian seakan-akan di-downgrade, dihilangkan legitimasinya lewat proses di PTUN,” ujar dia.
Sementara, PTUN Jakarta menyatakan sidang itu tetap dilanjutkan meski penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya. Majelis hakim tidak bisa langsung mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut karena perkara sudah memasuki tahap pembuktian.
Berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat memang dapat mencabut gugatan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
Namun, jika tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat.
Dalam sidang Kamis kemarin, majelis hakim meminta tanggapan dari tergugat, yakni Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta tergugat II intervensi, Gibran Rakabuming Raka.
“Nah, di dalam persidangan tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan,” jelas Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2026).
“Nah, maka sesuai pasal 76 ayat 2, majelis hakim kemudian membacakan ketentuan tersebut yang berbunyi, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, maka pencabutan gugatan oleh penggugat hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila disetujui tergugat,” tutur Febrina.
Dengan demikian, persidangan tetap berlanjut. (Web Warouw)
