JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengungkapkan, dana desa Tahun 2016 akan segera disalurkan, yakni tanggal 16 Maret 2016. Percepatan ini dilakukan, program-program desa dapat segera direalisasikan.
“Awalnya akan disalurkan bulan April, tapi kita sudah minta Menteri Keuangan agar bisa dipercepat. Dan diputuskan, bahwa 16 Maret ini Dana Desa akan segera disalurkan,” ungkapnya, di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta, Selasa (1/3).
Menteri Marwan mengatakan, dana desa tahun 2016 tersebut akan disalurkan dua tahap. Tahap pertama, dana desa yang akan disalurkan sebanyak 60 persen. 40 persen sisanya, akan disalurkan pada agustus 2016 mendatang.
“Prioritas dana desa tetap untuk infrastruktur. Kemudian untuk sarana dan pra sarana desa seperti Posyandu dan lain-lain. Jika kebutuhan mendasar sudah terpenuhi, dana desa bisa digunakan untuk kapasitas ekonomi desa seperti BUMDes, koperasi desa dan lain-lain,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Menteri Marwan telah menyiapkan segala persiapan agar penyaluran dana desa dan penggunaannya tepat sasaran. Berbagai bentuk sosialisasi juga telah dilakukan, agar masyarakat secara umum memahami dana desa, dan turut serta dalam mengawasi program tersebut.
“Pendamping sudah disiapkan, fasilitator sudah disiapkan, konsolidasi dengan Pemerintah daerah juga sudah. Fasilitas pendukung pun sudah kita siapkan semua, tinggal bagaimana kita mengawal langsung,” ujarnya.
Sementara itu Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Erani Yustika meyakini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mampu menopang lumbung ekonomi desa. Hal tersebut telah digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kami berkepentingan agar BUMDes mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa, khususnya untuk menopang lumbung ekonomi desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BUMDes dalam hal ini fokus pada dua hal. Pertama, tidak diperkenankan untuk masuk pada aktivitas ekonomi yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat desa. Dikhawatirkan, hal tersebut akan mengganggu aktifitas yang telah ditekuni oleh masyarakat setempat.
“Cari aktifitas ekonomi yang berbeda dengan masyarakat setempat. Selain untuk memenuhi aktifitas ekonomi yang tidak ada di desa itu, juga tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ya itu tadi, harus memberikan nilai tambah untuk masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, BUMDes yang dicanangkan oleh Kemendesa PDTT saat ini telah terbentuk sebanyak 12.115 BUMDes. Ini telah melampaui target, yang awalnya menargetkan 5000 BUMDes dalam 5 tahun. Terkait hal tersebut, Erani mengatakan, akan fokus mengembangkan BUMDes yang telah terbentuk tersebut.
“Posisi kita saat ini adalah menargetkan lagi. Dan tentunya, kita akan memastikan bahwa BUMDes yang ada bisa hidup mapan. Memiliki dimensi keberlanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. (Andreas Nur)
