JAKARTA- Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ka Bakamla RI) Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. didampingi sejumlah pejabat tinggi Bakamla RI menerima kunjungan kehormatan dari Deputy Director General China Coast Guard, Chen Yide, di Kantor Pusat Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/5).
Dalam kunjungannya, Chen Yide didampingi 5 delegasi lainnya dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, dalam hal ini Bakamla RI dan China Coast Guard, terutama dalam hal penegakan hukum di laut.
Adapun poin-poin penting yang disampaikan oleh China Coast Guard pada pertemuan tersebut antara lain terkait konsep MoU sebagai bentuk kerjasama ke depannya, rencana pembangunan jalur komunikasi khusus untuk badan-badan penegak hukum di laut sebagai bentuk integrasi komunikasi terkoordinasi, dan kunjungan masing-masing instansi antar duanegara tersebut.
“Sebagai bentuk rencana kerjasama ini, China Coast Guard akan mengundang petinggi-petinggi Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Tiongkok”, ujar Chen Yide.
Bakamla RI sangat mengapresiasi rencana kerjasama yang akan dibangun antara kedua instansi yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum di laut. Hal ini dikatakan Kepala Bakamla RI pada saat melaksanakan pertemuan.
“Bakamla RI tentunya menerima dengan baik rencana kerjasama yang ditawarkan oleh China Coast Guard, namun hal ini perlu dirapatkan secara internal terlebih dahulu dan diketahui oleh Menteri Luar Negeri serta Menkopolhukam. Kerjasama yang memungkinkan akan kita laksanakan di masa mendatang,” ujar Kepala Bakamla RI.
Pada pertemuan tersebut, pihak Tiongkok berharap dapat meneruskan kerjasama multilateral dengan Indonesia di bawah kerangka Forum Regional ASEAN dan Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM).
Pertemuan bilateral yang berjalan cukup harmonis itu diwarnai dengan saling tukar menukar cindera mata.
Strategi Jangka Panjang
Sebelumnya, Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, membeberkan peran Bakamla dalam rangka pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pada Round Table Discussion (RTD) Kajian Strategi Jangka Panjang, di Gedung Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (25/5).
Dalam paparannya, pucuk pemimpin tertinggi di jajaran Bakamla RI itu mengatakan, pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan konsekwensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Merupakan tanggungjawab atau kewajiban Indonesia untuk mengamankan pelayaran internasional yang telah ditentukan, sekaligus mengandung potensi ancaman keamanan dan kedaulatan.
Seiring dengan dasar hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, lanjutnya, negara pantai memiliki kewajiban untuk mengamankan ALKI, secara garis besar mencakup penentuan alur laut dan rute penerbangan diatasnya, menentukan skema pemisah, tidak boleh menangguhkan lintas dan menjamin keamanan dan keselamatan navigasi.
“Pemerintah Indonesia telah melaksanakan seluruh kewajiban negara pantai ralam rangka mengelola ALKI, sebagaimana telah ditentukan, yaitu di wilayah ALKI I, II, dan III, beserta skema pemisahnya,” katanya.
Laksdya TNI Ari Soedewo juga menjelaskan tugas dan fungsi Bakamla RI yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
“Khusus untuk kegiatan patroli di perairan ALKI, Bakamla bersama stakeholder secara rutin telah, sedang, dan akan mengamankan ALKI dalam rangka pengamanan Poros Maritim Dunia,” ujarnya.
Dalam mendukung kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut di wilayah ALKI, Bakamla telah membangun Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Salah satu fungsinya yaitu memantau trafic pelayaran di wilayah ALKI. Sehingga pelayaran internasional melalui ALKI dapat dipantau.
Bakamla juga memiliki dua Stasiun Bumi (Ground Station) di Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Bangka Belitung, ini digunakan untuk pemantauan keadaan laut di Indonesia. Selain itu, Bakamla juga telah memiliki jaringan sistem informasi keamanan laut yang terintegrasi, yaitu Bakamla Integrated Information System (BIIS).
“Dengan adanya BIIS, dapat dijadikan platform yang memungkinkan Indonesia memiliki Puskodal bersama dan saling terintegrasi dengan stakeholders,” jelas Laksdya TNI Ari Soesedo.
Kajian Strategik Jangka Panjang yang digagas oleh Lemhannas yang bertugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal ini ditutup dengan sesi tanggapan dari sejumlah undangan, antara lain: Direktur Komersial PT. Pelni Ir. Harry Boediarto dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Dr. Yusuf Solichin M., Ph.D., M.Si., M.B.A. (Kapten Mar Mardiono)
