“Kita menyelenggarakan pengadilan rakyat bukan karena menganggapnya pengganti sempurna sistem peradilan negara. Kita melakukannya karena ketika negara justru menjadi pelaku kejahatan dan komunitas internasional memalingkan wajah, rakyatlah satu-satunya pengadilan yang tersisa.”
Pengantar Redaksi
Pada 6–7 Oktober 2026, Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, diundang sebagai pembicara dalam panel bertajuk “People’s Tribunal and the Limits of Formal Accountability”. Konferensi “Gender Justice in International Criminal Law” ini diselenggarakan oleh Women’s Initiatives for Gender Justice, organisasi yang berbasis di Den Haag, bekerja sama dengan Legal Action Worldwide (LAW) dan The Gender Justice Practitioner Hub. Konferensi tersebut mempertemukan praktisi hukum, akademisi, aktivis, dan korban dari berbagai belahan dunia, dengan perhatian khusus pada persoalan ketidakadilan gender di Asia.
Sebagai bagian dari komunitas hukum yang mengamati dan merefleksikan jalannya konferensi, catatan dari Den Haag ini tidak hanya merangkum diskursus global, tetapi juga menarik garis analitis untuk membaca realitas sosiologis dan yuridis di Indonesia.
Serial lengkap tulisan ini dapat dibaca di Catatan dari Den Haag (5), (4), (3), (2), (1).
Oleh: Nursyahbani Katjasungkana*
DI DEN HAAG, tempat gedung-gedung megah pengadilan internasional berdiri dengan pilar-pilar batu yang dingin dan menjulang, kita kerap diajak percaya bahwa keadilan adalah monopoli negara dan lembaga antar-pemerintah.
Prosedur hukum formal dirayakan sebagai puncak peradaban. Namun, setelah dua hari mengikuti perdebatan dalam Gender Justice Conference, satu pertanyaan terus menggema: apa yang terjadi ketika arsitektur hukum formal itu justru memalingkan muka dari penderitaan korban pelanggaran berat hak asasi manusia?
Saya menulis esai ini sebagai penutup rangkaian catatan perjalanan dan refleksi dari konferensi di Den Haag. Saya ingin membawa diskusi melampaui ruang acara resmi menuju arena yang lahir dari rahim masyarakat sipil: Pengadilan Rakyat (People’s Tribunals).
Sesi tersebut berkesan karena mempertemukan saya kembali dengan Indai Sajor, salah satu penyelenggara Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery tahun 2000 (Tribunal Perempuan 2000). Kami juga bertemu Patricia Viseur Sellers, yang terlibat sebagai jaksa dalam tribunal itu. Patricia pernah menjadi Penasihat Hukum Urusan Gender di International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan Penasihat Khusus Urusan Gender bagi Jaksa Penuntut di International Criminal Court (ICC). Pertemuan itu sekaligus menjadi penghormatan bagi para penggerak Tribunal Perempuan 2000 2000 yang menjadi pelopor di Asia, dan disambut dengan standing ovation oleh peserta konferensi.
Kompas Moral dan Kekuatan Pengadilan Rakyat
Pernyataan Hakim Christine M. Chinkin dalam artikelnya tentang Women’s International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery, yang diselenggarakan di Tokyo pada 2000, selalu menjadi kompas moral saya. Chinkin menulis: “Peoples’ tribunals are premised on the understanding that ‘law is an instrument of civil society’ that does not belong to governments, whether acting alone or in institutional arenas. Accordingly, when states fail to exercise their obligations to ensure justice, civil society can and should step in. To ignore violative conduct is to invite its repetition and sustain a culture of impunity.” (Chinkin, AJIL 95, no. 2 (2001), hlm. 339).
Dengan kata lain, hukum adalah instrumen masyarakat sipil, bukan monopoli pemerintah. Ketika negara gagal menjamin keadilan, masyarakat sipil bukan hanya dapat, tetapi juga harus bertindak. Pernyataan Chinkin merangkum alasan pengadilan rakyat hadir: bukan sebagai hiburan atau panggung alternatif, melainkan sebagai respons masyarakat sipil terhadap kegagalan sistem akuntabilitas formal untuk mendengar, mengakui, menyelidiki, menuntut, dan memulihkan pengalaman korban kekejaman dan pembunuhan massal.
Mengabaikan pelanggaran berarti membuka jalan bagi pengulangannya dan melanggengkan impunitas. Intervensi masyarakat sipil bukan tindakan di luar hukum, melainkan upaya menghidupkan fungsi hukum ketika negara mengingkari kewajibannya.
Ironisnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD, SH, SU, pernah menyebut IPT 1965 sebagai pengadilan dagelan, bahkan “lucu-lucuan”.
Ketika majelis hakim IPT 1965 menyebut pembantaian anggota PKI dan orang-orang yang dianggap berafiliasi dengannya sebagai genosida, Mahfud kembali menyebutnya sebagai dagelan.
Penggunaan diksi “lucu-lucuan” atau “dagelan” oleh seorang guru besar hukum sekaligus pejabat tinggi negara mengabaikan etika komunikasi publik. Pernyataan akademisi semestinya mencerahkan, bukan menjadi retorika satire demi sensasi media. Padahal, gagasan pengadilan rakyat modern antara lain dipelopori filsuf Inggris Bertrand Russell. Filsuf Prancis Jean-Paul Sartre memimpin persidangan Russell Tribunal, sementara Simone de Beauvoir filsuf feminis, juga dari Perancis, dan tokoh lainnya turut terlibat. Tribunal yang dikenal sebagai “tribunal of conscience” itu dibentuk untuk menyelidiki kejahatan perang Amerika Serikat di Vietnam ketika mekanisme hukum internasional gagal menghadirkan pertanggungjawaban memadai.
Ketika upaya pencarian keadilan masyarakat sipil seperti International People’s Tribunal (IPT) 1965 direndahkan sebagai sebuah “dagelan”, yang musnah bukan hanya fungsi pendidikan publik, melainkan juga budaya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan empati atas penderitaan para korban yang selama puluhan tahun terbungkam oleh kebutaan dan kebuntuan hukum di dalam negeri.
Ironi itu kian nyata ketika penyelesaian tragedi 1965 bergeser menjadi agenda resmi negara melalui program Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM). Sikap pun berubah menjadi pengakuan atas terjadinya pelanggaran HAM berat, disertai pemberangkatan rombongan pejabat ke Belanda dan negara-negara Eropa.
Penyelesaian tragedi kemanusiaan terkesan direduksi menjadi proyek seremonial yang menyedot anggaran, tetapi tetap abai pada pengungkapan kebenaran sejarah dan pertanggungjawaban yudisial bagi korban.
Saya tidak berbicara tentang pengadilan rakyat dari menara gading teori. Sebagai “jaksa penuntut” dalam Tokyo Women’s Tribunal (2000), koordinator umum penyelenggara International People’s Tribunal on Crimes against Humanity in Indonesia 1965–66 (IPT 1965)—yang majelis hakimnya pada November 2015 di Den Haag menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut mencakup genosida—serta anggota majelis hakim Permanent People’s Tribunal (PPT) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap etnis Rohingya dan Kachin di Myanmar, dan Aban Tribunal yang memeriksa kekejaman rezim Iran pada November 2019, saya terlibat langsung dalam proses-proses itu. Saya menatap mata para korban, mendengarkan penderitaan mereka, sekaligus menyaksikan wajah dingin impunitas negara.
Keempat pengadilan rakyat yang saya ikuti melintasi negara, generasi, dan bentuk kekerasan yang berbeda. Namun, dari Tokyo ke Den Haag, dari Myanmar ke Kuala Lumpur, dan dari Iran ke London, saya menyaksikan satu arsitektur keadilan yang serupa. Pengadilan rakyat bukan teater amatir atau pengadilan simbolik tanpa bobot, apalagi dagelan.
Sebaliknya, ia merupakan mekanisme perlawanan hukum yang berdisiplin ketika sistem peradilan internasional yang berpusat pada kedaulatan negara (state-centred international legal order) membiarkan kejahatan luar biasa yang dilakukan negara jatuh ke dalam lubang hitam impunitas.
Dalam banyak kasus, pengadilan formal cenderung mereduksi kekerasan massal yang kompleks dan struktural menjadi definisi hukum yang sempit, dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana individual. Lebih buruk lagi, dalam mekanisme negara, para korban kerap dipinggirkan—diperlakukan tak lebih dari sekadar barang bukti hidup (exhibits) demi proyek keadilan orang lain. Pengadilan rakyat membalikkan relasi kuasa yang timpang ini.
Memusatkan Kepemimpinan Korban dan Pencarian Kebenaran Holistik
Pelajaran paling fundamental dari pengalaman lintas benua ini ialah bahwa kepemimpinan korban bukan sekadar sumber bukti, melainkan sumber otoritas moral dan politik sekaligus monumen kebenaran. Dalam pengadilan konvensional, kesaksian kerap dipotong-potong dan dipaksa masuk ke dalam kotak pasal yang beku. Pengadilan rakyat menggeser korban dari saksi pasif menjadi arsitek aktif proses keadilan.
Kita melihatnya secara monumental dalam Tribunal Perempuan 2000. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (International Military Tribunal for the Far East, 1946–1948) gagal mengadili perbudakan seksual militer Jepang terhadap ratusan ribu perempuan Asia. Selama puluhan tahun, korban dibungkam rasa malu dan penyangkalan negara. Ketika Kim Hak-sun, penyintas dari Korea, memecah kebisuan pada 1991, lalu korban dari berbagai negara—termasuk Indonesia—maju ke pengadilan rakyat pada tahun 2000, legitimasi tribunal tidak semata bertumpu pada kepakaran hakim dan jaksa internasional. Ia berakar pada keberanian korban untuk berkata: “Ini terjadi pada kami. Kami tahu apa yang terjadi. Kami berhak menceritakan kisah kami, sejarah kami.”
Di sana, para perempuan yang dahulu distigma sebagai “perempuan penghibur” (comfort women) bertransformasi menjadi penuntut aktif atas sejarah kekejaman kekaisaran Jepang. Ruang sidang di Tokyo menjadi forum yang memperoleh legitimasi dari komunitas korban untuk menuturkan kebenaran secara holistik—mencakup dimensi historis, sosial-politik, emosional, dan struktural. Chinkin mencatat bahwa pengakuan publik bahwa kejahatan serius telah dilakukan terhadap para penyintas merupakan bentuk pemulihan yang penting: ia membantu mengatasi rasa malu dan bersalah serta membuka kemungkinan penyembuhan.
Pengadilan rakyat dapat memadukan unsur peradilan kejahatan perang dan komisi kebenaran dalam satu proses. Bagi para korban, didengar secara bermartabat memberikan pengakuan kolektif yang sering kali tidak mampu diberikan oleh vonis penjara sekalipun.
Melawan Impunitas Epistemik dan Membangun Arsip Akuntabilitas
Impunitas tidak hanya bekerja melalui ketiadaan penuntutan. Ia juga bekerja melalui impunitas epistemik: kekuasaan negara untuk membungkam, menyangkal, mendistorsi sejarah, dan memaksakan amnesia kolektif. Ketika masyarakat dipaksa menyangkal bahwa kejahatan pernah terjadi, negara dapat menolak hak korban atas pengakuan, reparasi, memorialisasi, dan hak politik. Pertarungan narasi sejarah sejatinya adalah pertarungan keadilan.
Dalam pertarungan ini, penyangkalan negara tidak cukup dijawab dengan kecaman moral semata; ia harus dijawab dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah fungsi vital pengadilan rakyat: menciptakan rekam jejak sejarah yang permanen ketika pengadilan negara menolak bertindak. Kita bisa merumuskannya dalam satu formula sederhana namun bertenaga: kesaksian, ditambah dokumentasi, dilanjutkan analisis hukum, membentuk sebuah arsip akuntabilitas.
Chinkin menegaskan bahwa laporan dan temuan pengadilan rakyat dapat menjadi sumber alternatif bukti dan yurisprudensi mengenai penerapan hukum internasional yang diperselisihkan. Arsip semacam ini memiliki daya tahan melampaui kekuatan rezim politik yang menindas dan dapat membantah versi peristiwa yang dipaksakan negara.
Lihatlah IPT 1965 di Den Haag pada 2015. Lima dekade setelah peristiwa berdarah 1965–1966, narasi tunggal negara masih mengunci ruang diskusi publik. Melalui sidang berbasis dakwaan hukum, ringkasan penuntutan, dan laporan riset lebih dari 600 halaman, yang dikompilasi dari para peneliti dan ditulis oleh Prof.Saskia E. Wieringa, yang bertindak juga sebagai ketua IPT 65 Foundation. IPT 1965 mengubah memori individual yang tercecer menjadi catatan publik kolektif.
Majelis hakim menyimpulkan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan—pembunuhan massal, pemusnahan, perbudakan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa—serta menyimpulkan bahwa kekerasan tersebut memenuhi unsur genosida terhadap bagian dari kelompok nasional Indonesia sendiri. Lima puluh tahun tidak menghapus tanggung jawab sejarah.
Hal serupa terjadi pada Permanent People’s Tribunal untuk Myanmar di Kuala Lumpur. Ketika komunitas Rohingya dan Kachin terus dipaksa membuktikan penderitaan mereka di tengah penyangkalan resmi pemerintah Myanmar, jaksa mengajukan lebih dari 1.000 halaman dokumentasi, kesaksian yang dinotariskan, dan bukti audiovisual.
Penyangkalan pemerintah Myanmar juga tampak kemudian dalam pidato Aung San Suu Kyi di hadapan ICJ pada Desember 2019, meskipun pidato itu bukan bagian dari pemeriksaan PPT pada 2017.
Pengadilan rakyat membalikkan beban pembuktian: bukan kelompok marjinal yang harus terus-menerus membuktikan penderitaannya, melainkan institusi dan masyarakat dunia yang wajib mendengar. Putusan Kuala Lumpur juga berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) untuk mencegah genosida yang sedang berlangsung ketika lembaga-lembaga PBB bergerak terlalu lamban.
Gambia kemudian menggunakan kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida untuk membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional. Pada saat esai ini ditulis, ICJ telah menjadwalkan pembacaan putusan perkara tersebut pada 19 November 2026.
Aban Tribunal menunjukkan adaptasi pengadilan rakyat di era represi digital. Ketika protes meletus di Iran pada November 2019, otoritas mematikan jaringan internet hampir secara total untuk menutupi pembantaian di jalanan. Aban Tribunal merespons dengan mengumpulkan kesaksian secara sistematis: lebih dari 400 orang mengajukan diri, 224 saksi memberikan pernyataan rinci, dan puluhan lainnya bersaksi langsung di hadapan majelis hakim. Mereka mendokumentasikan kejahatan terhadap kemanusiaan sekaligus menggagalkan upaya negara menghapus jejak digital kekejamannya.
Legitimasi Moral dan Solidaritas Transnasional
Para pengkritik dan pemerintah yang terlibat kejahatan, termasuk di Indonesia, kerap mencemooh pengadilan rakyat sebagai “pengadilan kanguru”, pengadilan dagelan, atau teater politik yang bias karena tidak memiliki otoritas negara. Kritik ini menyentuh kenyataan paling menyakitkan dari keadilan masyarakat sipil: kekosongan daya paksa (enforcement vacuum).
Kita harus jujur mengakui batas-batas ini. Pengadilan Rakyat tidak memiliki polisi untuk menangkap pelaku, tidak bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan, menjebloskan penjahat perang ke penjara, atau memaksa pemerintah membayar kompensasi. Selain itu, ada risiko kelelahan korban (survivor fatigue) dan trauma sekunder ketika mereka diminta membuka kembali luka lama tanpa jaminan bahwa pelaku segera dihukum.
Namun, menyamakan ketiadaan daya paksa negara dengan ketiadaan legitimasi adalah kekeliruan. Pengadilan formal memperoleh kekuasaan dari kedaulatan negara, sedangkan pengadilan rakyat memperoleh otoritas dari konsensus sipil, integritas epistemik, dan suara kelompok subaltern yang dipinggirkan hukum internasional patriarkis dan Eurosentris.
Chinkin mengakui bahwa pengadilan rakyat tidak dapat memberikan seluruh jaminan proses hukum sebagaimana pengadilan nasional atau internasional yang dikelola negara. Kewenangan moralnya yang terbatas, menurut Chinkin, berkaitan dengan kuatnya kendali negara atas institusi formal hukum internasional; hal itu tidak berarti bahwa pengadilan rakyat kehilangan kegunaan atau legitimasi. Ia bahkan mempertanyakan mengapa kesaksian di bawah sumpah di hadapan masyarakat dunia harus dianggap kurang dapat dipercaya dibandingkan kesaksian di pengadilan formal.
Pengalaman Tribunal Perempuan 2000 2000 menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan formal tidak berarti mengabaikan fairness dan kredibilitas. Chinkin mencatat bahwa tribunal memisahkan hakim dan jaksa, mencatat seluruh bukti melalui kepaniteraan, memberitahu pemerintah Jepang dan mengundangnya berpartisipasi, serta mempertimbangkan argumen yang diajukan melalui penasihat hukum Jepang. Dalam pengalaman kami, disiplin prosedural—pemeriksaan saksi, standar pembuktian yang jelas, independensi majelis, dan penghormatan terhadap hak pihak yang dituduh—bukan dimaksudkan untuk meniru pengadilan negara, melainkan untuk melindungi korban, menjaga kredibilitas arsip sejarah, dan memastikan temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.
Selain itu, pengadilan rakyat membangun komunitas memori dan keadilan transnasional. Chinkin menyoroti ciri penting Tribunal Perempuan 2000 2000: ia dibangun oleh pengorganisasi akar rumput dari negara-negara korban, bukan semata-mata oleh tokoh-tokoh terkemuka dari luar. Kerja jaringan organisasi perempuan, peningkatan kesadaran, dan pembangunan aliansi dipadukan dengan proses hukum. Inilah yang membuat suara perempuan yang selama ini dihapus dari penyelesaian konflik dan catatan resmi dapat menjadi pusat proses keadilan.
Negara-negara pelaku kekejaman selalu diuntungkan ketika korban terfragmentasi dan terisolasi di dalam batas-batas teritorial nasional dengan dalih “urusan dalam negeri”. Pengadilan rakyat meruntuhkan sekat geografis itu, menghubungkan aktivis feminis, peneliti, pengacara, dan korban lintas negara untuk saling bertukar strategi dokumentasi, perlindungan saksi, dan advokasi global.
Hukum yang Bergerak dari Bawah: Pelajaran dari Guatemala
Jika pengadilan rakyat tidak bisa memenjarakan pelaku, di mana ukuran keberhasilannya? Jawabannya terletak pada apa yang terjadi setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan rakyat bukan garis finis, melainkan bahan bagi fase perjuangan berikutnya. Ia dapat menjadi landasan advokasi dan tekanan institusional melalui argumentasi hukum nasional maupun internasional yang dibangun lewat pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, akademis, dan sosiologis.
Pengadilan rakyat memang tidak dapat menjatuhkan hukuman atau memerintahkan reparasi, tetapi dapat mengeluarkan rekomendasi yang ditopang temuan hukum dan kekuatan moralnya. Karena itu, putusannya dapat menjadi rujukan untuk mendorong pengakuan, pemulihan, dan pengakhiran impunitas, tanpa disamakan dengan putusan pengadilan negara yang mengikat secara formal.
Hukum bukan monumen batu yang statis; ia bergerak dari bawah melalui gerakan sosial dan tekanan politik. Temuan pengadilan rakyat dapat merembes ke laporan resmi PBB, mendorong yurisdiksi universal, dan memperluas pemahaman hukum internasional. Tribunal Perempuan 2000 2000, misalnya, mengangkat perbudakan seksual dan tanggung jawab komando jauh sebelum lembaga formal memiliki kemauan politik untuk menanganinya.
Bukti penting tentang bagaimana keadilan sipil dapat menjembatani jalan menuju pengadilan formal datang dari Guatemala. Selama puluhan tahun, militer Guatemala menikmati impunitas atas genosida terhadap masyarakat adat Maya selama perang saudara. Sebelum pengadilan lokal berani atau mampu bertindak, berbagai inisiatif masyarakat sipil—termasuk dokumentasi, pemulihan ingatan kolektif, dan kerja organisasi korban—berusaha meruntuhkan tembok impunitas militer.
Inisiatif masyarakat sipil melakukan pekerjaan dasar yang krusial: mendampingi dan melindungi saksi, memetakan rantai komando militer, serta menyistematisasi bukti pembantaian terhadap masyarakat Maya. Dokumentasi dan tekanan sipil turut membangun kondisi yang memungkinkan peradilan domestik bergerak. Pada 10 Mei 2013, pengadilan Guatemala menjatuhkan vonis bersalah terhadap mantan diktator militer Efraín Ríos Montt atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, sepuluh hari kemudian, Mahkamah Konstitusi Guatemala membatalkan vonis tersebut atas alasan prosedural. Contoh Guatemala bukan kisah keberhasilan yang selesai, melainkan bukti bahwa kerja masyarakat sipil dapat membuka ruang penuntutan formal sekaligus memperlihatkan kuatnya perlawanan terhadap akuntabilitas.
Kasus Guatemala menunjukkan bahwa pengadilan rakyat dan inisiatif masyarakat sipil bukan tujuan akhir yang menggantikan pengadilan negara. Keduanya dapat menjadi kerangka penyangga atau perancah hukum dan sumber tekanan politik bagi penuntutan formal. Namun, terbukanya jalan menuju pengadilan belum menjamin keadilan tuntas; perjuangan melawan impunitas membutuhkan pengawalan panjang.
Nyala Api yang Tak Boleh Padam
Pesan terpenting dari konferensi Gender Justice di Den Haag ialah bahwa testimoni dan memorialisasi bukan lampiran keadilan; kerja memori merupakan bagian inti dari keadilan itu sendiri. Perjuangan melawan impunitas hampir selalu lintas generasi. Para korban yang bersaksi hari ini mungkin tidak sempat melihat para pelaku berdiri di kursi pesakitan pengadilan formal.
Namun, generasi berikutnya akan menggunakan kesaksian mereka. Nama-nama mereka masuk ke dalam arsip peradaban, kisah mereka ke dalam kurikulum pendidikan, dan argumen hukum yang dibangun dari penderitaan mereka dapat menjadi bagian dari doktrin hukum. Anak cucu mereka tidak lagi mewarisi kebisuan dan rasa takut, melainkan sejarah yang terdokumentasi dengan bermartabat.
Kita menyelenggarakan pengadilan rakyat bukan karena menganggapnya pengganti sempurna sistem peradilan negara. Kita melakukannya karena ketika negara justru menjadi pelaku kejahatan dan komunitas internasional memalingkan wajah, rakyatlah satu-satunya pengadilan yang tersisa.
Pengadilan rakyat dimulai ketika kebisuan para korban berakhir. Ketika korban berkata, “Kami ingat.” Ketika peneliti berkata, “Kami akan mendokumentasikan.” Ketika pembela hukum berkata, “Kami akan menerapkan hukum.” Dan ketika solidaritas global berkata, “Penderitaan kalian bukan urusan dalam negeri yang boleh diabaikan dunia.”
Dari Tokyo ke Den Haag, dari Teheran ke Myanmar dan Guatemala, tugas kita adalah menjaga nyala api akuntabilitas tetap hidup—sampai arsitektur keadilan formal mampu mengejar ketertinggalannya. Perjuangan ini belum selesai dan harus terus berlanjut.(*)
———
*Penulis Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Asosiasi LBH APIK Indonesia, aktivis gerakan pwrempuan Indonesia
